Transcript for:
Sejarah Republik Batav di Indonesia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video sejarah dinasti Di video sebelumnya tentang kekuasaan VOC di Indonesia kita sudah membahas bahwa VOC akhirnya secara resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 Namun, dibubarkannya VOC oleh kerajaan Belanda tidak menghentikan praktik kolonialisme dan imperialisme di Indonesia Selanjutnya, pemerintahan Indonesia di bawah pengaruh Republik Batav. Jadi, sekarang kita akan membahas masa kekuasaan Republik Batav di Indonesia. Apa itu Republik Batav? Simak terus ya videonya. Pada awal tahun 1795, pasukan Perancis menyerbu Belanda. Muncul kelompok dari Perancis yang disebut kaum patriot. yang menghendaki Belanda menjadi negara kesatuan. Hal ini membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris dan Belanda pun berhasil dikuasai oleh Perancis. Di Belanda, Perancis kemudian membentuk pemerintahan baru bernama Republik Batav. Republik Batav dipimpin oleh Louis Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte. Perkembangan politik di Belanda ini mempengaruhi kondisi politik di Indonesia. Akhirnya, pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Republik Batav. Raja Wilhelm V yang telah melarikan diri ke Inggris, tepatnya di kota Kew, mengeluarkan perintah melalui surat. Perintah itu dikenal dengan istilah Surat-Surat Kew, yang berisi perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayah Belanda kepada Inggris, bukan kepada Perancis. Pihak Inggris pun bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia seperti Padang, Ambon, Aceh, dan mulai memperkuat armadanya untuk memblokade wilayah Batavia. Republik Batav tidak tinggal diam dan ingin segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepala. kepulauan Nusantara. Untuk mempertahankan kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, Louis Napoleon, pemimpin Republik Batav, menunjuk seseorang yang kuat dari kaum patriot untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia. Pemimpin tersebut bernama Herman Willem Dendels, seorang tokoh muda yang revolusioner. Pemerintahan Dendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia berlangsung dari tahun 1808 sampai dengan 1811. Tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Dandles berusaha untuk menghapus feodalisme dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Hal ini dilakukannya demi kepentingan Republik Batav. Selama masa pemerintahannya, Dendels telah banyak mengeluarkan kebijakan dalam bidang pertahanan keamanan, politik dan pemerintahan, peradilan, serta sosial ekonomi. Kita bahas satu persatu ya. Untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Gubernur Jenderal Dendels menerapkan beberapa kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, seperti Memperbanyak jumlah pasukan yang diambil dari orang pribumi sebanyak 18.000 orang. Membentuk Legion Mangkunegara, yaitu sebuah angkatan bersenjata yang menampung bekas pasukan-pasukan perang. Membangun benteng-benteng pertahanan baru, salah satunya benteng Master Cornelis. Membangun pangkalan angkatan laut atau pelabuhan militer di ujung Kulon, Merak, dan Surabaya. Kebijakan Dandles yang paling terkenal adalah membangun jalan raya sepanjang kurang lebih 1.100 km mulai dari Ainyer, Provinsi Banten, sampai dengan Panarukan, Jawa Timur. Kebijakan-kebijakan dalam bidang pertahanan keamanan ini telah mengubah citra gubernur Dandles di mata rakyat. Dandles yang awalnya dianggap sebagai pemimpin muda yang demokratis dan revolusioner, berubah menjadi pemimpin yang diktator. Terutama ketika Dendels mengarahkan rakyat Indonesia untuk kerja rodi, membangun jalan, dan pangkalan. Hal ini telah membawa penderitaan dan kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Bahkan banyak korban berjatuhan pada masa itu. Sedangkan dalam bidang politik dan pemerintahan, Dendels membuat beberapa kebijakan seperti membentuk sekretariat negara untuk membereskan masalah administrasi, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Weltefreden yang sekarang kita kenal dengan daerah Menteng, Jakarta, membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya, mengganti raja-raja yang dianggap menghalangi kepentingan Belanda. Mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintahan kolonial yang dibayar. Membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar yang disebut keresidenan. Satu keresidenan dibagi lagi menjadi beberapa kabupaten. Merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur atau wilayah yang memiliki otoritas, dan 38 kabupaten. Terkait ini, Maka Kerajaan Banten dan Cirebon dihapus karena daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Dendels juga membuat kebijakan-kebijakan dalam bidang peradilan, seperti membentuk tiga jenis peradilan yaitu peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang Timur Asing, dan peradilan untuk orang pribumi. Membuat peraturan untuk memberantas korupsi, tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi ini dilakukan kepada siapa saja, termasuk orang-orang Eropa dan Timur Asing. Untuk kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi, kebijakan Gubernur Dendels ditujukan untuk memperbaiki keuangan pemerintahan Belanda akibat kerugian VOC. Dendels menerapkan kebijakan yang bisa mendatangkan keuntungan besar bagi pemerintahan Belanda. Seperti mengeluarkan uang kertas, membentuk Dewan Pengawas Keuangan, melakukan pemungutan pajak kepada swasta, meningkatkan penanaman-tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia, mewajibkan rakyat untuk menyerahkan hasil pertaniannya, menjual tanah-tanah kepada pihak swasta, Tionghoa, dan Arab. Masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dandles hanya berlangsung 3 tahun. Dalam menjalankan pemerintahannya, Dandles sering memaksakan kehendak kepada penduduk maupun rekan sebangsanya. Dandles juga tidak segan memberikan hukuman berat kepada pegawai. Kesalahan terbesar yang dilakukan Dandles adalah menjual tanah-tanah kepada pihak swasta dan hasil penjualan tanah tersebut digunakan Dandles untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya, Dandles ditarik dari jabatannya sebagai gubernur jeneral. Setelah Dandles turun dari jabatannya, Louis Napoleon kemudian menunjuk General John William Johnson untuk menggantikan posisi Dandles. Johnson adalah seorang politikus berkebangsaan Belanda yang awalnya menjabat sebagai gubernur jenderal di wilayah Afrika Selatan. Pada tahun 1806, Janssens terusir karena wilayahnya jatuh ke tangan Inggris. Janssens ditugaskan ke Indonesia mulai tahun 1811 untuk terus mempertahankan Jawa dari serangan Inggris dan berusaha memperbaiki keadaan wilayah yang ditinggalkan oleh Dendels. Namun ternyata, Jansons tidak bisa berbuat banyak seperti yang diharapkan oleh pemerintahan Republik Batav. Akibatnya, serangan pasukan Inggris di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 tidak dapat ditahan oleh pasukan Jansons. Akhirnya, pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris. Pasukan Jansons mundur sampai ke Semarang. dan meminta bantuan Legiun Mangkunagara, sebuah angkatan bersejata yang dibentuk dendels, untuk memukul mundur Inggris. Sayangnya, pasukan Inggris lebih kuat. Inggris berhasil mengalahkan pasukan Jansons di daerah Tuntang salah tiga. Pada tanggal 18 September 1811, Belanda dipaksa menandatangani perjanjian Tuntang. Melalui perjanjian Tuntang, Belanda mengakui kekalahannya kepada Inggris. Perjanjian tersebut berisi, pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Nah, karena Belanda sudah kalah dari Inggris, jadi di video selanjutnya kita akan membahas masa kekuasaan Inggris di Indonesia. Tunggu terus ya video selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.