Kontroversi Kebijakan Pendidikan di Ujung Masa Jabatan Nadim Makarim

Penghapusan Jurusan di Sekolah Menengah Atas (SMA)

• Kebijakan: Menghapus jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA sebagai bagian dari penerapan Kurikulum Merdeka.
• Pernyataan Anindito Aditomo (Kepala BSNP):
  • Penghapusan jurusan bukan hal baru; diterapkan bertahap sejak 3 tahun lalu.
  • 50% sekolah sudah menerapkan pada tahun ajaran 2022.
  • 90% sekolah diperkirakan akan menerapkan pada tahun 2024.
• Manfaat: Murid dapat memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasi karir.

Kritikan Terhadap Kebijakan

• Ubaid Matraji (Koordinator JPPI):
  • Menilai kebijakan ini hanya sensasi dan diambil tanpa kajian yang jelas.
  • Proses evaluasi tidak jelas.

Kebijakan Lain yang Kontroversial

• Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT):
  • Awalnya untuk peningkatan kompetensi mahasiswa.
  • Menyebabkan protes luas; akhirnya dibatalkan setelah pertemuan dengan rektor.
• Pramuka:
  • Awalnya dihapus sebagai ekstrakurikuler wajib, lalu dijadikan bagian dari kegiatan kokurikuler setelah kritik.

Dialog di Program Selamat Pagi Indonesia

• Kang Dede (Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI):
  • Kebijakan penghapusan jurusan sudah dibicarakan dan diterapkan bertahap.
• Mas Indra (Pengamat Pendidikan):
  • Perbandingan dengan Finlandia tidak relevan; infrastruktur pendidikan Indonesia belum siap.
  • Kualitas pendidikan di Indonesia menurun meskipun anggaran pendidikan tinggi.

Evaluasi Kebijakan Pendidikan

• Kurangnya Koordinasi: Komunikasi antara kementerian dan stakeholder pendidikan perlu diperbaiki.
• Target Pendidikan: Tidak ada pencapaian signifikan meskipun anggaran tinggi; perlu adanya peta jalan pendidikan yang jelas.
• Urgensi Kesejahteraan Guru: Sebelum program baru diluncurkan, kesejahteraan guru harus diperhatikan.

Kesimpulan

• Ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem pendidikan tanpa gonta-ganti kebijakan.
• Komunikasi yang lebih baik antara kementerian, DPR, dan stakeholder sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang jelas.