Catatan Kuliah: Pengantar Hukum Bisnis

Pengantar

• Pembicara: Zulfiana Zaini
• Topik: Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan
• Tujuan: Memudahkan pemahaman mengenai hukum perbankan terkait materi sebelumnya.

Definisi Hukum Perbankan

• Hukum perbankan adalah rangkaian ketentuan hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan bank.
• Aspek hukum mencakup:
  • Institusi atau kelembagaan
  • Kegiatan usaha
  • Proses pelaksanaan kegiatan usaha

Sumber Hukum Perbankan

• Sumber hukum perbankan terdiri dari:
  • Hukum material: tergantung pada isi dan ketentuan hukum.
  • Hukum formil: mengacu pada bentuk tertulis ketentuan hukum.
• Sumber hukum tertulis mencakup:
  • Undang-Undang Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992)
  • Undang-Undang No. 23 Tahun 1999
  • Undang-Undang No. 3 Tahun 2004
  • Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 (perubahan terkait krisis moneter)

Hukum Perbankan Fakultatif

• Hukum fakultatif mengatur hal-hal yang tidak boleh menyimpang dari peraturan hukum perbankan.
• Hukum ini bersifat memaksa dan harus diikuti oleh semua kegiatan usaha perbankan.

Kebijakan Perbankan

• Sejak tahun 1995, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan "Safety Regulation Self-Regulation Banking"
• Lembaga perbankan diizinkan membuat peraturan internal yang tidak bertentangan dengan undang-undang.
• Setiap bank harus memiliki SOP (Standard Operating Procedure) yang harus dipatuhi.

Tanggung Jawab dan Pelanggaran

• Pelanggaran terhadap SOP akan dianggap sebagai pelanggaran hukum perbankan.
• Pertanggungjawaban atas pelanggaran akan berujung pada tindak pidana perbankan.

Dasar Hukum Perbankan

• Dasar hukum yang relevan mencakup:
  • UU No. 10 Tahun 1998
  • UU No. 7 Tahun 1992 (diubah dan disesuaikan)
  • UU No. 23 Tahun 1999 (mengatur Bank Sentral)
  • Beberapa pasal diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004
  • Perubahan terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009

Kesimpulan

• Hukum perbankan sangat penting untuk mengatur dan melindungi kegiatan usaha perbankan.
• Pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan SOP dalam perbankan untuk menjaga integritas sistem keuangan.