Catatan Kuliah tentang Isu Pemilihan Kepala Daerah

Keberpihakan Pejabat Negara

• Menjelang pemilihan kepala daerah, camat dan lurah sering dicopot dan diganti.
• Kasus ini terjadi di Jakarta beberapa pekan lalu, menimbulkan pertanyaan tentang nilai-nilai demokrasi.

Pemilihan Kepala Daerah sebagai Isu Eksperimental

• Sejak 1945, pemilihan kepala daerah menjadi isu eksperimental.
• Berulang kali mengubah undang-undang untuk mencari pola pilkada yang baik.

Dua Isu Utama dalam Pilkada

1. Kecenderungan Daerah Liar
   • Mengancam kesatuan.
2. Isu Korupsi dan Manipulasi
   • Penyuapan dan backing-backing dalam pemilihan.

Sejarah Perubahan Undang-Undang

• Sejak reformasi, undang-undang dibentuk untuk memperkuat otonomi daerah.
• DPRD diberikan kewenangan penuh untuk memilih kepala daerah.
• Kasus jual beli suara di DPRD meningkat.

Pemilihan Langsung

• Tahun 2004, diadakan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat.
• Namun, muncul masalah baru: permainan uang.
  • Calon harus membayar partai dan rakyat untuk mendapatkan suara.
  • Biaya politik semakin mahal, memunculkan sistem cukong-cukongan.

Dampak Negatif dari Sistem Pilkada

• Pejabat baik pun berpotensi terlibat dalam praktik korupsi.
• Dalam konteks ini, sistem pemilihan menjadi masalah, bukan individu.

Usulan untuk Mengubah Sistem

• Diskusi mengenai kembali ke pemilihan oleh DPRD.
• Diterima oleh partai politik, namun ditolak oleh masyarakat.
• Pertentangan dalam pemilu presiden mempengaruhi keputusan ini.

Proses Penerapan Undang-Undang

• Undang-undang pilkada disetujui di DPR, namun ditolak masyarakat sipil.
• Pak SBY menghadapi tekanan untuk tidak menandatangani undang-undang yang dianggap melanggar demokrasi.
• Akhirnya, dikeluarkan peraturan pemerintah (perpu) untuk mencabut undang-undang yang baru disahkan.

Kesimpulan

• Perjalanan panjang dalam mencari sistem pilkada yang tepat.
• Masih banyak eksperimen yang perlu dilakukan untuk memperbaiki pemilihan kepala daerah.