Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

Makna dan Karakteristik Hukum

• Definisi Hukum: Sulit didefinisikan secara baku (Van Apeldorn).
• Unsur Hukum:
  • Peraturan tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat.
  • Dibuat oleh badan resmi yang berwenang.
  • Bersifat memaksa dengan sanksi tegas.
• Karakteristik Hukum:
  • Adanya perintah dan larangan yang harus dipatuhi.
  • Menjamin kepastian hukum, ketertiban, kedamaian, keadilan, dan kebenaran.
  • Mencegah perbuatan main hakim sendiri.

Penggolongan Hukum

Berdasarkan Sumbernya

• Hukum Undang-Undang: Tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
• Hukum Kebiasaan: Berdasarkan aturan kebiasaan.
• Hukum Traktat: Dibentuk melalui perjanjian antarnegara.
• Hukum Yurisprudensi: Terbentuk dari keputusan hakim.

Berdasarkan Tempat Berlakunya

• Hukum Nasional: Berlaku di dalam suatu negara.
• Hukum Internasional: Mengatur hubungan antar negara.
• Hukum Asing: Berlaku di negara lain.
• Hukum Gereja: Norma untuk anggota gereja.

Berdasarkan Bentuknya

• Hukum Tertulis:
  • Dikodifikasikan.
  • Tidak dikodifikasikan.
• Hukum Tidak Tertulis:
  • Hidup dan diyakini masyarakat, tidak dibentuk menurut prosedur formal.

Berdasarkan Waktu Berlakunya

• Ius Constitutum (Hukum Positif): Berlaku saat ini.
• Ius Constituendum (Hukum Negatif): Diharapkan berlaku di masa depan.

Berdasarkan Cara Mempertahankannya

• Hukum Material: Mengatur hubungan umum dan larangan.
• Hukum Formal: Cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material.

Berdasarkan Sifatnya

• Hukum yang Memaksa: Berlaku mutlak.
• Hukum yang Mengatur: Bisa dikesampingkan dengan perjanjian.

Berdasarkan Wujudnya

• Hukum Objektif: Mengatur hubungan antara lebih dari satu orang.
• Hukum Subjektif: Timbul dari hukum objektif.

Berdasarkan Isinya

• Hukum Publik: Mengatur hubungan negara dan individu (contoh: hukum pidana, tata negara).
• Hukum Privat: Mengatur hubungan antar individu (contoh: hukum perdata, perniagaan).

Tata Hukum Indonesia

• Ditentukan oleh masyarakat hukum Indonesia, ada sejak 17 Agustus 1945.

Makna Lembaga Peradilan

• Pengadilan Negara sebagai bagian dari otoritas kehakiman.
• Tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum.

Dasar Hukum Lembaga Peradilan

• Sila Kelima Pancasila, UUD 1945, UU terkait (nomor 3 tahun 1997, dll).

Klasifikasi Lembaga Peradilan

Dibawah Mahkamah Agung

• Peradilan Umum: Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
• Peradilan Agama: Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
• Peradilan Militer: Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi.
• Peradilan Tata Usaha Negara: Pengadilan Tata Usaha Negara.

Perangkat dan Tingkatan Lembaga Peradilan

• Perangkat: Peradilan Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.
• Tingkatan: Pengadilan Tingkat Pertama, Kedua, Kasasi.

Peran Lembaga Peradilan

• Mahkamah Agung:
  • Mengadili kasasi.
  • Menguji peraturan perundang-undangan.
  • Memberikan pertimbangan hukum.
• Peradilan Agama:
  • Menangani perkara antara orang Islam.
• Peradilan Tata Usaha Negara:
  • Menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
• Peradilan Militer:
  • Menyidangkan anggota TNI dan pihak terkait.
• Mahkamah Konstitusi:
  • Menguji undang-undang.
  • Menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara.
  • Memutus pembubaran partai politik.
  • Menangani perselisihan hasil pemilu.

Perilaku Sesuai dan Bertentangan dengan Hukum

• Ciri Perilaku Sesuai Hukum:
  • Disukai masyarakat.
  • Tidak merugikan diri dan orang lain.
  • Mencerminkan kesadaran dan kepatuhan hukum.
• Perilaku Bertentangan dengan Hukum:
  • Tabel dijelaskan dalam materi.

Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat!