Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air Kelas online PPKN siap untuk menemani belajar kalian Kali ini kita akan membahas Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siswa-siswi sekalian, sub-pokok bahasan yang akan kita pelajari, yang pertama, Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1000. 1945 yang kedua arti penting undang-undang dasar tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia dan yang ketiga peran tokoh perumus undang-undang dasar tahun 1945 hai hai Siswa-siswi sekalian, kita mulai dengan pengertian konstitusi. Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan. yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Sebagai dokumen tertulis, konstitusi tertulis disebut Undang-Undang Dasar.
Dengan kata lain, konstitusi tertulis adalah aturan-aturan prokok dasar negara Bangunan negara dan tata negara yang mengatur perikidupan satu bangsa Di dalam persekutuan hukum negara Di samping konstitusi tertulis, dalam sebuah negara terdapat konstitusi tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis ini biasa disebut konvensi. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan antara lain, pengambilan keputusan dalam sidang MPR secara musyawarah mufakat dan pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus.
Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, menurut Jimli Asidiki dalam bukunya Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia di Masa Depan, fungsi konstitusi adalah seperti berikut. Yang pertama, penentu dan pembatas kekuasaan negara. Yang kedua, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara.
Yang keempat, pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, penyalur atau pengali kemenangan dari sumber kekuasaan yang asli dalam hal ini rakyat kepada organ negara. Yang keenam, simbolik sejarah.
sebagai pemersatu yang ketujuh simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan yang 8 simbolik sebagai pusat upacara yang kesembilan sarana pengendalian masyarakat dan yang kesepuluh sarana perikaiasaan dan pembaruan masyarakat nah di dalam negara yang mengandung dalam demokrasi undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak semenang-menang sehingga hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini menurut Miriam Budi Arjo disebut konstitualisme. Siswa SMP dan MTS seluruh tanah air, kita teruskan pembahasan kita pada Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pertama kali dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia pada masa 1945. Pertama, pada masa persidangan ini BPU-PKI dibagi ke dalam panitia-panitia. Di antaranya, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Insyurus Soekarno, Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh R.
Abikusno Cokro Suyoso, Panitia Ekonomi Keuangan yang diketuai Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang kedua, pada tanggal 11 Juli 1945, Sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas pembentukan lagi panitia kecil. Dalam hal ini bertugas secara khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Dengan susunan panitia, Dr. Supomo sebagai ketua, dan peranggotakan Wong Sonegoro, R. Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, R. Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman Wiryosanjoyo.
Yang ketiga, pada tanggal 13 Juli 1945, Sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas hasil kerja panitia kecil, diantaranya tentang lambang negara dan negara kesatuan. Yang keempat, Pada tanggal 14 Juli 1945, Sidang Plenob PUPKI menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang mencantumkan tiga masalah pokok yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 15 bab, 42 pasal, aturan peralihan dan aturan tambahan. Yang kelima, pada tanggal 15 Juli tahun 1945, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar memberikan penjelasan umum mengenai dasar, falsafah, serta sistem yang dipakai dalam menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Ketua Panita Kecil Perancang Undang-Undang Dasar menerangkan secara rinci pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang Dasar.
Dan yang ke-6, pada tanggal 16 Juli 1945, setelah melalui perdebatan seru, rancangan Undang-Undang Dasar diterima secara bulat oleh Sidang BPUP. PKI. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, sehari sesudah proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Setiap persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Dalam sidang tersebut, disepakati beberapa perubahan rumusan naskah pembukaan yang berasal dari piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasilnya.
hasil sidang BPU-PKI. Nah, perubahan yang disepakati dalam sidang PPKI antara lain, yang pertama, kata mukaddimah diganti dengan kata pembukaan. Yang kedua, Sila pertama yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang maha esah.
Yang ketiga, Pasal 6 Undang-Undang Dasar, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diganti menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Dan yang keempat, Pasal 29 Ayat 1 Negara berdasar atas ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. diganti menjadi ketuhanan yang maha esah. Nah siswa-siswi sekalian, setelah sidang menyepakati beberapa perubahan rumusan naskah undang-undang dasar, sidang Panitia Persiapan Kemperikan Indonesia memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Dan yang ketiga Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, apa arti penting Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia?
Arti penting Undang-Undang Dasar tahun 1945 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan pernegara. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya Karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya Dengan kata lain, semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar Harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar tahun 1945 nah siswa-siswa sekalian kita sampai pada pembahasan tentang peran tokoh rumus undang-undang dasar tahun 1945 Hai tokoh pendiri negara Indonesia Baik anggota BPUPKI maupun PPKI merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki visi ke depan untuk kebaikan bangsa dan negara. Sidang-sidangnya, mereka yang merupakan wakil-wakil bangsa Indonesia, baik yang beradiran nasionalis maupun agamis, telah menunjukkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, toleransi, nasionalisme, dan patriotisme, sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik. Bagi bangsa dan negara Indonesia Nah siswa-siswi SMP dan MT seluruh tanah air Demikian tadi pembahasan kita Tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Barokatuh