Saat indikator kemiskinan, pengangguran sampai dengan inflasi membaik, pemerintahan Presiden Joko Widodo justru pecah rekor Bansos. Anggaran jumbo dalam APBN ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Padahal selama ini ekonomi justru banyak disumbang oleh kelas menengah. Pemerintah tancap gas dan mencetak rekor dana bantuan sosial alias Bansos.
Pencairannya sangat dekat dengan pesta demokrasi, yaitu pemilu di Februari 2024. Rupanya, pemulihan ekonomi yang terjadi dua tahun terakhir tak membuat pemerintah percaya diri. Di tahun politik ini, bansos bahkan di atas angka sepanjang tahun pandemi. Saat itu, kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat berada di titik terendah.
Periode 2020-2022 adalah anggaran Bansos yang memasukkan program pemulihan ekonomi nasional. Kemudian pemerintah juga telah memutuskan dengan program bantuan pangan, di mana bantuan pangan beras sampai bulan Juni sebesar 10 kilogram, dan bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi resiko pangan untuk 3 bulan, dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi, dan 3 bulan pertama diberikan nanti sekitar bulan Februari, yang besarnya Rp200.000 per bulan. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, anggaran Bansos 2024 terbentuk dengan melibatkan partai politik yang ada di DPR.
Bansos masuk dalam Undang-Undang APBN yang disetujui DPR. Bansos itu adalah instrumen di dalam APBN. APBN adalah Undang-Undang.
Undang-Undang APBN itu dibahas bersama seluruh... turuh partai politik fraksi di Senayan. Dan sesudah menjadi undang-undang, dia menjadi instrumen negara bersama.
Ini untuk menekankan bahwa Bansos tahun 2023 nilainya Rp476 triliun. Jadi semua partai politik yang membahas melalui hak budgetnya bersama pemerintah silakan menjelaskan mengenai APBN itu. setelah indikator ekonomi sedang baik-baik saja.
Sebut saja pertama, tingkat kemiskinan di Indonesia yang terus melandai, bahkan kini sudah di bawah saat sebelum pandemi. Kemudian, angka penggangguran juga membaik. Terakhir di 2023, rasionya 5,4 persen, padahal saat pandemi melambung di atas 6 persen. Terakhir adalah inflasi yang dekat dengan naik turunnya harga kebutuhan masyarakat.
Nyatanya, sepanjang tahun lalu, inflasi berhasil sesuai target. Bahkan tahun ini, Bank Indonesia juga berupaya mengendalikan inflasi tetap di bawah 3 persen. Kedepan terus saja, seperti kemarin juga, Rakor TPI juga menyampaikan, kami meyakini bahwa inflasi tahun 2024 ini akan terjaga.
pada kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen dengan koordinasi yang erat antara pemerintah dan bangunan Indonesia termasuk konsistensi kebijakan moneter kami dan juga koordinasi dalam gerakan nasional pengendalian. dalian pangan. Bansos tahun ini bahkan diperkirakan membengkak lebih dari yang sudah disepakati dalam APBN.
Ada tambahan sekitar 11,25 triliun rupiah karena muncul program pengganti El Nino. Artinya, anggaran Bansos bisa jebol sampai 508 triliun rupiah, tertinggi sepanjang sejarah. Terlebih lagi, awal tahun ini, ini merupakan tahun politik di mana 2 minggu lagi kita akan menyelenggarakan pemilu kemudian ada bahan sos disini nah ini yang tentu saja rentan ya untuk dipolitisasi maka catatan pentingnya adalah bagaimana efektivitas dari penyelenggaraan atau dari pemberian bahan sos ini karena sudah bertahun-tahun bahkan sejak dulu bahan sos ini belum terlihat untuk mengakselerasi gaya beli atau pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti itu. Bahan sos menjadi belanja terbesar pemerintah bagi masyarakat bawah. Tetapi perlu diingat, konsumsi rumah tangga yang menggerakkan ekonomi selama ini lebih bergantung pada kelas menengah.
Kelompok menengah jadi tulang punggung karena belanja dan pemasukan pajak negara. Diah Megasari Anjaya, Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.