Catatan Kuliah: Mahkamah Konstitusi

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

• Perubahan ketiga UUD 1945 melahirkan lembaga baru: Mahkamah Konstitusi (MK).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pasal 24C Ayat 1 UUD 1945, MK memiliki empat kewenangan:

1. Mengujikan undang-undang terhadap UUD.
2. Menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Menentukan perselisihan hasil pemilihan umum.

Kewenangan Pengujian Undang-Undang

• MK berfungsi sebagai pengawas konstitusi dan hak asasi manusia.
• Warga negara dapat mempertahankan hak-hak dasar yang dilanggar oleh undang-undang.
• MK dikenal sebagai The Guardian of the Constitution dan The Guardian of Human Rights.

Kewenangan Menyelesaikan Sengketa Kewenangan

• Setelah 4 kali amandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi.
• MK memutus sengketa antar lembaga negara.

Kewenangan Memutus Pembubaran Partai Politik

• Terkait kebebasan berserikat dan berkumpul.
• MK memutus apakah partai politik dapat dibubarkan atau tidak, melindungi dari pembubaran yang tidak adil.

Kewenangan Menentukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

• MK melindungi proses demokrasi.
• Memutuskan perselisihan antara hasil pemilu menurut KPU dan gugatan dari peserta pemilu.

Kewenangan Impeachment

• MK memutuskan pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden.
• Mengatasi masalah pelanggaran yang tidak melalui pengadilan yang sah.

Kesimpulan

• Lima kewenangan MK menjadikannya lembaga penting pasca amandemen UUD 1945.
• Berperan dalam menjaga konstitusi dan hak-hak masyarakat.