Catatan Kuliah: Perkembangan Politik dan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal di Indonesia

Pengantar

• Pemilu, kampanye, bendera partai, debat calon legislatif/presiden menunjukkan Indonesia sebagai negara demokrasi dengan sistem multipartai.
• Sistem kepartaian mulai berkembang sejak pergerakan nasional, diterapkan setelah kemerdekaan pada masa demokrasi liberal.

Definisi Demokrasi Liberal

• Sistem politik dengan banyak partai.
• Kekuasaan politik dipegang oleh politisi sipil yang berpusat di parlemen.
• Kebebasan luas bagi warga negara.

Perubahan Sistem Pemerintahan

• 17 Agustus 1950: RI Serikat dibubarkan, diganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
• Sistem pemerintahan berubah menjadi demokrasi liberal dengan parlementer berdasarkan UUDS 1950.

Sistem Kepartaian

• Sistem multipartai berlaku, berdasarkan maklumat pemerintah 3 November 1945.
• Lebih dari 28 partai terbentuk, dengan 4 partai besar:
  • PNI: Kaum nasionalis.
  • Masyumi: Islam modernis.
  • NU: Islam tradisionalis.
  • PKI: Kaum komunis.
• Ketidakcocokan kepentingan antar partai menyebabkan seringnya pergantian kabinet.

Kabinet-Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal

1. Kabinet Nasir (Koalisi Masyumi):

   • Program pokok: Negosiasi Irian Barat.
   • Jatuh karena mosi tidak percaya dari PNI (21 Maret 1950).

2. Kabinet Sukiman:

   • Program tujuh pasal.
   • Jatuh akibat penandatanganan perjanjian dengan AS (27 Februari 1952).

3. Kabinet Wilopo:

   • Demonstrasi tentara dan insiden Tanjung Norawah menyebabkan jatuh (2 Juni 1953).

4. Kabinet Alisastro Amidoyo I:

   • Prestasi: Konferensi Asia-Afrika (19 Januari 1955).
   • Masalah utang dan pergantian pimpinan TNI Angkatan Darat menjadikan kabinet ini jatuh (24 Juli 1955).

5. Kabinet Burhanuddin Harahab:

   • Menggelar pemilu pertama (29 September & 15 Desember 1955).
   • Pemilu dianggap paling bersih dalam 50 tahun.

6. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II:

   • Koalisi PNI, Masyumi, NU, tanpa PKI.
   • Jatuh karena ketidakstabilan politik (14 Maret 1957).

7. Kabinet Juanda:

   • Presiden Soekarno mengganti demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin.
   • Deklarasi Juanda menyatukan wilayah lautan dan daratan Indonesia.

Kegiatan Badan Konstituante

• Dibentuk lewat pemilihan umum 1955 untuk merumuskan UUD baru.
• Gagal menyelesaikan tugas utama, dibubarkan (5 Juli 1959).

Kondisi Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal

• Keterpurukan ekonomi mengakibatkan kebijakan pemerintah:
  • Gunting Syafruddin: Pemotongan nilai mata uang (20 Maret 1950).
  • Gerakan Benteng: Mengubah struktur ekonomi kolonial, gagal.
  • Nasionalisasi Bank: The Java Seabank menjadi Bank Indonesia.
  • Sistem Ekonomi Alibaba: Melibatkan pengusaha keturunan Tionghoa, tidak berhasil.

Penutup

• Keterpurukan politik dan ekonomi menciptakan ketidakstabilan, yang mendorong perubahan menuju sistem yang lebih terpusat.