Krisis Ketahanan Pangan dan Kebijakan Beras

Aug 4, 2024

Catatan Kuliah tentang Ketahanan Pangan dan Kebijakan Impor Beras

Pendahuluan

  • Kritik terhadap Sekretaris Bapanas: Menyalahkan masyarakat karena konsumsi berlebihan.
  • Kontradiksi kebijakan: Pernyataan Jokowi tentang menghentikan impor beras bertolak belakang dengan realitas.

Masalah Ketahanan Pangan di Indonesia

  • Stunting dan gizi buruk: Banyak masyarakat masih hidup di garis kemelaratan.
  • Kebijakan makan siang gratis: Menunjukkan kesadaran akan masalah gizi masyarakat.

Ketidakpahaman Pemerintah

  • Pemerintah dan petani: Kurangnya empati terhadap masalah yang dihadapi petani dan masyarakat.
  • Sektor pertanian terabaikan: Kebijakan lebih mengutamakan sektor komersial seperti perkebunan sawit.

Kebijakan Impor Pangan

  • Undang-Undang Cipta Kerja: Menghilangkan perlindungan bagi petani dan nelayan.
  • Kenaikan harga beras: Akibat dari kebijakan impor yang tidak terencana.

Kegagalan Kebijakan Jokowi

  • Ketahanan pangan bukan prioritas: Sektor pertanian tidak menjadi fokus utama.
  • Permasalahan irigasi dan pupuk: Kegagalan dalam pengelolaan pertanian.

Kasus Korupsi di Bapanas

  • Dugaan markup impor beras: Kerugian negara mencapai Rp2 triliun.
  • Kasus di Tanjung Priok: Terkait dengan tertahannya beras dan pelanggaran tata kelola.

Kesimpulan

  • Perlu evaluasi: Tindakan harus diambil untuk memperbaiki tata kelola impor beras.
  • Seruan untuk pembenahan: Kebijakan harus dilakukan dengan tepat agar tidak merugikan masyarakat dan negara.

  • Poin penting: Ketidakmampuan pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama petani, menjadikan ketahanan pangan dan kualitas demokrasi semakin terpuruk.