Transcript for:
Diplomasi dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Intro Perjuangan Indonesia untuk mebebaskan diri dari Belanda di awal kemerdekaan ditempuh lewat berbagai upaya diplomasi. Perjanjian Rumroyen menjadi salah satu dari rangkaian perundingan dengan Belanda dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Perundingan Rumroyen dimulai pada...

April 1949 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi Muhammad Rum Delegasi Indonesia dan Herman van Ruyzen Delegasi Belanda Perundingan tersebut bertujuan menyelesaikan masalah terkait kemerdekaan Indonesia. Sebelum diselenggarakan konferensi Meja Budar, perjanjian berjalan alon, sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta dari pengasingan Timbangka, juga Sri Sultan Hamang Kubwono IX dari Yogyakarta, untuk mempertegaskan perundingan Indonesia. sikap Sri Sultan Hamangku Buwono IX terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta.

Dimana Sultan Hamangku Buwono IX mengatakan, Yogyakarta is the Republic Indonesia. Yogyakarta adalah Republik Indonesia. Pemirsa, perjanjian Rumproyet membuka peluang digelarnya konferensi Meja Bundar dalam upaya pengakuan kedaulatan dari Belanda.

Sebelum perjanjian Rumproyet, ada dua perjanjian yang digelar Indonesia dan Belanda yakni perjanjian Ninggarjati tahun 1946 dan perjanjian... Perjanjian Renville tahun 1948. Namun disayangkan, perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia. Wilayah kedaulatan Indonesia semakin sepit. Belanda yang diutukan lewat perjanjian itu pada akhirnya melanggar juga perjanjian tersebut.

Pada tanggal 1 Desember, Desember 1948, Belanda secara sepihak tidak lagi terkait dengan perjanjian revir. Hal tersebut berbuntut pada agresi militer Belanda II, dengan sasaran utama Yogyakarta yang kala itu menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia. Para petinggi pemerintah Republik Indonesia, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah menteri ditawan oleh Belanda, bahkan diasingkan ke luar Jawa. Dari laman Tirtau Aini, disebutkan kendali pemerintahan untuk sementara dialihkan kepada pemerintahan darurat Republik Indonesia. yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

Sementara itu, tanggal 1 Maret 1949, terjadilah serangan umum atau serangan besar-besaran. Kota Yogyakarta yang semula diduduki Belanda mampu direbut oleh Angkatan Perang Republik Indonesia dan dipertahankan selama 6 jam sebagai bukti eksistensi Indonesia. Upaya tersebut merugikan posisi Belanda di peta politik internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 4 Januari 1949 Memerintahkan Belanda dan Indonesia menghentikan masing-masing operasi militernya Tanggal 23 Maret 1949 Dewan Keamanan PBB Memerintahkan Komisi 3D negara yang saat itu berubah menjadi United Nations Commission for Indonesia, UNCI, agar membantu perundingan antara pihak Republik Indonesia dengan Belanda.

United Nations Commission for Indonesia membawa perwakilan kedua negara ke meja perundingan dan digelarlah. perundingan Rumproyen pada 14 April 1949 hingga 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Ruh, beranggotakan Profesor Supomo, Alisastro Amijoyo, Yohanes Lemena, Akabringo Dibyo, dan Yohanes Laturhari. Hadir pula Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamangku Buwono IX.

Sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. Van Roijen, beranggotakan Rumproyen. Jakob, Dr. Van, Dr. Gates, Dr. P.G. Coates, dan Hoekstrander, dan Dr. Gibbert. Sementara, United Nations Commission for Indonesia dipimpin oleh Marley Cochran dari Amerika Serikat, dibantu Chris Lay dari Australia, dan Hariman dari Belgia. Saat itu, United Nations Commission for Indonesia menganjurkan agar dilakukan pertukaran pernyataan yang disebut Van Roijentrop Statement atau persetujuan Rumroyen.

Pemirsa, setelah melalui perundingan berlarut-larut, akhirnya pada 7 Mei 1949 dicapai persetujuan. Persetujuan itu dikenal sebagai Rum Rojen Statement atau Perundingan Rum Rojen. Delegasi Indonesia menyampaikan pernyataan sebagai berikut, Memerintahkan pengikut Republik Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan Perang Gerilia, Bekerjasama dalam mengembalikan perdamaian, menjaga ketertiban, dan keamanan. Kemudian, turut serta dalam konferensi meja bundar di Denhak. dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersarat.

Sementara itu, Ketua Delegasi Belanda Van Ruygen menyampaikan pernyataan sebagai berikut Pemerintah Belanda menyetujui kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dan dibawah pengawasan United Nations Commission for Indonesia akan menghentikan Perang Grelia disamping bersedia menjaga perdamaian dan ketertiban serta keamanan. Pemerintah Republik Indonesia bebas menjalankan tugasnya dalam residensi Yogyakarta Pihak Belanda akan menghentikan segala operasi militer dan akan melepaskan semua tahanan politik sejak 17 Desember 1948 Belanda tidak akan akan mendirikan daerah dan negara baru di daerah Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1948. Selanjutnya, Belanda akan menyokong Republik Indonesia masuk Indonesia Serikat dan mempunyai sepertiga anggota dari segenap anggota Dewan Perwakilan Federal. Dan yang terakhir, Belanda menyetujui bahwa semua area di luar residen si Jogja di mana pegawai-pegawai Republik masih bertugas tetapi menjalankan tugasnya.

Setelah tercapai Capainya perundingan Rombroyen pada tanggal 1 Juli 1949, pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta. Perundingan Rombroyen menghasilkan keputusan jika Belanda bersedia untuk membebaskan seluruh tawanan perang, serta menghentikan agresi militer. Begitu pula dengan Indonesia yang setuju untuk menghentikan Perang Gerilya. Tanggal 1 Juli 1949, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta setelah diasingkan. Jenderal Sudirman yang dalam kondisi sakit berjuang lewat...

lewat Gerilya selama hampir 7 bulan, baru kembali ke Yogyakarta pada 10 Juli 1949. Setelah pemerintahan pulih, pada 13 Juli 1949, diadakan sidang Kabinet Republik Indonesia yang pertama. Dalam sidang tersebut juga, diputuskan Sri Sultan Hamengkubwono IX, diangkat menjadi Menteri Pertahanan, perangkap koordinator keamanan. Pada 13 Juli 1949, Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Rumproyen.

Safruddin Prawira Negara yang menjabat Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Indonesia dari tanggal 22 Desember 1948 menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno dan secara resmi mengakhiri keberadaan PDRI pada tanggal 13 Juli 1949 terjadinya gencatan senjata Belanda dan Indonesia serta diadakannya konferensi Meja Mundar Pemirsa, para pahlawan melakukan berbagai upaya untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Baik perjuangan fisik maupun diplomasi, semuanya membutuhkan semangat nasionalisme yang tinggi. Serta sikap pantang menyerah, keuletan dan kegigian serta jiwa patriotisme para pejuang dan founding father negeri ini. Membawa Indonesia menuju pengakuan dunia atas kemerdekaan Republik Indonesia.