Kampanye Keberhasilan Jokowi dan Kritikan

Oct 13, 2024

Catatan Kuliah tentang Kampanye Keberhasilan Jokowi

Pendahuluan

  • Diskusi mengenai approval rating Jokowi dan kampanye pemerintah.
  • Orkestrasi pemerintah untuk mengkampanyekan keberhasilan Jokowi.

Kampanye dan Survei

  • Survei dilakukan di tingkat kelas bawah (penerima bansos, kelas menengah bawah).
  • Pertanyaan tentang validitas survei dan apakah keberhasilan itu nyata.
  • Pemerintah meminta tambahan anggaran sekitar 15 miliar untuk kampanye keberhasilan.

Rapat dan Instruksi

  • Rapat di IKN pada 13 September 2024 menginstruksikan kementerian untuk mengkampanyekan keberhasilan.
  • Kementerian BUMN dan kementerian lain diarahkan untuk membuat narasi keberhasilan.
  • Kementerian Kominfo juga terlibat dalam kampanye ini.

Strategi Kampanye

  • Kampanye dari 1 hingga 20 Oktober 2024 dengan promosi di media sosial dan media massa.
  • Penggunaan influencer dan buzzer untuk memperkuat kampanye.
  • Video-video promosi yang didasarkan pada keberhasilan pemerintah disiapkan dalam format 30, 60, hingga 90 detik.
  • Keberhasilan yang dikampanyekan termasuk infrastruktur dan pemulihan ekonomi pasca COVID-19.

Kritik terhadap Klaim Keberhasilan

  • Keberhasilan pembangunan infrastruktur dianggap sebagai kewajiban pemerintah, bukan prestasi.
  • Pembahasan tentang masyarakat adat yang terlupakan dalam pembangunan.
  • Diskusi tentang proyek-proyek yang tidak melibatkan masyarakat sekitar.

Masalah Anggaran dan Media

  • Anggaran yang dibutuhkan untuk kampanye keberhasilan Jokowi cukup besar, namun tidak dijelaskan secara rinci oleh Kominfo.
  • Media massa dilaporkan menerima imbalan untuk mempublikasikan berita tentang keberhasilan Jokowi.
  • Dewan Pers mengkritik perilaku pemerintah yang memaksakan iklan menjadi berita.

Relawan dan Kampanye

  • Relawan mengumpulkan untuk menyebarluaskan kampanye di seluruh daerah, termasuk NTT.
  • Penyambutan Jokowi di Solo direncanakan dengan kehadiran ratusan ribu orang.

Penutup

  • Tempo memandang kampanye pemerintah sah namun dengan pelanggaran etika dalam pelaporan.
  • Menggarisbawahi kerusakan demokrasi yang terjadi selama pemerintahan Jokowi.
  • Diskusi berlanjut mengenai kontroversi dan kritik terhadap kebijakan Jokowi.