Sejarah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia

Pembukaan

Perjalanan sejarah pemerintahan daerah ditandai dengan:
- Lahirnya produk undang-undang baru.
- Perubahan konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Dinamika orientasi pembangunan daerah.
Perubahan ini merupakan bagian dari eksperimen politik penguasa.

Undang-Undang Dasar 1945:
- Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk republik.
- Pembagian daerah dalam otonomi administrasi.
UU No. 1 Tahun 1945:
- Pertama kali mengatur pemerintahan daerah.
- Menekankan kedaulatan rakyat dengan pembentukan badan perwakilan.
- Tiga jenis daerah otonom: karisidenan, kabupaten, kota.

UU No. 22 Tahun 1948:
- Mengatur pemerintahan sendiri di daerah.
- Fokus pada susunan pemerintahan daerah yang demokratis.
- Dua jenis daerah otonom: biasa dan istimewa.
UU No. 1 Tahun 1957:
- Mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.
- Tiga tingkatan: daerah tingkat 1, 2, dan 3.
- Menganut sistem otonomi riil.
UU No. 18 Tahun 1965:
- Mengatur pokok pemerintahan daerah.
- Memperkenalkan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.
UU No. 5 Tahun 1974:
- Menetapkan daerah otonom dan administrasi.
- Otonomi nyata dan bertanggung jawab.
UU No. 22 Tahun 1999:
- Menghadirkan semangat reformasi.
- Otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab.
UU No. 32 Tahun 2004:
- Pembagian daerah provinsi, kabupaten, kota.
- Otonomi yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab.
UU No. 23 Tahun 2014:
- Pembagian daerah dengan prinsip negara kesatuan.
- Tiga golongan urusan pemerintahan: absolut, konkuren, dan umum.

Terdapat pasang surut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah:
- Perubahan undang-undang sebagai respons terhadap tarik-menarik kewenangan.
- Gerakan pendulum antara sentralisasi dan desentralisasi.
Dinamika politik mempengaruhi tingkat otonomi daerah.

Harapan: Pemahaman yang baik terhadap materi ini.
Salam penutup: Billahitaufiq walhidayah, Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.