Peringatan Darurat

Konteks Situasi

• Peringatan darurat dengan latar belakang poster biru.
• Disebut darurat karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) langsung direspon oleh DPR dengan cepat.
• DPR segera membuat undang-undang dalam waktu singkat, hanya satu hari.

Putusan Mahkamah Konstitusi

• Putusan MK:
  • Mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah.
  • Partai atau gabungan partai politik tidak perlu lagi mengumpulkan minimal 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah.
  • Calon kepala daerah tingkat provinsi harus berusia 30 tahun saat ditetapkan oleh KPU.
• Dampak Putusan:
  • Putusan ini dianggap progresif.
  • Memungkinkan lebih banyak kandidat untuk maju dalam pilkada.

Respon DPR

• DPR memutuskan untuk mengembalikan ambang batas pencalonan ke aturan lama keesokan harinya.
• Usia kandidat mengikuti putusan Mahkamah Agung, yaitu 30 tahun saat dilantik.
• Tindakan DPR dianggap sebagai usaha untuk menyiasati putusan MK yang seharusnya mengikat dan final.

Masalah Proses Pembentukan Undang-undang

• Undang-undang dibentuk dalam sehari tanpa naskah akademik atau sosialisasi.
• Tidak ada partisipasi atau aspirasi dari rakyat dalam proses pembentukan.

Kritik dan Implikasi

• Proses bernegara berjalan dengan cara potong kompas, mengabaikan nalar hukum.
• Peringatan darurat perlu disebarkan karena:
  • Rakyat berhak marah dan mengetahui kejadian sebenarnya.
  • Kegiatan di DPR tidak mencerminkan rapat untuk kepentingan rakyat.
• Presiden dan DPR harus menghentikan upaya yang menentang putusan MK.
• Kekhawatiran bahwa tindakan ini bisa dianggap sebagai pembangkangan konstitusi yang dapat berujung pada pembangkangan sipil.