Catatan Kuliah Administrasi Pertanahan

Pengantar

• Dosen: Dr. Oloan Sitorus
• Topik: Administrasi Pertanahan
• Kuliah terakhir dari kajian agraria.

Latar Belakang

• Dr. Oloan berasal dari Simalungun, pernah menjabat sebagai Ketua STPN Yogyakarta (2013-2018).
• Sekarang menjabat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
• Diskusi akan mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait administrasi pertanahan.

Paradigma Manajemen Pertanahan

• Konsep dari Pak Stig Enemark (Denmark) mengenai "Land Administration System":
  • Menyiapkan infrastruktur untuk implementasi kebijakan dan manajemen pertanahan.
  • Infrastruktur informasi pertanahan penting untuk mendukung:
    • Penataan hak penguasaan tanah (land tenure).
    • Penilaian nilai tanah (land value).
    • Penggunaan lahan (land use) dan pengembangan lahan (land development).
• Efisiensi pasar tanah dan manajemen penggunaan lahan yang efektif.

Visi Pertanahan 2024

• Pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia.
• Perubahan struktur BPN dengan Perpres 47 dan 48:
  • BPN di tingkat provinsi dan kabupaten.
  • Direktur Jenderal baru mengatur berbagai fungsi seperti pengadaan tanah dan pendaftaran hak.

Program Strategis 2020-2024

1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL):
   • Target penyelesaian 70 juta bidang tanah hingga 2024.
   • Tanah yang sudah dimiliki rakyat tapi belum bersertifikat.
2. Reforma Agraria:
   • Distribusi tanah untuk masyarakat.
   • Mencari tanah yang bisa didistribusikan dari kawasan hutan.
3. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR):
   • Penyusunan 600 perda untuk RDTR.
4. Pengadaan Tanah untuk Program Strategis.
5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah.
6. Penanganan Kasus Pertanahan:
   • Fokus pada penyelesaian sengketa dan pencegahan.
7. Transformasi Digital:
   • Meningkatkan kemudahan berusaha dan keterbukaan data.
8. Penataan Kelembagaan dan SDM:
   • Meningkatkan indeks birokrasi dan kompetensi SDM.
9. Aspek Regulasi:
   • Penyederhanaan regulasi keagrariaan.

Pertanyaan dari Mahasiswa

• Diki: Apakah RUU Omnibus Law sudah berpihak pada rakyat kecil?
• Indri: Mengapa Kementerian BPN lebih mengutamakan sertifikasi lahan dibandingkan redistribusi?
• Namira: Apa hambatan dari kebijakan One Map Policy?
• Ruhaina: Seberapa efektif digitalisasi data pertanahan dalam melindungi hak masyarakat kecil?
• Imam: Sejauh mana proyeksi Kementerian bisa diimplementasikan di lapangan? Dan apakah data HGU bisa dipublikasikan?
• Dimas: Seberapa menjamin program prioritas dapat menghindari konflik agraria?

Kesimpulan

• Digitalisasi dan data yang terbuka penting untuk memperkuat hak kepemilikan tanah masyarakat.
• Pentingnya komunikasi antar instansi untuk menyelesaikan konflik agraria.
• Perlunya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah dan pengelolaan aset tanah.
• Program-program strategis diharapkan dapat mengurangi konflik dan meningkatkan keadilan agraria.

Penutup

• Diskusi berlanjut dan diharapkan mahasiswa berkontribusi dalam penelitian agraria.
• Kesempatan untuk bertanya dan mendalami lebih lanjut tentang administrasi pertanahan.