Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat beberapa persyaratan dasar untuk perizinan berusaha yang harus dipatuhi.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

• Definisi: KKPR sebelumnya dikenal sebagai izin lokasi. Ini adalah konfirmasi atas kesesuaian antara Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR).
• Dasar Hukum: Terdapat dua dasar hukum untuk KKPR:
  • Acuan pemanfaatan ruang dan perolehan tanah.
  • Pelaksanaan KKPR terdiri dari:
    • KKPR untuk kegiatan berusaha.
    • KKPR untuk kegiatan non-berusaha.
    • KKPR untuk kegiatan strategis nasional.

Jenis KKPR

• Konfirmasi KKPR: Diterbitkan jika lokasi usaha berada di area yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan terintegrasi dalam sistem OSS berbasis risiko.
• Persetujuan KKPR: Diterbitkan jika lokasi usaha berada di area tanpa RDTR atau RDTR yang belum terintegrasi ke dalam OSS.
• Rekomendasi KKPR: Dilakukan dengan mempertimbangkan keselarasan rencana kegiatan dengan tujuan penata ruang.

Proses KKPR

1. Akses GISTARU: Pemeriksaan kesesuaian lokasi rencana usaha.
2. Input Koordinat di OSS: Menginput lokasi rencana usaha di sistem OSS berbasis risiko.
3. Pernyataan Mandiri: Untuk UMK berisiko rendah, cukup menyampaikan pernyataan mandiri.
4. Penerbitan KKPR:
   • Konfirmasi KKPR dalam 1x24 jam jika RDTR terintegrasi.
   • Persetujuan KKPR untuk kawasan ekonomi khusus tanpa penilaian.

Persetujuan Lingkungan

• Definisi: Keputusan kelayakan lingkungan hidup (KKLH) atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup (PKPLH).
• Dokumen Lingkungan Hidup:
  • SPPL: Untuk usaha tanpa dampak penting.
  • UKL-UPL: Untuk kegiatan yang memerlukan pengelolaan dan pemantauan.
  • AMDAL: Wajib untuk kegiatan dengan dampak penting.

Proses Persetujuan Lingkungan

• Diproses secara daring melalui Amdalnet.
• Pelaku usaha dapat mengakses OSS untuk mengetahui jenis dokumen lingkungan.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

• Definisi PBG: Persetujuan untuk pembangunan gedung baru atau modifikasi sesuai standar teknis.

• Proses PBG:

  1. Ajukan permohonan melalui SIMBG.
  2. Lengkapi dokumen persyaratan.
  3. Permohonan sebelum konstruksi.
  4. Pemeriksaan kelengkapan oleh pemerintah daerah.
  5. Pembayaran retribusi.

• Definisi SLF: Menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.

• Proses SLF:

  1. Tidak dikenakan biaya retribusi.
  2. Permohonan bersamaan dengan PBG.
  3. Penerbitan berdasarkan inspeksi dalam 3 hari.
  4. Harus diperpanjang setiap 20 tahun untuk hunian dan setiap 5 tahun untuk lainnya.

Penutup

Demikian penjelasan mengenai persyaratan dasar perizinan berusaha. Simak video pembelajaran berikutnya.