Dinamika Sejarah Politik Indonesia: Peristiwa PRRI 1958

1. Latar Belakang Konflik

• Sejarah politik Indonesia diwarnai oleh berbagai konflik, beberapa di antaranya menjadi konflik bersenjata.
• Salah satu contoh adalah pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Tengah pada tahun 1958.
• Konflik ini dipicu oleh tuntutan pemerataan pembangunan antara pusat dan daerah.
• Dampak dari konflik ini meliputi korban jiwa, harta, serta trauma sosial-politik.

2. Pendapat Berbeda tentang PRRI

• Banyak buku sejarah mengkategorikan PRRI sebagai pemberontakan.
• Namun, beberapa ahli sejarah berpendapat hal tersebut tidak sepenuhnya tepat.
  • Tokoh-tokoh PRRI menolak dianggap sebagai pemberontak.
  • Penyelesaian PRRI berbeda dari kasus pemberontakan lain di Indonesia.

3. Penyebab Ketidakpuasan

• Benih kekecewaan terhadap pemerintah pusat muncul sejak kebijakan reorganisasi Angkatan Perang pada 1947-1948.
• Kebijakan RERA mengurangi jumlah tentara dari 350.000 menjadi 160.000.
• Banyak tentara di Pulau Sumatera merasa diabaikan dan menganggur setelah pemilu 1955.

4. Reuni Divisi Banteng

• Pada November 1956, reuni Divisi Banteng diadakan di Kota Padang.
• Bertujuan membahas nasib bekas tentara dan rekomendasi untuk perbaikan kabinet.
• Rekomendasi mencakup:
  • Menghilangkan unsur komunis dalam kabinet.
  • Menghapus sistem pemerintahan sentralistik.
  • Memberikan otonomi lebih luas pada Sumatera Tengah.

5. Pembentukan Dewan Banteng

• Dewan Banteng dibentuk pada 20 Desember 1956, dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein.
• Tindakan Letkol Ahmad Hussein mengambil alih kekuasaan dari Gubernur Ruslan Mulyo Harjo tidak mendapat teguran dari pemerintah pusat.

6. Ultimatum dan Pembentukan PRRI

• Pada 10 Februari 1958, Dewan Banteng mengeluarkan tiga ultimatum kepada pemerintah pusat:
  1. Pembubaran Kabinet Juanda.
  2. Pembentukan Kabinet Nasional tanpa unsur PKI.
  3. Kembalikan Soekarno sebagai presiden konstitusional.
• Respon pemerintah bentuk Kabinet Tandingan PRRI pada 15 Februari 1958, menolak Kabinet Juanda.

7. Operasi Militer

• Untuk menumpas PRRI, pemerintah pusat melaksanakan operasi militer "Sandi Operasi 17 Agustus".
• Penyerbuan ke Padang berlangsung dengan sedikit perlawanan; banyak anggota PRRI menyerah.

8. Akhir Konflik dan Dampak Sosial

• Operasi militer berakhir dengan penyerahan Kolonel Ahmad Hussein pada 23 Juni 1961.
• Korban tewas akibat peristiwa PRRI mencapai 10.159 orang, lebih dari separuhnya adalah warga sipil.
• Ekses konflik tetap menghantui masyarakat, terlihat dari eksodus orang Minang yang bukan hanya karena kalah, tetapi karena teror.

9. Kesimpulan

• PRRI sebagai refleksi ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat dan dampaknya yang berlanjut hingga bertahun-tahun setelahnya.