Sejarah PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia)

Latar Belakang

• Kondisi Pasca-Kemerdekaan:

  • Pemerintah Indonesia menghadapi kesulitan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di daerah.
  • Kebijakan politik Soekarno semakin dekat dengan kelompok kiri dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

• Program RERA:

  • Digagas oleh Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Muhammad Hatta.
  • Bertujuan menyederhanakan angkatan perang dari 350 ribu menjadi 160 ribu tentara.
  • Menimbulkan penentangan dari militer, terutama di Sumatera.

Pembentukan Dewan-Dewan

• Dewan Banteng:

  • Didirikan 20 Desember 1956 di Sumatera Tengah oleh Kolonel Ismail Lengah dan Letkol Ahmad Hussein.
  • Mengambil alih kekuasaan daerah dari Gubernur.

• Dewan lain yang terbentuk:

  • Dewan Gajah di Sumatera Utara oleh Kolonel Maludin Simbolon.
  • Dewan Garuda di Sumatera Selatan oleh Letkol R. Barlian.
  • Dewan Manguni di Sulawesi Utara oleh Letkol Vence Sumual.

Keterlibatan Tokoh Nasional

• Syafruddin Prawira Negara, Muhammad Nasir, Burhanuddin Harahab berusaha meredam kemarahan untuk memisahkan diri dari Indonesia.
• Zulkifli Lubis ikut bergabung dalam Dewan Banteng.
• Ahmad Yani memimpin Operasi 17 Agustus untuk menumpas PRRI.

Pembentukan PRRI

• Pada 10 Februari 1958, Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada Pemerintah Pusat yang ditolak.
• Ahmad Hussein mendirikan PRRI pada 15 Februari 1958.
  • Syafruddin Prawira Negara diangkat sebagai Perdana Menteri.

Reaksi Pemerintah Pusat

• Soekarno memerintahkan penangkapan terhadap anggota PRRI.
• Operasi militer yang dipimpin oleh Ahmad Yani berhasil menumpas PRRI.

Keterlibatan Amerika Serikat

• Dugaan keterlibatan CIA dalam mendukung PRRI.
• Bantuan diberikan dalam bentuk persenjataan akibat pengaruh Perang Dingin.

Dampak Sosial

• Eksodus besar-besaran masyarakat Minang ke berbagai daerah di Indonesia.
  • Peningkatan signifikan jumlah orang Minang di Jakarta setelah peristiwa PRRI.

Penutup

• PRRI menandai sejarah kelam Indonesia dengan cap sebagai pemberontakan.
• Peristiwa ini bagian dari dinamika politik dan sosial Indonesia pasca-kemerdekaan.