Catatan Kuliah tentang Pemilu dan Pesta Demokrasi

Konteks

• Saat pemilu, politisi sering membuat janji-janji kepada pemilih.
• Fokus pada suara masyarakat miskin dan penanganan kemiskinan.
• Tanggung jawab kolektif untuk menghentikan ketidakadilan.

Istilah "Pesta Demokrasi"

• Jokowi memperkenalkan kembali istilah "pesta demokrasi", pertama kali diungkapkan oleh Soeharto pada tahun 1981.
• Pemilu dianggap sebagai perayaan formalitas, dengan hasil yang sudah diketahui sebelumnya.
• Pemilu di era Orde Baru hanya sebagai formalitas yang merayakan kemenangan pemerintah.

Contoh Kasus Konflik Agraria

• Kisah Cindy Hardianti, mahasiswa yang ibunya adalah petani yang terancam penggusuran oleh pemerintah Provinsi Lampung.
• Proyek kota baru di Lampung yang mangkrak setelah menghabiskan biaya besar.
• Petani dipaksa membayar sewa untuk menggarap lahan mereka.

Kegagalan Pemilu dalam Menyelesaikan Masalah

• Pemilu tidak menyediakan solusi bagi masyarakat kecil.
• Oligarki dan kekuasaan ekonomi masih mendominasi.
• Masyarakat diberi harapan palsu dengan janji-janji politik.

Reformasi Partai Politik

• Banyak partai politik tidak merepresentasikan suara rakyat.
• Perlu ada transparansi dan akuntabilitas dalam partai politik.
• Pendidikan politik tidak berjalan baik.

Masalah Presidensial Threshold

• Ambang batas pencalonan presiden banyak ditolak.
• Tidak ada negara demokrasi yang menerapkan ambang batas seperti ini.
• Ambang batas menciptakan koalisi transaksional, bukan berdasarkan kesamaan ideologi.

Kualitas Pemilu

• Penilaian kualitas pemilu sangat rendah, dengan angka mendekati nol.
• Banyak pelanggaran etika oleh lembaga pemilu dan pelanggaran hukum.
• Pemilu dianggap sebagai pesta oligarki, bukan untuk kepentingan rakyat.

Seruan untuk Perubahan

• Pentingnya memecah kekuasaan oligarki dan mereformasi sistem pemilu.
• Keterlibatan akademisi dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak rakyat.
• Mahkamah Rakyat sebagai alternatif untuk menyuarakan keadilan.

Penutup

• Pemilu harus menjadi ruang demokrasi yang sesungguhnya, bukan hanya formalitas.
• Perlu adanya perubahan mendasar dari partai politik dan sistem pemilu agar dapat menghadirkan pemimpin yang benar-benar mewakili suara rakyat.