Pesta Demokrasi dan Pemilu di Indonesia

Presiden, Presiden, Presiden, Presiden, Presiden, Presiden Kita yakin perubahan mata suaranya Kita yakin Tenang saja Pak Prabowo Tenang saja Pak Saya sudah ada disini Selama masa kampanye pemilu, bermacam janji disampaikan politisi kepada calon pemilih. Mari kita dengarkan suara si miskin. Kenapa ganjar mahkut kemudian punya program? Satu keluarga miskin, satu sarjana. Agar harkat dan martabat mereka naik. Agar kemiskinan bisa diselesaikan dengan mandiri Tanggung jawab kita adalah bersama-sama Menghentikan ketidakadilan Menghentikan ketimpangan Menghadirkan perut Menghadirkan Presiden yang ke-7 Insya Allah menyerahkan kepada Presiden yang ke-8 Insya Allah Prabowo Gibran berbakti dan mengabdi kepada rakyat Indonesia. Selain janji-janji, ada istilah yang selalu menyertai di setiap momen pemilu. Istilah itu adalah Pesta Demokrasi. Sudah sering kita dengar, pemilu itu pesta demokrasi. Pemilu itu pesta demokrasi. Yang namanya pesta, harusnya rakyat itu bersenang. Iya enggak? Rakyat itu bergembira. Iya enggak? Tidak boleh ada ketakutan, ketakutan. Tidak boleh ada pertengkaran-pertengkaran. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Jokowi bukan orang pertama yang mengenalkan istilah pesta demokrasi. Ia hanya mengulangi pernyataan yang pernah disampaikan Soeharto pada tahun 1981. Pesta demokrasi pertama kali disebut oleh Presiden Soeharto jelang pemilu 1982. Saat itu Soeharto mengadakan rapat persiapan pemilu bersama para gubernur, wali kota, dan bupati seluruh Indonesia. Disitulah pesta demokrasi muncul setelah rezim Orde Baru melalui Golkar memenangkan pemilu tahun 1971 dan 1977. Didukung oleh Angkatan Bersenjata dan Aparatur Negara, pemilu tahun 1982 dan selanjutnya terus dimenangkan oleh Golkar. Neng, ayo neng, ayo main tebak-tebakan Pohon apa yang paling rindang? Pohon apa yang paling rindang? Cuma dua, ya aneh pohon berikut Di era Ordo Baru, pelaksanaan pemilu hanyalah perayaan formalitas lima tahunan. dengan pemenang yang telah diketahui sejak awal. Karena itulah, rezim Orde Baru menyebut pelaksanaan pemilu sebagai pesta demokrasi, sebuah perayaan formal untuk merayakan kemenangan pemerintah yang berkuasa. yang memenuhi kriteria yang dimaksud untuk diajukan sebagai calon presiden mandataris MPR Masa Bakti 98-2003 adalah Haji Muhammad Suharto. Layaknya pesta, segala telah disiapkan. Sementara warga hanyalah tamu yang menikmati hiburan sesaat yang disajikan dalam pesta demokrasi. Saat pesta usai, tamu-tamu pulang, lalu kembali ke kenyataan hidupnya masing-masing. Situasi serupa terus berlangsung hingga hari ini. Untung baru dan ya. Empuk jabuti suketi. Cindy Hardianti seorang mahasiswa semester 4 Universitas Terbuka Lampung. Ibunya adalah petani penggarap yang turun-temurun mengelola lahan yang terletak di kota baru Lampung Selatan. Konflik terjadi saat pemerintah Provinsi Lampung menggusur lahan garapan petani. Dia punya gajik di tengah Alasannya, lahan yang digarap petani berada dalam kawasan kota baru milik pemerintah Provinsi Lampung Jika petani tetap ingin menggarap lahannya, mereka diwajibkan membayar sewa kepada pemerintah Provinsi Lampung Menghancurkan masyarakat, wuuuh Nggak tau diri pak Kalau tau diri, buat bayar sewa Nggak tau diri tuh bapak, wuuuh Coba nanti diliatin Mega proyek pembangunan kota baru Lampung Dijalankan pemerintah provinsi Lampung sejak tahun 2010 Meski telah menelan biaya lebih dari 300 miliar Sejak tahun 2014 proyek kota baru ini mangkrak Saat terjadi pengusuran, Cindy bersama kakak dan ibunya berusaha menghalangi. Hai selain Lampung Selatan konflik lahan juga menimpa petani penggarap delapan desa di Lampung Timur mereka berhadapan dengan mafia tanah ya Amir kocok-kocok jangkauan sayang ngumun dulu lemari wakil diri ya Mbak supurok mulut diberkura dirayah pengen lihat soal kan raya ngayah pinyi wongyo lemah-lema ya wakil dirayah lebih gelok lopat duit sama nomor dua yang keterus bagi rakyat kecil seperti Cindy. Pemilu seolah tak menyediakan jalan keluar dari masalah. Karena ini kan sebenarnya kota baru Lampung ini juga kan warisan dari Bapak Soeharto ya. Dan sekarang akan dilanjutkan sama Bapak Prabowo ya. Mau menilai kayaknya bakalan beda tipis deh gitu. Atau malah hampir sama ya gitu. Jadi kayaknya kita bakalan banyak orasi di tahun depan. Kita ingin mendorong pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung terhadap situasi konflik agraria yang terus terjadi di Provinsi Lampung. Ini dapat diselesaikan sebagai mandat mewujudkan reforma agraria. Jadi pemilu ini merupakan sebuah proses yang tak lebih dari upaya kekuasaan, mempertahankan kuasaannya, mempertahankan asetnya, tetap berputar di lingkaran itu saja. Oligarki dengan segala kekuasaan terhadap ekonomi di Indonesia tidak ingin pergi dari orang-orang dan korporasi di sekitarnya. Makanya pertemuan antar partai, pertemuan antar elit, itu berputar di situ saja. Masyarakat hanya dapat harapan semu, seolah-olah mereka punya pemimpin baru, punya harapan baru, punya janji baru. Padahal itu tak lebih dari seonggok kertas yang disajikan oleh para capres kepada KPU. Dalam teori politik, pemilu adalah momen saat partai politik berlomba mendapatkan suara melalui tawaran program yang prorakyat. Namun, apakah praktik partai politik sejalan dengan teori tersebut? Kira-kira 3-4 tahun yang lalu sudah saya bicarakan bahwa yang bikin banyak pembajakan-pembajakan demokrasi memang partai politik. Karena semua yang kita bicarakan soal lembaga-lembaga yang dibajak itu mulai dari KPK sampai MK, itu penyumbang saham terbesar dalam penentuan aktor-aktor yang kemudian membajak lembaga-lembaga itu juga partai politik. Nah, jadi itu yang pertama harus dirombak. Cuma membicarakan ini bisa menimbulkan rasa frustasi. Karena kalau misalnya orang-orang akan bilang, oke kalau gitu gimana kalau kita paksa partai politik untuk berubah? Maksanya lewat apa? Undang-undang. Yang bikin undang-undang siapa? Partai politik juga. Sebenarnya saya melihat situasi partai politik hari ini memang terlalu banyak. Berada di dalam zona kuasa yang minim kontrol politik keluargaannya. Jadi partai politik seperti imperium-imperium baru, dia hadir tak lagi merepresentasi suara rakyat sebenarnya, tapi lebih mewujudkan suara kepentingan pemilik partai politik itu sendiri. Ini kita dapat dengan mudah melihat. bagaimana anggota DPR yang seharusnya mewakili suara rakyat ternyata tak lebih dari pesuruh partai. Pak Mahfud tanya kepada kita, tolong dong undang-undang permasalahan aset dijalani. Republik di sini ini gampang Pak Senayani, lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea-Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong, gak lah Pak. Bambang Pak Col di telpon Ibu Pak Col, berhenti. Ini laksanakan, laksanakan pak. Jadi permintaan jenisnya langsung saya jawab. Pambang pacu siap kalau diperintah. Mana perintah berani pak. Sama dong? Ayo. Jadi ya, partai politik adalah lembaga yang harus sangat direformasi. Sangat dibutuhkan perubahan, sangat dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengolahannya. Sangat dibutuhkan generasi kewimpinan. Karena apa? Karena tak lebih keputusannya dipimpin oleh... orang-orang tentu saja dan diakui oleh Bambang Pacul gak jelas banget kalau selevel Bambang Pacul saja dia punya sikap, dia punya kemampuan untuk memutuskan bukan bagian dari rakyat, dia bagian dari petugas partai bagian dari Korea, Korea atau Kroco yang tergantung perintah dari pucuk pimpinan partai nah lantas kita tahu bahwa dua periode masa pemerintahan Jokowi Tidak ada juga posisi yang lugas ditampilkan untuk hadir menyuarakan kepentingan politik kewargaan. Begitu juga yang paling muktahir kaitannya dengan Omnibus Law Cipta Kerja, yang saya kira ini akan menyiksa banget buat rakyat Indonesia di masa mendatang. Lagi-lagi kita menyaksikan partai politik tidak membincang secara sungguh-sungguh bagaimana menghargai dan melindungi hak rakyat. Mereka menolak yang mereka mereseksual dalam musika mereka patahkan diam. Saya kira partai-partai politik justru sorak-soraya merayakan pesta oligarki. Partai politik juga gegap gembita menyuarakan narasi-narasi kebohongan dan juga justru bungkam ketika rakyat sedang tersiksa di lapangan, terbunuh dan bahkan terpenjarakan atas dasar hal-hal yang sebenarnya. tidak pantas dilakukan di dalam sebuah negara hukum demokratis. Kita kadang kelahiran kenapa iya disebut partai politik gitu, karena ciri-ciri partainya nggak ada kecuali bendera partai gitu dan pengurus namanya ketum segala macam gitu. Tapi sebagai sebah ciri sebah partai politik yang ada pendidikan politik, agregasi kepentingan masyarakat gitu dan juga menampilkan... bahkan diri sebagai politisi yang punya ide di alternatif itu tidak ada. Pendidikan politik sebenarnya juga tanggung jawabnya partai politik. Sehingga nanti politik kita jadi lebih bermartabat. Kita kan sekarang banyak sekali yang jijik sama politik karena merasa politik itu kotor banget. Padahal kalau kita lihat secara filosofis, politik itu kan tujuannya untuk sebenarnya memajukan warga. Memajukan peradaban bahkan. Tapi politik yang seperti apa? Nah yang sekarang emang yang bikin jijik. Kenapa bikin jijik? Saya pakai bahasa itu nggak apa-apa ya. Karena buat saya memang seringkali suka yang geli gitu. Kotor banget. Dan itu dikarenakan partai politik nggak peduli dengan cara berpolitik. Buat mereka. Ya, kursi-kursi itu cuma untuk meraih kekuasaan dan uang. Karena partai-partai politik ini nyaris satu semuanya tidak ada bedanya gitu. Jadi, kerangka pemisah antara mana yang konservatif, mana yang demokratis itu nyaris tidak, kita tidak punya identitas itu sebagai partai. Apa yang bedakan Golkar dengan Gerindra misalnya? Agak sulit kita bisa cari perbedaannya. Apalagi kalau... Mantan orang Golkar pindah ke Gerindra atau mantan orang Nasdem dari Golkar, begitulah orang hijrah partai itu gampang sekali. Jadi partai kita itu seperti angkot saja, kendaraan yang gampang-gampang sekali orang berpindah, sepir-sepirnya gitu. Dan itu membuat rakyat tidak memahami bahwa itu bukan partai politik. Kita baru saja diundang makan oleh Bapak Presiden dan lumayan tadi ya makannya. Saya makan banyak sih. Ada soto tadi ya? Soto. Lontong, cumi-cumi. Ada sayur juga. Sayur. Memperoleh 20% kursi DPR RI atau 25% suara sah nasional adalah syarat bagi parpol atau gabungan parpol untuk mengajukan capres dan cawapres. Inilah yang disebut presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Jangan jalan, sekali dihajar sampai moda tetap agak jalan Terima kasih Oke, jangan mampu-mampu. Pasal Presidensial Threshold banyak mendapat penolakan. Setidaknya ada 32 kali uji materi diajukan ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal Presidensial Threshold. Presidensial Threshold diduga merupakan skenario untuk menutup peluang majunya Capres Alternatif. Tak ada satupun negara demokrasi yang menerapkan syarat ambang batas dalam pencalonan Presiden. Timur Leste misalnya, sebagai negara demokrasi termuda di Asia, pada pemilu Presiden Maret 2022 yang lalu, Timur Leste memiliki 16 calon presiden. Membuat ruang demokrasi politik yang efektif memang bisa juga dikaitkan awalnya dari ruang politik kontestasi elektoral itu. Tetapi kita perlu sadari bahwa Pemilu memang seperti ibaratnya masuk rumah, dia pintu gerbang. Yang barangkali kita perlu melihatnya secara kritis bahwa pintu gerbang ini sedang bermasalah, sedang ditutup rapat-rapat oleh mereka yang punya rumah. Artinya memang siapa yang bisa masuk dalam kontestasi itu, Mereka yang selama ini menanggung keuntungan dari kekuasaan sejak legasi otoritarianisme Orde Baru sampai hari ini, mereka lah yang masih duduk di dalam situ. Nah maka yang diperlukan adalah mendobraknya. Mendobraknya dan menata ulang pintu gerbang itu. Artinya memang perlu menata ulang sistem pemilu, menata ulang sistem partai politik. Momentum ini tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Inilah momentum kita, untukkan APNU! Presidensial threshold pada praktiknya juga turut menyumbang terciptanya koalisi transaksional. Dukungan diberikan bukan karena alasan kesamaan ideologi. Tapi agar parpol bisa masuk ke lingkar kekuasaan ketika calonnya menang. Menurut saya harusnya nggak ada presidensial threshold itu. Yang bikin juga si presiden atau calon presiden akan bikin tawar-menawar politik dengan partai-partai lain yang bakal dijadikan koalisi. Di atas kertas harusnya presidensialisme itu bagus karena presiden bisa milih sendiri pembantunya. Nggak harus dari partai politik, jadi bisa punya zakon kabinet, bisa punya kabinet profesional. Tapi di Indonesia akhirnya gara-gara multipartainya, gara-gara presidensial thresholdnya, gara-gara kultur politik kita, akhirnya pengisian kabinet jadi alat tukar. Nah, jadi saya duga nanti di masa pemerintahan yang akan datang pun itu akan terjadi lagi. Nah, selama sistem kita masih seperti ini, Pemerintahan yang akan datang pasti akan melakukan hal yang sama. Dan kalau mereka terus, dan sistemnya sekarang sudah dirusak, sehingga yang saya khawatirkan memang ya demokrasi nanti akan jadi jinak sekali. Yang akhirnya menurut saya dekatnya ke otokratis, bukan demokrasi lagi. Dengan demikian saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau. Diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan, jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Tak ingin ada gangguan. Presiden terpilih bahkan menggait partai lain yang menjadi rivalnya saat Pilpres. Kita bakat untuk bekerjasama, kolaborasi dengan baik. Hadapi tantangan masa depan, saya tegaskan kembali bahwa saya sangat memandang persatuan sebagai... Kunci berhasilan bangsa dan karena itu saya menyambut sangat baik sedianya Nasdem untuk bergabung dengan kami sama-sama. mengabdi kepada negara dan bangsa. Dan tadi Pak Prabowo sudah menggaris bawah ini kepada kita, rumah saya, betapa pentingnya para elit bangsa ini harus bersatu untuk menghadapi tantangan yang semakin besar yang kita hadapi. Harapan-harapan kita agar progres perjalanan ini tidak boleh terhenti. Karena keangkuhan, ketidakpahaman betapa pentingnya persatuan itu sebagai salah satu kekuatan utama untuk mendamisi perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Ya kita melihat partai politik bukan lagi bertujuan sebagai lembaga yang menjaga demokrasi, menopang kaderisasi kepemimpinan politik di level bupati dan lain-lain sampai level presiden, tetapi lebih kepada semacam bisnis. kompromi ya kan? dan tidak ada ruang, disana ruang demokratis keputusan untuk berkoalisi misalnya lahir hanya dari surya paloh saja untuk memutuskan gitu tidak ada pembahasan secara demokratis melibatkan seluruh elemen politik Nasdem misalnya itu menandakan bahwa tidak lebih dari sekedar kompromi. Tidak ada di sana ideologi. Tidak ada di sana mewakili kepentingan rakyat yang memilihnya. Kan banyak mungkin orang memilih partai itu karena punya harapan, punya janji, punya jargon yang dikampanyekan misalnya perubahan dan lain-lain gitu. Sama seperti dulu ketika orang-orang memilih Prabowo di masa 2016 dengan harapan Prabowo jadi oposisi buat Jokowi gitu. Tapi kan bersatu kan. Pada akhirnya, nyaris semua parpol bergerombol dalam satu lingkar kekuasaan. Tak ada lagi partai yang mengambil peran sebagai partai oposisi. tradisi sudah terbukti tidak terjadi dan jangan banyak diharapkan akan terjadi. Kenapa? Karena memang tidak ada tradisi oposisi secara sistem partai politik di Indonesia. Tidak ada. Yang justru politik akomodatif, konsensus, transaksional, yang direpresentasikan dengan jumlah kursi di kementerian, yang lebih direfleksikan dengan jumlah. kepentingan bisnis yang akan dilancarkan. Jadi, alih-alih bicara yang mendasar dalam politik kekuasaan untuk transformasi demokrasi di Indonesia itu masih jauh. Jadi memang politik alternatif yang harus ditumbuhkan. Nah, memang nggak mudah nih. Perlu kekuatan politik yang bisa menandingi. dan juga menggugat sistem yang ada hari ini. Rusaknya demokrasi dimulai dari pelanggaran etik Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Raka Buming Raka Putra Sulung Jokowi dalam kontestasi calon wakil presiden. Menteri Mekanologi baru saja menerbitkan putusan MK tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden, Pak. Bagaimana komentar Bapak? Ya, mengenai putusan MK, silakan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silakan juga pakar hukum yang menerbitkan putusan MK. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan judikatif. Hilangnya etika dan moral berpolitik inilah yang memunculkan seruan dari kalangan sivitas akademika, terutama para guru besar dari berbagai kampus. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran. tentang keterlibatan kebijak pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian. ...pada perlengkapan prinsip demokrasi. Ketika pertimbangan-pertimbangan atau pendapat-pendapat dari AKD itu diabaikan, kita bisa melihat bahwa akan terjadi turbulensi, akan terjadi kemunduran di dalam tata kelola, dan akan terjadi distrust atau ketidakpercayaan, baik dari masyarakat, dari kalangan masyarakat. atau sipil kepada penyelenggara negara karena dianggap lebih berpihak kepada kepentingan-kepentingan yang bukan pada kemaslahan publik. Nah, ketika situasi ini selalu dibiarkan, bahkan dalam tanda petik ada upaya-upaya untuk mengkerdilkan atau membungkam atau mengabaikan pendapat-pendapat kritis ini, maka pada... Umumnya kita tinggal menunggu waktu. Bagaimana tata kelola pemerintahan kita akan gagal, bahkan negara kita akan menjadi gagal. Para guru besar yang mengajukan kritik keras kepada Jokowi sempat dituduh sebagai partisan partai politik. Namun, perlawanan dari kelompok akademisi tak berhenti. Demokrasi indeks kita terjun bebas. VDEM, Demokrasi Indeks 2024, melaporkan bahwa ranking Indonesia terjun bebas dari 79 ke 87. Skornya turun dari 0,43 menjadi 0,36, mendekati 0! Kita harus menggali alternatif-alternatif hukum, baik dalam hukum formal ruang-ruang politik dan termasuk untuk ruang politik seperti hak angket yang memberikan kejelasan pada warga tentang dugaan-dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang luar biasa besar. Dan yang ketiga, bagaimana kita menggali hukum alternatif terhadap hukum yang tengah mengalami kejumutan seperti ini. Misalnya untuk mengadakan pengadilan rakyat bagi kekuasaan yang terlalu disalahgunakan oleh Jokowi. Sebenarnya ini positif ya, tapi kita perlu refleksi secara kritis bahwa kehadiran gerakan para akademisi dan kampus ini sebenarnya boleh terbilang terlambat. Dan tidak cukup signifikan mengawal perubahan yang terjadi di pemerintahan selama dua periode Jokowi. Kalau kita peduli terhadap sains, ilmu, sebenarnya gerakan ini sudah tumbuh dari kemarin-kemarin. Tidak perlu justru sebutkan. Sebaliknya ketika kita kritis membentengi warga wadas misalnya, kan yang terjadi justru sebaliknya. Gerakan akademisi justru dituding tidak akademis, tidak upaya mengembangkan tradisi akademik, dan seterusnya. Padahal itu tradisi akademik yang penting. Begitu juga bagaimana kita bersolidaritas dalam kasus Papua misalnya. Yang kita tahu dari waktu ke waktu, kawan-kawan yang berkata, bertahan ketika menyuarakan anti-rasisme 2019 misalnya, itu adalah momen yang sangat penting sebenarnya bagi kampus-kampus di Indonesia untuk menyuarakan hal yang sama, melakukan perlawanan terhadap rasisme yang terjadi terhadap kawan-kawan Papua. Tapi memang kelompoknya Jokowi dan juga Prabowo menurut saya, dengan cara dia mengolok-olok, Profesor gitu kan ngeledekin orang yang punya gelar profesor. Saya sih gak tergila-gila juga ya sama gelar profesor. Tapi buat saya kenapa diolok-olok juga? Karena kalau nanti kalian pemerintahan baru mau bikin kebijakan, kan basisnya harus pengetahuan. Kalau dari awal orang yang punya pengetahuan diolok-olok, jangan-jangan nanti kebijakan gak akan berbasis pengetahuan dan data dong. Itu kekhawatiran saya sebenarnya. Tapi saya melihat... Dampak akademisi pada warga secara umum sebenarnya masih kuat. Justru hanya politikus yang culas-culas inilah yang berusaha mengerdilkan peran akademisi ini. Dan ini yang mesti dilawan. Ini yang saya kira... cukup kuat ya di dalam periode kekuasaannya Jokowi yakni intelektual justru bagian yang sangat efektif digunakan dan didayagunakan untuk kepentingan pemanipulasian nah ini yang disebut oleh Dulu Romo Mangun menyebutnya sebagai intelektual kelas kambing, 4x4 sama dengan 20, artinya kerjanya cuma bohong saja. Nah tentu rezim sadar betul ya, ada jenis-jenis intelektual yang kelas kambing ini yang dipakai dan mereka hanya setia pada bayaran saja. Adili! Adili! Adili! Untuk mendapatkan hak mengelola tanah, Sindi bersama Serikat Petani Lampung telah berulang kali menggelar aksi demonstrasi dan mendatangi berbagai instansi pemerintah. Juni 2024, bersama puluhan anggota Serikat Petani Lampung, Sindi datang ke Jakarta untuk melaporkan kasus perampasan lahan ke Sidang Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Saya seluas 2 hektare yang sudah ada tanaman singkongnya digusur paksa oleh pemerintah Provinsi Lampung. Saya satu dari banyaknya masyarakat. yang melakukan pengambilan pernyataan warga dari berbagai daerah. Hari ini saya tidak hadir sendiri, tapi saya hadir bersama 130 warga Lampung. Mahkamah Rakyat atau People's Tribunal adalah mekanisme alternatif dalam sistem demokrasi untuk menyelesaikan masalah hukum. Maka kami atas nama rakyat Indonesia, korban kejahatan konstitusi yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Mahkamah Rakyat muncul karena ketidakpercayaan rakyat terhadap kebijakan dan penegakan hukum. People's Tribunal dipelopori pertama kali oleh Bertrand Russell dan Jean-Paul Sartre pada tahun 1967. People's Tribunal dipakai untuk menyelidiki kebijakan luar negeri dan intervensi militer Amerika Serikat di Vietnam. Tribunal Russell menginspirasi kemunculan mahkamah rakyat, seperti Permanent People's Tribunal dan International People's Tribunal. Perkembangan tahun 1965 dan setelah itu di Indonesia, tetap sangat penting bagi Indonesia dan dunia. Pada tahun 2015, Indonesia pernah digugat lewat International People's Tribunal atau IPT di Den Haag, Belanda terkait peristiwa 1965. Ironically, we have seen no genuine attempt by the government to resolve all the gross and systematic violations of human rights which took place since 1965. Tusan Sidang saat itu menyatakan Indonesia bertanggung jawab atas tindakan kejahatan Hamrat yang terjadi pada 1965 hingga 1966. Ya karena Mahkamah Konstitusi sudah nggak lagi menjadi mahkamah yang konstitusional, menyidangkan dengan serius dan menyuarakan keadilan. Ya kalau MK seperti itu kita buat aja mahkamah rakyat sendiri, mahkamah yang menyuarakan nurani, kebenaran. Menyuarakan suara yang jernih dari posisi situasi yang membahayakan demokrasi seperti ini. Itu adalah inisiatif dari rakyat. Menyuarakan hal-hal yang tersembunyi di warung-warung. sayur gitu kan, dibawa ke mahkamah yang lebih bisa menemukan banyak suara dari berbagai aspek, dari jurnalis dari orang yang tergusur, dari kelompok perempuan, masyarakat bisa menitipkan apapun aspirasinya kepada orang-orang yang bertugas di situ baik via online, surat atau apapun itu, via email kepada politik mahkamah rakyat, itu akan disuarakan di depan hakim-hakim yang ditunjuk, mewakili berbagai elemen tadi, dan mereka akan pertimbangkan sejak Seburuk apa, sehancur apa pemerintahan Jokowi ini merusak demokrasi dan akasin manusia? Satu, tergugat terbukti menyebabkan adanya pelanggaran hak lintas generasi. Kedua, tergugat terbukti... memundurkan demokrasi, antara lain mengembalikan dui fungsi TNI-PORI, melemahkan lembaga dan gerakan pemberantasan korupsi, serta memperlakukan kembali asas domen fair claring dalam pertanahan dari masa kolonial. Mahkamah Rakyat digelar karena hingga akhir masa jabatan periode kedua, Jokowi tak kunjung memenuhi janji politiknya untuk menuntaskan berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu. Alih-alih menepati janji, pelanggaran hukum, HAM, korupsi, dan pelanggaran konstitusi justru semakin parah. Kasus-kasus itu diantaranya adalah Kasus pelanggaran HAM di Papua Laporan Human Rights Monitor tahun 2023 menyatakan situasi HAM Papua jauh lebih buruk dibanding wilayah lain di Indonesia. Di Kalimantan, sejak tahun 2011 hingga 2024, 47 anak tewas di lubang bekas galian tambang. Tak ada penegakan hukum dalam terakhir. 64 warga termasuk 10 anak di bawah umur ditangkap polisi. Dalam peristiwa itu Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi pengabayan hak-hak warga yang ditangkap oleh polisi. Berdasarkan catatan ICW 2022, akibat korupsi sektor sumber daya alam, Indonesia mengalami kerugian hingga 7 triliun rupiah. PPATK juga mencatat, nilai pencucian uang hasil korupsi sektor sumber daya alam mencapai hampir 38 triliun rupiah. Tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur 135 orang tewas Tragedi ini menjadi salah satu tragedi terburuk dalam sejarah sepak bola di dunia Musik Saya sangat menghargai, mengapresiasi proses-proses yang ada dan kerja keras KPU. Bahwa seluruh saya kira patut kita apresiasi sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu. Jika Anda diminta menilai kualitas pemilu... Aduh, susah juga ya itu ya. Ada pelanggaran. etika untuk memposisikan seorang menjadi calon cedermikan rupa berarti itu ada masalah pada saat kampanye ada peran aparat negara yang cedermikan rupa memanfaatkan posisinya memanfaatkan anggaran negara untuk menguntungkan peserta pemilu tertentu nah ini adalah satu masalah yang saya kira kita semua melihat sebagai suatu fakta di hadapan kita jadi kalau kembali lagi kalau saya diminta ya antara 4 dan 5 2 deh 3 Dan dua itu masih mau saya berikan, bukannya minus, karena saya menghargai kelompok-kelompok masyarakat sipil yang bikin kayak jaga pemilu, jaga suara 2024, net grid, bikin jaringan segala macem. Itu yang bikin skornya masih ada dua. Tapi kalau pelaksanaan pemilu yang lainnya udah minus kalau menurut saya sih malah. 2 persepuluh 2 persepuluh kenapa? kayak kurang serak aja sama gimana caranya kemarin ngebolehin wakilnya padahal belum umurnya gitu-gitu Apalagi presidennya ada pelanggaran beratnya masa lalunya gitu kan Ini nol sekali ini Ini bukan, ini gak ada pemilu sebenarnya Ini cuma kita ngabisin duit untuk milih praku yang lebih berat Gak ada pertarungan Itu Anies dan Ganjar itu hanya aksesoris aja di panggung ini Minus Bukan hanya 0-10, minus. 0 masih netral, ini sudah sampai levelnya minus 3, minus 4, mungkin turun. Bayangkan ketua KPU sampai diputus melanggar etik 4 kali, melanggar berat. Ketua MK dan laki-laki MK Sama diputus menangkar etik berat Gimana kita bisa melihat Poin 1, 2, 3 itu masih nilai baik Ini minus, defisit semua Sebenarnya Ada tidak ada Pemilu itu sebenarnya sudah tahu kita arahnya kemana. Jadi kalau dibilang ikut-ikutan skor, saya masuk ke logik yang mengatakan pemilu itu baik-baik saja. Jadi sebenarnya ini bukan pemilu, ini hanya pesta para oligarki. Tanpa nilai. Jadi nggak dapat angka, Mas? Nggak dapat angka. Yang seperti ini, membuatkan siapa energi semua untuk mengenal satu perubahan Tiga bulan yang lalu, saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian Saya masih dikatakan kelomak-kelomu, dikatakan samsung, dikatakan takut kebak. Tapi yang jelas ini berkat dukungan, doa Bapak Ibu semua, saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini.

Agar kemiskinan bisa diselesaikan dengan mandiri Tanggung jawab kita adalah bersama-sama Menghentikan ketidakadilan Menghentikan ketimpangan Menghadirkan perut Menghadirkan Presiden yang ke-7 Insya Allah menyerahkan kepada Presiden yang ke-8 Insya Allah Prabowo Gibran berbakti dan mengabdi kepada rakyat Indonesia. Selain janji-janji, ada istilah yang selalu menyertai di setiap momen pemilu. Istilah itu adalah Pesta Demokrasi.

Sudah sering kita dengar, pemilu itu pesta demokrasi. Pemilu itu pesta demokrasi. Yang namanya pesta, harusnya rakyat itu bersenang.

Iya enggak? Rakyat itu bergembira. Iya enggak? Tidak boleh ada ketakutan, ketakutan.

Tidak boleh ada pertengkaran-pertengkaran. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju.

Jokowi bukan orang pertama yang mengenalkan istilah pesta demokrasi. Ia hanya mengulangi pernyataan yang pernah disampaikan Soeharto pada tahun 1981. Pesta demokrasi pertama kali disebut oleh Presiden Soeharto jelang pemilu 1982. Saat itu Soeharto mengadakan rapat persiapan pemilu bersama para gubernur, wali kota, dan bupati seluruh Indonesia. Disitulah pesta demokrasi muncul setelah rezim Orde Baru melalui Golkar memenangkan pemilu tahun 1971 dan 1977. Didukung oleh Angkatan Bersenjata dan Aparatur Negara, pemilu tahun 1982 dan selanjutnya terus dimenangkan oleh Golkar.

Neng, ayo neng, ayo main tebak-tebakan Pohon apa yang paling rindang? Pohon apa yang paling rindang? Cuma dua, ya aneh pohon berikut Di era Ordo Baru, pelaksanaan pemilu hanyalah perayaan formalitas lima tahunan.

dengan pemenang yang telah diketahui sejak awal. Karena itulah, rezim Orde Baru menyebut pelaksanaan pemilu sebagai pesta demokrasi, sebuah perayaan formal untuk merayakan kemenangan pemerintah yang berkuasa. yang memenuhi kriteria yang dimaksud untuk diajukan sebagai calon presiden mandataris MPR Masa Bakti 98-2003 adalah Haji Muhammad Suharto.

Layaknya pesta, segala telah disiapkan. Sementara warga hanyalah tamu yang menikmati hiburan sesaat yang disajikan dalam pesta demokrasi. Saat pesta usai, tamu-tamu pulang, lalu kembali ke kenyataan hidupnya masing-masing. Situasi serupa terus berlangsung hingga hari ini.

Untung baru dan ya. Empuk jabuti suketi. Cindy Hardianti seorang mahasiswa semester 4 Universitas Terbuka Lampung. Ibunya adalah petani penggarap yang turun-temurun mengelola lahan yang terletak di kota baru Lampung Selatan. Konflik terjadi saat pemerintah Provinsi Lampung menggusur lahan garapan petani.

Dia punya gajik di tengah Alasannya, lahan yang digarap petani berada dalam kawasan kota baru milik pemerintah Provinsi Lampung Jika petani tetap ingin menggarap lahannya, mereka diwajibkan membayar sewa kepada pemerintah Provinsi Lampung Menghancurkan masyarakat, wuuuh Nggak tau diri pak Kalau tau diri, buat bayar sewa Nggak tau diri tuh bapak, wuuuh Coba nanti diliatin Mega proyek pembangunan kota baru Lampung Dijalankan pemerintah provinsi Lampung sejak tahun 2010 Meski telah menelan biaya lebih dari 300 miliar Sejak tahun 2014 proyek kota baru ini mangkrak Saat terjadi pengusuran, Cindy bersama kakak dan ibunya berusaha menghalangi. Hai selain Lampung Selatan konflik lahan juga menimpa petani penggarap delapan desa di Lampung Timur mereka berhadapan dengan mafia tanah ya Amir kocok-kocok jangkauan sayang ngumun dulu lemari wakil diri ya Mbak supurok mulut diberkura dirayah pengen lihat soal kan raya ngayah pinyi wongyo lemah-lema ya wakil dirayah lebih gelok lopat duit sama nomor dua yang keterus bagi rakyat kecil seperti Cindy. Pemilu seolah tak menyediakan jalan keluar dari masalah.

Karena ini kan sebenarnya kota baru Lampung ini juga kan warisan dari Bapak Soeharto ya. Dan sekarang akan dilanjutkan sama Bapak Prabowo ya. Mau menilai kayaknya bakalan beda tipis deh gitu.

Atau malah hampir sama ya gitu. Jadi kayaknya kita bakalan banyak orasi di tahun depan. Kita ingin mendorong pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung terhadap situasi konflik agraria yang terus terjadi di Provinsi Lampung.

Ini dapat diselesaikan sebagai mandat mewujudkan reforma agraria. Jadi pemilu ini merupakan sebuah proses yang tak lebih dari upaya kekuasaan, mempertahankan kuasaannya, mempertahankan asetnya, tetap berputar di lingkaran itu saja. Oligarki dengan segala kekuasaan terhadap ekonomi di Indonesia tidak ingin pergi dari orang-orang dan korporasi di sekitarnya. Makanya pertemuan antar partai, pertemuan antar elit, itu berputar di situ saja.

Masyarakat hanya dapat harapan semu, seolah-olah mereka punya pemimpin baru, punya harapan baru, punya janji baru. Padahal itu tak lebih dari seonggok kertas yang disajikan oleh para capres kepada KPU. Dalam teori politik, pemilu adalah momen saat partai politik berlomba mendapatkan suara melalui tawaran program yang prorakyat.

Namun, apakah praktik partai politik sejalan dengan teori tersebut? Kira-kira 3-4 tahun yang lalu sudah saya bicarakan bahwa yang bikin banyak pembajakan-pembajakan demokrasi memang partai politik. Karena semua yang kita bicarakan soal lembaga-lembaga yang dibajak itu mulai dari KPK sampai MK, itu penyumbang saham terbesar dalam penentuan aktor-aktor yang kemudian membajak lembaga-lembaga itu juga partai politik. Nah, jadi itu yang pertama harus dirombak. Cuma membicarakan ini bisa menimbulkan rasa frustasi.

Karena kalau misalnya orang-orang akan bilang, oke kalau gitu gimana kalau kita paksa partai politik untuk berubah? Maksanya lewat apa? Undang-undang. Yang bikin undang-undang siapa? Partai politik juga.

Sebenarnya saya melihat situasi partai politik hari ini memang terlalu banyak. Berada di dalam zona kuasa yang minim kontrol politik keluargaannya. Jadi partai politik seperti imperium-imperium baru, dia hadir tak lagi merepresentasi suara rakyat sebenarnya, tapi lebih mewujudkan suara kepentingan pemilik partai politik itu sendiri. Ini kita dapat dengan mudah melihat.

bagaimana anggota DPR yang seharusnya mewakili suara rakyat ternyata tak lebih dari pesuruh partai. Pak Mahfud tanya kepada kita, tolong dong undang-undang permasalahan aset dijalani. Republik di sini ini gampang Pak Senayani, lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea-Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong, gak lah Pak.

Bambang Pak Col di telpon Ibu Pak Col, berhenti. Ini laksanakan, laksanakan pak. Jadi permintaan jenisnya langsung saya jawab. Pambang pacu siap kalau diperintah. Mana perintah berani pak.

Sama dong? Ayo. Jadi ya, partai politik adalah lembaga yang harus sangat direformasi.

Sangat dibutuhkan perubahan, sangat dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengolahannya. Sangat dibutuhkan generasi kewimpinan. Karena apa? Karena tak lebih keputusannya dipimpin oleh... orang-orang tentu saja dan diakui oleh Bambang Pacul gak jelas banget kalau selevel Bambang Pacul saja dia punya sikap, dia punya kemampuan untuk memutuskan bukan bagian dari rakyat, dia bagian dari petugas partai bagian dari Korea, Korea atau Kroco yang tergantung perintah dari pucuk pimpinan partai nah lantas kita tahu bahwa dua periode masa pemerintahan Jokowi Tidak ada juga posisi yang lugas ditampilkan untuk hadir menyuarakan kepentingan politik kewargaan.

Begitu juga yang paling muktahir kaitannya dengan Omnibus Law Cipta Kerja, yang saya kira ini akan menyiksa banget buat rakyat Indonesia di masa mendatang. Lagi-lagi kita menyaksikan partai politik tidak membincang secara sungguh-sungguh bagaimana menghargai dan melindungi hak rakyat. Mereka menolak yang mereka mereseksual dalam musika mereka patahkan diam. Saya kira partai-partai politik justru sorak-soraya merayakan pesta oligarki.

Partai politik juga gegap gembita menyuarakan narasi-narasi kebohongan dan juga justru bungkam ketika rakyat sedang tersiksa di lapangan, terbunuh dan bahkan terpenjarakan atas dasar hal-hal yang sebenarnya. tidak pantas dilakukan di dalam sebuah negara hukum demokratis. Kita kadang kelahiran kenapa iya disebut partai politik gitu, karena ciri-ciri partainya nggak ada kecuali bendera partai gitu dan pengurus namanya ketum segala macam gitu.

Tapi sebagai sebah ciri sebah partai politik yang ada pendidikan politik, agregasi kepentingan masyarakat gitu dan juga menampilkan... bahkan diri sebagai politisi yang punya ide di alternatif itu tidak ada. Pendidikan politik sebenarnya juga tanggung jawabnya partai politik. Sehingga nanti politik kita jadi lebih bermartabat. Kita kan sekarang banyak sekali yang jijik sama politik karena merasa politik itu kotor banget.

Padahal kalau kita lihat secara filosofis, politik itu kan tujuannya untuk sebenarnya memajukan warga. Memajukan peradaban bahkan. Tapi politik yang seperti apa? Nah yang sekarang emang yang bikin jijik.

Kenapa bikin jijik? Saya pakai bahasa itu nggak apa-apa ya. Karena buat saya memang seringkali suka yang geli gitu.

Kotor banget. Dan itu dikarenakan partai politik nggak peduli dengan cara berpolitik. Buat mereka. Ya, kursi-kursi itu cuma untuk meraih kekuasaan dan uang.

Karena partai-partai politik ini nyaris satu semuanya tidak ada bedanya gitu. Jadi, kerangka pemisah antara mana yang konservatif, mana yang demokratis itu nyaris tidak, kita tidak punya identitas itu sebagai partai. Apa yang bedakan Golkar dengan Gerindra misalnya? Agak sulit kita bisa cari perbedaannya. Apalagi kalau...

Mantan orang Golkar pindah ke Gerindra atau mantan orang Nasdem dari Golkar, begitulah orang hijrah partai itu gampang sekali. Jadi partai kita itu seperti angkot saja, kendaraan yang gampang-gampang sekali orang berpindah, sepir-sepirnya gitu. Dan itu membuat rakyat tidak memahami bahwa itu bukan partai politik. Kita baru saja diundang makan oleh Bapak Presiden dan lumayan tadi ya makannya.

Saya makan banyak sih. Ada soto tadi ya? Soto.

Lontong, cumi-cumi. Ada sayur juga. Sayur. Memperoleh 20% kursi DPR RI atau 25% suara sah nasional adalah syarat bagi parpol atau gabungan parpol untuk mengajukan capres dan cawapres. Inilah yang disebut presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

Jangan jalan, sekali dihajar sampai moda tetap agak jalan Terima kasih Oke, jangan mampu-mampu. Pasal Presidensial Threshold banyak mendapat penolakan. Setidaknya ada 32 kali uji materi diajukan ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal Presidensial Threshold.

Presidensial Threshold diduga merupakan skenario untuk menutup peluang majunya Capres Alternatif. Tak ada satupun negara demokrasi yang menerapkan syarat ambang batas dalam pencalonan Presiden. Timur Leste misalnya, sebagai negara demokrasi termuda di Asia, pada pemilu Presiden Maret 2022 yang lalu, Timur Leste memiliki 16 calon presiden. Membuat ruang demokrasi politik yang efektif memang bisa juga dikaitkan awalnya dari ruang politik kontestasi elektoral itu. Tetapi kita perlu sadari bahwa Pemilu memang seperti ibaratnya masuk rumah, dia pintu gerbang.

Yang barangkali kita perlu melihatnya secara kritis bahwa pintu gerbang ini sedang bermasalah, sedang ditutup rapat-rapat oleh mereka yang punya rumah. Artinya memang siapa yang bisa masuk dalam kontestasi itu, Mereka yang selama ini menanggung keuntungan dari kekuasaan sejak legasi otoritarianisme Orde Baru sampai hari ini, mereka lah yang masih duduk di dalam situ. Nah maka yang diperlukan adalah mendobraknya.

Mendobraknya dan menata ulang pintu gerbang itu. Artinya memang perlu menata ulang sistem pemilu, menata ulang sistem partai politik. Momentum ini tidak boleh kita lewatkan begitu saja.

Inilah momentum kita, untukkan APNU! Presidensial threshold pada praktiknya juga turut menyumbang terciptanya koalisi transaksional. Dukungan diberikan bukan karena alasan kesamaan ideologi. Tapi agar parpol bisa masuk ke lingkar kekuasaan ketika calonnya menang. Menurut saya harusnya nggak ada presidensial threshold itu.

Yang bikin juga si presiden atau calon presiden akan bikin tawar-menawar politik dengan partai-partai lain yang bakal dijadikan koalisi. Di atas kertas harusnya presidensialisme itu bagus karena presiden bisa milih sendiri pembantunya. Nggak harus dari partai politik, jadi bisa punya zakon kabinet, bisa punya kabinet profesional. Tapi di Indonesia akhirnya gara-gara multipartainya, gara-gara presidensial thresholdnya, gara-gara kultur politik kita, akhirnya pengisian kabinet jadi alat tukar.

Nah, jadi saya duga nanti di masa pemerintahan yang akan datang pun itu akan terjadi lagi. Nah, selama sistem kita masih seperti ini, Pemerintahan yang akan datang pasti akan melakukan hal yang sama. Dan kalau mereka terus, dan sistemnya sekarang sudah dirusak, sehingga yang saya khawatirkan memang ya demokrasi nanti akan jadi jinak sekali.

Yang akhirnya menurut saya dekatnya ke otokratis, bukan demokrasi lagi. Dengan demikian saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau. Diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa.

Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan, jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Tak ingin ada gangguan. Presiden terpilih bahkan menggait partai lain yang menjadi rivalnya saat Pilpres. Kita bakat untuk bekerjasama, kolaborasi dengan baik.

Hadapi tantangan masa depan, saya tegaskan kembali bahwa saya sangat memandang persatuan sebagai... Kunci berhasilan bangsa dan karena itu saya menyambut sangat baik sedianya Nasdem untuk bergabung dengan kami sama-sama. mengabdi kepada negara dan bangsa. Dan tadi Pak Prabowo sudah menggaris bawah ini kepada kita, rumah saya, betapa pentingnya para elit bangsa ini harus bersatu untuk menghadapi tantangan yang semakin besar yang kita hadapi. Harapan-harapan kita agar progres perjalanan ini tidak boleh terhenti.

Karena keangkuhan, ketidakpahaman betapa pentingnya persatuan itu sebagai salah satu kekuatan utama untuk mendamisi perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Ya kita melihat partai politik bukan lagi bertujuan sebagai lembaga yang menjaga demokrasi, menopang kaderisasi kepemimpinan politik di level bupati dan lain-lain sampai level presiden, tetapi lebih kepada semacam bisnis. kompromi ya kan?

dan tidak ada ruang, disana ruang demokratis keputusan untuk berkoalisi misalnya lahir hanya dari surya paloh saja untuk memutuskan gitu tidak ada pembahasan secara demokratis melibatkan seluruh elemen politik Nasdem misalnya itu menandakan bahwa tidak lebih dari sekedar kompromi. Tidak ada di sana ideologi. Tidak ada di sana mewakili kepentingan rakyat yang memilihnya. Kan banyak mungkin orang memilih partai itu karena punya harapan, punya janji, punya jargon yang dikampanyekan misalnya perubahan dan lain-lain gitu.

Sama seperti dulu ketika orang-orang memilih Prabowo di masa 2016 dengan harapan Prabowo jadi oposisi buat Jokowi gitu. Tapi kan bersatu kan. Pada akhirnya, nyaris semua parpol bergerombol dalam satu lingkar kekuasaan.

Tak ada lagi partai yang mengambil peran sebagai partai oposisi. tradisi sudah terbukti tidak terjadi dan jangan banyak diharapkan akan terjadi. Kenapa?

Karena memang tidak ada tradisi oposisi secara sistem partai politik di Indonesia. Tidak ada. Yang justru politik akomodatif, konsensus, transaksional, yang direpresentasikan dengan jumlah kursi di kementerian, yang lebih direfleksikan dengan jumlah. kepentingan bisnis yang akan dilancarkan. Jadi, alih-alih bicara yang mendasar dalam politik kekuasaan untuk transformasi demokrasi di Indonesia itu masih jauh.

Jadi memang politik alternatif yang harus ditumbuhkan. Nah, memang nggak mudah nih. Perlu kekuatan politik yang bisa menandingi.

dan juga menggugat sistem yang ada hari ini. Rusaknya demokrasi dimulai dari pelanggaran etik Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Raka Buming Raka Putra Sulung Jokowi dalam kontestasi calon wakil presiden. Menteri Mekanologi baru saja menerbitkan putusan MK tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden, Pak.

Bagaimana komentar Bapak? Ya, mengenai putusan MK, silakan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silakan juga pakar hukum yang menerbitkan putusan MK. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan judikatif.

Hilangnya etika dan moral berpolitik inilah yang memunculkan seruan dari kalangan sivitas akademika, terutama para guru besar dari berbagai kampus. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran. tentang keterlibatan kebijak pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian. ...pada perlengkapan prinsip demokrasi. Ketika pertimbangan-pertimbangan atau pendapat-pendapat dari AKD itu diabaikan, kita bisa melihat bahwa akan terjadi turbulensi, akan terjadi kemunduran di dalam tata kelola, dan akan terjadi distrust atau ketidakpercayaan, baik dari masyarakat, dari kalangan masyarakat.

atau sipil kepada penyelenggara negara karena dianggap lebih berpihak kepada kepentingan-kepentingan yang bukan pada kemaslahan publik. Nah, ketika situasi ini selalu dibiarkan, bahkan dalam tanda petik ada upaya-upaya untuk mengkerdilkan atau membungkam atau mengabaikan pendapat-pendapat kritis ini, maka pada... Umumnya kita tinggal menunggu waktu. Bagaimana tata kelola pemerintahan kita akan gagal, bahkan negara kita akan menjadi gagal. Para guru besar yang mengajukan kritik keras kepada Jokowi sempat dituduh sebagai partisan partai politik.

Namun, perlawanan dari kelompok akademisi tak berhenti. Demokrasi indeks kita terjun bebas. VDEM, Demokrasi Indeks 2024, melaporkan bahwa ranking Indonesia terjun bebas dari 79 ke 87. Skornya turun dari 0,43 menjadi 0,36, mendekati 0! Kita harus menggali alternatif-alternatif hukum, baik dalam hukum formal ruang-ruang politik dan termasuk untuk ruang politik seperti hak angket yang memberikan kejelasan pada warga tentang dugaan-dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang luar biasa besar. Dan yang ketiga, bagaimana kita menggali hukum alternatif terhadap hukum yang tengah mengalami kejumutan seperti ini.

Misalnya untuk mengadakan pengadilan rakyat bagi kekuasaan yang terlalu disalahgunakan oleh Jokowi. Sebenarnya ini positif ya, tapi kita perlu refleksi secara kritis bahwa kehadiran gerakan para akademisi dan kampus ini sebenarnya boleh terbilang terlambat. Dan tidak cukup signifikan mengawal perubahan yang terjadi di pemerintahan selama dua periode Jokowi.

Kalau kita peduli terhadap sains, ilmu, sebenarnya gerakan ini sudah tumbuh dari kemarin-kemarin. Tidak perlu justru sebutkan. Sebaliknya ketika kita kritis membentengi warga wadas misalnya, kan yang terjadi justru sebaliknya. Gerakan akademisi justru dituding tidak akademis, tidak upaya mengembangkan tradisi akademik, dan seterusnya.

Padahal itu tradisi akademik yang penting. Begitu juga bagaimana kita bersolidaritas dalam kasus Papua misalnya. Yang kita tahu dari waktu ke waktu, kawan-kawan yang berkata, bertahan ketika menyuarakan anti-rasisme 2019 misalnya, itu adalah momen yang sangat penting sebenarnya bagi kampus-kampus di Indonesia untuk menyuarakan hal yang sama, melakukan perlawanan terhadap rasisme yang terjadi terhadap kawan-kawan Papua. Tapi memang kelompoknya Jokowi dan juga Prabowo menurut saya, dengan cara dia mengolok-olok, Profesor gitu kan ngeledekin orang yang punya gelar profesor.

Saya sih gak tergila-gila juga ya sama gelar profesor. Tapi buat saya kenapa diolok-olok juga? Karena kalau nanti kalian pemerintahan baru mau bikin kebijakan, kan basisnya harus pengetahuan. Kalau dari awal orang yang punya pengetahuan diolok-olok, jangan-jangan nanti kebijakan gak akan berbasis pengetahuan dan data dong. Itu kekhawatiran saya sebenarnya.

Tapi saya melihat... Dampak akademisi pada warga secara umum sebenarnya masih kuat. Justru hanya politikus yang culas-culas inilah yang berusaha mengerdilkan peran akademisi ini.

Dan ini yang mesti dilawan. Ini yang saya kira... cukup kuat ya di dalam periode kekuasaannya Jokowi yakni intelektual justru bagian yang sangat efektif digunakan dan didayagunakan untuk kepentingan pemanipulasian nah ini yang disebut oleh Dulu Romo Mangun menyebutnya sebagai intelektual kelas kambing, 4x4 sama dengan 20, artinya kerjanya cuma bohong saja.

Nah tentu rezim sadar betul ya, ada jenis-jenis intelektual yang kelas kambing ini yang dipakai dan mereka hanya setia pada bayaran saja. Adili! Adili!

Adili! Untuk mendapatkan hak mengelola tanah, Sindi bersama Serikat Petani Lampung telah berulang kali menggelar aksi demonstrasi dan mendatangi berbagai instansi pemerintah. Juni 2024, bersama puluhan anggota Serikat Petani Lampung, Sindi datang ke Jakarta untuk melaporkan kasus perampasan lahan ke Sidang Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Saya seluas 2 hektare yang sudah ada tanaman singkongnya digusur paksa oleh pemerintah Provinsi Lampung.

Saya satu dari banyaknya masyarakat. yang melakukan pengambilan pernyataan warga dari berbagai daerah. Hari ini saya tidak hadir sendiri, tapi saya hadir bersama 130 warga Lampung. Mahkamah Rakyat atau People's Tribunal adalah mekanisme alternatif dalam sistem demokrasi untuk menyelesaikan masalah hukum. Maka kami atas nama rakyat Indonesia, korban kejahatan konstitusi yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Rakyat Luar Biasa.

Mahkamah Rakyat muncul karena ketidakpercayaan rakyat terhadap kebijakan dan penegakan hukum. People's Tribunal dipelopori pertama kali oleh Bertrand Russell dan Jean-Paul Sartre pada tahun 1967. People's Tribunal dipakai untuk menyelidiki kebijakan luar negeri dan intervensi militer Amerika Serikat di Vietnam. Tribunal Russell menginspirasi kemunculan mahkamah rakyat, seperti Permanent People's Tribunal dan International People's Tribunal. Perkembangan tahun 1965 dan setelah itu di Indonesia, tetap sangat penting bagi Indonesia dan dunia.

Pada tahun 2015, Indonesia pernah digugat lewat International People's Tribunal atau IPT di Den Haag, Belanda terkait peristiwa 1965. Ironically, we have seen no genuine attempt by the government to resolve all the gross and systematic violations of human rights which took place since 1965. Tusan Sidang saat itu menyatakan Indonesia bertanggung jawab atas tindakan kejahatan Hamrat yang terjadi pada 1965 hingga 1966. Ya karena Mahkamah Konstitusi sudah nggak lagi menjadi mahkamah yang konstitusional, menyidangkan dengan serius dan menyuarakan keadilan. Ya kalau MK seperti itu kita buat aja mahkamah rakyat sendiri, mahkamah yang menyuarakan nurani, kebenaran. Menyuarakan suara yang jernih dari posisi situasi yang membahayakan demokrasi seperti ini. Itu adalah inisiatif dari rakyat.

Menyuarakan hal-hal yang tersembunyi di warung-warung. sayur gitu kan, dibawa ke mahkamah yang lebih bisa menemukan banyak suara dari berbagai aspek, dari jurnalis dari orang yang tergusur, dari kelompok perempuan, masyarakat bisa menitipkan apapun aspirasinya kepada orang-orang yang bertugas di situ baik via online, surat atau apapun itu, via email kepada politik mahkamah rakyat, itu akan disuarakan di depan hakim-hakim yang ditunjuk, mewakili berbagai elemen tadi, dan mereka akan pertimbangkan sejak Seburuk apa, sehancur apa pemerintahan Jokowi ini merusak demokrasi dan akasin manusia? Satu, tergugat terbukti menyebabkan adanya pelanggaran hak lintas generasi. Kedua, tergugat terbukti...

memundurkan demokrasi, antara lain mengembalikan dui fungsi TNI-PORI, melemahkan lembaga dan gerakan pemberantasan korupsi, serta memperlakukan kembali asas domen fair claring dalam pertanahan dari masa kolonial. Mahkamah Rakyat digelar karena hingga akhir masa jabatan periode kedua, Jokowi tak kunjung memenuhi janji politiknya untuk menuntaskan berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu. Alih-alih menepati janji, pelanggaran hukum, HAM, korupsi, dan pelanggaran konstitusi justru semakin parah. Kasus-kasus itu diantaranya adalah Kasus pelanggaran HAM di Papua Laporan Human Rights Monitor tahun 2023 menyatakan situasi HAM Papua jauh lebih buruk dibanding wilayah lain di Indonesia.

Di Kalimantan, sejak tahun 2011 hingga 2024, 47 anak tewas di lubang bekas galian tambang. Tak ada penegakan hukum dalam terakhir. 64 warga termasuk 10 anak di bawah umur ditangkap polisi. Dalam peristiwa itu Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi pengabayan hak-hak warga yang ditangkap oleh polisi.

Berdasarkan catatan ICW 2022, akibat korupsi sektor sumber daya alam, Indonesia mengalami kerugian hingga 7 triliun rupiah. PPATK juga mencatat, nilai pencucian uang hasil korupsi sektor sumber daya alam mencapai hampir 38 triliun rupiah. Tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur 135 orang tewas Tragedi ini menjadi salah satu tragedi terburuk dalam sejarah sepak bola di dunia Musik Saya sangat menghargai, mengapresiasi proses-proses yang ada dan kerja keras KPU.

Bahwa seluruh saya kira patut kita apresiasi sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu. Jika Anda diminta menilai kualitas pemilu... Aduh, susah juga ya itu ya. Ada pelanggaran. etika untuk memposisikan seorang menjadi calon cedermikan rupa berarti itu ada masalah pada saat kampanye ada peran aparat negara yang cedermikan rupa memanfaatkan posisinya memanfaatkan anggaran negara untuk menguntungkan peserta pemilu tertentu nah ini adalah satu masalah yang saya kira kita semua melihat sebagai suatu fakta di hadapan kita jadi kalau kembali lagi kalau saya diminta ya antara 4 dan 5 2 deh 3 Dan dua itu masih mau saya berikan, bukannya minus, karena saya menghargai kelompok-kelompok masyarakat sipil yang bikin kayak jaga pemilu, jaga suara 2024, net grid, bikin jaringan segala macem.

Itu yang bikin skornya masih ada dua. Tapi kalau pelaksanaan pemilu yang lainnya udah minus kalau menurut saya sih malah. 2 persepuluh 2 persepuluh kenapa?

kayak kurang serak aja sama gimana caranya kemarin ngebolehin wakilnya padahal belum umurnya gitu-gitu Apalagi presidennya ada pelanggaran beratnya masa lalunya gitu kan Ini nol sekali ini Ini bukan, ini gak ada pemilu sebenarnya Ini cuma kita ngabisin duit untuk milih praku yang lebih berat Gak ada pertarungan Itu Anies dan Ganjar itu hanya aksesoris aja di panggung ini Minus Bukan hanya 0-10, minus. 0 masih netral, ini sudah sampai levelnya minus 3, minus 4, mungkin turun. Bayangkan ketua KPU sampai diputus melanggar etik 4 kali, melanggar berat.

Ketua MK dan laki-laki MK Sama diputus menangkar etik berat Gimana kita bisa melihat Poin 1, 2, 3 itu masih nilai baik Ini minus, defisit semua Sebenarnya Ada tidak ada Pemilu itu sebenarnya sudah tahu kita arahnya kemana. Jadi kalau dibilang ikut-ikutan skor, saya masuk ke logik yang mengatakan pemilu itu baik-baik saja. Jadi sebenarnya ini bukan pemilu, ini hanya pesta para oligarki. Tanpa nilai. Jadi nggak dapat angka, Mas?

Nggak dapat angka. Yang seperti ini, membuatkan siapa energi semua untuk mengenal satu perubahan Tiga bulan yang lalu, saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian Saya masih dikatakan kelomak-kelomu, dikatakan samsung, dikatakan takut kebak. Tapi yang jelas ini berkat dukungan, doa Bapak Ibu semua, saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini.

Transcript for:Pesta Demokrasi dan Pemilu di Indonesia

Transcript for:
Pesta Demokrasi dan Pemilu di Indonesia