Catatan Kelas: Demokrasi Liberal dan Kabinet Burhanuddin Harahap

Pendahuluan

• Ali Sastro menyerahkan mandat perdana menteri setelah konflik sipil dan militer.
• Presiden Soekarno menyerahkan tugas penunjukan formatur kepada Wakil Presiden Hatta.
• Tiga tokoh parlemen (Sukiman, Wiloko, Asan) gagal membentuk kabinet.
• Hatta menunjuk tokoh dari Partai Masyumi, Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri.

Pembentukan Kabinet Burhanuddin Harahap

• Berdasarkan keputusan Nomor 141 Tahun 1955.
• Dilantik pada 12 Agustus 1955, berakhir pada 3 Maret 1956.
• Koalisi antara Partai Masyumi dan 12 partai kecil lainnya.
• PNI meminta posisi penting yang ditolak Burhanuddin, menjadikan PNI oposisi.

Program Kerja Kabinet

1. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah.
2. Melaksanakan pemilu menurut rencana.
3. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi.
4. Menghilangkan faktor penghambat.
5. Perjuangan atas Irian Barat.
6. Mengembangkan politik kerjasama Asia Afrika.

Perkembangan Pemerintahan

• Pemulihan Ekonomi:
  • Menangani inflasi dan nilai tukar rupiah.
  • Membuka investasi asing dan melonggarkan impor.
  • Menolak membayar hutang 3 miliar gulden ke Belanda.
• Hubungan Militer dan Sipil:
  • Mengembalikan kepercayaan dengan mengangkat Abdul Haris Nasution sebagai KSAD.
  • Menindak tegas kasus korupsi, mengembalikan kepercayaan rakyat.
• Pemilihan Umum 1955:
  • Pemilu pertama dan demokratis, partisipasi 91,54%.
  • Dua tahap: anggota DPR dan Dewan Konstituante.

Akhir Kabinet Burhanuddin Harahap

• Presiden Soekarno tidak menyetujui kabinet.
• Upaya pembatalan hasil KMB tidak berhasil.
• Penolakan PNI dan PSI serta NU dan PSI menarik dukungan.
• Kabinet berakhir pada 3 Maret 1956 setelah pemilu.

Kesimpulan

• Kabinet Burhanuddin Harahap memainkan peran penting dalam demokrasi liberal.
• Berhasil memulihkan ekonomi dan menjalankan pemilu.
• Menghadapi oposisi dan tantangan internal yang mengakhiri pemerintahannya.