Halo teman-teman, selamat datang di kelas Jalan Indonesia kelas 12 bersama saya Bida. Persiapkan diri kalian karena kita akan kembali ke masa lalu. Maka dari itu, yuk kita mulai! Setelah memuncaknya perseteruan antara pemerintah sipil dan militer dalam pergantian pimpinan KSAD, Ali Sastro akhirnya menyerahkan mandatnya selaku Perdana Menteri.
Namun, karena Presiden Soekarno yang sedang menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci mengakibatkan tugas penunjukan formatur diserahkan kepada Hatta selaku Wakil Presiden. Hatta yang mengembang tugas selaku pengganti Presiden akhirnya menunjuk tiga toko di parlemen dalam penyusupan. ...menyusunan formatur kabinet yang baru......yaitu Sukiman, Wiloko, dan Asan.
Namun ketiga tokoh tersebut ternyata mengusulkan Hatta......untuk menjadi Perdana Menteri. Namun ternyata ditolak oleh Partai Masyumi. Ketiga tokoh yang gagal untuk menyusun formatur kabinet yang baru......mengakibatkan Hatta akhirnya memutuskan......untuk menunjuk salah seorang tokoh yang berasal dari Partai Masyumi......dalam rangka menyusun formatur kabinet yang baru.
Surhanuddin Harahak. pokok kelahiran Medan, Sumatera Utara, terpilih menjadi Perdana Menteri kelima yang akan kita bahas dalam materi kita kali ini, yaitu masa demokrasi liberal Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami materi, maka dari itu perhatikan peta konsep berikut ini.
Pertama, kita akan melihat bagaimana pembentukan dari Kabinet Burhanuddin Harahap. Kedua, kita akan melihat bagaimana perkembangan pemerintahan. Dan terakhir, kita akan melihat bagaimana akhir dari Kabinet Burhanuddin Harahap. Maka dari itu, yuk kita bahas konsep kita yang pertama. Pembentukan Kabinet Gurhanuddin Harahab didasarkan atas keputusan Wakil Presiden Republik Indonesia di nomor 141 tahun 1955. Kabinet Gurhanuddin Harahab resmi dilantik di tanggal 12 Agustus di tahun 1955 dan mengakhiri perjalanan pemerintahnya di tanggal 3 Maret tahun 1956. Kabinet Gurhanuddin Harahab dibentuk dari koalisi antara Patrimasyumi dan Kabinet Gurhanuddin Harahab.
dan 12 partai kecil lainnya di parlement. Semenjak awal pembentukan kabinet, Burhanuddin yang mengumpahkan koalisi dengan PNI mengalami kendala akibat dari permintaan PNI agar kursi Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum menjadi milik dari PNI. Selain itu, PNI juga meminta agar kursi Menteri Pertahanan tidak menjadi kepemilikan dari Masyumi, sehingga sangat sulit untuk diterima oleh Burhanuddin Harhab sehingga gagalnya pembicaraan koalisi mengakibatkan. PNI bersama-sama dengan PIR, PKI, SKI, dan Progresif menjadi pihak oposisi bagi jalannya pemerintahan.
Sementara itu, dalam menjalankan pemerintahannya, Burhanuddin Rahab menyusun beberapa program kerja, yaitu pertama, mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, kepercayaan Angkatan Darat, dan masyarakat kepada pemerintah. Kedua, melaksakan pemilu menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegarakan terbentuknya parlemen yang baru. Ketiga, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955. Keempat, menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan Kedua, mengembalikan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Dan ketujuh, mengembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan dari politik bebas aktif dan menuju perdamaian dunia. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai perkembangan dari pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahab.
Semasa pemerintahannya, Burhanuddin menghadapi serangkaian masalah-masalah yang harus dia tangani, seperti yang pertama yaitu pemulihan ekonomi Indonesia. Setelah inflasi yang meroket dan nilai tukar rupiah yang turun drastis di masa pemerintahan alias sasro, Kabinet Burhanulina Rahab berupaya untuk mengatasi situasi tersebut dengan mengambil langkah kebijakan pragmatis seperti membuka investasi asing, melonggarkan pembatasan impor, hingga mencabut kebijakan ekonomi Alibaba yang dinilai gagal penerapannya. Selain itu, Kabinet Burhanulina Rahab juga memutuskan untuk menolak membayar sisa hutang sebesar 3 miliar gulden kepada Belanda berdasarkan dari hasil finansial ekonomi. ekonomi yang tertera di dalam konferensi Meja Bunda.
Langkah ekonomi yang diambil oleh Burhan Wimra ternyata membawa hasil positif sebab menginjak tahun 1956, inflasi mulai dapat terkendali. Kemudian, masalah kedua yang berhasil juga dihadapi oleh pemerintahan Burhanuddin Rahab, yaitu perbaikan hubungan antara militer Angkatan Darat dengan pemerintahan sipil. Sebagai salah satu bagian dari program kerjanya, Burhanuddin Rahab mengupayakan untuk mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat kepada pemerintah dengan mengangkat kembali Abdul Haris Nasution selaku KSAD.
Setelah ia sebelumnya dinonaktifkan dari kesatuan militer dalam keterlibatannya di peristiwa 17 Oktober 1952. Selain itu, tindakan tegas pemerintah dalam penegakan hukum atas kasus korupsi turut mendapatkan apresiasi dari militer dan rakyat. Seperti dalam kasus gratifikasi yang melibatkan Menteri Kehakiman Jody Gondokusumo dan pemberian lisensi impor kepada kolega dalam sistem ekonomi Alibaba yang melibatkan Menteri Perekonomian yaitu Iskak Cokro Adisuryo. Kembalinya Nasution sebagai KSAD dan tindak tegas dalam kasus korupsi berhasil untuk mengembalikan kepercayaan militer Angkatan Darat dan juga rakyat Indonesia. Namun setelah masalah dengan militer Angkatan Darat berhasil diatasi, masalah lainnya dengan militer datang dari Angkatan Udara.
Pengangkatan Hubertus Jono sebagai Wakil Kepala Staff Angkatan Udara di Pangkalan Udara Cililitan diwarnai aksi pemukulannya oleh beberapa bawahannya dan dicurigai atas perintah dari kepala staf angkatan udara yaitu Surya Dharma. Burhanuddin merespon aksi tersebut dengan melakukan penangkapan terhadap mereka yang terlibat dan dikenai tahanan rumah. Namun ternyata Presiden Soekarno yang sedari awal tidak merestui kabinet Burhanuddin Harahap ternyata ikut campur dalam masalah ini dengan membebaskan Surya Dharma. Uncak keberhasilan pemerintahan Burhanuling Rahab dalam perkembangan pemerintahannya terwujud di dalam pelaksanaan pemilihan umum di tahun 1955. Menjadi pemilu pertama yang terlaksana dalam sejarah Indonesia, sekaligus pemilu paling demokratis dan tersukses dengan tingkat partisipasi masyarakat mencapai 91,54%. Sebuah pencapaian terbaik pelaksanaan pemilu di kala situasi keamanan yang tidak kondusif akibat dari pemberontakan di sejumlah daerah di Indonesia.
Pemilu yang dilaksanakan dalam dua tahap, yakni tahap pertama di tanggal 29 September di tahun 1955 untuk memilih anggota DPR, dan di tanggal 15 Desember di tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante, sebuah lembaga yang kelak akan bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar pengganti dari Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Dari 260 kursi yang diperdebutkan oleh 117 partai, Kemenangan berada pada 4 partai yang mendapatkan kursi mayoritas di parlemen. PNI yang berada di posisi pertama, disusul oleh Masyumi di posisi kedua, Nahdlatul Ulama di posisi ketiga, serta PKI yang berada di posisi keempat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai akhir dari Kabinet Burhanuddin Harahab.
Serangkaian keberhasilan yang diteraihkan oleh pemerintahan Burhanuddin Harahab ternyata tidak serta-merta melanggengkan kekuasaannya. Presiden yang sedari awal tidak terlibat dalam penunjukan formatur kabinet menunjukkan sikap ketidaksenangannya terhadap kabinet ini Hal ini dibuktikan di akhir masa kabinet Burhanuddin Rahaf yang tetap mengupayakan perjuangan Irian Barat pembubaran Uni Indonesia Belanda serta peninjauan kembali terhadap finansial ekonomi yang banyak merugikan Indonesia melalui pembatalan hasil KMB melalui diplomasi dengan pihak Belanda Rundingan di Jenewa semenjak Desember tahun 1955 hingga Februari tahun 1956 yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri, yaitu anak Agung Gede Agung, tidak berhasil untuk membujuk Belanda. Kabinet akhirnya memutuskan untuk memubarkan Uni Indonesia Belanda secara sepihak melalui Undang-Undang Pembatalan Uni. Namun, Kabinet Burhanuddin yang telah pecah setelah NU dan PSI menarik dukungan dari Kabinet, Tidak berhasil mengesahkan undang-undang tersebut karena PNI dan PSII serta Presiden Soekarno menolak untuk meneretangani Undang-Undang Pembatalan Uni.
Dengan alasan, pembatalan kesetujuan KMB seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan menanti kabinet yang akan dibentuk pasca pemilu. Sehingga pasca pemungkutan suara pemilu selesai di tanggal 2 Maret tahun 1956 Burhanuddin Rahab memutuskan untuk menyerahkan mandatnya kepada presiden di tanggal 3 Maret tahun 1956 sehingga kabinet dinyatakan berakhir. Namun tetap melaksanakan pemerintahannya hingga kabinet baru terbentuk. Nah, itulah akhir dari kabinet Burhanuddin Rahab. Selanjutnya, mari kita tarik kesimpulannya.
Kesimpulan dari materi mengenai masa demokrasi liberal, kabinet Burhanuddin Rahab yang pertama yaitu pembentukan kabinet. Kabinet Burhanuddin Harhab dibentuk setelah keluarnya keputusan Wakil Presiden Republik Indonesia di nomor 141 tahun 1955. Merupakan kabinet kelima di era demokrasi liberal yang dibentuk dari koalisi antara partai masyumi dan 12 partai-partai kecil di dalam parlemen. Kedua, perkembangan pemerintahan.
Ada beberapa hal yang bisa kita amati seperti pemulihan ekonomi, dengan mengambil langkah matis yang berhasil untuk mengendalikan inflasi. Masalah lain yang berhasil dihadapi yaitu adalah memperbaiki hubungan antara militer angkatan darat dengan pemerintahan sipil yang berhasil dengan mengangkat kembali Nasution selaku KSAD dan juga penegakan tindak pidana korupsi. Keberhasilan pemerintahan Burhanuddin juga adalah dalam pelaksanaan pemilu di tahun 1955 yang berhasil untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante.
Ketiga, akhir dari kabinet Burhanuddin Haram, yaitu kabinet ini harus mengakhiri pemerintahannya. diakibatkan oleh kelegalan dalam pembatalan hasil KMB yang tidak mendapatkan dukungan dari PNI dan PSI serta Presiden yang juga menolak untuk menetangani terkait dengan Undang-Undang Pembatalan Uni hingga berakhir dengan mundurnya koalisi dari NU dan PSI serta sikap Presiden yang cenderung tidak merestui Kabinet Burhanuddin Harhab. Nah, itulah materi kita kali ini.
Jika ada yang mau bertanya, menambahkan, atau revisi kalau ada kesalahan bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe juga. Maka dari itu saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kelas sejarah selanjutnya. Dadah!