💡

Diskusi Ekonomi Pancasila dan Tantangannya

Dec 13, 2024

Catatan Diskusi Ekonomi Pancasila

Informasi Umum

  • Lokasi dan Peserta: Desa Patugawemulyo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.
  • Pembicara: Bapak M. Saddam M.A.K., Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah.
  • Moderator: Mas Anam.
  • Penanggap: Dr. Dumairi M.A., Universitas Gajah Mada.
  • Tema: Wujud Ekonomi Pancasila.

Pengantar Diskusi

  • Diskusi ini berfokus pada ekonomi berketuhanan dan ekonomi Pancasila.
  • Ekonomi Pancasila digambarkan sebagai integrasi antara kapitalisme dan sosialisme yang adil, dengan penekanan pada moral dan etika.

Definisi Ekonomi Pancasila

  1. Teori Ekonomi Khas Indonesia:
    • Multidisipliner dan transdisipliner.
    • Tidak menggunakan asumsi "ceteris paribus".
  2. Asas Ekonomi:
    • Berlandaskan etika, kemanusiaan, nasionalisme, kerakyatan, dan keadilan sosial.
  3. Landasan Normatif:
    • Terkandung dalam pembukaan UUD 1945, pasal 27, 33, dan 34.
  4. Integrasi Kapitalisme dan Sosialisme:
    • Penekanan pada regulasi yang adil.

Kondisi Ekonomi Saat Ini

  • Ketimpangan Pendidikan:
    • 8% desa belum memiliki standar pendidikan yang memadai.
    • Kualitas pendidikan tidak merata di Pulau Jawa.
  • Ketimpangan Ekonomi:
    • Indeks rasio gini 0,39.
    • 50 orang kaya setara dengan 50 juta masyarakat miskin.
  • Konflik Horizontal:
    • Contoh: Aksi buang susu sapi akibat kebijakan impor.
  • Postur Fiskal Ketat:
    • Utang pemerintah sangat tinggi, berpotensi mengganggu anggaran pendidikan dan sosial.

Permasalahan Paradigmatis

  • Gagal Memahami Manusia Secara Utuh:
    • Manusia hanya dipandang sebagai homo economicus, mengabaikan aspek imaterial seperti ruh dan akal.
  • Kegagalan dalam Kebijakan Makro:
    • Produksi, distribusi, dan konsumsi tidak terkoordinasi, mengakibatkan kelangkaan dan kemubaziran.

Pendekatan Ekonomi Pancasila Menurut ASPOL

  1. Memahami Manusia Secara Utuh:
    • Memperhitungkan aspek material dan imaterial.
  2. Kelembagaan:
    • Perlu ada sistem moneter yang berbasis hak dan produktivitas, tanpa bunga dan utang.
  3. Implementasi Koperasi:
    • Koperasi sebagai lembaga intermediasi untuk produktivitas.
  4. Dual Banking System:
    • Bank syariah dan bank konvensional harus setara, tidak ada subordinasi.

Kesimpulan dan Harapan

  • Ekonomi Pancasila perlu lebih diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi yang adil, yang mengakomodasi semua aspek kehidupan manusia.
  • Pentingnya pendidikan dan penyadaran kritis di masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang utuh.

Full transcript