Isu Pendidikan dan Sosial di Indonesia

Sep 10, 2024

Catatan Kuliah: Isu Pendidikan dan Sosial di Indonesia

PPN dan Jasa Pendidikan

  • Jasa pendidikan tidak dikenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
  • Barang pendidikan seperti sepatu, seragam, buku, dan tas dikenai PPN.
  • Analogi: tidur gratis, tetapi jika menutup mata, ada biaya.

Kondisi Jakarta 2030

  • Jakarta padat dengan bangunan dan pemukiman.
  • Bayangan: keluar kamar, langsung masuk kamar orang lain.
  • Akibat: transportasi menjadi sulit, alternatif menggunakan "Flying Fox".
    • Jakarta, Surabaya, Monas, Tugu Pahlawan ditinggikan untuk solusi.

Masalah Kejahatan

  • Jakarta terlalu terpusat, menyebabkan peningkatan kejahatan.
  • Pencuri di Jakarta terkenal, media menyoroti kejahatan di Jakarta.
  • Perbandingan dengan pencuri dari daerah timur.
  • Pencuri di Jakarta mendapat perhatian media dan fasilitas penjara yang lebih baik.

Media dan Keluhan

  • Media di Jakarta lebih fokus pada keluhan warga Jakarta.
  • Contoh: Banjir di Jakarta diliput, sementara kekurangan air di daerah lain tidak.
  • Usulan: buat pasar terapung saat banjir untuk menghindari kerugian ekonomi.

Kementerian Desa Tertinggal

  • Berlokasi di Jakarta, tidak sesuai fungsi.
  • Seharusnya ditempatkan di desa tertinggal untuk melihat kondisi nyata.

Analogi Kapal Tua

  • Indonesia diibaratkan kapal tua yang tidak tahu arah.
  • Keragaman penumpang dari berbagai daerah, bersatu dalam Nusantara.
  • Nakoda (pemimpin) tidak bisa membaca arah dengan baik.

Tantangan untuk Guru Tua

  • Pemerintah memberikan sertifikasi, namun menuntut kreativitas dari guru tua.
  • Pertanyaan: apa yang bisa ditingkatkan dari guru yang dekat pensiun?
  • Usulan: berikan tunjangan, tidak perlu tuntut kreativitas.

Reformasi dan Politik

  • Sudah 16 tahun reformasi, namun banyak janji yang tidak ditepati.
  • Politisi lebih sibuk mencari koalisi daripada solusi.
  • Jumlah kandidat DPR RI: 6.608 orang untuk 560 kursi (peluang menang 8%).
  • Kritik terhadap mereka yang menghabiskan uang untuk posisi politik dengan peluang kalah 92%.