Catatan Kuliah: Pemerintahan Orde Baru dan Pelajaran Sejarah

Pendahuluan

• Pergantian pemerintahan di Indonesia selalu meninggalkan jejak yang berharga.
• Masa pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto (1966-1998) menjadi contoh penting.

Kesuksesan Pembangunan Orde Baru

• Fondasi ekonomi modern dibangun oleh Orde Baru.
• Pertumbuhan ekonomi yang baik selama 12 tahun pertama.
  • Tingkat pertumbuhan PDB: 7,5% - 7% (1971-1981).
  • Pendapatan dari sektor minyak sangat tinggi.
• Program-program pembangunan yang terencana dan dijalankan oleh teknokrat.
  • Contoh: Pak Wijoyo, Pak Sandli, Pak Emil Salim.

Trilogian Pembangunan

• Fokus pada: Pertumbuhan, Stabilitas, dan Pemerataan.
• GBHN (Garis Besar Haluan Negara) sebagai panduan.

Sektor-sektor yang Berkembang

• Pangan:
  • Investasi besar-besaran di sektor pertanian.
  • Indonesia mencapai swa-sembada beras pada tahun 1984.
• Pendidikan:
  • Membangun lebih dari 100 ribu sekolah.
  • Angka buta huruf menurun drastis.
• Keluarga Berencana (KB):
  • Penurunan angka kelahiran dari 2,32% (1960-an) menjadi 1,97% (1980-an).
  • Penghargaan dari PBB untuk program KB.

Kelemahan dan Masalah dalam Pemerintahan Orde Baru

• Ketiadaan demokrasi yang efektif.
• Penyederhanaan partai politik (1973) memunculkan ketidakpuasan.
• Kebebasan pers dibatasi.
• Pelanggaran HAM yang signifikan dan penahanan politik.
• Penyimpangan demokrasi dan korupsi.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

• Praktek KKN marak di kalangan pejabat dan pegawai negeri.
• Pusat kekuasaan di lingkar elit tertentu, menghambat proses rekrutmen politik yang sehat.

Dampak Krisis dan Kejatuhan Orde Baru

• Ketidakpuasan rakyat meningkat menjelang krisis moneter 1997-1998.
• Unjuk rasa besar-besaran menuntut pengunduran diri Soeharto.
• Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, menandai akhir Orde Baru.

Kesimpulan

• Meskipun banyak capaian pembangunan, Orde Baru memiliki banyak masalah struktural dan kebijakan yang merugikan.
• Pelajaran dari Orde Baru: Pentingnya demokrasi dan transparansi dalam pemerintahan untuk keberlanjutan pembangunan.