Terima kasih. Pergantian pemerintahan dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia selalu meninggalkan berbagai jejak yang bisa menjadi bahan pelajaran bagi pemerintahan-pemerintahan yang berkuasa sesudahnya. Salah satu masa pemerintahan di masa lalu yang bisa menjadi cermin di masa kini adalah kisah kesuksesan pembangunan pada masa pemerintahan Orde Baru.
serta berbagai kelemahan yang meruntuhkan pencapaian-pencapaian yang pernah diraihnya. Pemerintah Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun dari tahun 1966 hingga tahun 1998 banyak menorehkan catatan dalam lembar sejarah Indonesia. Di antara catatan-catatan yang pantas dikenang dan dijadikan sebagai bahan pelajaran adalah tentang kesuksesan sejumlah program pembangunan yang pernah digagas dan diwujudkan pemerintah Orde Baru.
Subangan Pak Harto yang terbesar adalah membuat fondasi ekonomi modern bagi Indonesia yang lebih kokoh ketimbang di zaman sebelumnya. Kalau nasionalismenya sudah diberikan oleh Bung Karno, Pak Harto melanjutkan dan menambahkan dengan pembangunan ekonomi yang secara umum dengan berbagai kelemahannya selama hampir 30 tahun lah, itu dianggap sukses yang menjadi contoh salah satu di negara berkembang yang dulu sangat miskin. Miskin sama dengan Uganda lah kadang-kadang diperbandingkan begitu.
Sekarang kan kita jauh dibanding Uganda. Cerita kesuksesan ini bisa dilacak dari 12 tahun pertama masa pemerintahan Orde Baru yang tercatat berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi secara cukup baik. Kala itu berbagai rencana pembangunan ekonomi yang digagas dan dijalankan pemerintah Soeharto bisa berlangsung relatif baik. Terutama program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan direncanakan serta dijalankan oleh para tenok krat yang langsung dipilih oleh Presiden Soeharto. Itu isu yang sangat penting.
visi Pak Harto pada awalnya adalah bahwa cara lama ekonomi yang dikelola secara serampangan tanpa pertimbangan ekonomi, terlalu banyak nasionalisme dalam ekonomi, itu nggak terlalu sehat. Jadi dia mengubah itu, membuka ekonomi, tidak berarti buka langsung free trade, bukan, tetapi kan investasi lebih terbuka. Terutama mengatur ekonomi domestik secara sekolahan. Artinya ada teknokrat, ada dokter-dokter ekonomi, profesor ekonomi seperti itu.
seperti Pak Wijoyo, Pak Sandli, Pak Emil Salim, mulai melakukan penataan ekonomi dengan lebih rasional. Hingga awal tahun 1980-an, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sangat baik. Dari tahun 1971 hingga tahun 1981, tingkat pertumbuhan tahunan produksi domestik bruto atau PDB berkisar di angka 7,5. 7% dan tidak pernah berada di bawah angka 5%. Kondisi ini sangat dipengaruhi pendapatan negara dari sektor minyak yang tetap tinggi hingga tahun 1981 seiring berlangsungnya Perang Iran-Irak.
Jadi ada uang yang masuk, kita gunakan, digunakan untuk berbagai hal. Ya banyak juga pemborosan, tapi secara umum... dibandingkan dengan negara-negara miskin lainnya yang punya banyak minyak seperti Nigeria, seperti Venezuela, Indonesia termasuk relatif bagus.
Pak Harto mengelolanya dengan bantuan para teknokrat, dengan pemerintahan waktu itu secara relatif bagus. Setelah era booming minyak selesai, pemerintah juga relatif berhasil melakukan deregulasi hingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi yang stabil ini memungkinkan pembangunan terus diperjalan. dilakukan. Ada rumusan yang namanya trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan.
Dan kemudian itu dijaga oleh GBHN. Dan kemudian GBHN kemudian diturunkan dalam repelita rencana pembangunan 5 tahun. 1, 2, 3, 4. Jadi konsistensinya boleh dikatakan terpelihara baik.
Berbagai program pembangunan yang sejak dekade tahun 1970-an dijalankan pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan perbaikan nyata dalam standar hidup rakyat. Meski diwarnai berbagai isu korupsi, kala itu pemerintah berhasil melakukan pembangunan infrastruktur dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat Indonesia. Beberapa sektor kehidupan seperti sektor pertanian, pendidikan, kependudukan, dan kesehatan mengalami kemajuan pesat. Nah pertumbuhan memang cukup tinggi tetapi disertai juga stabilitas. Dulu kan yang namanya kenaikan harga dan sebagainya itu ya ada tetapi ini betul-betul terkendali.
Jadi dulu yang namanya... 9 kebutuhan pokok itu dikendalikan betul sama bulog. Pemerintah punya instrumen untuk itu, untuk mengendalikan harga 9 bahan pokok tadi. Nah ini sangat signifikan.
Dampaknya terhadap inflasi. Jadi inflasi relatif slow, relatif tidak banyak gejolak harga yang dihadapi oleh masyarakat sekalipun hari-hari raya maupun juga akhir tahun. Selain itu juga pemerataan.
Pemerataan memang waktu itu masih punya PR terutama adalah kawasan Indonesia Timur. Jadi kalau per-region antara rural dan juga antara kota dan desa relatif mendekat. Jadi kemiskinan di pedesaan selama Orde Baru ini terkikis cukup besar. Jadi sekitar kalau kita lihat 10 tahun itu bisa berkurang sekitar 20-an persen kemiskinan di pedesaan.
Salah satu sektor kehidupan rakyat yang berhasil dibangun pemerintah Orde Baru adalah sektor pertanian. Di sektor ini, pemerintah sejak tahun 1970-an melakukan investasi besar-besaran untuk irigasi, jenis bibit baru, pupuk, dan pesticida. Investasi ini terbukti sukses karena berhasil menggenjot produksi beras dan bahan pangan lainnya hingga pada tahun 1984 Indonesia sempat bersuah sembada beras.
Program-program suah sembada pangan. dulu, ini kan kita bahkan dulu tidak hanya beras waspada pangannya, termasuk juga gula, jagung, bahkan daging. Kita pernah waspada pangan.
Dan waspada pangan itu betul-betul dinikmati oleh seluruh stakeholder. Satu sisi konsumen ini bisa mengakses membeli bahan-bahan pokok dengan terjangkau, tetapi sisi produsennya, petaninya juga terlindungi. Jadi dulu pemerintah memang menerapkan harga...
pembelian pemerintah HPP untuk floor price-nya untuk melindungi petani dan ini efektif karena apa pemerintah punya instrumen jadi tidak hanya bulog tapi bulog mempunyai perpanjangan tangan lagi yang namanya KUD kooperasi unidesa yang ini tersebut di seluruh desa-desa di seluruh Indonesia nah ini yang menjadi perpanjangan tangan bulog sehingga apa sehingga para petani ini bisa mengakses ke bulog bisa mengakses harga yang ditetapkan oleh pemerintah Selama masa pemerintahan order baru, sektor pendidikan juga mengalami kemajuan signifikan. Pada masa ini lebih dari 100 ribu sekolah, terutama SD Impres, dibangun hingga di daerah pedalaman. Hasilnya, pada tahun 1984 tercatat 97% dari anak usia 7 hingga 12 tahun mengenyam bangku sekolah. Keberhasilan ini membuat angka buta huruf menurun drastis. Salah satu sukses terbesar pemerintahan Orde Baru adalah Program Keluarga Berencana atau KB.
Saat itu, berkat kampanye besar-besaran yang dilakukan pemerintah, terjadi penurunan angka kelahiran setiap tahun. Hasilnya, tingkat pertumbuhan penduduk... turun dari 2,32 persen pada tahun 1960-an menjadi 1,97 persen pada tahun 1980-an. Atas kesuksesan program KB ini, Presiden Soeharto dianugerahi penghargaan kependudukan oleh PBB pada tahun 1989. 87, 88, 89, kita sudah disorot oleh PBB bahwa program KB di Indonesia lain dari program KB dibanding negara-negara lain karena pendekatannya pendekatan kemasyarakatan.
Pada tahun 1989 berhasil, PPP mengakui Indonesia itu menonjol dan berhasil. Pak Harto dibawa ke New York dikalungi bintang yang namanya Population Award oleh sekjen PPP. Berbagai capaian pembangunan dan stabilitas pertumbuhan ekonomi yang berhasil dijaga antara 7 hingga 8 persen pada tahun 80-an hingga awal 1990-an, Indonesia pernah dijuluki sebagai salah satu macan Asia. Di masa order baru, yang kita dapat sebetulnya capaian-capaian sifatnya sangat relatif secara kuantitas, tetapi dari segi kualitas ya tentu ada banyak problem gitu dan masalah-masalah yang muncul pada masa itu saya kira antara lain ya karena ketiadaan demokrasi.
Pembangunan yang berlangsung marak di Indonesia sejak awal tahun 1970-an hingga sepanjang 20 tahun kemudian, dilihat dari beberapa indikator ekonomi, sukses membuahkan hasil yang luar biasa. Terutama bila dibandingkan dengan kondisi pada masa pemerintahan sebelumnya, ataupun pada masa penjajahan. Belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah Indonesia, kapanpun. Mulai zaman Sriwijaya, zaman Majapahit, zaman Mataram, apalagi zaman Belanda. Itu kita...
bisa mulai berkata kepada diri kita bahwa kita sudah memasuki derap masyarakat industrial, masyarakat modern, di mana anak-anak Indonesia sudah bisa lulus. SD minimal. Namun perhatian yang besar terhadap berbagai aspek pembangunan ekonomi selama masa Orde Baru kurang diikuti dengan upaya pembangunan politik dan hukum yang sehat. Pemerintah Soeharto kerap menjadikan politik dan hukum sebagai instrumen untuk mengamankan kepentingan-kepentingan kekuasaan mereka sendiri.
Saya kira seandainya ada demokrasi di masa itu yang secara efektif ya, check and balance dan seterusnya, ada banyak sekali masalah-masalah yang kemudian muncul itu bisa dihindari sesungguhnya gitu. Saya kira poin penting yang gak bisa dilupakan adalah bahwa demokrasi dengan kemakmuran itu sebetulnya berjalan seiring gitu ya. Karena sering orang bilang, wah enggak ini kita harus keras. untuk membangun, mencapai segala macam. Itu tadi, di masa order baru, yang kita dapat sebetulnya capaian-capaian sifatnya sangat relatif secara kuantitas, tetapi dari segi kualitas, tentu ada banyak problem dan masalah-masalah yang muncul pada masa itu, saya kira antara lain karena ketiadaan demokrasi.
Salah satu langkah konsolidasi kekuasaan antara lain dilakukan pemerintah Orde Baru lewat kebijakan penyederhanaan partai politik yang diparaf pada tahun 1973. Lewat kebijakan ini, semua partai politik yang ada pada saat itu dipaksa berfusi dalam salah satu dari tiga kekuatan politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan Golongan Karya atau Golkar. Jadi sebenarnya Pak Hatto dengan cara gitu itu sebenarnya merampingkan partnya, tapi justru disitu menjadi kontok-kontokan di antara faksi. Di dalam misalnya terutama di kalangan P3 itu antara NU dengan Parmusi itu selalu ribut terus pimpinan-pimpinannya.
Lalu kalau di PDI itu yang ribut. Tribut itu PNI terus, kalangan PNI itu sama PNI-nya berantem lho kerjaannya gitu. Jadi di dalam partai itu justru malah menimbulkan ketidakompakan. Itu makanya orang mengatakan ini salah satu untuk melemahkan kekuasaan, melemahkan kekuatan partai. Lewat kebijakan ini, Golkar yang merupakan kekuatan politik milik penguasa Orde Baru, sukses meraih kemenangan hingga 62,1% dalam pemilu tahun 1977. Dengan perolehan suara Golkar yang kemudian selalu dominan dalam setiap pemilu, pemerintah bukan hanya mendominasi suara di parlemen, tapi juga makin percaya diri dan kurang memperdulikan kritik dari masyarakat.
Ya kenyataannya memang pada era order baru, praktis proses politik itu jauh lebih mudah daripada sekarang. Karena di DPR RI dan di DPRD Provinsi Kabupaten Kota, hanya ada tiga fraksi, yaitu PDI, P3, dan Golkar. Masih ditambah lagi di MPRRI ada utusan golongan dan ada fraksi ABRI.
Yang notabene fraksi ABRI plus fraksi Golkar itu berdua menguasai sekitar 80% dari suara di DPR. Jadi praktis kalau pemerintah dalam hal ini golongan karya menghendaki sesuatu dengan gampang. hanya di parlemen. Kekuatan-kekuatan oposisi dan kelompok-kelompok kritis yang berada di luar parlemen sejak pertengahan tahun 1970-an juga diberangus dengan berbagai cara.
Pemerintah misalnya menerapkan langkah dipolitisasi kampus lewat penerapan kebijakan normalisasi kehidupan kampus, Badan Koordinasi Kampus, atau NKK-BKK. Waktu itu berapa kampus di Sembu diduduki dan ada rektor yang ditangkap. Pada masa itu berapa banyak tokoh-tokoh mahasiswa masuk penjara.
Nah itulah memulai sejak tahun 78, orang baru semakin. Perengusan terhadap suara kritis di kemudian hari juga melewas dan menyasar hampir semua institusi sipil dengan memanfaatkan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan. Pers misalnya, sangat dibatasi kebebasannya hingga kerap tidak bisa menyampaikan informasi secara objektif.
Sangat ketat, sangat ketat. Nggak ada partai politik, nggak ada parlemen yang efektif DPR, yang efektif seperti sekarang pers sebagai contoh gitu ya. Jadi praktis semua saluran komunikasi diawasi begitu ketat gitu ya.
yang kemudian akibatnya tentu pembangunan manusianya melambat karena asupan informasinya gak cukup, kemudian kesempatannya untuk bertukar pikiran juga terbatas, dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi... terjadi gitu terjadi seperti umumnya di dalam masyarakat feodal hirarki itu menjadi sangat-sangat menentukan gitu ya dan akibatnya sangat-sangat real sangat konkret gitu orang hilang inisiatif ya udah nunggu aja apa kata Bapak gitu nanti kita laporkan juga apa yang Bapak senang gitu jadi ya begitu ya dan dan banyak sekali kalau tadi bicara soal pengerahan sumber daya itu ya diambatkan gitu harusnya pengerahan sumber daya apalagi sumber daya manusia, inovasi, terus terobosan-terobosan, langkah-langkah yang baik, pengerjaan yang juga berkualitas, munculnya dari suasana yang juga memberi ruang kepada orang untuk melakukan itu. Nah itu yang gak ada. Dalam pemenuhan hak asasi manusia, komitmen rezim Orde Baru juga sangat rendah.
Pada tahun 1977 misalnya, Amnesty International mencatat masih ada 55.000 hingga 100.000 tahanan politik Indonesia yang ditahan tanpa jalur pengadilan sejak terjadi peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Puluhan ribu tahanan ini baru dibebaskan mulai tahun 1977 setelah mendapat tekanan dari dunia internasional. Sejak tahun 1980-an, pemerintah Orde Baru juga dituduh melakukan berbagai tindak pelanggaran HAM terhadap banyak kelompok atau individu yang secara sepihak dianggap sebagai anti-Pancasila atau anti-pembangunan. Pak Harto memerintah dengan uturiter, jadi artinya dia selalu menganggap pemegang kebenaran adalah Pak Harto. Makanya ketika di pekan baru dia mengatakan, dia menyodorkan Pancasila, lalu dia mengidentifikasi dengan Pancasila. Seolah-olah kalau orang mengkritik dia, dia orang itu sebenarnya mengkritik Pancasila.
Daftar korban tindak pelanggaran HAM, pemerintah Orde Baru terentang panjang. Dari warga atau kelompok masyarakat yang menolak penggusuran tanah sampai... tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok yang dianggap radikal negara. Mekanisme suksesi itu diharamkan untuk dibahas. Orang ngomong mau ganti presiden aja langsung ditangkep kok.
Sukses pembangunan yang dicapai oleh pemerintah orde baru dalam banyak hal memang bisa dibuktikan dengan berbagai indikator-indikator statistik. Namun, karena pembangunan-pembangunan itu dilaksanakan pada kondisi stabilitas politik yang represif, banyak hasil pembangunan itu tidak punya fondasi yang kokoh. Berbagai praktik penyimpangan demokrasi yang dilakukan untuk menegakkan stabilitas melahirkan berbagai ekses yang kian lama kian membesar.
Ekses-ekses ini tidak hanya kerap melahirkan penderitaan atau merugikan kalangan tertentu, namun di kemudian hari juga memicu kerusakan yang menggerogoti bangunan kesuksesan pembangunan yang pernah dicapai rezim Orde Baru. Proses awal berdirinya Orde Baru, pemasungan politik, pembatasan dari banyak partai menjadi 10 partai, kemudian menjadi 3 partai. Prosesnya kan sangat-sangat violent, penuh dengan kekerasan.
Orang ditangkap, dibunuh, semacam-macam lah, peristiwa itu kita lihat. Dan efeknya apa? Efeknya terhadap orang itu... lumpuh secara kultural, secara sosial.
Bahkan untuk berkumpul di antara tetangga saja waktu itu dibatasi, sehingga orang itu nggak tahu, nggak berani mengambil inisiatif apapun. baik laying low istilahnya, tiarap saja gitu ya, terus tunggulah keadaan dan seterusnya. Seiring lemahnya pengawasan dan tidak terbendungnya dominasi kekuasaan pemerintah, praktek-praktek penyelewengan kekuasaan kian tidak terkontrol.
Berbagai praktek korupsi, kolusi, dan epotisme atau KKN tumbuh sumur, tak hanya di kalangan pejabat pemerintahan, tapi juga marah di kalangan pegawai rendahan. Karena dia otoriter, tidak bisa terkontrol, maka setelah sukses berapa lama, ternyata banyak dari penguasa politik dan militer ini juga menjadi pengusaha. Anak-anak mereka juga menjadi pengusaha. Pusatnya kekuasaan selama masa pemerintahan order baru di lingkar elit tertentu juga menyebabkan proses rekrutmen politik berlangsung tidak sehat dan gagal melahirkan politisi-politisi yang otentik.
Sistem perkaderan kepemimpinan nasional dan proses suksesi politik juga tidak bisa berlangsung dengan baik. Menurut saya sih yang membuat order baru itu sangat rawan adalah kenyataan bahwa Mekanisme suksesi itu diharamkan untuk dibahas. Orang ngomong mau ganti presiden aja langsung ditangkep kok. Misalnya temen saya Wimar, dia cuma ngomong dia mencalonkan diri sebagai presiden, terus langsung dicari, ditangkep.
Jadi karena tidak ada mekanisme suksesi, Kita tidak punya cara untuk menangani perubahan secara baik. Dengan berbagai penyakit yang menjangkiti tubuh kekuasaannya, pemerintah Orde Baru bukan hanya kesulitan mempertahankan beberapa capaian kesuksesannya, namun juga menjadi kurang responsif dengan kritik dan berbagai tuntutan perubahan. Ketika krisis moniter terjadi pada tahun 1997-1998, Ketidakpercayaan sebagian besar rakyat pada pemerintahan Orto Baru meledak dan setelah berminggu-minggu terjadi unjuk rasa mahasiswa besar-besaran menuntut pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya. Bersama tumbangnya kepemimpinan Presiden Soeharto, warisan cerita kejayaan yang pernah dibangunnya bertahun-tahun pun runtuh. ...berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Negeri Indonesia terhitung sejak saya menjaga pernyataan ini.