📜

Sejarah Masa Demokrasi Liberal di Indonesia

Sep 1, 2024

Materi Masa Demokrasi Liberal

Pengantar

  • Pembicara: Kak Andi, tutor sejarah Edson.id.
  • Durasi: 1950 - 1959.
  • Penanda awal: Pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS).
  • Penanda akhir: Dekret Presiden Soekarno, 5 Juli 1959.

Republik Indonesia Serikat (RIS)

  • Pembentukan:
    • Tanggal: 27 Desember 1949.
    • Ditetapkan melalui Konferensi Meja Bundar.
    • Bentuk: Negara federal terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonom.

Tujuh Negara Bagian:

  1. Sumatera Timur
  2. Sumatera Selatan
  3. Pasundan
  4. Jawa Timur
  5. Madura
  6. Indonesia Timur
  7. Republik Indonesia

Sembilan Daerah Otonom:

  1. Kalimantan Barat
  2. Kalimantan Tenggara
  3. Kalimantan Timur
  4. Dayak Besar
  5. Banjar
  6. Jawa Tengah
  7. Riau
  8. Bangka
  9. Belitung

Pemimpin RIS:

  • Presiden: Soekarno
  • Perdana Menteri: Muhammad Hatta (digantikan oleh Susanto dan Abdul Halim)

Pembubaran RIS

  • Tanggal Pembubaran: 17 Agustus 1950.
  • Latar Belakang:
    • Keinginan Belanda untuk bentuk negara serikat.
    • Mosi Integral Natsir (April 1950) meminta penggabungan negara bagian ke dalam RI.
    • Gejolak daerah (Pemberontakan APRA, Andi Aziz, Republik Maluku Selatan).

Masa Demokrasi Liberal

  • Konstitusi: Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
  • Pemilihan Umum 1955: Memilih anggota Dewan Konstituante untuk merancang undang-undang dasar baru.
  • Kabinet Parlementer: Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, presiden sebagai kepala negara.
  • Instabilitas Politik:
    • 7 kabinet berbeda dalam 9 tahun dengan 6 Perdana Menteri.
    • Kebangkitan kekuatan parlemen.

Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal:

  1. Kabinet Nadsir (1950-1951)
  2. Kabinet Sukiman (1951-1952)
  3. Kabinet Wilopo (1952-1953)
  4. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I (1953-1955)
  5. Kabinet Burhanuddin Harahab (1955-1956)
  6. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II (1956-1957)
  7. Kabinet Juwanda (Zaken Kabinet) (1957-1959)

Kesimpulan

  • Masa demokrasi liberal ditandai oleh instabilitas politik dan pergantian kabinet yang cepat.
  • Kekuatan parlemen meningkat, tetapi kepentingan partai politik lebih diutamakan daripada kepentingan bangsa.

Penutup

  • Terima kasih telah menyimak.
  • Untuk video pembelajaran selanjutnya, kunjungi edson.id dan jangan lupa aktifkan notifikasi.

Full transcript