Danantara dan Revisi Undang-Undang BUMN

Jadi ketika adana antara ini mencuat di Komisi 6 itu ketika rapat bersama Erick Thohir, itu badai-badai mempertanyakan. Cerita yang kita dapet nih ya, tuamen BUMN, si Donita Sari, itu memang diutus oleh Menteri BUMN Erick Thohir. untuk mengawal revisi nonggol-nonggol BUMN ini. Tadi kan kalau kementerian BUMN udah banyak nih, udah terpenuhi semua kayak, nggak semua juga sih, tapi sebagian besar sedikit-sedikit. Ada jalan tengahnya. Kalau kementerian keuangan gimana kabarnya? Ini kan kayak pertarungan, dan antara ini seperti pertarungan antara happy, happy, happy, yay. Yo balik lagi di No no no beda program Oh beda program oke Selamat datang di Jelasin dong teman-teman Bang aku Finder Florentin Dan saya Heru Anam Saya Mamang Sesak Dan tamu istimewa kita hari ini Hai guys Francisca Kristi Rasana Jangan lupa untuk subscribe youtube Tempo.co Dan buat kalian yang ingin baca laporan dari jurnalis Tempo Kalian bisa klik Tempo.co Jangan lupa untuk tidak menyebarkan produk bacakan Karena disitu ada hadjib tanya Nah ini kok ada tamu spesial dari Kamar sebelah ini ada apa ini? Kita mau bahas apa? Ada yang seru. Udah tau sih di judul pasti ya. Kita mau bahas soal danantara. Ini lembaga investasi yang lagi dibentuk sama pemerintah. Dulu itu awalnya rencananya mau ngegantiin kementerian BUMN. Nggak di-launch-launch ini dari November kan. Udah ditunggu-tunggu tapi belum. Kita kan sempat bahas waktu itu. Betul. Ini mau dibahas lagi hari ini karena ada update terbaru dari ini dia. Perubahannya itu. Perubahannya sangat besar. Dibandingkan dengan proposal. Posal awal di danantara itu. Jadi ternyata ada danantara. Ada Kementerian Bumiman juga. Yang tidak kalah powernya. Untuk mengelola Bumiman ini. Ya betul. Dan proses politiknya itu seru banget. Nah makanya kita ngundang dia nih. Biar gue ngomong. Kita menunggu bocoran halusnya. Kasar juga boleh ya. Eh tapi sebelum itu Ben. Ini untuk yang free content ada apa aja? Oh kita promo dulu ya. Kalau di free content ada banyak banget. Teman-teman bisa baca. Kita ngasih contekan sebentar ya. Ada perubahan mekanisme pengadaan beras oleh bulog Jadi Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu sudah memberi titah Kepada Panglima Sebagai Panglima Itu untuk beli beras 6.500 per kilo semuanya Mau bulog maupun swasta Supaya nanti di musim panen raya ini bisa terserap semua Laporan lengkapnya ada di free content Kalau yang langganan kita punya apa? Ya untuk yang konten premium itu ada soal Simbangsir Pemangkasan Anggaran Di sejumlah kementerian dan lembaga Sempat kemarin pekan lalu diketukan Tapi kemudian Kemudian dianulir dan dibahas ulang. Karena ributnya bukan main. Lalu yang di mingguan itu ada soal yang ini yang akan kita bahas. Yang mengundang Cica. Dan yang menulis Cica. Itu soal danantara dan BUMN. Jadi kemunculan lembaga danantara dan kementerian BUMN. Di bawah undang-undang BUMN yang baru. Yang baru disahkan. Yang baru disahkan di Paripurna. Oke, nah jadi ini gimana cerita-cerita? Gue langsung aja tembak ini ya, karena perubahannya sangat krusial nih dibandingkan dengan proposal yang dibawa oleh Danantara ya. Dan cepat. Dan sangat cepat, itu nggak sampai seminggu ya kayaknya ya. Jadi di PR itu sekarang ada jalan tol, previsi undang-undang. Jadi sangat cepat gitu, nggak cuma teman sejawa doang. Mandek ya, sebenarnya udah hampir bertahun-tahun yang RUBUM ini kan sebenarnya diajukan. Terus ini operator jalan tolnya siapa ini? Jasa Marga? Oh gitu ya, jadi ekonomi banget Iya, jadi sebetulnya background dulu ya Revisi Undang-Undang BUMN ini kan sudah ada di balek ya Dua tahun yang lalu sudah dibahas di balek Tapi kemudian mandek nih di meja pimpinan DPR Setelah keluar dari balek Kenapa? Karena saat itu Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan itu tidak setuju Dengan sejumlah kausul yang ada di Revisi Undang-Undang BUMN Yang menjadikan Kementerian BUMN saat itu jadi super holding Jadi Jadi super holding itu membahagi semua itu super power gitu. Jadi kemenang kementerian keuangan itu jadi sempit gitu. Nah setelah pergantian pemerintah, ada shifting pemerintahan, Prabowo tuh pengen membentuk lembaga yang namanya Danantara yang sudah ditulis oleh Cesar beberapa kali gitu. Dan ingin agar Danantara ini cepat-cepat diperdiri gitu. Nah salah satu jalannya apa lewat revisi undang-undang BUMN. Revisi undang-undang BUMN ini dibahas di... Di komisi 6 DPR itu dalam waktu hanya 3 hari. Wow. Jadi sebenarnya sudah. Pembahasannya sudah ada ya? Ini rekod tercepat pembahasan undang-undang? Atau ada yang 24 jam? Oh, yang mana itu? Ingat gak repesi undang-undang cipta kerja? Diketuk dalam waktu berapa jam itu kan? Nah, di komisi 6 Itu pembahasannya dimulai dari 30 Januari Lalu tanggal 1 Februari Dan tanggal... Eh sorry, 30 Januari, 31 Januari, dan 1 Februari. Tanggal 30 Januari itu dimulai dengan mengundang sejumlah pakar. Ada tiga pakar ya, waktu itu yang semacam FGD gitu lah, untuk mendengarkan. Penggemar BUMN, ekonomi. Betul, untuk mendengarkan masukan-masukan Kita udah ketemu salah satunya ya Betul, nanti jelasin dong Masuk Nah tanggal 31 Januari ini mereka membahas Di internal komisi membahas menyisir dem Nah tanggal 31 Januari ini mereka membahas 31 Januari pas hari Sabtu tanggal merah itu DPR Komisi Inam itu merampungkan pembahasan revisi undang-undang BUMN untuk dibawa ke Paripurna di hari Selasa minggu berikutnya betul, nah tapi ada yang menarik di revisi undang-undang BUMN saat itu jadi di DIM awal dulu kementerian BUMN itu kan menjadi tidak punya undang atas dan antara kopong gitu ya dikeluarkan lah, exclude lah dari permainan lah sebenarnya karena yang gede Gede-gede ini dipindahin semua ke dan antara. Itu ceritanya gimana awalnya? Pertama kan 7 BUMN besar dikaitkan ke dan antara. Ina juga proposalnya makin bertahap juga semua BUMN juga akan dipegang ke dan antara. Kementerian BUMN seolah dilikuidasi waktu itu. Ya akan ditiadakan nantinya. Karena memang keinginannya Prabowo saat itu yang kita dengar itu nantinya nggak ada lagi nih Kementerian BUMN. Melainkan seperti temasek ceritanya kan. Tapi kemudian yang kata Cica Di perjalanannya Ternyata berubah Awalnya mau diluncurkan Di November Gak jadi itu kan Karena Prabowo Keluar Negeri Ternyata sampai sekarang gak kunjung di Resmikan Gak diluncurkan juga Karena memang waktu itu ada ganjalan Terutama juga di DPR Jadi ketika adanan antara ini mencuat Di Komisi 6 itu Ketika rapat bersama Erick Thohir Itu Itu banyak yang bertanya karena ini akan bersimbol dengan undang-undang BUM. Dasar hukumnya apa? Undang-undang keuangan negara lah. Pokoknya itu rame. Nah backgroundnya cerita di tahun. Jadi sebetulnya kan memang benar kata saya tadi. Danantara ini awalnya mau diresmikan di November kan. Tapi terus terganjal. Nah rencananya Danantara itu akan diluncurkan di 24 Februari ini. Nah untuk memberikan payung maka dipercepatlah resmi undang-undang BUM dalam 3 hari tadi itu. Di hari Sabtu. Di tanggal 1 Februari itu ada 3 kali pembahasan revisi undang-undang BUMN Maraton tuh satu hari Maraton sehari dari pagi bahkan ada pembahasan informal Jadi dalam satu hari itu ada pembahasan di rapat internal komisi Lalu pembentukan panja untuk membahas menyisir dim Dan di terakhir itu rapat panja untuk diserahkan ke paripurna nanti Itu hari Sabtu ya, hari Sabtu di komisi 6 Sebelum rapat itu ada pertemuan informal Gitu, antara sejumlah pimpinan komisi 6 Dan ada wakil menteri BUMN 2 tuh Ada Kartika, atau Tiko Dan ada Donny Oskaria Nah menariknya disitu ada wakil ketua DPR juga Sufmi Dasko Ahmad Ini yang omelantol, jalan tol tadi Sebenernya bukan jalan tol ketua DPR Bukan jalan tol, ini lebih Tepatnya tuh wuss Wuss, wuss, wuss Lo ya, sorry Hahaha Nah, tapi Dasko itu ada di ruang terpisah, di holding room. Dasko ini ingin mengawasi agar revisi undang-undang BUMN ini tidak ada perdebatan di Komisi 6. Jadi supaya pembahasannya itu lancar, gitu ya, dan semua agenda itu bisa mulus lah berjalan. Di rapat informal tadi, Wakil, apa, eh sorry, Wang Men, Wakil Menteri BUMN, itu menyampaikan beberapa hal. Salah satunya soal agar meminta dukungan agar... Komisi 6 ini membantu Kementerian BUMN supaya Fungsi dan perannya itu tidak opong Seperti di DIMM sebelumnya Maka di pertemuan informal tadi itu disisir DIMM-nya gitu, jadi misalnya Ada satu klausul Yang sebelumnya itu Puanang Kementerian BUMN di DIMM awal Dan antara itu kan penunjukan Komisaris dan Direksi BUMN itu berada di bawah Dan antara, tapi kemudian Diubah di otak atik tuh Sehingga kembali lagi Kementerian BUMN, tapi ada satu Sisipan, yang sisipan kalimat Atas perseduan presiden Nah itu terkait dengan Saham Dewi Warna Jadi kalau nanti Undang-undang yang sudah disetujui itu diedarkan, sekarang belum diedarkan kan? Belum, tapi kita udah dapet ya Masih belum dapet, dikecuali kalian Gue bocorin dikit nih, jadi isi pasal itu adalah Kementerian BUMN dikasih pegang 1% saham Dewi Warna, saham seri A Dewi Warna, di mana dana antara itu dapat 99%. Nah, kewenangan khusus pemegang saham Dewi Warna itu ada. yang paling krusial itu adalah mengangkat atau berhentikan direksi atau komisaris BUMN nah ini yang sebelumnya yang tadi Cica sebut di draft awal undang-undang BUMN itu, itu tidak ada tuh klausul itu, sehingga klausul yang mulanya diusung oleh DPR ya diusulkan oleh DPR, jadi awalnya si Kementerian BUMN ini hanya sebagai satu, sebagai pengawas, administrasi dan juga ini apa penyusun KPI K Performance Indicator dan kemudian kebijakan-kebijakan ini adalah regulator tanpa gigi jadi bisa ngatur tapi gak bisa ngapain nah makanya kemudian ini yang tadi tuh ada Wakil Menteri dari BUMN, kemudian dia berdiskusi dengan beberapa anggota Komisi 6 anggota Komisi 6, terus dia bilang, concernnya begini nih kementerian BUMN nah dari Komisi 6 kemudian nangkep juga ... Oh ternyata kalau tidak dibikin balancing atau penyeimbang antara-antara dengan kementerian BUMN, nanti danantaranya akan sangat super power. Dan tidak ada pengawasnya. Dan ini juga beberapa anggota komisi 6 yang kita temui, dia bilang kalau dibiarkan begini, lembaganya super power, baru dan kita juga belum tahu orang-orang siapa ini akan mengkhawatirkan. Sehingga dibikinlah satu pasal itu. Walaupun kemudian... kemudian ujung-ujungnya tetap semuanya ke presiden. Jadi ya itu jadi win-win solution. Misalnya presiden kan intinya saja ya, yang kita dapat sama Cicaya itu, presiden kan intinya dia ingin semua kuasa BUMN itu ada di dia. Dikontrol oleh presiden. Terus kemudian mulanya ingin dikuasakan, dilimpahkan kekuasaan itu ke danantara. Tapi kemudian ada usulan, di belah dua dia kalau tidak. Pengelolaannya di dalam antara Kemudian pengawasan Dan kebijakan dari Kementerian BUMN Ini gimana nih usulannya Oh ternyata bisa masuk nih dua usulannya Yang penting ujungnya di presiden Sebagai konsolidasi Konsolidasi kekuatannya Tapi secara struktur Dia di bawah Kementerian BUMN Atau langsung menghadap ke presiden Nah sebetulnya Kalau di revisi undang-undangnya Itu tetap berada di bawah Kementerian BUMN untuk beberapa fungsi Ya Tapi kontrolnya tetap di bawah presiden langsung gitu Jadi sebetulnya di dalam rapat komisi tadi itu ada perdebatan yang menarik Ya ini definisi menteri atau menteri yang berwenang atas lembaga terbentuknya lembaga dan antara itu Jadi ada perdebatan di dalam komisi Menteri ini hanya dicantumkan menteri saja Dalam arti nanti bisa menteri siapa saja yang berwenang Tergantung ditunjuk presiden ya Siapa yang akan dipilih oleh presiden Presiden atau Menteri BUMN Nah Geng Kementerian BUMN tentu saja berupaya Agar Menteri BUMNnya Yang disisipkan dalam Definisi Menteri yang membawahi Dan antara tadi Maka disitu di rapat Komisi itu ditetapkan Bahwa yang berwenang atas dan antara itu Menteri BUMN Jadi di konsep awalnya Harusnya bukan Menteri BUMN Tapi Menteri yang ditujuk oleh Presiden Bisa siapapun Bisa Bisa Menteri Keuangan, bisa Menteri BUMN, atau bisa Menteri Investasi. Dan gue kembali lagi ya ke proses legislasinya di informal tadi di Komisi 6 itu. Jadi ketika rapat informal sambil makan siang itu digelar, itu Ketua Panja, disitu ada Eko Patrio dari Pan, juga ada Ketua Komisi 6, Anggia dari PKB, itu menegaskan bahwa perdebatannya disini aja. Nanti kalau sudah kembali ke Komisi 6, sudah harus smooth. Jadi sudah tidak ada yang diperdebatkan lagi Itu karena ditungguin sama Ketua umum DPR Jadi begitu atau gimana? Supaya tidak ada perdebatan Di komisi 6 Karena ini banyak Adidas nih Disini Adidas Apa Sar? Adidas Sar Itu kan istilahnya anak-anak BAP Sakit aku sendiri ya Anak didik siapa? Terima kasih. Nah ya oke, oke terus setelah itu kembalilah pembahasan itu di komisi 6 Sebetulnya di ruang komisi 6 itu sudah ada Wamen Sesnek dan dari perwakilan kementerian Ada Thomas Jiwandone juga atau Tommy ya, Wamen Kew. Tapi Tommy hanya keluar masuk. Jadi memang rapat itu tuh rapat yang informal tuh khusus tuh antara Wamen sama Wamen BUMN. sama Komisi 6 gitu dan cerita yang kita dapet nih ya wamen BUMN si Donny Asari itu memang diutus oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengawal revisi undang-undang BUMN ini supaya kementerian ke BUMN itu tetap punya kewenangan yang ya setengah lah 50% kalau dulunya tidak hilang semua itu tidak hanya sebagai regulator aja gitu ini nyambung sama pengakuan Anggia atau Komisi 6 dari partai PKB jadi dia bilang memang ada di BUMN ini diskusi antara Komisi 6 dengan Kementerian BUMN yang itu diwakili oleh dua wakil menterinya, Tiko dan Donny Oskaria. Dan disitu memang Komisi 6 seperti belanja masalah, belanja bahan, kayak kita. Bukan belanja MBG ya, Nop. Yang dipangkas duitnya. Belanja masalah, kira-kira ini ada draft RU BUMN seperti ini. Apa nih masukan dari Kementerian BUMN? Nah dari situlah kemudian muncul, oh iya tentu perlu ada pengawasan. Dan ini juga nyambung sama kepentingan Komisi 6. Karena selama ini kan Komisi 6 yang mengawasi, yang jadi partnernya BUMN. Sehingga tadi di undang-undang itu kan juga diselipkan tuh satu pasal yang sangat krusial. Bahwasannya partner BUMN, pengelolaan BUMN itu adalah Komisi. komisi yang bidangi BUMN itu jadi itu jadi salah satu ya semacam pasal kompromi lah ya oke jangan ada-ada dan antara ada Kementerian BUMN terus kemudian tapi tetep pengawasan ada di komisi 6 ya jangan di komisi 11 itu sejak awal sejak dan antara ini mencuat yang November lalu jadi kekhawatiran dari DPR saat itu memang kalau misalnya yang 7 ini kan waktu itu 7 ya gede-gede semua tuh ya setelah Asetnya besar dan dia blue chips lah Ternyata udah Melantai di bursa gitu ya Itu dipindahkan semua ke danantara Terus danantara ternyata Waktu itu kan diisukan akan diawasi oleh Antara komisi 11 Atau komisi 12 yang Menangani investasi kan Kita kebagian Penyakitannya doang Kebagian perum Bahkan bukan perum BUMN yang ada BUMN juga Tapi sakitan Yang Misalnya karya Masih tinggalkan di BUMN Dengan ini kan sebenarnya jadi Win-win dong Tapi sebetulnya Kembali lagi dalam proses legislasi Memang dijelaskan Teman-teman di DPR juga sadar bahwa Ini sebetulnya permintaan Prabowo Maka mereka membahas Revisi undang-undang dengan cepat Harus segera diselesaikan itu permintaan Prabowo Harus segera diselesaikan itu adalah Titah Prabowo yang dititipkan kepada Wakil Ketua DPR PR, Dasko dan bagaimana cara Dasko mengawal itu di Komisi 6 di rapat hari Sabtu itu dia sampai ada banyak perwakilan Dasko juga di Komisi 6 itu walaupun bukan dari Partai Gerindra dari Balek, dari Gerindra tapi Balek gitu ya Dewan Perwakilan Dasko lo yang ngomong DPR Dewan Perwakilan Rakyat Dasko DPR DPR Jadi di rapat itu ada politikus Gerindra yang bukan dari Komisi 6. Tapi dari balik. Misalnya Bambang Haryadi. Lalu ada perwakilan Gerindra juga Habibur Rahman. Dia datang di akhir rapat. Dan ada di ruang rapat Komisi 6 itu. Jadi Jasko, Habibur Rahman, Bambang Haryadi duduk di situ. Ada Andre Rosiade juga wakil-wakil Komisi 6 dari Gerindra. Yang selama ini menjadi jembatan antara DPR dan Erick Thorn. atau hiri gitu ya, ada disitu juga dan memastikan bahwa revisi undang-undang BUMN itu selesai hari itu juga, untuk disahkan di paripurna hari selasa berikutnya jadi secepat itu, revisi undang-undang BUMN saat itu ya, sehari selesai mungkin tidak sampai jam 6 ceritanya teman-teman nah 6, tadi kan kalau kementerian BUMN udah banyak nih udah terpenuhi semua, kayak gak semua juga sih tapi sebagian besar lah ada jalan tengahnya kalau kementerian keuangan gimana kabarnya? toh Tommy tadi bolak-balik doang. di rapat informal nah itu ada cerita lagi jadi kalau dilihat di undang-undangnya yang paling banyak kehilangan kewenangan di undang-undang BUMN yang baru itu adalah kebenaran keuangan karena kalau di undang-undang BUMN yang lama itu kan presiden sebagai pemimpin negara itu mengelola kayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk BUMN Kemudian dia dikuasakan pemegang saham ke Kementerian Keuangan. Baru setelah itu dari Kementerian Keuangan mengalihkan kewenangan pengelolaan BUMN ke Menteri yang bidangi BUMN. Di undang-undangnya baru, undang-undang BUMN yang baru ini hilang tuh kewenangan kementerian keuangan. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Dia tidak dilimpahkan kewenangannya karena dari presiden kewenangan BUMN itu langsung dilimpahkan kedua, kementerian BUMN sama ke badan. Badan Anagata Nusantara Dana Anagata Nusantara Susah banget sih Daya Anagata Nusantara Daya Anagata Nusantara Danantara Seneng banget sih bikin akronim Lanjut Nah terus lah itu Mereka Kementerian Keuangan Itu disisakan dua kewenangan Yang ya tidak krusial Tapi malah justru jadi beban Pertama Hahaha Pertama adalah mereka dikasih ruang, pejabat kementerian keuangan itu nanti kemungkinan adalah eselon satu sebagai anggota Dewan Pengawas dan Antara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka dikasih uang-uang sebagai komite penyelamatan BUMN. Kalau misalnya ada BUMN sakit, atau dikudasi, atau misalnya mau ditutup, itu baru dia yang turun tangan itu. Yang ngelola dana antara, yang ngawasin BUMN, kalau udah sakit baru kemudian, ini tolong dong Menteri Keuangan. Dokter kan, beresin. Ada lobby-lobbynya juga. Nah itu. Dari Kementerian Keuangan ke Komisi 11, supaya mempertahankan kewenangannya Kementerian Keuangan. Tapi gagal ya. Tapi gagal. Siapa yang jalan? Jadi Kementerian Keuangan itu mengirimkan dua orang, Thomas Siwandono dan Ryo Silaban. JJKN ya, Direktur General Kekayaan Negara. Betul, ke Komisi 11 untuk ikut berdiskusi dan mempertahankan kewenangannya. Kementerian Keuangan yang ada beberapa Klausul gitu kan di dimnya ke Kementerian Keuangan sendiri Jadi Kementerian Keuangan kan dulu punya dim kan Dan disitu Ada tuh kewenangan-kewenangan Kementerian Keuangan Yang masih bisa dipertahankan Misalnya tadi soal dividen juga ya Iya Tapi ternyata mental Karena ada pagar Ini gak pake adidas Jadi mental Soal dividen itu penting juga Jadi dividen itu Kalau dulu BUMN dari awal Di awal tahun sudah di target Kalian nanti harus store dividen Sekian-sekian masuk dalam APBN Yang tahun ini sekitar 90 triliun Itu dividen masuk di APBN Nah sekarang itu dibikin Klausul yang membuat Tidak semua dividen Itu langsung masuk ke APBN atau minimal tidak semua langsung dipokuskan ke APBN jadi dikelola semua sama dana antara itu kenapa harus dikelola semuanya sama dana antara? jadi dikasih perlintah dulu nih, dividen jadi cadangan kerugian dulu dan cadangan buat investasi baru setelah itu jika ada sisanya, kemungkinan pasti ada sisanya itu masuk dalam dividen di APBN cuman kompensasinya adalah, nah ini yang penting kompensasinya, mulai saat ini BUMN tidak bisa lagi lagi tidak boleh lagi minta-minta PMN itu nggak boleh lagi tuh nggak bisa lagi karena dividen ditahan kecuali misalnya pemerintah ngasih yang namanya penugasan misalnya bikin proyek Jalan Tulu Sumatera itu kan itu harus ada PMN kalau penugasan kalau nggak ada penugasan ya terserah BUMN nggak perlu nggak perlu apa namanya minta-minta lagi nggak boleh lagi sekarang tapi saya dengar ada ini 6 jadi dari petinggi di DPR ya Orang petinggi di DPR itu cerita kalau nanti Ada penyertaan PMN nih Dari Kemenkyu yang ditaruh Di danantara Lebih dari 100 triliun Persis Nah itu sama juga Cerita yang gue dapet dari salah satu anggota kabinet Jadi dia bilang Danantara itu sudah Disepakati oleh pemerintah nanti akan Dikasih tambahan penyertaan modal Sebesar seratusan triliun Itu bukan dari pengalihan aset BUMN tapi BUMN Free Fresh money Itu untuk penguatan modalnya Yang itu Rencananya diambil dari hasil Pemangkasan anggaran ini Jadi gak hanya untuk MBG Tapi juga untuk nambahin modal Ke dan antara Supaya bisa di leverage asetnya Tujuannya Gimana nih Negara besar, negara besar Kan ada tren Wah ini tren di PA apa disebut lagi Apa tuh? Kabur aja dulu Tapi jangan kabur dulu Kan masih ada ANAM menjaga demokrasi Pahan dulu Kalo gitu udah happy dong Udah selesai ini urusannya dia Ya yang pasti Gue sempat konfirmasi juga Berarti gimana nih setelah undang-undang BUMN ini disahkan Ya menurut dia sekarang itu Udah gak perlu lagi surat menyurat Lagi dalam aksi korporasi yang selama ini kata dia takes time aksi kooperasi BUMN ini butuh waktu bertahun-tahun, bahkan dia bilang ada kita waktu itu nanya kan misalnya soal holding BUMN karya misalnya, gimana nasibnya ini bisa lebih cepat dong misalnya dulu aksi kooperasi itu butuh bertahun-tahun, sekarang mungkin 6 bulan dulu karena perlu persetujuan Menteri Keuangan nah sekarang karena kewenangan Menteri Keuangan udah gak ada yaudah dia bisa jalan sendiri layarnya sedikit nih sekarang iya Sekarang kewenangannya di Menteri BUMN Kita kan nanya, ini karena udah gak perlu Bersyarat dengan Kementerian Keuangan apa gimana Ya sekarang di Kementerian BUMN Jadi super power juga Tapi di hal yang lain Walaupun sudah tidak mengelola BUMN Sudah tidak Sudah tidak mutlak Dia bisa memilih Direksi dan Komisaris Karena ada persetujuan Presiden Dia masih punya power Yang cukup besar juga Jadi gak hilang sama sekali, walaupun udah mungkin gak bisa nempel wajah di ATM nah, yaitu yang bisa kayak gitu sekarang dan antara tuh belum tentu, 2028 masih lama siap-siap 2029 kita tunggu berarti tapi ini jalannya Erik sampai akhirnya bisa dapat memenuhi semua kepinginannya dia di UBUMN ini gak semua, gak semua separuh separuhnya keinginannya dia, kenapa akhirnya tadi juga sampai dipantau langsung sama Dasko Kenapa akhirnya Dasko mau membantuin Erick Thohir? Ya ini sebenarnya bukan membantu Tapi mencarikan jalan tengah gitu ya Jadi memang kalau kita lihat Dari November dulu Setika rencana pembentukan dan antara itu Muncul gitu itu ada Narasi tuh bahwa dan antara itu Kalau terbentuk itu harus merevisi Belasan undang-undang Teman-teman mungkin dengar ya Setidaknya dua ya undang-undang BUMN Dan undang-undang keuangan negara Totalnya diturunkan-turunkan Itu ada belasan Nah Aturan, proses legislasinya itu panjang. Lalu ada juga misalnya soal manajemen asetnya nanti bagaimana. Lalu utang-utang BUMN dengan aset yang besar-besar ini mau dikemanakan. Ini yang dijual dia ternyata. Ternyata ada sejumlah koleganya Erik, dia dulu di BUMN dan ada juga yang sekarang jadi pejabat pemerintah itu yang cerita bahwa sebetulnya kementerian BUMN, Erik dan kawan-kawan ini memang resah. Awalnya. dengan pembentukan danantara ini karena kopong itu kewanangannya nah mereka mencoba untuk menjelaskan kepada petinggi-petinggi termasuk salah satunya kepada tangan kanannya Prabowo bahwa proses ini itu butuh itu tadi revisi belasan undang-undang jadi narasi-narasi atau penjelasan itu munculnya dari kementerian BUMN gitu kemudian Prabowo itu memanggil timnya Burhanuddin Abdullah karena dulu kan dimnya yang amin Menyiapkan ini kan Proposalnya datang dari tim Burhanuddin Abdullah Betul, tim transisinya Prabowo di bidang ekonomi Lo yang nulis Waktu itu, Tar Dan Prabowo mempertanyakan Kenapa tidak Disampaikan sejak awal Bahwa ini perlu proses legislasi Yang panjang Dan selama November sampai Januari akhir sampai awal Februari Kemarin itu memang Erick Thohir Menugaskan Orang-orang dekatnya itu untuk berkomunikasi dengan Komisi 6 itu untuk mengembalikan atau setidaknya Kementerian BUMN itu tetap mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan juga misalnya tadi soal komisaris dan direksi itu masih punya tangan untuk mengambil peran di situ nah selain itu juga utusannya Menteri dan Wamen itu menghubungi salah satu mantan pejabat BUMN yang dekat dengan teman-teman di Komisi 6 itu untuk memantau atau untuk meneropong gimana nih kondisi psikologisnya atau kondisi kebatinannya teman-teman di Komisi 6 sekarang, apakah mereka pro dengan Kementerian BUMN atau mereka ya membiarkan saja dan antara itu punya peran yang sangat besar sebenarnya kayak botol ketemu tutup aja itu ya, atau tutup ketemu botol, sama aja sama aja dong gitu, dan yang ditugaskan kan adalah Doneskarya, Doneskarya itu adalah orang yang cukup dekat dengan dan Dasko Karena ya beberapa proses politik dia bertemu gitu kan Seperti ketika pemilihan presiden kemarin ya itu kan juga dekat gitu ya Hubungan mereka tuh dekat gitu dan ada beberapa orang atau politikus di Koalisi Indonesia Maju Yang juga cerita bahwa belakangan Dasko dan Erik Thohir juga dekat Terutama soal penunjukan direksi dan komisaris yang banyak kan relawan dan Politikus Gerindra yang kemudian menjadi komisaris dan direksi di BUMN Di urutnya Pertamina? Betul, Simon Mantiri Burhanuddin Abdullah kan juga Komutnya PLN Betul, jadi titik dekatnya itu itu Dan ada relawan yang cerita mereka kalau mau Jadi gini, relawan itu kan ditawarin untuk menjadi komisaris BUMN juga kan Jadi berbagai pihak layer lah Ada politikus, ada relawan, segala macam Nah mereka menyerahkan CV itu ke koordinator relawannya Dan koordinator relawan itu nanti Menitipkan pada Dasko Daskolah yang mengkomunikasikan pada Erick Tohir, itulah titik dekatnya Yang kemudian sampai pada Itu tadi, diskusi soal Revisi Undang-Undang BUMN Jadi ini sebenarnya sudah ada jalan tengah Yang perannya Dasko ada disitu, mencarikan jalan tengah Karena kalau kita lihat dulu Ini kan kayak pertarungan, dan antara ini Seperti pertarungan antara Er... Gengnya Burhanuddin Abdullah yang juga ada Syafri Samsuddin Dan pertarungannya Erick Thohir yang disitu juga diatasnya ada Rasku Yang juga sudah ditulis oleh Cesar Gue mention lu berkali-kali, gue doang yang kena Gengnya Burhanuddin Tahun lalu tuh waktu gue ngomongin Erick Tauhir ya. Jadi ceritanya seperti itu. Ada titik-titik dekat itu tadi lah. Tapi ini masih belum menjawab pertanyaan. Karena meskipun Dasko sama Erick dekat. Erick tuh biar gimana pun bukan orang Prabowo. Dia kan salah satu menteri di eranya Jokowi Dan kita beberapa kali laporan Jokowi banget lah ya Betul melaporkan bahwa Erik ya dekatnya sama Jokowi Kenapa akhirnya Prabowo memutuskan untuk menjaga dia tetap ada di dalam lingkarannya Ya sebenarnya di luar fungsi balancing ya Ini sebetulnya ada tangannya Jokowi juga Jadi bener kata lo Tin Jadi Erik Thohir ini kan dulu memang di endorse gitu ya Bocor alis politik udah animation nih Wabah Eric Tohir ini salah satu yang di endorse oleh Jokowi Ada anggota DPR yang kemudian datang Kepada Jokowi dan menceritakan bahwa Ini sebelum revisi undang-undang disahkan ya Menceritakan bahwa Kawan kita satu ini, Eric Tohir ini Peran atau fungsinya di Kementerian BUMN Akan diciutkan di lewat revisi undang-undang BUMN Atau berpotensi menciut Karena revisi undang-undang BUMN ini Mengembosi perannya Kementerian BUMN Mengalihkan semuanya ke dana antara Kemudian Anggota DPR ini Meminta Jokowi untuk diskusi dengan Prabowo Akhirnya Jokowi berdiskusi Atau memberikan masukan Kepada Prabowo Soal dan antara ini supaya Disitu tetap ada kewenangannya Menteri BUMN atau Kementerian BUMN Karena itu di super holding Ini kan sudah muncul di zamannya Jokowi Jadi Jokowi itu juga Punya keinginan juga untuk menjadikan Kementerian BUMN dulu itu Superholding Dan country kita Yang ada di Solo itu sudah mencoba Mengkonfirmasi kepada Jokowi Ketika ditanya soal itu Jokowi hanya menjawab Itu tanyakan pemerintah saja Jangan tanya saya Jadi memang ada jalan tengah Kompromi Bahwa ada shake hand Antara kupunya Burhanuddin Abdullah dan Erik Tohir ini Kenapa? Karena Sebetulnya dulu calonnya kepala dan antara ini Dari kupunya Burhanuddin Udin kan ya ini mulia manfadat tapi kemudian belakangan bukan calon cap memang sudah dilantik kepala BPI yang sekarang gitu tapi ini ada perubahan arah angin tapi sebelum lu bicara soal perubahan arah angin kita ngomongin soal Sekhen dulu nih Oke ya jadi Vin setelah ada setelah undang-undang BMI diresmikan sudah ada perdamaian antara Erik dengan dengan Muliaman Hadad dan Burhanuddin Abdullah. Karena kita tahu setelah muncul proposal dana antara, dana antara berdiri kemudian ada Muliaman Hadad, hubungan keduanya ini renggang. Karena Erick kan juga merasa, wah ini nanti gue hilang nih kalau ada dana antara. Tapi ternyata setelah ada undang-undang BUMN, dua-duanya tetap dana antara sebagai pengelola BUMN, kementerian BUMN sebagai pengawas dana antara. Jadi dua-duanya jalan, walaupun ujung-ujungnya tetap konsolidasi kekuasaan. antipresiden Pekan lalu itu waktu peluncuran Burhanudin Abdullah Center Oh yang di Mampang ya? Iya, itu kemudian Erik datang Burhan datang Pasti, Tuan Pema Kalau datang gimana? Sama Muliaman Hadad Disitu Muliaman Hadad Eh Muliaman Hadad Bukan Udin Abdullah itu pidato lah Bicara soal dan antara dan pembentaran BUMN Ini kita undang-undang BUMN sudah Terbit, kita nanti jalan bareng-bareng Eric juga begitu Tapi mulai main hadat Gak sempat ngomong, karena dia Datangnya agak belakangan, ini berdasarkan Cerita dari orang yang hadir pada saat itu Nah terus kemudian Tiga orang ini Duduk satu deret Kursinya beda-beda tentu saja Kayak beginilah Konferensi meja buruk Meja panjang Beradunin Abdullah paling ujung Ngomong sama Eric Sama Muliaman Hadad Jadi itu momen second Jadi salaman Sudah clear ya Sudah clear Burhamuddin Abdullah dan Muliaman Hadad Muliaman Hadad dengan Erik Untuk sama-sama menjalankan Danantara dan kementerian BUMN Untuk mengelola BUMN ini Hari-hari sebelumnya memang sudah ada Jalan tengahnya itu tadi Bahwa Muliaman Hadad ini Nanti akan tidak lagi Menjadi kepala PPI Atau Danantara Tapi Akan menjadi calon gubernur Bank Indonesia Jadi ada Rencana untuk itu Namanya menguat Tapi masih rencana ya, belum di eksekusi ya Iya ini masih semacam Apa ya, ya gula-gula Karena itu cerita Yang nyambung juga yang kita dengar Bahwasanya Justru Yang nanti akan memimpin dan antara ini Bukan Muliaman Hadad lagi Tapi Menteri Investasi Rosan Rosali Gimana meng? Kok bisa? Rosan ini kan sebenarnya Bukan nama baru dalam Percaturan dan antara Sejak November itu kan Rosan sudah terlibat Dalam rapat-rapat bahkan Yang sebelum Peluncuran yang gagal itu pun kan Sudah sama Rosan, bahkan di kantor Rosan Tapi saat itu Rosan disebut akan menjadi chairman Chairman itu mungkin setara dengan Paku Misaris Belakangan Kita dapat informasi namanya menguat untuk menjadi kepala badan pelaksana dan memang rekam jejak Rosan itu di tim Prabowo sangat panjang apalagi terutama sebelumnya dia ketua tim pemenangan terus sekarang jadi ketua umum gerakan solidaritas nasional makanya Rosan ini dianggap sebagai jalan tengah yang diterima oleh banyak kubu yang pasti Rosan adalah orangnya Prabowo sementara Muleman Hadad bukan orangnya Prabowo dan secara politik dekat juga ya dengan Pramowo karena dulu ya sejak tahun 90an ini memang Rosan ini membantulah sebagai penasihat atau sebagai penasihat keuangan pengelola kekayaan manajemen aset perusahaan dan memang Rosan ini secara background di pasar itu cukup lebih kenal sebagai manajer aset dibandingkan Muriam Manhada dia matang dubes Amerika juga ya betul, lalu dia juga kan bos rekapital betul Yang memang rekam jejaknya itu Yang mengelola aset Orang-orang yang dibeli Yang disehatkan lalu nanti dia Jadi standarnya standar layak investasi Makanya Oleh pasar ya dia cukup-cukup Diapresiasi Gue denger ada dua orang lagi Ada nama lain Lagi-lagi Ini bukan nama baru Lu semua kalau baca Di bulan November juga udah denger Ini terus Pandu Patria Syahrir Ini pasti di zaman Jokowi Juga udah marang melintang nih nama Pandu Syahrir Siapa nih? Ponakannya Opung Luhut Nah Pandu ini juga sama Di November lalu udah ikut rapat-rapat Pandu waktu itu akan Diberi tanggung jawab sebagai CEO Direktur operasi lah Cuman dengan perubahan struktur ini Peran Pandu Pandu ini kemungkinan bakal berubah juga. Jadi apa? Nah, yang kita dengar kan informasinya dia akan ada di, memegang salah satu holding. Jadi kan ada dua tuh, holding investasi dan holding operasional. Kita ngobrol sama beberapa orang, dia tidak bisa memastikan Pandu yang akan duduk di salah satu, tapi dengan profil dan pengalaman Pandu, semestinya dia duduk di holding investasi. Karena dia pengalaman sebagai investment banker. Pandu ini satu-satunya, satunya calon Pengurus mungkin ya, yang udah bolak-balik dikenali. Dikenali nih sama Marwara Sirait. Jadi awal Februari itu di IG-nya ARA udah ada nih. Kita akan ketemu dengan bos dan antara. Ini foto sama Pandu. Ngomongin 3 juta rumah katanya Mantap pak Gue tanya gue kejar lah Ini gimana nih Pandu jadi nih masuk danantara Doakan aja kata Ara gitu kan Kemarin hari Selasa malam Rame itu BI ada Pandu Ada Erik Thohir Ada Miss Bakun disana Ketokomisnya 11 Ada Periwarjo jelas Nah Disitu gue dateng Mengejar mereka juga karena Gue pengen tau juga nih Gue tanya lagi Disitu Ara itu memperkenalkan Pandu sebagai Perwakilan dan antara Jadi ini Pandu Ini satu-satunya yang Udah sangat firm nih bahwa dia akan menjadi Pengurus dan antara Gitu ya Tapi gue tanya ke Pandu Ya Pandu jawabannya Tunggu tanggal mainnya Atau jangan-jangan disonding dulu Ini bos dan antara Supaya gak ada yang melikung Satu lagi Satu lagi yang dari tadi Udah disebut sama Cica Doni Oskaria Kalau kita merujuk kepada Undang-undang memang berpeluang Menjadi pengurus jelas Karena di undang-undang Dan di rancangan P PP yang kita lihat ya, itu kan Wakil Menteri BUMN itu berpeluang Menempati posisi Komisaris utama di masing-masing Holding gitu ya Walaupun kita dengar juga dia berpeluang menjadi Direktur Holding Jadi Holding Operasional Karena pengalaman dia di BUMN Terutama di Injurni Terus kemudian naik ke Wakil Menteri BUMN Itu adalah pejabat yang Siap pakai katakanlah Untuk memegang Holding Operasional Atau Super Holding BUMNnya itu ini sebetulnya Dan informasi yang kita dapat juga Nam ya Bahwa sebetulnya balik lagi ke Pandu tadi Memang ada beberapa nama yang sama Prabowo itu Sudah dikasih lampu hijau lah ya Jadi ada Nama Pandu itu memang sudah di asese tuh Sama Prabowo, kenapa? Karena Prabowo itu tipikal Presiden atau pejabat negara Yang melihat History siapa dia dan keluarganya Ada kedekatan Betul Nah Pandu Syarir ini Keluarganya Pandu Syarir Syahrir, itu punya kedekatan Dengan keluarga besarnya Sumitra Joya Hadibusumo Dokter Syahrir Kemudian dekat juga dengan Yanti Dan sama Prabowo juga Beberapa kali diskusi Jadi diskusi keluarga ini nyambung Maka dilihat Di ASSS aja punya background Histori keluarga yang seperti itu Jadi lebih dari jarak keluarga itu ya Iya, lebih ke kedekatan ya Kedekatan secara histori segala macam Walaupun secara background pun Pandu memang Udah Udah pemerintah diinvestasi juga. Dia kebetulan punya background. Kebetulan juga punya tantolan. Pas lah. Betul. Kayak botol ketemu tutup. Tutup ketemu botol. Ini selain. Yang juga menarik sebenarnya. Bukan cuma soal nama-nama siapa yang akan jadi pemimpinnya dan antara. Pemimpin holdingnya. Tapi juga dewan pembinanya guys. Dewan penasehat. Ini struktur baru. Organ baru ini. Yang tidak. Tidak kebayang kita. Maksudnya kok ada badan yang mengurus BUMN, komersial investasi tetap ada dengan penarah atau dengan penasihat. Karena sudah ada komisaris, sudah ada aduan pengawas. Tidak cukup. Biar aman. Ini lembaga baru ini. Duitnya gede. Jadi beberapa politikus di Koalisi Indonesia Maju bercerita ke kita bahwa Prabowo ini menawarkan posisi dawan penasihat ini. ini kepada 3 orang pengen menawarkan kepada 3 orang, yang sudah ditawar itu 2 orang, semuanya mantan presiden karena mantan presiden kita cuma itu aja kita tahu semua ada Susila Bambang Yudhoyono ada Megawati Soekarno Putri ketua UMB DIP, ada juga Jokowi Dodo, itu kalau dijadikan satu gimana cerita? gak tutup ketemu putung apa lagi nih Nam? yang berubah dari hasil revisi ini Undang-undang BUMN kemarin Selain tadi ya kewenangan Dan juga pengelolaan yang Paling penting dan sebetulnya ditunggu-tunggu Baik oleh direksi Komisaris Kepala badan Atau nanti pelaksana holdingnya Bahkan menterinya itu adalah klausul soal Ini bahwasannya Hanya badan Yang Hanya badan yang bersatu sebagai penyelenggara negara Direksi BUMN Komisaris Misal risiko beban itu bukan lagi penyelenggaran negara. Sehingga dia nggak perlu lagi menyetor LHKPN dan lain sebagainya. Dan kerugian BUMN bukan kerugian negara, tapi kerugian badan usaha. Sehingga ketika nanti ada keputusan bisnis yang membuat perusahaan atau BUMN itu rugui, itu tidak bisa dituntut sebagai kerugian negara. Memang dia tetap bisa dimintai pertanggung jawaban. Minta kerugian dan sebagainya Sepanjang dia sudah melaksanakan Business judgment rule Atau misalnya Praktik-praktik yang sudah Menghindarkan perusahaan itu dari kerugian Dan sebagainya Dia sudah beritikat baik, dia tidak punya konflik Kepentingan dan dia tidak Mengambil keuntungan pribadi Ini krusial ya karena Terakhir-terakhir BUMN kebanyakan Istilahnya mandok gitu gak bisa ekspansi Salah satunya kendalanya karena ini Karena pejabat-pejabat itu pada takut nanti Di penjara karena kerugian yang dihasilkan dari kegiatan usaha di BUMN dihitungnya sebagai kerugian negara. Tapi bukan berarti dia tidak tersentuh oleh audit negara. Memang di dalam undang-undang disebutkan yang memeriksa keuangan dan pertanggung jawaban badan dan antara itu nanti tetap badan pemeriksa keuangan. Cuman badan pemeriksa keuangan masih bisa mengaudit BUMN-BUMN ini. khusus untuk dengan tujuan tertentu berdasarkan permintaan komisi 6 DPR tapi untuk audit normal menggunakan kantor akutan publik atau auditor yang diterdak di otot dasar uang gitu sih poin pentingnya cukup ya, kayaknya nanti harus dibaca di tulisan di Tempo ya saksikan terus Bacar Alis Validik kayaknya di? Jelasin dong saksikan terus Jelasin dong di youtube Tempo.com kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin dong sampai jumpa

Tadi kan kalau kementerian BUMN udah banyak nih, udah terpenuhi semua kayak, nggak semua juga sih, tapi sebagian besar sedikit-sedikit. Ada jalan tengahnya. Kalau kementerian keuangan gimana kabarnya? Ini kan kayak pertarungan, dan antara ini seperti pertarungan antara happy, happy, happy, yay. Yo balik lagi di No no no beda program Oh beda program oke Selamat datang di Jelasin dong teman-teman Bang aku Finder Florentin Dan saya Heru Anam Saya Mamang Sesak Dan tamu istimewa kita hari ini Hai guys Francisca Kristi Rasana Jangan lupa untuk subscribe youtube Tempo.co Dan buat kalian yang ingin baca laporan dari jurnalis Tempo Kalian bisa klik Tempo.co Jangan lupa untuk tidak menyebarkan produk bacakan Karena disitu ada hadjib tanya Nah ini kok ada tamu spesial dari Kamar sebelah ini ada apa ini?

Kita mau bahas apa? Ada yang seru. Udah tau sih di judul pasti ya. Kita mau bahas soal danantara.

Ini lembaga investasi yang lagi dibentuk sama pemerintah. Dulu itu awalnya rencananya mau ngegantiin kementerian BUMN. Nggak di-launch-launch ini dari November kan.

Udah ditunggu-tunggu tapi belum. Kita kan sempat bahas waktu itu. Betul. Ini mau dibahas lagi hari ini karena ada update terbaru dari ini dia.

Perubahannya itu. Perubahannya sangat besar. Dibandingkan dengan proposal.

Posal awal di danantara itu. Jadi ternyata ada danantara. Ada Kementerian Bumiman juga. Yang tidak kalah powernya.

Untuk mengelola Bumiman ini. Ya betul. Dan proses politiknya itu seru banget.

Nah makanya kita ngundang dia nih. Biar gue ngomong. Kita menunggu bocoran halusnya. Kasar juga boleh ya. Eh tapi sebelum itu Ben.

Ini untuk yang free content ada apa aja? Oh kita promo dulu ya. Kalau di free content ada banyak banget. Teman-teman bisa baca.

Kita ngasih contekan sebentar ya. Ada perubahan mekanisme pengadaan beras oleh bulog Jadi Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu sudah memberi titah Kepada Panglima Sebagai Panglima Itu untuk beli beras 6.500 per kilo semuanya Mau bulog maupun swasta Supaya nanti di musim panen raya ini bisa terserap semua Laporan lengkapnya ada di free content Kalau yang langganan kita punya apa? Ya untuk yang konten premium itu ada soal Simbangsir Pemangkasan Anggaran Di sejumlah kementerian dan lembaga Sempat kemarin pekan lalu diketukan Tapi kemudian Kemudian dianulir dan dibahas ulang. Karena ributnya bukan main.

Lalu yang di mingguan itu ada soal yang ini yang akan kita bahas. Yang mengundang Cica. Dan yang menulis Cica.

Itu soal danantara dan BUMN. Jadi kemunculan lembaga danantara dan kementerian BUMN. Di bawah undang-undang BUMN yang baru.

Yang baru disahkan. Yang baru disahkan di Paripurna. Oke, nah jadi ini gimana cerita-cerita? Gue langsung aja tembak ini ya, karena perubahannya sangat krusial nih dibandingkan dengan proposal yang dibawa oleh Danantara ya. Dan cepat.

Dan sangat cepat, itu nggak sampai seminggu ya kayaknya ya. Jadi di PR itu sekarang ada jalan tol, previsi undang-undang. Jadi sangat cepat gitu, nggak cuma teman sejawa doang. Mandek ya, sebenarnya udah hampir bertahun-tahun yang RUBUM ini kan sebenarnya diajukan. Terus ini operator jalan tolnya siapa ini?

Jasa Marga? Oh gitu ya, jadi ekonomi banget Iya, jadi sebetulnya background dulu ya Revisi Undang-Undang BUMN ini kan sudah ada di balek ya Dua tahun yang lalu sudah dibahas di balek Tapi kemudian mandek nih di meja pimpinan DPR Setelah keluar dari balek Kenapa? Karena saat itu Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan itu tidak setuju Dengan sejumlah kausul yang ada di Revisi Undang-Undang BUMN Yang menjadikan Kementerian BUMN saat itu jadi super holding Jadi Jadi super holding itu membahagi semua itu super power gitu.

Jadi kemenang kementerian keuangan itu jadi sempit gitu. Nah setelah pergantian pemerintah, ada shifting pemerintahan, Prabowo tuh pengen membentuk lembaga yang namanya Danantara yang sudah ditulis oleh Cesar beberapa kali gitu. Dan ingin agar Danantara ini cepat-cepat diperdiri gitu.

Nah salah satu jalannya apa lewat revisi undang-undang BUMN. Revisi undang-undang BUMN ini dibahas di... Di komisi 6 DPR itu dalam waktu hanya 3 hari.

Wow. Jadi sebenarnya sudah. Pembahasannya sudah ada ya?

Ini rekod tercepat pembahasan undang-undang? Atau ada yang 24 jam? Oh, yang mana itu? Ingat gak repesi undang-undang cipta kerja? Diketuk dalam waktu berapa jam itu kan?

Nah, di komisi 6 Itu pembahasannya dimulai dari 30 Januari Lalu tanggal 1 Februari Dan tanggal... Eh sorry, 30 Januari, 31 Januari, dan 1 Februari. Tanggal 30 Januari itu dimulai dengan mengundang sejumlah pakar. Ada tiga pakar ya, waktu itu yang semacam FGD gitu lah, untuk mendengarkan. Penggemar BUMN, ekonomi.

Betul, untuk mendengarkan masukan-masukan Kita udah ketemu salah satunya ya Betul, nanti jelasin dong Masuk Nah tanggal 31 Januari ini mereka membahas Di internal komisi membahas menyisir dem Nah tanggal 31 Januari ini mereka membahas 31 Januari pas hari Sabtu tanggal merah itu DPR Komisi Inam itu merampungkan pembahasan revisi undang-undang BUMN untuk dibawa ke Paripurna di hari Selasa minggu berikutnya betul, nah tapi ada yang menarik di revisi undang-undang BUMN saat itu jadi di DIM awal dulu kementerian BUMN itu kan menjadi tidak punya undang atas dan antara kopong gitu ya dikeluarkan lah, exclude lah dari permainan lah sebenarnya karena yang gede Gede-gede ini dipindahin semua ke dan antara. Itu ceritanya gimana awalnya? Pertama kan 7 BUMN besar dikaitkan ke dan antara.

Ina juga proposalnya makin bertahap juga semua BUMN juga akan dipegang ke dan antara. Kementerian BUMN seolah dilikuidasi waktu itu. Ya akan ditiadakan nantinya.

Karena memang keinginannya Prabowo saat itu yang kita dengar itu nantinya nggak ada lagi nih Kementerian BUMN. Melainkan seperti temasek ceritanya kan. Tapi kemudian yang kata Cica Di perjalanannya Ternyata berubah Awalnya mau diluncurkan Di November Gak jadi itu kan Karena Prabowo Keluar Negeri Ternyata sampai sekarang gak kunjung di Resmikan Gak diluncurkan juga Karena memang waktu itu ada ganjalan Terutama juga di DPR Jadi ketika adanan antara ini mencuat Di Komisi 6 itu Ketika rapat bersama Erick Thohir Itu Itu banyak yang bertanya karena ini akan bersimbol dengan undang-undang BUM. Dasar hukumnya apa? Undang-undang keuangan negara lah.

Pokoknya itu rame. Nah backgroundnya cerita di tahun. Jadi sebetulnya kan memang benar kata saya tadi. Danantara ini awalnya mau diresmikan di November kan. Tapi terus terganjal.

Nah rencananya Danantara itu akan diluncurkan di 24 Februari ini. Nah untuk memberikan payung maka dipercepatlah resmi undang-undang BUM dalam 3 hari tadi itu. Di hari Sabtu.

Di tanggal 1 Februari itu ada 3 kali pembahasan revisi undang-undang BUMN Maraton tuh satu hari Maraton sehari dari pagi bahkan ada pembahasan informal Jadi dalam satu hari itu ada pembahasan di rapat internal komisi Lalu pembentukan panja untuk membahas menyisir dim Dan di terakhir itu rapat panja untuk diserahkan ke paripurna nanti Itu hari Sabtu ya, hari Sabtu di komisi 6 Sebelum rapat itu ada pertemuan informal Gitu, antara sejumlah pimpinan komisi 6 Dan ada wakil menteri BUMN 2 tuh Ada Kartika, atau Tiko Dan ada Donny Oskaria Nah menariknya disitu ada wakil ketua DPR juga Sufmi Dasko Ahmad Ini yang omelantol, jalan tol tadi Sebenernya bukan jalan tol ketua DPR Bukan jalan tol, ini lebih Tepatnya tuh wuss Wuss, wuss, wuss Lo ya, sorry Hahaha Nah, tapi Dasko itu ada di ruang terpisah, di holding room. Dasko ini ingin mengawasi agar revisi undang-undang BUMN ini tidak ada perdebatan di Komisi 6. Jadi supaya pembahasannya itu lancar, gitu ya, dan semua agenda itu bisa mulus lah berjalan. Di rapat informal tadi, Wakil, apa, eh sorry, Wang Men, Wakil Menteri BUMN, itu menyampaikan beberapa hal.

Salah satunya soal agar meminta dukungan agar... Komisi 6 ini membantu Kementerian BUMN supaya Fungsi dan perannya itu tidak opong Seperti di DIMM sebelumnya Maka di pertemuan informal tadi itu disisir DIMM-nya gitu, jadi misalnya Ada satu klausul Yang sebelumnya itu Puanang Kementerian BUMN di DIMM awal Dan antara itu kan penunjukan Komisaris dan Direksi BUMN itu berada di bawah Dan antara, tapi kemudian Diubah di otak atik tuh Sehingga kembali lagi Kementerian BUMN, tapi ada satu Sisipan, yang sisipan kalimat Atas perseduan presiden Nah itu terkait dengan Saham Dewi Warna Jadi kalau nanti Undang-undang yang sudah disetujui itu diedarkan, sekarang belum diedarkan kan? Belum, tapi kita udah dapet ya Masih belum dapet, dikecuali kalian Gue bocorin dikit nih, jadi isi pasal itu adalah Kementerian BUMN dikasih pegang 1% saham Dewi Warna, saham seri A Dewi Warna, di mana dana antara itu dapat 99%. Nah, kewenangan khusus pemegang saham Dewi Warna itu ada. yang paling krusial itu adalah mengangkat atau berhentikan direksi atau komisaris BUMN nah ini yang sebelumnya yang tadi Cica sebut di draft awal undang-undang BUMN itu, itu tidak ada tuh klausul itu, sehingga klausul yang mulanya diusung oleh DPR ya diusulkan oleh DPR, jadi awalnya si Kementerian BUMN ini hanya sebagai satu, sebagai pengawas, administrasi dan juga ini apa penyusun KPI K Performance Indicator dan kemudian kebijakan-kebijakan ini adalah regulator tanpa gigi jadi bisa ngatur tapi gak bisa ngapain nah makanya kemudian ini yang tadi tuh ada Wakil Menteri dari BUMN, kemudian dia berdiskusi dengan beberapa anggota Komisi 6 anggota Komisi 6, terus dia bilang, concernnya begini nih kementerian BUMN nah dari Komisi 6 kemudian nangkep juga ...

Oh ternyata kalau tidak dibikin balancing atau penyeimbang antara-antara dengan kementerian BUMN, nanti danantaranya akan sangat super power. Dan tidak ada pengawasnya. Dan ini juga beberapa anggota komisi 6 yang kita temui, dia bilang kalau dibiarkan begini, lembaganya super power, baru dan kita juga belum tahu orang-orang siapa ini akan mengkhawatirkan. Sehingga dibikinlah satu pasal itu. Walaupun kemudian...

kemudian ujung-ujungnya tetap semuanya ke presiden. Jadi ya itu jadi win-win solution. Misalnya presiden kan intinya saja ya, yang kita dapat sama Cicaya itu, presiden kan intinya dia ingin semua kuasa BUMN itu ada di dia.

Dikontrol oleh presiden. Terus kemudian mulanya ingin dikuasakan, dilimpahkan kekuasaan itu ke danantara. Tapi kemudian ada usulan, di belah dua dia kalau tidak. Pengelolaannya di dalam antara Kemudian pengawasan Dan kebijakan dari Kementerian BUMN Ini gimana nih usulannya Oh ternyata bisa masuk nih dua usulannya Yang penting ujungnya di presiden Sebagai konsolidasi Konsolidasi kekuatannya Tapi secara struktur Dia di bawah Kementerian BUMN Atau langsung menghadap ke presiden Nah sebetulnya Kalau di revisi undang-undangnya Itu tetap berada di bawah Kementerian BUMN untuk beberapa fungsi Ya Tapi kontrolnya tetap di bawah presiden langsung gitu Jadi sebetulnya di dalam rapat komisi tadi itu ada perdebatan yang menarik Ya ini definisi menteri atau menteri yang berwenang atas lembaga terbentuknya lembaga dan antara itu Jadi ada perdebatan di dalam komisi Menteri ini hanya dicantumkan menteri saja Dalam arti nanti bisa menteri siapa saja yang berwenang Tergantung ditunjuk presiden ya Siapa yang akan dipilih oleh presiden Presiden atau Menteri BUMN Nah Geng Kementerian BUMN tentu saja berupaya Agar Menteri BUMNnya Yang disisipkan dalam Definisi Menteri yang membawahi Dan antara tadi Maka disitu di rapat Komisi itu ditetapkan Bahwa yang berwenang atas dan antara itu Menteri BUMN Jadi di konsep awalnya Harusnya bukan Menteri BUMN Tapi Menteri yang ditujuk oleh Presiden Bisa siapapun Bisa Bisa Menteri Keuangan, bisa Menteri BUMN, atau bisa Menteri Investasi.

Dan gue kembali lagi ya ke proses legislasinya di informal tadi di Komisi 6 itu. Jadi ketika rapat informal sambil makan siang itu digelar, itu Ketua Panja, disitu ada Eko Patrio dari Pan, juga ada Ketua Komisi 6, Anggia dari PKB, itu menegaskan bahwa perdebatannya disini aja. Nanti kalau sudah kembali ke Komisi 6, sudah harus smooth.

Jadi sudah tidak ada yang diperdebatkan lagi Itu karena ditungguin sama Ketua umum DPR Jadi begitu atau gimana? Supaya tidak ada perdebatan Di komisi 6 Karena ini banyak Adidas nih Disini Adidas Apa Sar? Adidas Sar Itu kan istilahnya anak-anak BAP Sakit aku sendiri ya Anak didik siapa? Terima kasih. Nah ya oke, oke terus setelah itu kembalilah pembahasan itu di komisi 6 Sebetulnya di ruang komisi 6 itu sudah ada Wamen Sesnek dan dari perwakilan kementerian Ada Thomas Jiwandone juga atau Tommy ya, Wamen Kew.

Tapi Tommy hanya keluar masuk. Jadi memang rapat itu tuh rapat yang informal tuh khusus tuh antara Wamen sama Wamen BUMN. sama Komisi 6 gitu dan cerita yang kita dapet nih ya wamen BUMN si Donny Asari itu memang diutus oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengawal revisi undang-undang BUMN ini supaya kementerian ke BUMN itu tetap punya kewenangan yang ya setengah lah 50% kalau dulunya tidak hilang semua itu tidak hanya sebagai regulator aja gitu ini nyambung sama pengakuan Anggia atau Komisi 6 dari partai PKB jadi dia bilang memang ada di BUMN ini diskusi antara Komisi 6 dengan Kementerian BUMN yang itu diwakili oleh dua wakil menterinya, Tiko dan Donny Oskaria.

Dan disitu memang Komisi 6 seperti belanja masalah, belanja bahan, kayak kita. Bukan belanja MBG ya, Nop. Yang dipangkas duitnya.

Belanja masalah, kira-kira ini ada draft RU BUMN seperti ini. Apa nih masukan dari Kementerian BUMN? Nah dari situlah kemudian muncul, oh iya tentu perlu ada pengawasan. Dan ini juga nyambung sama kepentingan Komisi 6. Karena selama ini kan Komisi 6 yang mengawasi, yang jadi partnernya BUMN.

Sehingga tadi di undang-undang itu kan juga diselipkan tuh satu pasal yang sangat krusial. Bahwasannya partner BUMN, pengelolaan BUMN itu adalah Komisi. komisi yang bidangi BUMN itu jadi itu jadi salah satu ya semacam pasal kompromi lah ya oke jangan ada-ada dan antara ada Kementerian BUMN terus kemudian tapi tetep pengawasan ada di komisi 6 ya jangan di komisi 11 itu sejak awal sejak dan antara ini mencuat yang November lalu jadi kekhawatiran dari DPR saat itu memang kalau misalnya yang 7 ini kan waktu itu 7 ya gede-gede semua tuh ya setelah Asetnya besar dan dia blue chips lah Ternyata udah Melantai di bursa gitu ya Itu dipindahkan semua ke danantara Terus danantara ternyata Waktu itu kan diisukan akan diawasi oleh Antara komisi 11 Atau komisi 12 yang Menangani investasi kan Kita kebagian Penyakitannya doang Kebagian perum Bahkan bukan perum BUMN yang ada BUMN juga Tapi sakitan Yang Misalnya karya Masih tinggalkan di BUMN Dengan ini kan sebenarnya jadi Win-win dong Tapi sebetulnya Kembali lagi dalam proses legislasi Memang dijelaskan Teman-teman di DPR juga sadar bahwa Ini sebetulnya permintaan Prabowo Maka mereka membahas Revisi undang-undang dengan cepat Harus segera diselesaikan itu permintaan Prabowo Harus segera diselesaikan itu adalah Titah Prabowo yang dititipkan kepada Wakil Ketua DPR PR, Dasko dan bagaimana cara Dasko mengawal itu di Komisi 6 di rapat hari Sabtu itu dia sampai ada banyak perwakilan Dasko juga di Komisi 6 itu walaupun bukan dari Partai Gerindra dari Balek, dari Gerindra tapi Balek gitu ya Dewan Perwakilan Dasko lo yang ngomong DPR Dewan Perwakilan Rakyat Dasko DPR DPR Jadi di rapat itu ada politikus Gerindra yang bukan dari Komisi 6. Tapi dari balik.

Misalnya Bambang Haryadi. Lalu ada perwakilan Gerindra juga Habibur Rahman. Dia datang di akhir rapat. Dan ada di ruang rapat Komisi 6 itu. Jadi Jasko, Habibur Rahman, Bambang Haryadi duduk di situ.

Ada Andre Rosiade juga wakil-wakil Komisi 6 dari Gerindra. Yang selama ini menjadi jembatan antara DPR dan Erick Thorn. atau hiri gitu ya, ada disitu juga dan memastikan bahwa revisi undang-undang BUMN itu selesai hari itu juga, untuk disahkan di paripurna hari selasa berikutnya jadi secepat itu, revisi undang-undang BUMN saat itu ya, sehari selesai mungkin tidak sampai jam 6 ceritanya teman-teman nah 6, tadi kan kalau kementerian BUMN udah banyak nih udah terpenuhi semua, kayak gak semua juga sih tapi sebagian besar lah ada jalan tengahnya kalau kementerian keuangan gimana kabarnya? toh Tommy tadi bolak-balik doang. di rapat informal nah itu ada cerita lagi jadi kalau dilihat di undang-undangnya yang paling banyak kehilangan kewenangan di undang-undang BUMN yang baru itu adalah kebenaran keuangan karena kalau di undang-undang BUMN yang lama itu kan presiden sebagai pemimpin negara itu mengelola kayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk BUMN Kemudian dia dikuasakan pemegang saham ke Kementerian Keuangan.

Baru setelah itu dari Kementerian Keuangan mengalihkan kewenangan pengelolaan BUMN ke Menteri yang bidangi BUMN. Di undang-undangnya baru, undang-undang BUMN yang baru ini hilang tuh kewenangan kementerian keuangan. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Dia tidak dilimpahkan kewenangannya karena dari presiden kewenangan BUMN itu langsung dilimpahkan kedua, kementerian BUMN sama ke badan.

Badan Anagata Nusantara Dana Anagata Nusantara Susah banget sih Daya Anagata Nusantara Daya Anagata Nusantara Danantara Seneng banget sih bikin akronim Lanjut Nah terus lah itu Mereka Kementerian Keuangan Itu disisakan dua kewenangan Yang ya tidak krusial Tapi malah justru jadi beban Pertama Hahaha Pertama adalah mereka dikasih ruang, pejabat kementerian keuangan itu nanti kemungkinan adalah eselon satu sebagai anggota Dewan Pengawas dan Antara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka dikasih uang-uang sebagai komite penyelamatan BUMN.

Kalau misalnya ada BUMN sakit, atau dikudasi, atau misalnya mau ditutup, itu baru dia yang turun tangan itu. Yang ngelola dana antara, yang ngawasin BUMN, kalau udah sakit baru kemudian, ini tolong dong Menteri Keuangan. Dokter kan, beresin.

Ada lobby-lobbynya juga. Nah itu. Dari Kementerian Keuangan ke Komisi 11, supaya mempertahankan kewenangannya Kementerian Keuangan. Tapi gagal ya. Tapi gagal.

Siapa yang jalan? Jadi Kementerian Keuangan itu mengirimkan dua orang, Thomas Siwandono dan Ryo Silaban. JJKN ya, Direktur General Kekayaan Negara. Betul, ke Komisi 11 untuk ikut berdiskusi dan mempertahankan kewenangannya.

Kementerian Keuangan yang ada beberapa Klausul gitu kan di dimnya ke Kementerian Keuangan sendiri Jadi Kementerian Keuangan kan dulu punya dim kan Dan disitu Ada tuh kewenangan-kewenangan Kementerian Keuangan Yang masih bisa dipertahankan Misalnya tadi soal dividen juga ya Iya Tapi ternyata mental Karena ada pagar Ini gak pake adidas Jadi mental Soal dividen itu penting juga Jadi dividen itu Kalau dulu BUMN dari awal Di awal tahun sudah di target Kalian nanti harus store dividen Sekian-sekian masuk dalam APBN Yang tahun ini sekitar 90 triliun Itu dividen masuk di APBN Nah sekarang itu dibikin Klausul yang membuat Tidak semua dividen Itu langsung masuk ke APBN atau minimal tidak semua langsung dipokuskan ke APBN jadi dikelola semua sama dana antara itu kenapa harus dikelola semuanya sama dana antara? jadi dikasih perlintah dulu nih, dividen jadi cadangan kerugian dulu dan cadangan buat investasi baru setelah itu jika ada sisanya, kemungkinan pasti ada sisanya itu masuk dalam dividen di APBN cuman kompensasinya adalah, nah ini yang penting kompensasinya, mulai saat ini BUMN tidak bisa lagi lagi tidak boleh lagi minta-minta PMN itu nggak boleh lagi tuh nggak bisa lagi karena dividen ditahan kecuali misalnya pemerintah ngasih yang namanya penugasan misalnya bikin proyek Jalan Tulu Sumatera itu kan itu harus ada PMN kalau penugasan kalau nggak ada penugasan ya terserah BUMN nggak perlu nggak perlu apa namanya minta-minta lagi nggak boleh lagi sekarang tapi saya dengar ada ini 6 jadi dari petinggi di DPR ya Orang petinggi di DPR itu cerita kalau nanti Ada penyertaan PMN nih Dari Kemenkyu yang ditaruh Di danantara Lebih dari 100 triliun Persis Nah itu sama juga Cerita yang gue dapet dari salah satu anggota kabinet Jadi dia bilang Danantara itu sudah Disepakati oleh pemerintah nanti akan Dikasih tambahan penyertaan modal Sebesar seratusan triliun Itu bukan dari pengalihan aset BUMN tapi BUMN Free Fresh money Itu untuk penguatan modalnya Yang itu Rencananya diambil dari hasil Pemangkasan anggaran ini Jadi gak hanya untuk MBG Tapi juga untuk nambahin modal Ke dan antara Supaya bisa di leverage asetnya Tujuannya Gimana nih Negara besar, negara besar Kan ada tren Wah ini tren di PA apa disebut lagi Apa tuh? Kabur aja dulu Tapi jangan kabur dulu Kan masih ada ANAM menjaga demokrasi Pahan dulu Kalo gitu udah happy dong Udah selesai ini urusannya dia Ya yang pasti Gue sempat konfirmasi juga Berarti gimana nih setelah undang-undang BUMN ini disahkan Ya menurut dia sekarang itu Udah gak perlu lagi surat menyurat Lagi dalam aksi korporasi yang selama ini kata dia takes time aksi kooperasi BUMN ini butuh waktu bertahun-tahun, bahkan dia bilang ada kita waktu itu nanya kan misalnya soal holding BUMN karya misalnya, gimana nasibnya ini bisa lebih cepat dong misalnya dulu aksi kooperasi itu butuh bertahun-tahun, sekarang mungkin 6 bulan dulu karena perlu persetujuan Menteri Keuangan nah sekarang karena kewenangan Menteri Keuangan udah gak ada yaudah dia bisa jalan sendiri layarnya sedikit nih sekarang iya Sekarang kewenangannya di Menteri BUMN Kita kan nanya, ini karena udah gak perlu Bersyarat dengan Kementerian Keuangan apa gimana Ya sekarang di Kementerian BUMN Jadi super power juga Tapi di hal yang lain Walaupun sudah tidak mengelola BUMN Sudah tidak Sudah tidak mutlak Dia bisa memilih Direksi dan Komisaris Karena ada persetujuan Presiden Dia masih punya power Yang cukup besar juga Jadi gak hilang sama sekali, walaupun udah mungkin gak bisa nempel wajah di ATM nah, yaitu yang bisa kayak gitu sekarang dan antara tuh belum tentu, 2028 masih lama siap-siap 2029 kita tunggu berarti tapi ini jalannya Erik sampai akhirnya bisa dapat memenuhi semua kepinginannya dia di UBUMN ini gak semua, gak semua separuh separuhnya keinginannya dia, kenapa akhirnya tadi juga sampai dipantau langsung sama Dasko Kenapa akhirnya Dasko mau membantuin Erick Thohir?

Ya ini sebenarnya bukan membantu Tapi mencarikan jalan tengah gitu ya Jadi memang kalau kita lihat Dari November dulu Setika rencana pembentukan dan antara itu Muncul gitu itu ada Narasi tuh bahwa dan antara itu Kalau terbentuk itu harus merevisi Belasan undang-undang Teman-teman mungkin dengar ya Setidaknya dua ya undang-undang BUMN Dan undang-undang keuangan negara Totalnya diturunkan-turunkan Itu ada belasan Nah Aturan, proses legislasinya itu panjang. Lalu ada juga misalnya soal manajemen asetnya nanti bagaimana. Lalu utang-utang BUMN dengan aset yang besar-besar ini mau dikemanakan.

Ini yang dijual dia ternyata. Ternyata ada sejumlah koleganya Erik, dia dulu di BUMN dan ada juga yang sekarang jadi pejabat pemerintah itu yang cerita bahwa sebetulnya kementerian BUMN, Erik dan kawan-kawan ini memang resah. Awalnya. dengan pembentukan danantara ini karena kopong itu kewanangannya nah mereka mencoba untuk menjelaskan kepada petinggi-petinggi termasuk salah satunya kepada tangan kanannya Prabowo bahwa proses ini itu butuh itu tadi revisi belasan undang-undang jadi narasi-narasi atau penjelasan itu munculnya dari kementerian BUMN gitu kemudian Prabowo itu memanggil timnya Burhanuddin Abdullah karena dulu kan dimnya yang amin Menyiapkan ini kan Proposalnya datang dari tim Burhanuddin Abdullah Betul, tim transisinya Prabowo di bidang ekonomi Lo yang nulis Waktu itu, Tar Dan Prabowo mempertanyakan Kenapa tidak Disampaikan sejak awal Bahwa ini perlu proses legislasi Yang panjang Dan selama November sampai Januari akhir sampai awal Februari Kemarin itu memang Erick Thohir Menugaskan Orang-orang dekatnya itu untuk berkomunikasi dengan Komisi 6 itu untuk mengembalikan atau setidaknya Kementerian BUMN itu tetap mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan juga misalnya tadi soal komisaris dan direksi itu masih punya tangan untuk mengambil peran di situ nah selain itu juga utusannya Menteri dan Wamen itu menghubungi salah satu mantan pejabat BUMN yang dekat dengan teman-teman di Komisi 6 itu untuk memantau atau untuk meneropong gimana nih kondisi psikologisnya atau kondisi kebatinannya teman-teman di Komisi 6 sekarang, apakah mereka pro dengan Kementerian BUMN atau mereka ya membiarkan saja dan antara itu punya peran yang sangat besar sebenarnya kayak botol ketemu tutup aja itu ya, atau tutup ketemu botol, sama aja sama aja dong gitu, dan yang ditugaskan kan adalah Doneskarya, Doneskarya itu adalah orang yang cukup dekat dengan dan Dasko Karena ya beberapa proses politik dia bertemu gitu kan Seperti ketika pemilihan presiden kemarin ya itu kan juga dekat gitu ya Hubungan mereka tuh dekat gitu dan ada beberapa orang atau politikus di Koalisi Indonesia Maju Yang juga cerita bahwa belakangan Dasko dan Erik Thohir juga dekat Terutama soal penunjukan direksi dan komisaris yang banyak kan relawan dan Politikus Gerindra yang kemudian menjadi komisaris dan direksi di BUMN Di urutnya Pertamina?

Betul, Simon Mantiri Burhanuddin Abdullah kan juga Komutnya PLN Betul, jadi titik dekatnya itu itu Dan ada relawan yang cerita mereka kalau mau Jadi gini, relawan itu kan ditawarin untuk menjadi komisaris BUMN juga kan Jadi berbagai pihak layer lah Ada politikus, ada relawan, segala macam Nah mereka menyerahkan CV itu ke koordinator relawannya Dan koordinator relawan itu nanti Menitipkan pada Dasko Daskolah yang mengkomunikasikan pada Erick Tohir, itulah titik dekatnya Yang kemudian sampai pada Itu tadi, diskusi soal Revisi Undang-Undang BUMN Jadi ini sebenarnya sudah ada jalan tengah Yang perannya Dasko ada disitu, mencarikan jalan tengah Karena kalau kita lihat dulu Ini kan kayak pertarungan, dan antara ini Seperti pertarungan antara Er... Gengnya Burhanuddin Abdullah yang juga ada Syafri Samsuddin Dan pertarungannya Erick Thohir yang disitu juga diatasnya ada Rasku Yang juga sudah ditulis oleh Cesar Gue mention lu berkali-kali, gue doang yang kena Gengnya Burhanuddin Tahun lalu tuh waktu gue ngomongin Erick Tauhir ya. Jadi ceritanya seperti itu.

Ada titik-titik dekat itu tadi lah. Tapi ini masih belum menjawab pertanyaan. Karena meskipun Dasko sama Erick dekat. Erick tuh biar gimana pun bukan orang Prabowo. Dia kan salah satu menteri di eranya Jokowi Dan kita beberapa kali laporan Jokowi banget lah ya Betul melaporkan bahwa Erik ya dekatnya sama Jokowi Kenapa akhirnya Prabowo memutuskan untuk menjaga dia tetap ada di dalam lingkarannya Ya sebenarnya di luar fungsi balancing ya Ini sebetulnya ada tangannya Jokowi juga Jadi bener kata lo Tin Jadi Erik Thohir ini kan dulu memang di endorse gitu ya Bocor alis politik udah animation nih Wabah Eric Tohir ini salah satu yang di endorse oleh Jokowi Ada anggota DPR yang kemudian datang Kepada Jokowi dan menceritakan bahwa Ini sebelum revisi undang-undang disahkan ya Menceritakan bahwa Kawan kita satu ini, Eric Tohir ini Peran atau fungsinya di Kementerian BUMN Akan diciutkan di lewat revisi undang-undang BUMN Atau berpotensi menciut Karena revisi undang-undang BUMN ini Mengembosi perannya Kementerian BUMN Mengalihkan semuanya ke dana antara Kemudian Anggota DPR ini Meminta Jokowi untuk diskusi dengan Prabowo Akhirnya Jokowi berdiskusi Atau memberikan masukan Kepada Prabowo Soal dan antara ini supaya Disitu tetap ada kewenangannya Menteri BUMN atau Kementerian BUMN Karena itu di super holding Ini kan sudah muncul di zamannya Jokowi Jadi Jokowi itu juga Punya keinginan juga untuk menjadikan Kementerian BUMN dulu itu Superholding Dan country kita Yang ada di Solo itu sudah mencoba Mengkonfirmasi kepada Jokowi Ketika ditanya soal itu Jokowi hanya menjawab Itu tanyakan pemerintah saja Jangan tanya saya Jadi memang ada jalan tengah Kompromi Bahwa ada shake hand Antara kupunya Burhanuddin Abdullah dan Erik Tohir ini Kenapa?

Karena Sebetulnya dulu calonnya kepala dan antara ini Dari kupunya Burhanuddin Udin kan ya ini mulia manfadat tapi kemudian belakangan bukan calon cap memang sudah dilantik kepala BPI yang sekarang gitu tapi ini ada perubahan arah angin tapi sebelum lu bicara soal perubahan arah angin kita ngomongin soal Sekhen dulu nih Oke ya jadi Vin setelah ada setelah undang-undang BMI diresmikan sudah ada perdamaian antara Erik dengan dengan Muliaman Hadad dan Burhanuddin Abdullah. Karena kita tahu setelah muncul proposal dana antara, dana antara berdiri kemudian ada Muliaman Hadad, hubungan keduanya ini renggang. Karena Erick kan juga merasa, wah ini nanti gue hilang nih kalau ada dana antara. Tapi ternyata setelah ada undang-undang BUMN, dua-duanya tetap dana antara sebagai pengelola BUMN, kementerian BUMN sebagai pengawas dana antara.

Jadi dua-duanya jalan, walaupun ujung-ujungnya tetap konsolidasi kekuasaan. antipresiden Pekan lalu itu waktu peluncuran Burhanudin Abdullah Center Oh yang di Mampang ya? Iya, itu kemudian Erik datang Burhan datang Pasti, Tuan Pema Kalau datang gimana?

Sama Muliaman Hadad Disitu Muliaman Hadad Eh Muliaman Hadad Bukan Udin Abdullah itu pidato lah Bicara soal dan antara dan pembentaran BUMN Ini kita undang-undang BUMN sudah Terbit, kita nanti jalan bareng-bareng Eric juga begitu Tapi mulai main hadat Gak sempat ngomong, karena dia Datangnya agak belakangan, ini berdasarkan Cerita dari orang yang hadir pada saat itu Nah terus kemudian Tiga orang ini Duduk satu deret Kursinya beda-beda tentu saja Kayak beginilah Konferensi meja buruk Meja panjang Beradunin Abdullah paling ujung Ngomong sama Eric Sama Muliaman Hadad Jadi itu momen second Jadi salaman Sudah clear ya Sudah clear Burhamuddin Abdullah dan Muliaman Hadad Muliaman Hadad dengan Erik Untuk sama-sama menjalankan Danantara dan kementerian BUMN Untuk mengelola BUMN ini Hari-hari sebelumnya memang sudah ada Jalan tengahnya itu tadi Bahwa Muliaman Hadad ini Nanti akan tidak lagi Menjadi kepala PPI Atau Danantara Tapi Akan menjadi calon gubernur Bank Indonesia Jadi ada Rencana untuk itu Namanya menguat Tapi masih rencana ya, belum di eksekusi ya Iya ini masih semacam Apa ya, ya gula-gula Karena itu cerita Yang nyambung juga yang kita dengar Bahwasanya Justru Yang nanti akan memimpin dan antara ini Bukan Muliaman Hadad lagi Tapi Menteri Investasi Rosan Rosali Gimana meng? Kok bisa? Rosan ini kan sebenarnya Bukan nama baru dalam Percaturan dan antara Sejak November itu kan Rosan sudah terlibat Dalam rapat-rapat bahkan Yang sebelum Peluncuran yang gagal itu pun kan Sudah sama Rosan, bahkan di kantor Rosan Tapi saat itu Rosan disebut akan menjadi chairman Chairman itu mungkin setara dengan Paku Misaris Belakangan Kita dapat informasi namanya menguat untuk menjadi kepala badan pelaksana dan memang rekam jejak Rosan itu di tim Prabowo sangat panjang apalagi terutama sebelumnya dia ketua tim pemenangan terus sekarang jadi ketua umum gerakan solidaritas nasional makanya Rosan ini dianggap sebagai jalan tengah yang diterima oleh banyak kubu yang pasti Rosan adalah orangnya Prabowo sementara Muleman Hadad bukan orangnya Prabowo dan secara politik dekat juga ya dengan Pramowo karena dulu ya sejak tahun 90an ini memang Rosan ini membantulah sebagai penasihat atau sebagai penasihat keuangan pengelola kekayaan manajemen aset perusahaan dan memang Rosan ini secara background di pasar itu cukup lebih kenal sebagai manajer aset dibandingkan Muriam Manhada dia matang dubes Amerika juga ya betul, lalu dia juga kan bos rekapital betul Yang memang rekam jejaknya itu Yang mengelola aset Orang-orang yang dibeli Yang disehatkan lalu nanti dia Jadi standarnya standar layak investasi Makanya Oleh pasar ya dia cukup-cukup Diapresiasi Gue denger ada dua orang lagi Ada nama lain Lagi-lagi Ini bukan nama baru Lu semua kalau baca Di bulan November juga udah denger Ini terus Pandu Patria Syahrir Ini pasti di zaman Jokowi Juga udah marang melintang nih nama Pandu Syahrir Siapa nih? Ponakannya Opung Luhut Nah Pandu ini juga sama Di November lalu udah ikut rapat-rapat Pandu waktu itu akan Diberi tanggung jawab sebagai CEO Direktur operasi lah Cuman dengan perubahan struktur ini Peran Pandu Pandu ini kemungkinan bakal berubah juga.

Jadi apa? Nah, yang kita dengar kan informasinya dia akan ada di, memegang salah satu holding. Jadi kan ada dua tuh, holding investasi dan holding operasional. Kita ngobrol sama beberapa orang, dia tidak bisa memastikan Pandu yang akan duduk di salah satu, tapi dengan profil dan pengalaman Pandu, semestinya dia duduk di holding investasi.

Karena dia pengalaman sebagai investment banker. Pandu ini satu-satunya, satunya calon Pengurus mungkin ya, yang udah bolak-balik dikenali. Dikenali nih sama Marwara Sirait.

Jadi awal Februari itu di IG-nya ARA udah ada nih. Kita akan ketemu dengan bos dan antara. Ini foto sama Pandu.

Ngomongin 3 juta rumah katanya Mantap pak Gue tanya gue kejar lah Ini gimana nih Pandu jadi nih masuk danantara Doakan aja kata Ara gitu kan Kemarin hari Selasa malam Rame itu BI ada Pandu Ada Erik Thohir Ada Miss Bakun disana Ketokomisnya 11 Ada Periwarjo jelas Nah Disitu gue dateng Mengejar mereka juga karena Gue pengen tau juga nih Gue tanya lagi Disitu Ara itu memperkenalkan Pandu sebagai Perwakilan dan antara Jadi ini Pandu Ini satu-satunya yang Udah sangat firm nih bahwa dia akan menjadi Pengurus dan antara Gitu ya Tapi gue tanya ke Pandu Ya Pandu jawabannya Tunggu tanggal mainnya Atau jangan-jangan disonding dulu Ini bos dan antara Supaya gak ada yang melikung Satu lagi Satu lagi yang dari tadi Udah disebut sama Cica Doni Oskaria Kalau kita merujuk kepada Undang-undang memang berpeluang Menjadi pengurus jelas Karena di undang-undang Dan di rancangan P PP yang kita lihat ya, itu kan Wakil Menteri BUMN itu berpeluang Menempati posisi Komisaris utama di masing-masing Holding gitu ya Walaupun kita dengar juga dia berpeluang menjadi Direktur Holding Jadi Holding Operasional Karena pengalaman dia di BUMN Terutama di Injurni Terus kemudian naik ke Wakil Menteri BUMN Itu adalah pejabat yang Siap pakai katakanlah Untuk memegang Holding Operasional Atau Super Holding BUMNnya itu ini sebetulnya Dan informasi yang kita dapat juga Nam ya Bahwa sebetulnya balik lagi ke Pandu tadi Memang ada beberapa nama yang sama Prabowo itu Sudah dikasih lampu hijau lah ya Jadi ada Nama Pandu itu memang sudah di asese tuh Sama Prabowo, kenapa? Karena Prabowo itu tipikal Presiden atau pejabat negara Yang melihat History siapa dia dan keluarganya Ada kedekatan Betul Nah Pandu Syarir ini Keluarganya Pandu Syarir Syahrir, itu punya kedekatan Dengan keluarga besarnya Sumitra Joya Hadibusumo Dokter Syahrir Kemudian dekat juga dengan Yanti Dan sama Prabowo juga Beberapa kali diskusi Jadi diskusi keluarga ini nyambung Maka dilihat Di ASSS aja punya background Histori keluarga yang seperti itu Jadi lebih dari jarak keluarga itu ya Iya, lebih ke kedekatan ya Kedekatan secara histori segala macam Walaupun secara background pun Pandu memang Udah Udah pemerintah diinvestasi juga. Dia kebetulan punya background. Kebetulan juga punya tantolan.

Pas lah. Betul. Kayak botol ketemu tutup.

Tutup ketemu botol. Ini selain. Yang juga menarik sebenarnya. Bukan cuma soal nama-nama siapa yang akan jadi pemimpinnya dan antara. Pemimpin holdingnya.

Tapi juga dewan pembinanya guys. Dewan penasehat. Ini struktur baru. Organ baru ini. Yang tidak.

Tidak kebayang kita. Maksudnya kok ada badan yang mengurus BUMN, komersial investasi tetap ada dengan penarah atau dengan penasihat. Karena sudah ada komisaris, sudah ada aduan pengawas. Tidak cukup. Biar aman.

Ini lembaga baru ini. Duitnya gede. Jadi beberapa politikus di Koalisi Indonesia Maju bercerita ke kita bahwa Prabowo ini menawarkan posisi dawan penasihat ini. ini kepada 3 orang pengen menawarkan kepada 3 orang, yang sudah ditawar itu 2 orang, semuanya mantan presiden karena mantan presiden kita cuma itu aja kita tahu semua ada Susila Bambang Yudhoyono ada Megawati Soekarno Putri ketua UMB DIP, ada juga Jokowi Dodo, itu kalau dijadikan satu gimana cerita?

gak tutup ketemu putung apa lagi nih Nam? yang berubah dari hasil revisi ini Undang-undang BUMN kemarin Selain tadi ya kewenangan Dan juga pengelolaan yang Paling penting dan sebetulnya ditunggu-tunggu Baik oleh direksi Komisaris Kepala badan Atau nanti pelaksana holdingnya Bahkan menterinya itu adalah klausul soal Ini bahwasannya Hanya badan Yang Hanya badan yang bersatu sebagai penyelenggara negara Direksi BUMN Komisaris Misal risiko beban itu bukan lagi penyelenggaran negara. Sehingga dia nggak perlu lagi menyetor LHKPN dan lain sebagainya.

Dan kerugian BUMN bukan kerugian negara, tapi kerugian badan usaha. Sehingga ketika nanti ada keputusan bisnis yang membuat perusahaan atau BUMN itu rugui, itu tidak bisa dituntut sebagai kerugian negara. Memang dia tetap bisa dimintai pertanggung jawaban. Minta kerugian dan sebagainya Sepanjang dia sudah melaksanakan Business judgment rule Atau misalnya Praktik-praktik yang sudah Menghindarkan perusahaan itu dari kerugian Dan sebagainya Dia sudah beritikat baik, dia tidak punya konflik Kepentingan dan dia tidak Mengambil keuntungan pribadi Ini krusial ya karena Terakhir-terakhir BUMN kebanyakan Istilahnya mandok gitu gak bisa ekspansi Salah satunya kendalanya karena ini Karena pejabat-pejabat itu pada takut nanti Di penjara karena kerugian yang dihasilkan dari kegiatan usaha di BUMN dihitungnya sebagai kerugian negara. Tapi bukan berarti dia tidak tersentuh oleh audit negara.

Memang di dalam undang-undang disebutkan yang memeriksa keuangan dan pertanggung jawaban badan dan antara itu nanti tetap badan pemeriksa keuangan. Cuman badan pemeriksa keuangan masih bisa mengaudit BUMN-BUMN ini. khusus untuk dengan tujuan tertentu berdasarkan permintaan komisi 6 DPR tapi untuk audit normal menggunakan kantor akutan publik atau auditor yang diterdak di otot dasar uang gitu sih poin pentingnya cukup ya, kayaknya nanti harus dibaca di tulisan di Tempo ya saksikan terus Bacar Alis Validik kayaknya di?

Jelasin dong saksikan terus Jelasin dong di youtube Tempo.com kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin dong sampai jumpa

Transcript for:Danantara dan Revisi Undang-Undang BUMN

Transcript for:
Danantara dan Revisi Undang-Undang BUMN