Catatan Kuliah Hukum Pidana Khusus

Pendahuluan

• Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime)
• Dampak buruk tindak pidana korupsi terhadap masyarakat dan negara

Teori Penyebab Korupsi

1. Teori Klikard

• Rumusan: C = M + D - A
  • C: Korupsi
  • M: Monopoli Kekuasaan
  • D: Diskresi Pejabat
  • A: Akuntabilitas
• Korupsi terjadi karena:
  • Kekuasaan tunggal (monopoly of power)
  • Kewenangan resmi (discretion of official)
  • Kurangnya akuntabilitas

2. Teori Jack Bologna

• Akar penyebab korupsi ada 4:
  1. Greedy (Serakah): Sikap serakah yang mendorong korupsi
  2. Opportunity (Peluang): Adanya peluang tanpa pengawasan
  3. Need (Kebutuhan): Kebutuhan gaya hidup yang berlebihan
  4. Expose (Eksposur): Hukumannya tidak menjerat

Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

• KUHP: Pasal 209, 210, 387
• Undang-Undang:
  • UU No. 3/1971
  • UU No. 31/1999
  • UU No. 20/2001
• Perubahan dari UU No. 31/1999 ke UU No. 20/2001
  • Perumusan pasal lebih jelas
  • Penghapusan pasal-pasal di KUHP

Penggolongan Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

• Berpedoman pada UU No. 31/1999 dan UU No. 20/2001
• Tindak pidana korupsi: Pasal 2 - 20
• Tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi
• Tujuh bentuk korupsi:
  1. Korupsi yang merugikan keuangan negara
  2. Suap-menyuap
  3. Penggelapan dalam jabatan
  4. Pemerasan
  5. Perbuatan curang
  6. Perbenturan kepentingan dalam pengadaan
  7. Gratifikasi

Kelemahan Yuridis Undang-Undang

• Kelemahan yuridis:
  • Ketidakjelasan tentang denda korporasi
  • Tidak ada pengaturan tindak pidana setelah korupsi
  • Tidak adanya kualifikasi kejahatan
  • Tidak ada aturan pendukung khusus untuk sanksi minimal

Penutupan

• Pentingnya memahami dan mempelajari peraturan terkait tindak pidana korupsi
• Diskusi dan pertanyaan di forum pembelajaran
• Tugas mandiri: Baca dan identifikasi pasal-pasal dalam UU

---

Semoga catatan ini membantu dalam mempelajari tindak pidana korupsi dan efeknya.