Catatan Persidangan Mahkamah Konstitusi

Pembukaan Persidangan

• Hadirin dimohon berdiri untuk menyambut Majelis Hakim.
• Persidangan dibuka untuk perkara nomor 19 dan 31.
• Agenda: mendengar keterangan ahli dan saksi.

Pemohon dan Kuasa Hukum

• Perkara 19: Pemohon diwakili oleh Muhammad Ahmadi dan Muhammad Hidayat Permana.
• Perkara 31: Kuasa hukum pemohon terdiri dari Sahad Maruli Tua Sidari Buke, Bapak Anas William, dan Bapak Adong Siman Juntak.

Saksi dan Ahli yang Hadir

Perkara 19:

• Saksi:
  • Dewa Gede Putra Jayaan III SE (Hindu)
  • Sri Rahayu Winingsih (Islam)

Perkara 31:

• Saksi:
  • Yesi Kurniawan ST (Islam)
  • Dr. Risma Situmorang (Kristen)
  • Maharani Dwi Damayanti (Islam)
• Ahli:
  • Prof. Dr. Igede Pancaastawa (Hindu)
  • Rio Hangoro Prasetyo (Islam)

Agenda Persidangan

• Proses pengucapan sumpah untuk saksi dan ahli dilakukan.

Penjelasan Saksi dan Ahli

Penjelasan oleh Saksi Perkara 19

• Dewa Gede Putra Jayaan III: Menyampaikan keterangan mengenai perizinan usaha spa.
• Sri Rahayu Winingsih: Menyatakan bahwa spa adalah usaha kesehatan dan bukan hiburan malam.

Penjelasan oleh Saksi Perkara 31

• Yesi Kurniawan: Menyampaikan dampak undang-undang baru terhadap industri karaoke.
• Dr. Risma Situmorang: Menyatakan diskriminasi terhadap pekerja spa akibat pemisahan kategori usaha.
• Maharani Dwi Damayanti: Mengungkapkan bahwa pajak tinggi membebani industri karaoke.

Penjelasan Ahli

• Prof. Dr. Igede Pancaastawa: Menekankan bahwa peraturan baru mengkategorikan spa sebagai hiburan, yang salah.
• Rio Hangoro Prasetyo: Menyampaikan bahwa pajak yang diterapkan tidak adil untuk industri karaoke.

Keterangan Hukum

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022: Mengategorikan spa sebagai hiburan, menyebabkan stigma negatif.
• Pajak 40% untuk spa dan karaoke dianggap tidak adil, terutama dibandingkan dengan pajak sektor lainnya.

Kerugian yang Dialami Pengusaha

• Pengusaha mengalami kerugian finansial akibat pajak yang tinggi dan stigma negatif yang melekat.
• Banyak outlet karaoke yang tutup atau berpotensi tutup akibat peraturan ini.
• Diskriminasi terhadap pekerja spa dan karaoke, terutama bagi perempuan.

Kesimpulan

• Permohonan pengujian undang-undang semakin mendesak karena dampaknya yang berat pada industri.
• Undang-undang dianggap diskriminatif dan tidak memberikan keadilan bagi pelaku usaha.

Penutupan

• Sidang ditutup oleh Majelis Hakim.
• Persidangan lanjutan dijadwalkan pada 28 Agustus 2024.