Catatan Kuliah: Periode Demokrasi Liberal (1950-1958)

Pengantar

• Pembicara: Mian An dan Ayah (Anhar Gonggong)
• Diskusi mengenai perjalanan demokrasi di Indonesia dari 1950 hingga 1958.
• Indonesia mengalami berbagai periode demokrasi setelah merdeka.
• Pemimpin Indonesia menginginkan negara yang demokratis, namun jenis demokrasinya menjadi pertanyaan utama.

Demokrasi Liberal

• Definisi: Demokrasi di mana warga negara memiliki kebebasan untuk:
  • Mengeluarkan pendapat.
  • Berorganisasi.
  • Mendapatkan posisi dalam struktur negara.
• Kondisi Awal: Indonesia tidak mengenal demokrasi sebelum merdeka, dijajah oleh Belanda dan sistem feodal.
• Partai Politik: Terdapat 48 partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu.
  • Awal merdeka, pendirian Partai Nasionalis Indonesia (PNI) oleh Bung Karno.
  • Maklumat presiden membuka ruang bagi partai-partai baru.

Dinamika Partai Politik

• Koalisi Partai: Kabinet dibentuk melalui koalisi, tidak ada partai tunggal yang kuat.
• Kecenderungan Partai: PKI tidak pernah diajak berkoalisi, kekuatan PKI ada di parlemen namun ditolak oleh partai lain.
• Masalah Keamanan: Ketegangan antara partai dan militer, khususnya peristiwa 17 Oktober.
  • Tentara meminta Presiden Soekarno membubarkan DPR, ditolak.
  • Nasution dipecat akibat peristiwa tersebut.

Pergolakan Sosial dan Politik

• Pemberontakan Daerah: Terjadi berbagai pemberontakan, termasuk di Aceh dan Sulawesi Selatan.
• Ketidakpuasan terhadap Pemerintah: Banyak daerah merasa diabaikan, beberapa membentuk Dewan Banteng dan organisasi lainnya.
• Pemilu 1955: Diselenggarakan pemilu pertama, terjadi perubahan besar dalam komposisi suara partai.
  • PKI memperoleh banyak kursi, sementara partai lain mengalami penurunan.

Kebijakan Presiden Soekarno

• Konsepsi Presiden: Ide untuk membentuk Dewan Nasional yang mencakup semua kekuatan politik.
• Perubahan Sistem: Soekarno berusaha mengganti demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin.
• Undang-Undang Dasar: Ketidakpastian mengenai dasar hukum yang digunakan antara UUD 1945 dan UUD sementara.

Dekret Presiden 5 Juli 1959

• Akhir Demokrasi Liberal: Dekret ini menandai berakhirnya periode demokrasi liberal dan dimulainya demokrasi terpimpin.
• Proses Konsensus: Mencari titik temu antara berbagai kekuatan politik dalam kondisi yang sulit.

Penutup

• Episode Selanjutnya: Pembahasan tentang demokrasi terpimpin.
• Ajak untuk Like dan Subscribe: Jika menyukai konten, diharapkan untuk mendukung channel dengan menyukai dan berbagi video.