Prosedur Penahanan

Pengantar

• Pentingnya prosedur penahanan terkait dengan hilangnya kebebasan individu.
• Penahanan dilakukan dalam konteks hukum untuk menjaga hak dan proses keadilan.

Definisi Penahanan

• Pasal 21 Ayat 1: Penahanan dilakukan terhadap tersangka/terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan adanya kekhawatiran:
  • Melarikan diri.
  • Menghilangkan barang bukti.
  • Mengulangi tindak pidana.

Syarat Penahanan

Syarat Subjektif

• Adanya kekhawatiran dari penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim.
• Menurut teori khawatir:
  • Menghilangkan barang bukti.
  • Mengulangi perbuatan.
  • Melarikan diri.

Syarat Objektif

• Pasal 21 Ayat 4: Penahanan hanya bisa dilakukan jika:
  • Tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman pidana di atas 5 tahun.
  • Tindak pidana di bawah 5 tahun juga bisa ditahan jika ditentukan oleh undang-undang (contoh: Pasal 282, 296, 335, 351, 353 KUHP).

Proses Penahanan

• Penahanan harus berdasarkan bukti awal yang cukup (Pasal 184 KUHAP).
• Harus ada surat perintah penahanan yang menjelaskan alasan penahanan dan ditembuskan kepada keluarga.
• Penahanan tidak bisa dilakukan tanpa adanya pernyataan penyidikan.

Upaya Hukum terhadap Penahanan

1. Permohonan Penangguhan Penahanan (Pasal 31 Ayat 1):

   • Dapat diajukan oleh tersangka, keluarga, atau penasehat hukum.
   • Memerlukan jaminan (uang atau orang).

2. Keberatan atas Penahanan (Pasal 123 KUHAP):

   • Keberatan diajukan kepada penyidik.
   • Pimpinan yang mengawasi dapat memeriksa kembali proses penahanan.

3. Praperadilan (Pasal 77, 124 KUHAP):

   • Diajukan untuk memeriksa sah atau tidaknya penahanan.

Jenis-jenis Penahanan

1. Penahanan di Rumah Tahanan (Rutan):

   • Rutan di kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan.

2. Penahanan Rumah: Tersangka tidak boleh keluar dari rumah.

3. Penahanan Kota: Tersangka tidak boleh keluar dari kota.

Lamanya Penahanan

• Penyidikan: Maksimal 60 hari (20 + 40).
• Penuntutan: Maksimal 50 hari (20 + 30).
• Pengadilan: Maksimal 90 hari.
• Banding dan Kasasi: Maksimal 110 hari.

Pengawasan Penahanan

• Harus ada pengawasan terhadap penahanan agar tidak disalahgunakan.
• Penahanan harus memperhatikan hak asasi manusia.

Kesimpulan

• Penahanan harus mengikuti prosedur hukum dan tidak dilakukan dengan semena-mena.
• Proses penahanan harus efisien untuk mencegah kerugian bagi individu dan negara.