Catatan Kuliah: Perubahan Ketentuan Waktu Kerja dan Cuti dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Pendahuluan

• Pembahasan mengenai perubahan ketentuan waktu kerja, istirahat kerja, cuti tahunan, dan cuti besar dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020).

Waktu Kerja

Ketentuan Umum

• Pasal 77 UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja tidak banyak berubah, tetap:
  • Maksimal 40 jam kerja dalam seminggu.
  • Perusahaan dapat memilih:
    • 5 hari kerja (8 jam/hari)
    • 6 hari kerja (7 jam/hari, 5 jam pada hari ke-6).
• Dalam sektor usaha tertentu, ketentuan waktu kerja dapat berbeda dan diatur dalam peraturan pemerintah.

Perubahan

• Sebelumnya: diatur dalam peraturan menteri.
• Sekarang: diatur dalam peraturan pemerintah.
• Penekanan tambahan: waktu kerja harus dicantumkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan (aturan baru).

Waktu Kerja Lembur

Ketentuan Lembur

• Waktu kerja lembur: pekerjaan di luar waktu kerja biasa.
• Syarat lembur:
  • Persetujuan karyawan harus tertulis.
  • Maksimal lembur:
    • Sebelumnya: 3 jam/hari dan 14 jam/minggu.
    • Sekarang: 4 jam/hari dan 18 jam/minggu.
• Upah lembur harus dibayar; pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana (kurungan 1-12 bulan atau denda 10-100 juta).

Istirahat Kerja

Waktu Istirahat

• Istirahat antar jam kerja: minimal 30 menit setelah 4 jam kerja, biasanya 1 jam (tidak dihitung sebagai jam kerja).
• Istirahat mingguan:
  • Sebelumnya: 1 hari (6 hari kerja) atau 2 hari (5 hari kerja).
  • Sekarang: minimal 1 hari untuk 6 hari kerja; tidak ada ketentuan untuk 5 hari kerja.

Cuti

Cuti Tahunan

• Karyawan berhak atas cuti tahunan 12 hari kerja setelah 12 bulan bekerja.
• Ketentuan ini tidak berubah dalam UU Cipta Kerja.

Cuti Besar

• Cuti besar: 2 bulan setelah 6 tahun bekerja, pelaksanaan tahun ke-7 dan ke-8.
• Ketentuan ini lebih umum dibandingkan UU Ketenagakerjaan sebelumnya, tidak ada batasan waktu dan diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.

Kesimpulan

• Beberapa ketentuan masih bersifat umum dan perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah untuk implementasi.
• Peraturan pelaksanaan sekarang diambil alih oleh pemerintah, bukan lagi sektoral oleh kementerian.

Semoga catatan ini membantu dalam pemahaman mengenai perubahan ketentuan di Undang-Undang Cipta Kerja.