Catatan Kuliah Sejarah: Demokrasi Liberal di Indonesia
Pendahuluan
- Salam semangat!
- Tema: Sejarah dan demokrasi di Indonesia.
- Demokrasi sebagai dasar terbentuknya negara Indonesia.
Jenis-jenis Demokrasi di Indonesia
- Demokrasi Liberal (1950-1959)
- Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
- Demokrasi Pancasila (Orde Baru hingga 1998)
Sejarah Singkat Masa Demokrasi Liberal
- Kesepakatan Konferensi Meja Bundar (1949): Membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).
- RIS terdiri dari 16 negara bagian; UUDS 1950 berlaku.
- Soekarno sebagai Presiden RIS, Hatta sebagai Perdana Menteri.
- Pada 17 Agustus 1950, RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Stabilitas Pemerintahan
- Banyak kabinet dalam sembilan tahun, ketidakstabilan ekonomi dan gerakan separatisme.
- Presiden mengganti sistem pemerintahan menjadi otoritarian.
Ciri-ciri Demokrasi Liberal
- UUD yang berlaku: UUD Sementara 1950.
- Parlemen memiliki posisi kuat terhadap kabinet.
- Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol negara, bukan pengambil keputusan.
- Penentuan kebijakan berdasarkan keputusan mayoritas.
- Sering terjadi mosi tidak percaya terhadap kabinet.
- Banyak gerakan separatisme akibat ketidakpuasan.
Kehidupan Politik di Masa Demokrasi Liberal
- Dipimpin oleh 11 Perdana Menteri.
- Munculnya banyak partai politik dan sering terjadi pergantian kabinet.
- Penjelasan singkat mengenai 7 kabinet yang memerintah:
- Kabinet Natsir (1950-1951): Fokus pemilu konstituante dan keamanan.
- Kabinet Sukiman (1951-1952): Penanganan gangguan keamanan dan politik luar negeri.
- Kabinet Wilopo (1952-1953): Pendidikan dan keamanan, jatuh karena peristiwa Tanjung Morawa.
- Kabinet Ali Sastro Amijoyo I (1953-1955): Konferensi Asia-Afrika di Bandung.
- Kabinet Burhanuddin Harahap (1955): Pemilu pertama sejak kemerdekaan.
- Kabinet Alisastro Amijoyo II (1956): Menghadapi konflik internal dan mosi tidak percaya.
- Kabinet Juanda (1957-1959): Deklarasi Juanda dan pembubaran kabinet.
Akhir Masa Demokrasi Liberal
- Kabinet Juanda dibubarkan setelah Dekret Presiden Soekarno (5 Juli 1959) mengakhiri demokrasi liberal, kembali ke UUD 1945.
Kesimpulan
- Pentingnya memahami perjalanan demokrasi di Indonesia untuk menghargai sejarah dan pelajaran politik.
Semoga catatan ini bermanfaat untuk memahami lebih dalam mengenai demokrasi liberal di Indonesia!