Assalamualaikum, salam semangat untuk anak-anak hebat. Hai, ketemu lagi di kelasnya Bu Ita, belajar sejarah jadi asyik. Kalian pasti tak asing lagi ya dengan kata demokrasi?
Tanpa kita sadari, kita sudah menjadi bagiannya lho. Taukah kalian, ternyata demokrasi merupakan paham yang menjadi dasar terbentuknya negara. Indonesia negara kita pernah menerapkan berbagai macam demokrasi dalam sistem pemerintahan kita loh antara lain demokrasi liberal atau demokrasi parlementer yang terjadi di tahun 19 1950-1959.
Demokrasi yang kedua yang pernah diterapkan adalah demokrasi terpimpin yang terjadi di tahun 1959-1965. Dan demokrasi yang ketiga adalah demokrasi Pancasila yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru di tahun 19... sampai dengan tahun 1998. Wah, ternyata demokrasi di Indonesia banyak sekali macamnya ya.
Itulah kreativitas bangsa Indonesia yang mampu mengadopsi paham tersebut dan menyesuaikannya dengan kondisi negara kita. Pada kesempatan ini, kita akan membahas demokrasi liberal yang terjadi di tahun 1958. sampai dengan tahun 1959. Yuk, tetap semangat menyimak penjelasan di kelasnya Bu Ita. Belajar sejarah jadi asik! Sejarah singkat Indonesia pada masa demokrasi liberal.
Kesepakatan antara Indonesia dan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 1000. 1949 salah satunya adalah membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan panduan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1999. 1950, RIS terdiri atas 16 negara bagian dengan luas wilayah dan penduduk yang berbeda-beda. Sidang Parlemen dan Senat RIS pada tanggal 16 Desember 1949 menunjuk Insinyur Soekarno sebagai Presiden RIS. Yang kemudian Soekarno menunjuk Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali menjadi Republik Indonesia atau Negara Kesatuan.
Tampu kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Muhammad Nadsir sebagai Perdana Menteri sejak bulan September 1950. Demokrasi liberal berjalan terpincang-pincang dengan adanya tujuh kabinet dalam sembilan pahala. Wow ini sangat fantastis. Gerakan separatisme di banyak tempat dan ketacauan ekonomi nasional menyebabkan ketidakstabilan berkepanjangan.
Hal ini nantinya dihentikan oleh Presiden dan diganti dengan pemerintahan otoretarian. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya dan yang memimpin kabinet selanjutnya. dan perlu membentuk kabinet baru secepatnya.
Demokrasi liberal sebenarnya sama dengan sistem parlementer pada umumnya. Namun penyebutan ini dipergunakan untuk menandai perbedaan. dengan masa demokrasi terpimpin yang terjadi setelahnya. Sistem ini hanya dapat berlangsung baik apabila Parlemen memiliki komposisi yang seimbang dan tetap.
Antara pendukung, Pemerintah dan oposisi Komposisi pendukung dan oposisi pemerintah yang seringkali berubah akan membuat kabinet dapat dijatuhkan sewaktu-waktu loh. Hmm, harus lebih hati-hati dan terus waspada ya untuk memimpin kabinet pada era itu. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri demokrasi liberal di Indonesia. Yang pertama, pada masa ini undang-undang yang berlaku adalah undang-undang sementara tahun 1950 Lalu Mengapa Undang-Undang Dasar 1945 Tidak dipakai lagi Hal ini dikarenakan UUD 1945 Tidak dipakai lagi ingin diganti dengan UUD yang baru karena dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan lagi. Maka salah satu agenda besar pada masa demokrasi liberal adalah membuat rancangan baru pengganti UUD 1945 dengan mengusung pemilu pertama untuk membentuk badan konstituante yang nantinya bertugas merancang UUD.
tersebut. Ciri-ciri demokrasi liberal yang kedua adalah parlamen memegang posisi yang kuat terhadap kabinet. Ciri-ciri yang ketiga, presiden dan wakil presiden bertugas sebagai kepala negara saja atau sebagai simbol negara. Mereka tidak diperkenankan membuat atau mengambil keputusan negara. Kemudian siapa yang membuat keputusan negara?
Dia adalah Perdana Menteri yang diangkat sebagai Kepala Pemerintah. Ciri-ciri yang keempat adalah penentuan kebijakan didasarkan pada keputusan mayoritas. Dan ciri-ciri yang kelima sering terjadi mosi tidak percaya pada kabinet.
Dan Ciri-ciri yang keempat adalah penentuan kebijakan didasarkan pada kabinet. ciri-ciri yang keenam dalam demokrasi liberal dan ini menjadi salah satu perhatian khusus dalam setiap kabinet adalah terjadinya banyak gerakan separatisme di dalam negeri diakibatkan ketidakpuasan karena lemah dan tidak stabilnya pemerintahan pada saat itu hai hai Selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal di Indonesia. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia pernah dipimpin oleh 11 Perdana Menteri.
Perdana Menteri tersebut memimpin Indonesia sejak Indonesia menganut sistem parlementer. Kondisi ini berlangsung sejak Indonesia mengeluarkan maklumat pemerintah mengenai pergantian sistem pemerintah dari sistem republik menjadi sistem parlementer. Untuk memudahkan kalian, mengingat Perdana Menteri Perdana Menteri. Perdana Menteri tersebut di kelasnya Bu Itra merangkumkan menjadi kalimat Samhasir Manopo Al-Bural Juno.
Yuk mari kita simak singkatan-singkatan atau kepanjangan dari kata yang tadi Bu Itra sebutkan. Yang pertama adalah Perdana Menteri Sultan Sarir. Yang kedua adalah Amir Syarifudin. Dan H adalah Hatta.
Ketiga Perdana Menteri ini memimpin Indonesia pada masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Kemudian kita masuk ke dalam demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Kata selanjutnya adalah Sir. Sir adalah untuk Perdana Menteri Matsir. Man adalah untuk Perdana Menteri Sukiman.
Dan Opo adalah untuk Perdana Menteri Wilopo. Al yang pertama adalah untuk Perdana Menteri Alisastro Amijoyo I. Bur adalah untuk Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Dan Al yang kedua adalah Alisastro Amijoyo II. Ju adalah untuk Perdana Menteri. Cuanda, mereka ini adalah semua Perdana Menteri yang ada dan memimpin pada masa demokrasi liberal di tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Untuk kata selanjutnya adalah no.
No adalah untuk Soekarno. Beliau menunjuk sebagai Perdana Menteri sekaligus Presiden seumur hidup pada masa demokrasi terpimpin. Nah selanjutnya kita akan masuk ke dalam kabinet Natsir.
Terdapat tujuh kabinet yang memerintah dalam tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Karena pada masa ini perkembangan partai politik diberikan kebebasan seluas-luasnya. Kondisi perpolitikan di Indonesia sebelum dilaksanakan pemilu tahun 1955 ada dua cita. ciri yang menonjol, yaitu munculnya banyak partai politik atau multi partai dan sering terjadi pergantian kabinet atau pemerintahan.
Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan, sistem demokrasi yang dianut adalah demokrasi liberal. Sistem pemerintahnya adalah kabinet parlementer. Nah, di depan kalian, kalian sudah melihat, ini adalah komposisi dari kabinet Nasir yang memerintah pada tanggal 6 September 2019. 1950 sampai dengan tanggal 20 Maret 1951. Nah ternyata hanya selama 6 bulan saja. Inti dari kabinet ini adalah masyumi dan berbentuk kabinet koalisi. Program kerja kabinet Nasir antara lain, yang pertama mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu konstituante dalam waktu singkat.
Yang kedua, Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman Yang ketiga Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat Berdasarkan program kerja di atas Kabinet Nasir berfokus pada penggiatan usaha Menuju keamanan negara dan konsolidasi politik Salah satu keberhasilan Kabinet Nasir adalah Diterimanya Indonesia sebagai anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Tugas selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan angkatan perang dan meninjau kembali penyerahan Irian Barat. Namun ternyata perundingan dengan Belanda pada 4 Desember 1950 tidak menghasilkan apa-apa. Hubungan Hubungan kabinet dan parlemen memanas. Berujung pada kabinet Nasir mengembalikan mandatnya kepada parlemen. Pada tanggal 21 Maret 1951. Dan kabinet Nasir pun mendapat mosi tidak percaya dari parlemen.
Kabinet yang kedua yang akan kita bahas adalah Kabinet Sukiman. Berikut adalah ilustrasi pelantikan Kabinet Sukiman yang mulai bertugas tanggal 27 April 1951. Kabinet Sukiman berjalan dari tahun 1951 sampai dengan April 1952. Kabinet ini dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjo Sanjoyo dari Pertama. Partai Masumi dan Suwirjo dari Partai PNI.
Koalisi dalam kabinet diharapkan bisa memunculkan kestabilan politik, karena pada masa kabinet muncul berbagai gangguan keamanan. misalnya gangguan dari pemberontakan DITII semakin meluas dan Republik Maluku Selatan. Program kerja Kabinet Sukiman antara lain, yang pertama menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman.
Yang kedua mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam lapangan pembangunan. Yang ketiga menjelaskan keamanan dan keamanan di negara lain. Menyelesaikan persiapan pemilu Kosti Tuante. Yang keempat, menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang menuju perdamaian.
Dan yang kelima, memasukkan Irian Barat ke dalam negara wilayah. Republik Indonesia. Prestasi pencapaian Kabinet Sukiman adalah pelaksanaan politik bebas aktif, yaitu pada tanggal 15 Januari 1952 diadakan penanda tanganan Mutual Security. atau MSA. Penanda tanganan Perjanjian Mutual Security Act atau MSA antara Menlu RI Ahmad Subarjo dan Dubes AS Merlek.
Cokran, perjanjian ini berisi kerjasama dengan keamanan dari Amerika Serikat yang akan memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Indonesia. Namun, Kabinet Sukiman harus menelan pil pahit karena mendapat nosi tidak percaya dari Parlemen. Sebuah prestasi yang gemilang tersebut menjadikan penyebab kejatuhan Kabinet ini. Hal ini dikarenakan kebijakan pola. Politik luar negerinya dianggap condong dan memihak ke Amerika Serikat.
Sukiman meletakkan mandatnya pada tanggal 23 Februari 1952 dan mendapatkan mosi tidak percaya dari Parlemen. Perlu kalian ketahui pada masa tahun 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II sampai dengan tahun 1991 dunia mengalami peristiwa Perang Dingin yaitu antara Amerika Serikat dan Amerika Serikat. yang berpaham liberal kapitalis dan Uni Soviet berpaham komunis.
Pertanyaan untuk kalian, jelaskan mengenai politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh oleh negara Indonesia dan bagaimana pelaksanaannya yuk silakan kalian tulis dan kecetan ya selanjutnya kita akan masuk ke dalam kabinet wilopo berikut merupakan ilustrasi pelantikan kabinet wilopo hai hai Kabinet Biroko didukung oleh PNI, Masyuni, dan PSI. Prioritas utama program kerjanya adalah peningkatan kesejahteraan umum. Program kerja dari Kabinet Wilopo antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bidang pendidikan dan pengajaran adalah mempercepat usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan. dan pengajaran yang kedua bidang perburuan adalah melengkapi undang-undang perburuan yang ketiga bidang keamanan adalah menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara dan yang keempat bidang luar negeri adalah meneruskan perjuangan merebut durian barat hai hai Prestasi pencapaian kabinet di Lopo adalah merencanakan pemilu pertama yang memiliki tujuan yaitu memilih anggota DPR dan anggota badan konstituante.
Namun prestasi tersebut tidak berhasil. tidak menjadikan Kabinet Lelopo bebas dari sorotan parlementer. Kabinet Lelopo jatuh disebabkan karena peristiwa Tanjung Norawa di wilayah Sumatera Timur. Peristiwa tersebut ditunggangi oleh PKI yang berhubungan dengan masalah pembagian tanah. Peristiwa Tanjung Morawa mencakup persoalan perkebunan asing di Tanjung Morawa yang diperbutkan dengan rakyat yang mengakibatkan beberapa petani tewas.
Kedua adalah peristiwa tanggal 17 Oktober 1952, yaitu DPR dianggap ikut campur tanggal urusan Angkatan Darat. Perdana Menteri Wilopo yang digoncang oleh mosi tidak percaya dari Sarikat Tani Indonesia dan PNI Sumatra Utara terpaksa meletakkan jabatannya. Kabinet yang keempat yang akan kita bahas adalah kabinet Ali. Berikut adalah ilustrasi dari Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo ketika dilantik. Kabinet Ali berjalan dari 30 Juli 1953. Buat dan sampai dengan...
Sampai dengan 12 Agustus 1955. Ali Sasro Amijoyo sendiri berasal dari golongan NU. Kabinet ini dikenal dengan Kabinet Ali Wongso, yaitu perpaduan dari Ali Sasro Amijoyo dan Wongso Negoro. Program kerja Kabinet Ali Sasro Amijoyo satu ini antara lain, yang pertama dalam bidang dalam negeri meliputi keamanan, pemilihan umum, kemakmuran dan keuangan, organisasi negara serta perburuan.
Yang kedua, mengusahakan kembalinya Irian Barat ke dalam kekuasaan Republik Indonesia. Yang ketiga, bidang politik luar negeri meliputi politik luar negeri bebas aktif, peninjauan kembali tentang hasil KMB. Kabinet ini bertugas untuk melakukan persiapan akhir dari pemilu yang akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 1955. Kabinet Ali I berhasil melaksanakan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung pada April 1955. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April sampai dengan 24 April tahun 1955. tahun 1955 di Gedung Merdeka Bandung Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat Uni Soviet atau negara imperialisme lainnya peserta yang menghadari pertemuan ini adalah mayoritas negara-negara yang baru mendapatkan kemerdekaannya. Pertemuan ini dihadiri sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia. Konferensi ini merefleksikan ketidakinginan negara-negara Asia Afrika untuk dipengaruhi kekuatan-kekuatan barat pada masa Perang Dingin yang melibatkan Uni Soviet dan Amerika Serikat.
Konferensi Asia pertama itu lalu menghasilkan Dasa Sila Bandung yang membahas mengenai persamaan derajat, saling menghormati kedaulatan negara-negara Konferensi Asia Afrika, dan kerjasama antar bangsa menjadi hal penting dalam Dasa Sila Bandung tersebut. Dasa Sila Bandung juga mengandung semangat kemerdekaan. Negara-negara baru di Asia Afrika harus diakui kedaulatnya.
Pertanyaan untuk Untuk kalian adalah sebutkan tokoh dan negara pencetus lahirnya gerakan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung. Kabinet Alisastro Amejoyo I ini diguncang oleh konflik internal. Antara lain penarikan menteri-menteri dari golongan NU dan konflik antara Menhan Iwa Kusuma Sumantri dengan pimpinan TNI Angkatan Darat. Terjadinya peristiwa pergantian pimpinan kepala staf Angkatan Darat yang dikenal dengan peristiwa 27 Juni 1955. Pada peristiwa Kabinet Ali Wongso dianggap mencampuri urusan pengangkatan KSAD. Akhirnya beberapa anggota parlemen mengajukan mosi tidak percaya yang diterima oleh DPR yang mengakibatkan Kabinet Ali Wongso I harus demisioner.
Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Berikut adalah ilustrasi pelantikan Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap terbentuk pada tanggal 11 Agustus 1955. Kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dengan inti dari Parteng Masyumi.
Program kerja dari Kabinet Burhanuddin Harahap antara lain, pengembalian kewibawaan moral pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pemilu. Yang ketiga, memberantas korupsi. Yang keempat, meneruskan perjuangan merebut kembali Irian Barat. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahab adalah dapat menyelenggarakan pemilu pertama sejak Indonesia Merdeka.
Terselenggaranya pada tahun 1955, dilaksanakan dalam dua putaran. Putaran pertama terselenggara pada tanggal 29 September 1955. untuk memilih anggota DPR. Serta putaran kedua berlangsung pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota badan konstituante.
Tugas utama dari kabinet ini adalah memastikan bahwa pemilu di tahun 1955 berjalan dengan baik. Terdapat 100 partai mengajukan diri untuk menjadi anggota DPR. dan 82 partai untuk mengajukan diri menjadi badan konstituante. Ditambah lagi ada 86 organisasi dan perseorangan yang ikut serta dalam pemilu.
Partai pemenang pemilu pada pemilu pertama yang terselenggara di tahun 1955 antara lain PNI, Masyuni, NU. dan PKI setelah hasil pemungutan suara dan pembagian kursi di DPR diumumkan maka tanggal 2 Maret 1956 kabinet Burhanuddin Harahab mengundurkan diri karena tugas kabinet Burhanuddin Harahab dianggap selesai dengan terlaksananya pemilu yang akan membentuk kabinet baru sehingga menyerahkan mandatnya kepada parlemen kabinet selanjutnya adalah kabinet alisastro amijoyo 2 alisastro amijoyo kembali ditunjuk oleh parlemen untuk membentuk kabinet kabinet ini beranggotakan wakil-wakil PNI dari Masyumi dan NU hai hai Namun, tokoh-tokoh ketiga partai menolak memasukkan PKI Kabinet ini bertugas untuk membentuk rencana 5 tahun, mempercepat otonomi daerah, dan menunjuk DPRD serta sekaligus lagi mengusahakan percepatan penyerahan Irian Barat pada masa ini Presiden menandatangani undang-undang pembatalan KMB pada tanggal 3 Mei 1956 program kerja dari kabinet ini yang pertama adalah hai hai Pembatalan hasil KMB Yang kedua, meneruskan perjuangan mewujudkan kekuasaan de facto atas Irian Barat dan membentuk Provinsi Irian Barat Yang ketiga, di bidang dalam negeri meliputi memulihkan keamanan, memperbaiki perekonomian dan keuangan, memperkuat pertahanan, memperbaiki sistem perburuan, dan memperluas serta meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran. Yang keempat adalah dalam bidang luar negeri meliputi menjalankan politik luar negeri, bebas aktif, dan meneruskan kerjasama dengan negara-negara Afrika. Keberhasilan kabinet Alisastro Amijoyoh II yaitu Prestasi yang dicapai oleh kabinet ini adalah upaya membebaskan Irian Barat dan menghasilkan pembatalan hasil KMB membentuk Provinsi Irian Barat yang beribu kota di Soasiu, Maluku Utara dan pengiriman misi Garuda I ke Mesir. Walaupun dengan segudang prestasi, Kabinet Alisastro Aminjoyo II tidak lepas dari sorotan dari anggota parlementer.
Sehingga menyebabkan beberapa faktor kejatuhan dari Kabinet Alisastro Aminjoyo II. Antara lain, yang pertama, timbulnya pemberontakan di berbagai daerah, contohnya seperti pemberontakan DITII dan PRRI Pernesta. Yang kedua, penyebab jatuhnya Kabinet Aliduar adalah adanya konsepsi presiden tanggal 21 Februari 1957. Konsepsi Presiden Pada tanggal 21 Februari 1957 atau yang sering disingkat dengan istilah konsensi presiden adalah sebuah gagasan Soekarno pada masa Indonesia era demokrasi liberal.
Gagasan ini lahir pasca kritik politik yang terjadi karena keributan antar partai politik di parlemen yang saling menjatuhkan pemerintahan. Dalam gagasan ini terdapat sebuah konsep demokrasi terkenal yang diciptakan oleh Sukarno, yaitu konsep demokrasi terpimpin. Konsepsi presiden merupakan wujud nyata dari kekecewaan Soekarno pada sistem demokrasi liberal yang mengizinkan banyak partai politik. Keributan yang dihasilkan antar partai politik ini dapat diredam dengan cara penghilangan partai politik dan penunjukkan kabinet pemerintahan oleh Presiden secara langsung.
Selain itu, konsepsi Presiden juga mencari Adanya sistem demokrasi yang dipimpin atau dipandu langsung oleh Presiden sebagai panggung matahari. Penyebab jatuhnya kabinet selanjutnya yang ketiga adalah adanya keretakan dalam tubuh kabinet. Hal ini dapat dibuktikan dengan mundurnya satu persatu anggota kabinet.
Akibat dari beberapa faktor penyebab kejatuhan kabinet tersebut, maka Perdana Menteri Ali Sastro tersebut mendapat muslih tidak percaya dari parlemen. Dan akhirnya, Perdana Menteri Ali Sastro menyerahkan mandatnya pada bulan Maret 1957. Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Juanda. Berikut adalah program kerja dari Kabinet Juanda. Kabinet Juanda adalah kabinet terakhir pada masa demokrasi. berjalan dari Maret 1957 sampai dengan Juli 1959. Kabinet Juanda sering dikatakan sebagai Zaken Kabinet atau Kabinet Juanda.
Kabinet para ahli, karena para menterinya merupakan ahli dan pakar di bidangnya masing-masing. Program kerjanya meliputi, yang pertama, membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia.
Yang ketiga, melanjutkan pembatalan KMB. Yang keempat, memperjuangkan Irian Barat. Yang kelima, mempercepat pembangunan. Prestasi yang diraih adalah Kabinet Juanda memiliki prestasi yang sangat gemilang Karena Perdana Menteri Juanda berhasil menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Indonesia.
Ketetapan ini dikenal sebagai Deklarasi Cuanda. Sebelum deklarasi ini, wilayah batas laut Indonesia mengacu pada peraturan masa India Belanda yaitu TZMKO atau Territoriale ZNN Maritime Rehagen Ordo Nantie tahun 1939. Dalam peraturan itu pulau-pulau yang ada di Indonesia sejauh 3 mil dari garis pantai. Keberhasilan Kabinet Juanda yang lain yaitu pada tanggal 18 November 1957 Beliau berhasil mengadakan Rapat Umum Pembebasan Irian Barat di Jakarta Rapat ini diikuti dengan tindakan-tindakan pemogokan kaum buruh di perusahaan Belanda dan pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Kabinet ini Bubar karena Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menandainya selesainya masa demokrasi liberal.
Berarti negara kita kembali ke UUD 1945 dan UUDS 1950 tidak berlaku. Kabinet Juanda secara otomatis harus diganti. Sehari kemudian, Kemudian insinyur Juanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno Demikianlah video penjelasan dari kelasnya Bu Itta Belajar sejarah jadi asyik Thanks for watching Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye