Sejarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Awal Pembentukan

• BPUPKI (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dibentuk pada 29 April 1945.
• Sidang pertama berlangsung dari 28 Mei hingga 1 Juni 1945.
  • Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara Pancasila.
• Pada 22 Juni 1945, dibentuk Panitia IX yang merancang Piagam Jakarta.
  • Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan UUD 1945 setelah dihilangkannya kalimat tentang kewajiban menjalankan syariat Islam.

Pengesahan UUD 1945

• UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
• KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) menyetujui naskah rancangan UUD pada 29 Agustus 1945.

Periode Berlakunya UUD 1945

Awal Pelaksanaan (1945-1949)

• UUD 1945 berlaku dari 8 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949.
• Pelaksanaan UUD 1945 terhambat karena perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
• Maklumat Wakil Presiden No. 10 (16 Oktober 1945) menyerahkan kekuatan legislatif kepada KNIP.
• Kabinet Semi Presidensial dibentuk pada 14 November 1945.

Kontroversi Konstitusi RIS (1949-1950)

• Sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer dengan federalisme.
• Perubahan dari UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara kesatuan.

UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)

• Diberlakukan sistem demokrasi parlementer (demokrasi liberal).
• Kabinet sering berganti, menghambat pembangunan.
• Rakyat merasa UUD Sementara tidak sesuai dengan Pancasila.

Kembali ke UUD 1945

• Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengembalikan penerapan UUD 1945.
• Penyimpangan terjadi, termasuk pengangkatan ketua MPR/DPR oleh Presiden.
• MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.

Era Orde Baru (1966-1998)

• Pemerintah berkomitmen menjalankan UUD 1945 dan Pancasila.
• Ketetapan MPR nomor 1 dan 4 tahun 1983 menggambarkan perlunya mempertahankan UUD 1945 dan referendum untuk perubahan.

Masa Transisi Reformasi (1998-1999)

• Tuntutan reformasi mencakup perubahan UUD 1945 untuk menegaskan kekuasaan rakyat.
• Tujuan perubahan: menyempurnakan aturan dasar, HAM, dan pembagian kekuasaan.
• Perubahan UUD 1945 diupayakan tanpa mengubah pembukaan UUD.

Perubahan UUD 1945 (1999-2002)

• UUD 1945 mengalami empat perubahan:
  1. Perubahan pertama: Sidang Umum MPR 14-21 Oktober 1999.
  2. Perubahan kedua: Sidang Tahunan MPR 7-8 Agustus 2000.
  3. Perubahan ketiga: Sidang Tahunan MPR 1-9 November 2001.
  4. Perubahan keempat: Sidang Tahunan MPR 1-11 Agustus 2002.