Tahap Perkembangan Konstitusi di Indonesia

Tahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa periode:

1. UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)

Pada periode ini, indikator demokrasi belum sepenuhnya terpenuhi.
Pemerintah fokus pada mempertahankan kemerdekaan.
Demokrasi terbatas pada pers yang mendukung revolusi.
Komitmen pendiri bangsa untuk mewujudkan demokrasi terlihat dalam usulan:
- Muhammad Yamin: Asas perikrakyatan
- Insinyur Soekarno: Mufakat atau demokrasi.
UUD 1945 adalah konstitusi tertulis pertama.
Terdiri dari:
- Pembukaan
- Batang Tubuh: 15 bab, 36 pasal
- Penutup: Bab 16, Pasal 37 tentang perubahan UUD.
PPKI menetapkan UUD 1945 dan memilih Presiden serta Wakil Presiden.
KNIP dibentuk untuk tugas pemerintahan hingga MPR terbentuk.
Terdapat perubahan kecil dari hukum dasar ke Undang-Undang Dasar.

Konstitusi RIS mulai berlaku setelah persetujuan KNIP.
Penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia.
UUD RIS terdiri dari:
- Mukaddimah: 4 alenia
- Batang Tubuh: 6 bab, 197 pasal.
Bentuk negara serikat dan sistem pemerintahan parlementer.
Aspirasi negara bagian untuk bersatu kembali menjadi NKRI pada 17 Agustus 1950.

UDS dibuat untuk menunggu pemilihan Dewan Konstituante.
UDS 1950 terdiri dari:
- Mukaddimah: 4 alenia
- Batang Tubuh: 6 bab, 146 pasal.
Perubahan UUD RIS ke UDS dilakukan secara konstitusional.
Terjadi gejolak politik, 7 kali pergantian kabinet antara 1950-1959.
Dekret Presiden 5 Juli 1959:
- Membubarkan Konstituante
- Kembali ke UUD 1945.

Pemilu 1955 berhasil, tetapi terjadi konflik politik.
Wakil Presiden Muhammad Hatta mengundurkan diri.
Keputusan kembali ke UUD 1945 diajukan oleh Presiden pada 22 April 1959.
Sidang Konstituante gagal mengambil keputusan.
Tiga kali pemungutan suara untuk kembali ke UUD 1945.
Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden kembali ke UUD 1945.