Proses Penyusunan dan Penetapan APBN

I. Pendahuluan

• Materi keempat dalam pengantar pengelolaan keuangan negara.
• Pembahasan akan mencakup:
  1. Dasar hukum
  2. Siklus APBN
  3. Kaitan antara perencanaan dengan penganggaran
  4. Proses penyusunan dan penetapan APBN
  5. Pendekatan anggaran

II. Dasar Hukum

• Undang-Undang Dasar 1945
• Undang-Undang Kewarganegaraan:
  • UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
  • UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  • UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
  • UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
  • UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD)
• Peraturan Pemerintah:
  • PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
  • PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional
  • PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA

III. Siklus APBN

• Durasi Siklus APBN: 2,5 tahun dari perencanaan hingga pertanggungjawaban
• Proses Perencanaan:
  • Dilakukan oleh Kementerian dan Bappenas, dibahas dengan DPR
  • Memakan waktu sekitar 1 tahun sebelum tahun anggaran yang berjalan.
• Pelaksanaan APBN:
  • Dilaksanakan dari 1 Jan - 31 Desember.
  • Seluruh kementerian melakukan pencatatan dan pelaporan.
• Pemeriksaan:
  • Dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

IV. Proses Penyusunan dan Penetapan APBN

• Proses Penyusunan:
  • Contoh untuk tahun 2019:
    • Penetapan kebijakan dan prioritas: Jan 2019
    • Penyusunan amplop sumber daya: Maret 2019
    • Pengajuan pokok-pokok kebijakan ke DPR: Mei 2019
    • Penetapan rincian APBN: Nov 2019
• Perencanaan APBN:
  • Dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya (APBN T-1).
  • Terdiri dari perencanaan dan penganggaran.

V. Kaitan antara Perencanaan dan Penganggaran

• RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) menjadi pedoman untuk RPJM dan RKP.
• RKP digunakan untuk menyusun APBN.
• Kementerian menyusun Renstra dan Renja berdasarkan RPJM.

VI. Pendekatan Anggaran

1. Unified Budget (Penganggaran Terpadu):
   • Penyusunan rencana keuangan tahunan secara terintegrasi.
   • Menghindari duplikasi dan penyimpangan.
2. Performance-Based Budgeting (Penganggaran Berbasis Kinerja):
   • Fokus pada keterkaitan antara input dan output.
   • Menggunakan indikator kinerja untuk evaluasi.
3. Medium Term Expenditure Framework (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah):
   • Proyeksi anggaran yang berimplikasi lebih dari satu tahun.
   • Menciptakan disiplin fiskal yang berkesinambungan.

VII. Penutup

• Penetapan dan pengelolaan anggaran negara merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan.
• Diharapkan dengan pendekatan ini, penganggaran dapat lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan.