Catatan Kuliah tentang Ancaman Sanksi Hukum Terhadap Plagiarisme

Pendahuluan

• Ancaman sanksi hukum terhadap lulusan perguruan tinggi yang melakukan plagiarisme dapat dilakukan melalui proses hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata.
• Plagiator dapat digugat secara berdata oleh pemilik hak cipta karya ilmiah melalui pengadilan.

Pasal 1365 KUH Perdata

• Mengatur tentang perbuatan melawan hukum.
• Menyatakan bahwa setiap perbuatan pelanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian tersebut.
• Sering disebut sebagai "pasal tong sampah" karena banyak kasus dapat dimasukkan dalam konteks ini.
• Ada ukuran jelas berdasarkan jurisprudensi, baik di Belanda maupun Indonesia.

Unsur-unsur dalam Pasal 1365

1. Melanggar peraturan hukum
   • Plagiat memenuhi unsur ini karena melanggar Pasal 44 Ayat 1 UU Hak Cipta.
   • Memerlukan rujukan yang jelas untuk pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
2. Dilakukan secara bersalah
   • Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan atau kelalaian.
   • Plagiat didefinisikan sebagai tidak mencantumkan sumber rujukan dengan memadai.
3. Hubungan sebab-akibat
   • Kerugian yang diakibatkan oleh plagiat, baik material maupun imaterial.
   • Contoh kerugian: kekecewaan, kehilangan pengakuan, dan dampak finansial.
4. Adanya kerugian
   • Kerugian dapat berupa biaya, waktu, dan dampak reputasi.
   • Kerugian imaterial dapat muncul dari tindakan bullying atau klaim plagiarisme terhadap penulis asli.

Gugatan Perdata terhadap Plagiator

• Pemilik hak cipta dapat menggugat plagiator berdasarkan pelanggaran ketentuan hukum.
• Gugatan dapat menghasilkan keputusan yang menyatakan karya ilmiah tergugat tidak sah dan wajib mengganti kerugian.

Sanksi Pidana

• Ditetapkan dalam Pasal 70 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
• Lulusan yang terbukti menggunakan karya ilmiah yang merupakan hasil plagiarisme dapat dikenakan pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal 200 juta rupiah.
• Sanksi dapat berupa alternatif kumulatif, yaitu pidana penjara, pidana denda, atau keduanya.

Kesimpulan

• Plagiator, meskipun sudah lulus, dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana.
• Putusan pengadilan dapat menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk membatalkan ijazah dan mencabut gelar akademik.

Penutup

• Pembahasan tentang plagiarisme dan aspek hukumnya akan dilanjutkan di video berikutnya.