Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dasar Hukum

• Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia didasari oleh:
  • Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
  • Undang-Undang No. 15 Tahun 2019
  • Undang-Undang No. 13 Tahun 2022

Struktur Tata Urutan Peraturan

• UUD NRI 1945 berada di puncak piramida.
• Semua aturan hukum harus berdasarkan pada UUD NRI 1945.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)

• Disusun oleh BPUPK dan PPKI.
• Beberapa amendemen terjadi setelah reformasi (1999-2002) tanpa mengubah esensi yang berdasarkan Pancasila.
• Bab-bab penting:
  • Kedaulatan dan bentuk negara
  • Kekuasaan pemerintahan
  • Hak asasi manusia
  • Agama dan pertahanan
  • Pendidikan, perekonomian, dan kesejahteraan sosial

2. Ketetapan MPR

• Kedudukan mendasar dalam sistem hukum.
• Diatur oleh ketetapan MPR yang berlaku, contohnya ketetapan No. 11-MPR-1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dari korupsi.

3. Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

• UU sebagai penjabaran lebih rinci dari UUD.
• Proses penyusunan UU:
  • Rancangan Undang-Undang (RUU) dibuat oleh DPR.
  • Diajukan kepada Presiden untuk dibahas.
  • Jika disetujui, RUU disahkan menjadi UU.
• Perpu: Dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan darurat, setara dengan UU.
  • Contoh: Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.

4. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres)

• PP: Menjelaskan secara rinci UU yang ada.
  • Proses: Perencanaan, penyusunan, penetapan oleh Presiden.
  • Contoh: PP No. 1 Tahun 2022 tentang pelestarian cagar budaya.
• Perpres: Dikeluarkan untuk melaksanakan UU tanpa harus terkait.
• Keputusan Presiden (Kepres): Instrumen hukum untuk kebijakan khusus.

5. Peraturan Daerah (Perda)

A. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

• Setiap provinsi dapat membuat Perda sesuai kebutuhan.
• Contoh: Perda Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pembangunan kepariwisataan.

B. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota)

• Kabupaten dan kota juga dapat membuat Perda.
• Contoh: Perda Kabupaten Jayapura tentang kampung adat dan Perda Kota Bandung tentang pariwisata.

Proses Pembuatan Perda

• Rancangan Perda diajukan oleh DPRD atau bupati/wali kota,
• Dibahas dan disetujui sebelum disahkan menjadi Perda.