Catatan Rapat Kerja Kementerian Pan RB dan Kepala BKN

Tujuan

• Meningkatkan kapabilitas dan kinerja dalam pelayanan publik.
• Memastikan terwujudnya ASN yang profesional dan instansi pemerintah yang efisien.

Strategi Utama

1. Kelembagaan yang Efektif
2. ASN Profesional
3. Pelayanan Publik Berkualitas dan Inklusif
4. Program dan Kemampuan RB
   • Penetapan beberapa strategi prioritas.
   • Penerapan share outcome untuk meningkatkan efektivitas.

Share Outcome

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP)

• Memastikan kinerja antar instansi selaras dengan target pembangunan nasional.
• Manajemen kinerja nasional melalui SAKP.

2. Transformasi Digital Pemerintah

• Percepatan digitalisasi di pemerintahan.
• Meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik.
• Sinergi program di setiap kedeputian.

Anggaran Kementerian Pan RB

• Pagu awal: Rp 92.980.127.000
• Setelah direkonstruksi: Rp 208.080.127.000
• Rincian program:
  • Manajemen: Rp 64.153.300.000
  • Kebijakan pembinaan profesional: Rp 200.122.205.000

Pengadaan ASN Tahun 2024

• Fokus pada pengadaan tenaga guru dan kesehatan.
• Penyelesaian pegawai non-ASN dan rekrutmen fresh graduate.
• Evaluasi hasil seleksi CPNS dan P3K tahap 1.
• Jumlah formasi yang dibuka: 2,3 juta formasi.

Masalah yang Dihadapi

1. Keterbatasan Anggaran
   • Banyak instansi yang tidak mengusulkan formasi sesuai kebutuhan.
2. Keterlambatan Penempatan ASN
   • Usulan formasi tidak optimal.
   • Perlu ada kepastian dan kejelasan dalam pengangkatan ASN.

Tindakan yang Diperlukan

• Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan tidak ada pengangkatan tenaga non-ASN baru.
• Evaluasi dan Penyesuaian Pengangkatan pegawai ASN dan P3K
  • Menyelesaikan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025.
  • Menyelesaikan pengangkatan P3K pada Maret 2026.

Kesimpulan

• Pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mencapai tujuan.
• Harapan untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN.
• Komitmen pemerintah untuk mengakomodasi tenaga honorer dan memastikan keadilan dalam rekrutmen ASN.