Transcript for:
Rapat Kerja Kementerian Pan RB

dookasi kita lebih kapabel dan berkinerja tinggi tinggi dan ini ee tujuan ini hanya dapat dicapai dengan beberapa sasaran strategis Pertama eh kelembagaan yang efektif kemudian juga terwujudnya ASN yang profesional terwujudnya instansi pemerintah yang efektif efisien sampai kepada terwujudnya ee pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif untuk itu bapak dan ibu sekalian kita perlu memastikan bahwa target tersebut diwujudkan secara lebih efektif ee ee dalam beberapa program dan kemampan RB tentunya menetapkan beberapa strategi prioritas melalui penerapan share outcome untuk meningkatkan efektivitas rekonstruksi dan Sinergi di dalam program ada dua share outcome yang menjadi fokus yang pertama adalah sistem akuntabilitas kinerja pemerintah atau sakp yang merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa kinerja antar instansi selaras dengan target pembangun nasional seperti yangat dilihat oleh Bapak dan Ibu di dalamnya termasuk di dalamnya adalah bagaimana ee ee kita membahas mengenai manajemen ee kinerja nasional melalui sakp yang kedua adalah transformasi digital pemerintah yang merupakan upaya percepatan digitalisasi di pemerintahan guna meningkatkan rekonstruksi transparansi dan akualitas Rana publik dengan pendekatan share outcome ini kami mengharapkan program kerja di setiap kedeputian itu tidak berjalan sendiri-sendiri maupun namun harus Laras untuk mendukung pencapaian du share outcome tersebut dalam sakp ada beberapa intervensi yang harus dilakukan secara kolaboratif di lingkungan Pan RB yang pertama adalah tentunya untuk memastikan implementasi selaras dengan e implementasi sakip itu selaras dengan eh sakp di seluruh instansi pemerintah memastikan adanya pedoman bisnis Proses bisnis dan peta bisnis proses eh Proses bisnis tematik yang ketiga adalah memastikan adanya grand design manajemen ASN yang keempat adalah mendorong dan memastikan adanya inovasi pelayanan publik tematik yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan pengukuran kinerja perayanan publik dan kepuasaan masyarakat yang terakhir adalah mendampingi penerapan arsitektur pemerintahan di bidang digital tematik dan mengkoordinasikan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi di dalam portal layanan adasi pemerintahan selanjutnya untuk share outcome yang kedua yaitu penerapan transformasi digital di mana intervensi yang dilakukan secara kolaboratif di antara di lingkungan Kementerian panrb tentunya ee merupakan hampir sama dengan substansi dari sakp namun setiap aspek akan lebih mengarah pada penguatan manajemen transformasi digital bapak dan ibu sekalian kami sampaikan bahwa Pagu awal untuk Kementerian Pan RB yaitu sebesar r92 miliar 980.127.000 setelah direkonstruksi menjadi ee dikonstruksi menjadi 184 miliar Sori direkonstruksi sebesar 184 mil92 r00 juta ee ee menjadi sekarang r8.80.127.000 jadi Pagu Kami sekarang sekitar 208.000 miliar 208 mili80.127.000 jika rekonstruksi tersebut diperinci per program rekonstruksi program dukungan manajemen sebesar 64.15.a3000 dan rekonstruksi program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN sebanyak r0.723.150 rp115.000 dampak dari rekonstruksi menyebabkan dukungan manajemen dengan Pagu awal 251.84.87.000 menjadi rp16 miliar rp19.84.000 dan program kebijakan pembinaan profesi menjadi 200.122.205.000 nah jika alokasi anggaran ini diperinci berikut gambarannya program untuk masing-masing kedeputian yang Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam layar dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan kualitas manajemen ASN maka kami tentunya Bapak dan Ibu ini yang mungkin ditunggu-tunggu adalah Kami ingin menyampaikan evaluasi hasil seleksi CPNS dan PPK tahap 1 tahun 2024 sebagaimana surat permintaan pimpinan DPR RI Bapak Ibu yang saya hormati Dalam hal pemerintah telah menetapkan arah pengadaan ASN tahun 2024 dengan beberapa Fokus utama pengadaan casasn fokus pada pemenuhan tenaga guru tenaga kesehatan penyelesaian pegawai nonasn dan rekrutmen fres graduate untuk membawa inovasi baru Selain itu rekrutmen untuk jabatan yang terdampak digitalisasi dikurangi sehingga talenta digital diutamakan guna mendukung transformasi digital Tuah Tuah sebentar interuksi sebentar sambil sambil presentasi sambil anu Bu memperkenalkan para Deputi Bu ya ya Deputi itu yang bekerja untuk Kementerian ibu itu yang biar dikenalkan karena ada myjin juga itu g kan Iya baik karena saya engak Lama aja enggak hafal apalagi yang mohon maaf yang mungkin yang baru ini sekalian Makasih gitu Ini sudah definitif semua Bu Oh ya engak apa-apa nanti tinggal di diperkenalkan ke teman-teman Iya terakhir jadi Baik terima kasih Pak saya ya mungkin saya akan perkenalkan mohon maaf tadi saya tidak perkenalkan jadi sayakenalkan pen Pan RB Bapak e maen Purwadi Komjen Komjen Purwadi Saya suka ketukar antara yang sama kemudian sesmen Pan RB Pak dulu saya sesmen pannya sekarang Bu Reni dulu adalah sesmen sestama dari lan sestama lan Bu Ren su sekarang jadi sesmen Pan RB kemudian Deputi yang e menangani masalah ASN ini adalah Pak Abah subagja Deputi sumber daya manusia aparatur kemudian Deputi yang diujung Prof rwan eh Agus beliau adalah Deputi bidang reformasi birokrasi dan di belakang saya ada ibu Deputi bidang kelembagaan ibu Nani murwati Deputi bidang kelembagaan dan tata laksana di sebelahnya adalah Bapak otokusandaru beliau adalah Deputi bidang pelayanan publik sebelumnya beliau adalah Deputi di pengawasan di BKN kemudian sebelahnya adalah eh safahli eh administrasi pemerintahan yang saat ini menjabat sebagai PLT untukuti bidang transformasi digital pemerintah dan di sebelah mungkin Bapak sudah kenal semua pak tasdikah staf khususakasi bidang medasi kemudian Pak BRI Doni dari eh Beliau juga adalahf khusus dan sebelahnya adalah Pak k Belu adalah staf ahli untuk ee ee sor staf ahli untuk budaya kerja dan yang terakhir Pak Pandu ee Safari untuk digital transformasi Jadi kami sudah apaapa lagi H sudah lengkap ya semua jadi i jadi ini squadnya Kemen panerb Pak Pak to jadi ee Bud tidak ada yang tertinggal di belakang ada beberapa sron 2 yang ikut hadir kami mungkin ingin melanjutkan ee tadi Nah Bapak dan Ibu sekalian ee pengadaan casasn yang sudah kita laksanakan tentunya didasarkan pada beberapa regulasi yang menjadi pijakan hukum di dalam setiap ee tahapannya dasar hukum yang sudah kita lakukan e yang sudah disusun ini seperti yang kita lihat di sini adalah undang-undang nomor 20 kemudian ee undang-undang nomor ee 11 tahun 2017 sampai undang-undang tahun ee pp49 termasuk PP ee peraturan mempa nomor 8 2014 dan kami juga sudah mengeluarkan ee beberapa ee peraturan-peraturan mengenai bagaimana mekanisme seleksi CPNS dan mekanisme seleksi P P3K yang akan menjadi pedoman bagi BKN dan instansi pemerintah yang melaksanakan eh seleksi CPNS maupun P3K dalam pelaksanaannya ada dua ada dua mekanisme bapak dan ibu sekalian ee di dalam pengadaan seleksi CPN ASN ini yaitu CPNS di mana formasi CPNS ini diperentukkan bagi pelamar umum Termasuk di dalamnya adalah parafr graduate talenta digital diaspora maupun putra-putri daerah seperti Kalimantan dan Daerah Tertinggal dan ini 100% kuota untuk umum kemudian sementara formasi P3K difokuskan pada ee untuk pegawai nonasn yang sudah mengalami yang sudah memiliki pengalaman bekerja di instansi pemerintah yang telah terdaftar di dalam dataabase BKN dan xthk2 jadi ini ada dua kebijakan nah setiap jalur ini bapak dan ibu sekalian memiliki mekanisme seleksi yang ketat dengan kelulusan berdasarkan nilai terbaik dan peringkat terbaik jadi seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN yang direkut memiliki kompetensi yang EE baik untuk memastikan ini kita sudah merekrut talenta terbaik S cas yang dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah secara terstruktur ee dari mulai pengumuman seleksi ee pendaftaran seleksi sampai ee nanti kita ee pengumuman ini Ya sudah nanti mungkin nanti pak kepala bkanan akan menyampaikan secara lebih detail eh mengenai tahapan-tahapan pengadaan untuk casasn ini setelah meninjau beberapa kebijakan dan tahapan pelaksanaannya data kebutuhan pegawai dan formasi yang dibuka pada pengadaan casasn tahun 2024 yang telah diumumkan tanggal 5 Januari adalah sebanyak 2,3 juta formasi yang terdiri dari 429.183 formasi untuk instansi pusat dan 187.333 untuk instansi daerah dan 6.027 CPNS lulusan kedinasan berdasarkan pendataan pegawai nonasn dalam data BKN sisa nonasn yang belum diangkat adalah sebanyak 1.78951 Jumlah ini adalah jumlah yang disepakati oleh komisi komisi 2 DPR terkait dengan pengangkatan nonasn berdasarkan data yang ada di database BKN nah bapak dan ibu sekalian setelah proses pengusuran formasi berjalan ee terdapat perubahan karena kebutuhan yang kita sediakan misalnya untuk ee CPNS adalah 68022 ternyata yang diusuhkan oleh instansi pusat dan daerah hanya 278 sedangkan formasi yang kita berikan itu hanya 240 ee 8 formasi yang kita sediakan ee berdasarkan usulan yang disampaikan oleh EE pemerintah pusat maupun di daerah di daerah kebutuhan yang disampaikan kepada kami adalah 483 tetapi usulan yang disampaikan kepada kami jumlahnya lebih kecil yaitu sebanyak 148.113 ee 13 dan formasi yang disediakan setelah kami lakukan ee penyesuaian pengecekan terhadap formasinya eh yang kita dapat adalah 134424 sementara P3K formasi yang EE yang dibutuhkan yang dis kepada kami adalah 1.605634 dan EE EE daerah kebutuhannya r.383 gitu ya tapi yang diusulkan ke kami itu hanya 71411 dan formasi yang kami berikan kepada daerah adalah 71670 jadi ini antara yang kita sediakan dengan pengusulan dari instansi itu lebih kecil jadi ee eh apa namanya tempat kita sediakan sudah besar tapi yang diusulkan karena memang ada keterbatasan ini karena ada eh penetapan formasi di daerah ini berkurang karena usulan semula adalah e karena adanya eh keterbatasan anggaran dan instansi eh insti pemerintah juga mengajukan penambahan alokasi formasi dari usulan penyelesaian tenaga nonasn bapak dan ibu sekalian dari total 1.266 yang saya sampaikan tadi Berikut merupakan rincian formasi untuk CPNS dan P3K Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat dari ini total formasi yang sudah kita berikan ee kepada daerah ee yang tentunya lebih kecil daripada eh kebutuhan yang sudah ditetapkan ee sampaikan kepada ee kemintan lembaga dan daerah setelah melalui berbagai tahapan pengadaan kami mencatat beberapa hal yang menjadi dievaluasi yaitu pertama terdapat beberapa instansi yang menunda penyelesaian dan pengadaan CPNS jadi masih ternyata ada juga yang instansi menunda atau ee menunda dan EE pengadan CPNS yang kedua adalah usulan formasi yang disampaikan pemerintah itu tidak optimal jadi belum belum optimal jadi tidak sesuai dengan yang data yang kami punya kemudian instansi yang tidak mengusulkan formasi sesuai ada juga instansi yang yang tidak mengusulkan formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan bagi pelamar yang sudah terdata di dalam database PKN yang keempat adanya pelamar yang mendaftar pada unit kerja yang tidak sesuai dengan data yang bersangkutan Sebagaimana telah kami sampaikan tadi bahwa satu fokus pengadaan casasn adalah menyelesaikan penataan ee pegawai nonasn Oleh karena itu dalam forum ini kami ingin menyampaikan Bagaimana komitmen Pemerintah dalam penataan pegawai non ASN jika dirunut dari hulu bapak dan ibu sekalian pegawai nonasn muncul salah satunya akibat ketidakisiplinan instansi di dalam rekrutmen terutama karena eh pirkada kepala daerah untuk cenderung untuk melakukan e perekrutan tenaga honorel sebagai imbas dari proses pemenangan Pilkada hal ini juga berlaku kepada KL mungkin dalam e Skala yang lebih kecil Namun demikian meskipun rekrutmen pegawai nonas dilaksanakan oleh P3K atau PPK instansi masing-masing pada sisi Hilir penatan tenaga nonasn menuntut keterlibatan berbagai pihak jadi Ada Kementerian panrb berperan untuk menetapkan kebijakan rekrutmen pengadaan non ASN eh penetapan kebijakan BKN berperan untuk melakukan ee penetapan kebijakan teknis pelaksanaan seleksi kementerian keuangan mendukung dari sisi alokasi anggaran Kementerian lembaga dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengusulan dan pengelolaan pegawai kasasn sementara DPR terlibat dalam pengawasan inaugurasi dan kemendagi sebagai pejabat ee Pembina pemerintah daerah juga melakukan pengendalian berdasarkan pendataan Tahun 2022 berdasarkan database eh ASN bapak dan ibu sekalian dari sini kita bisa melihat bahwa ee data yang EE 2,3 juta ini Eh ternyata eh banyak eh di tenaga administ jadi Bapak bapak Ibu bisa melihat ee data profil tenaga nonasn ee yang kami lakukan pendataan di tahun 2 eh 22 profil ini menunjukkan betapa beragamnya rata belakang pegawai nonasn yang tersembah di seluruh instansi pemerintah yang menghadirkan tantangan tersendiri tentunya di dalam upaya penataan Nah Bapak Ibu eh Pimpinan dan Komisi yang kami hormati sejak tahun 2005 pemerintah itu sudah menerbit kan berbagai macam regulasi untuk melaksanakan berbagai langkah menata pegawai nonasn jadi penataan tenaga non ASN ini sudah kami lakukan sejak tahun 2005 afirmasi sudah kami lakukan sejak tahun 2005 jadi sampai hari ini yang kita lakukan adalah kebijakan-kebijakan yang bersifat afirmasi jadi tahun langkah diawali dengan pp48 tahun 2005 yang menghasilkan pengangkatan 86 60.220 pegawai nonasn yang menyisakan pegawai yang tidak memenuhi kriteria sebanyak 6482 thk 1 kemudian dengan PP Nomor 56 di dalam PP 48 bapak dan ibu sekalian juga kami sudah Dis disebutkan tidak diperbolehkan lagi mengangkat tenaga nonasn jadi pelarangan sudah disampaikan sejak tahun 2025 2005 kemudian dengan PP Nomor 56 tahun 2012 pendataan kemudian menjadi membengkak dari semula 60.482 menjadi 642.462 dan kami juga sudah melakukan ee apa namanya ee penyesuaian passing grade juga Kita sesuaikan dan sudah diangkat kita sudah di lakukan ee apa namanya tes yang lulus hanya 209872 yang tidak lulus ee 400 38 590 ini pun dengan tes yang kami passing grade untuk tes pun sudah kami rendahkan tapi juga masih banyak yang tidak memenuhi syarat begitu masih banyak yang tidak lulus sekitar 438 kemudian ee juga berlanjut 2017 bapak dan ibu sekalian ee terus sampai juga ee akhirnya dengan undang-undang nomor 20 tahun 2023 sekaligus juga jug mengamanatkan untuk kita diselesaikan Desember 2024 termasuk ee apa namanya ada pelarangan untuk eh pengangkatan tenaga nonasm amanat tersebut tentunya sudah ditindakjuti oleh DPR RI dan pemerintah pemerintah melalui Kementerian Pan RB dan BKN Melalui rapat dengan pendapat tanggal 28 Agustus 2024 DPR dan pemerintah sepakat untuk melakukan pen e pegawai non ASN yang terdata dalam database BKN dengan ketentuan pegawai nonasn yang mendaftar dan sesuai dengan formasi yang diusuhkan langsung diangkat menjadi PPK Kemudian yang kedua pegawai non ASN yang mendaftar dan tidak terdapat dalam usulan formasi maka diangkat menjadi PPK paruh waktu selanjutnya bapak dan ibu sekalian nanti Kepala BKN akan juga akan menyampaikan hasil secara lebih detail dalam Rang komitmen kami ini untuk melaksanakan komitmen yang sudah dilaksanakan atau sudah ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2024 kami sudah mengeluarkan berbagai keputusan ee keputusan Peren Pan RB yang mengatur kriteria pelamar kemudian juga diterbitkan tiga surat menteri yaitu yang memastikan aspek penganggaran gaji pegawai nonasn dan PPK paruh waktu serta penjelasan mengenai pengadaan P3K termasuk berbagai rapat dan kinikklinik yang lebih inentif telah kita laksanakan bapak dan ibu sekalian hal yang penting yang perlu kita sampaikan adalah kita dalam penataan undang-undang ini adalah ada undang-undang mengenai undang-undang hkpd yaitu proporsi belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30% dari total APBD beberapa daerah bahkan sudah memiliki rasio belanja pegawai tertinggi sebanyak 57,30% ini tidak termasuk belanja pegawai yang ada di program-program maupun projek-projek ee yang ada di masing-masing Kementerian jadi rata-rata nasional rasio belanja pegawai pada APBD itu adalah 37,18%. tentunya Ee Kita semua harus mengendalikan rekrutmen Asni secara proporsional agar belanja pegawai tidak melebihi batas ee rekrutmen sehingga Ee tidak berdampak kepada stabilitas di pemerintah daerah Bapak dan Ibu sekalian Bapak ee kami hormati kami kembali menyampaikan bahwa penyelesaian tenaga ee penataan PAG ASN ini Tentunya membutuhkan Sinergi yang banyak pihak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata pada proses yang sudah panjang yang telah kita lewati ini pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya memberikan afirmasi dengan memberikan atau menerbitkan regulasi mengenai rekrutmen dan kebijakan afirmasi alokasi anggaran hingga komunikasi intensif dengan kementerian dan lembaga secara teknis proses pengadaan juga sudah disiapkan dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara ini tanda contoh yang sudah menyatakan bahwa kami eh Kemen panb maupun BKN sudah selesai melaksanakan proses pengadaan selanjutnya setiap instansi pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah perlu turut berkolaborasi di dalam penyelesaian permasalahan ini dengan memastikan tidak adanya rekrutmen pegawai ASN baru menyediakan anggaran untuk pegawai non ASN selama proses seleksi bertanggung jawab terhadap penataan pegawai nonasn di instansi masing-masing dan memastikan pengangkatan nonasn sesuai dengan kebijakan nasional hingga ee hanya dengan kolaborasi ini Tentunya peran aktif adalah ee dan peran aktif Dari semua eh e stakeholder tentunya penataan as ini dapat kita selesaikan bersama Bapak dan Ibu sekalian setelah mencermati hasil pengadaan casn komitmen yang kita ee laksanakan kami laporkan Rana tindak lanjut bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan eh penempatan ASN untuk mendukung berbagai program Prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan casasn penataan ASN nasional secara meluruh dan adanya usulan Penundan seleksi dari beberapa daerah pemerintah mengusulkan untuk dilakukan uaian jadwal pengangkatan casasn sebagai ee pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026 memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan meny dinyatakan lulus selesai casn tetap diangkat sebagai pegawai ASN Pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRI yang saya hormati demikian yang ingin kami sampaikan kami berharap dukungan dari segedap pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRI untuk keberhasilan pencapaian program kinerja Kemen Pan RB guna mendukung agenda pembangunan nasional 202529 termasuk dukungan untuk penyelesaian penataan ee pegawai nonasn serta target-target dapat tercapai dengan semangat kolaborasi komitmen yang kuat Mari kita wujudkan SDM Aparatur yang lebih baik demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif efisien panan publik yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan Demi Indonesia yang lebih maju Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhatullahi wabarakatuh Selanjutnya kami persilakan kepala Kepala BKN namun sebelumnya pak Kepala BKN supaya Pak Toha enggak protes lagi P ke mana keluar eh ada baiknya mungkin diperkenalkan juga personilnya secara lengkap n memang teman-teman di komisi du ini rata-rata anggota baru semua Terima kasih saya persilakan kepada Pak Kepala BKN Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semuanya salam damai salam bahagia Om Swastiastu salam kebajikan yang kami hormati pimpinan komisi 2 seluruh anggota Komisi 2 yang hadir pada kesempatan siang hari ini Ibu bapak wakil menteri beserta seluruh jajaran kami izin untuk memperkenalkan diri saya Sudan fakrullah Kepala BKN yang baru dan didampingi lengkap oleh Eselon 1 dan Pak wakil kepala sebelah kanan saya Pak wakil kepala Pak harwi Putranto kemudian sebelah kanannya Bu Im Bu sekretaris utama PKN dan yang tengah Pak ini yang menangani digitalisasi manajemen ASN kemudian di belakang saya ada Pak Aris Deputi layanan yang menangani pengangkatan sampai dengan pensiun dan terakhir Pak Herman yang menangani manajemen talenta Kami hadir bersama eson 2 lengkap pimpinan Sebelum saya menyampaikan paparan terkait dengan program PKN izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi dari Badan Kepegawaian Negara untuk seluruh Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang sudah banyak mendukung program-program dan penyelenggaraan kegiatan PKN di tahun 2024 sampai dengan 2025 bulan Januari dan Februari ini sangat membesarkan hati kami sehingga program program berjalan dengan lancang Bapak Pimpinan yang kami hormati paparan kami akan kami bagi dua yang pertama pembahasan program kerja dan yang kedua melanjutkan yang disampaikan oleh ibu menteri tadi teknis evaluasi seleksi CPNS dan P3K tahap 1 tahun 2024 terkait dengan program kerja BKN di tahun 2025 sejalan dengan program di Kementerian Pan dan RB di BKN fokus pada melaks akan RPJM dan astaacita pada program yang ketujuh dari bapak presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran terutama di reformasi tata kelola pemerintahan khususnya memperkuat reformasi birokrasi kalau kita melihat di rkp yang disusun benas dan di RPJM ada 18 kegiatan pokok yang terkait dengan program BKN di 2025 dan di dalam 18 program pokok ini kami beri yang warna hijau yang akan menjadi stressing dari kegiatan dan program utama BKN di 2025 mulai dari membangun sistem integritas nasional bagi ASN dan aph memperbaiki kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward kemudian memperbaiki sistem penganggaran yang mendorong peningkatan kinerja dan kompetensi ASD kelima memperkuat sistem manajem talenta dan menyelaraskan dengan strategi pembangunan nasional keenam memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai ASN untuk menunjukkan kinerja yang terbaik berikutnya adalah memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian ASN kemudian menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi penguatan Manajemen Kinerja pembangunan digitalisasi pelayanan publik dan pengembangan talenta digital di sektor pelayanan publik dari program yang kami siapkan ini kita akan menyelenggarakan tiga yang terkait dengan prioritas nasional pertama penyusunan roadmap penerapan sistem pensiun ASN ini adalah bagian Bagaimana dari BKN agar bisa menyiapkan rekomendasi roadmap penerapan sistem pensiun yang kedua dari BKN ingin membentuk satu database profile ASN nanti outputnya adalah bisa disiapkan database yang komprehensif dari seluruh ASN yang ada saat ini 4,7 juta ASN kemudian yang ketiga bapak-bapak seluruh peserta Raker terkait dengan limpahan pekerjaan dari kasn di BKN mendapat mandat baru untuk pengawasan sistem merit sekaligus pemberian rekomendasi Apabila ada pelanggaran penerapan sistem merit dalam manajemen ASN outnyaal rekomendasi maupun pengawasan di dalam manajemen aparatur sipil negara dari BKN ada tiga program besar yang pertama peningkatan kualitas pembinaan manajemen ASN nanti outputnya adalah profil tingkat kepuasan instansi pemerintah terhadap layanan penyelenggaraan manajemen ASN yang kedua programnya adalah peningkatan kualitas implementasi terhadap kebijakan manajemen ASN dan meritokrasi pada Kementerian lembaga dan daerah outputnya adalah setiap instansi pemerintah kita harapkan bisa tergambar profilnya sampai dengan tingkat maturitasnya kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualitas pengembangan talenta dan karir ASN yang berbasiskan pada manajemen talenta ini kita mendorong bagaimana agar semua instansi di pusat maupun di daerah menerapkan manajemen talenta dan outputnya adalah semakin banyak profil instansi pemerintah yang menerapkan manajemen talenta ini kemudian di bidang layanan manajemen ASN bapak-bapak dan ibu kami ada empat program besar mulai dari perencanaan kebutuhan ASN ini Bagaimana untuk kita bisa mengukur pusat dan daerah kebutuhan ASN itu sebenarnya berapa kemudian distribusi guru dan tenaga kesehatan serta pengolahan hasil seleksi aparatur sipil negara kemudian program yang kedua adalah pengadaan serta kepangkatan Bagaimana sistem ini bisa memudahkan karir ASN seperti untuk kemudahan pencantuman gelar periodisasi kenaikan pangkat yang dulu 2 tahun kemudian ditingkatkan menjadi tiap 6 bulan dan akan kita tingkatkan setiap bulan ASN yang memenuhi syarat bisa naik pangkat kemudian syarat pangkat dalam jabatan kemudian adanya upaya agar pangkat bawahan dapat lebih tinggi dari pangkat atasan karena ini sekarang banyak yang dari unsur pimpinan tidak mau lagi menjadi pimpinan dan pangkatnya lebih rendah daripada atasannya misalnya pernah eson 2 terus akan beralih ke fungsional sebelum proses pengangkatan dia berada di posisi staf pelaksana terlebih dahulu juga penyelesaian pengalihan Kementerian sesuai pertres 139224 kemudian pengalihan petugas penyuluh lapangan sesuai impres nomor 3 tahun 2025 dan penyelesaian nomor induk ASN program yang ketiga di dalam layanan ini adalah terkait dengan status dan kedudukan pegawaian baik ini yang PNS meninggal dunia kemudian cuti di luar tanggungan negara perbaikan nama maupun NIP maupun status PNS baik yang mau aktif maupun yang nonaktif yang terakhir terkait dengan pensiun PNS dan pejabat negara ini kita akan mendorong sistem pensiun dengan otomatisasi baik yang dengan cara memperbaiki SK yang rusak atau hilang maupun SK pensiun janda duda langsung secara sistem Kemudian Bapak dan Ibu perlu kami laporkan ini pekerjaan besar di PKN sebagai amanat baru Perpres 92 tahun 2024 tentang PKN pasca kasn melebur di penpan dan PKN program besarnya adalah pengawasan penerapan sistem merit Jadi kami akan mengawasi ee penerapan mutasi promosi ya sampai dengan jabatan pimpinan tinggi di Kementerian lembaga maupun di instansi daerah termasuk pengawasan netralitas ASN yang di bulan-bulan yang lalu sangat banyak dan yang terakhir adalah implementasi norma standar prosedur dan kriteria termasuk peran BKN dalam perlindungan karir ASN kemudian yang terakhir bapak-bapak terkait dengan transformasi digital di PKN kami di PKN ada 54 layanan kepegawaian dan bertahap semuanya kami lakukan digitalisasi sehingga pelayanan BKN seluruhnya bisa dilakukan secara online mulai dari penguatan cyber security sistemnya kemudian interoperabilitas sehingga bisa ada koneksi antar instansi terkait dengan sistem-sistem yang ada di PKN kemudian pengembangan artificial intelligence dengan chatbot model Meta di WhatsApp kemudian pengembangan layanan pengawasan nspk dengan integrated mutasi yang sekarang sudah berjalan dan dipakai di seluruh Indonesia yang terus dikembangkan oleh BKN adalah juga untuk kita bisa melakukan mobilitas talenta secara nasional dan yang terakhir adalah digitalisasi untuk pengembangan layanan kinerja BKN jadi ini pimpinan program-program yang akan kami kerjakan di tahun 2025 kemudian melanjutkan yang tadi disampaikan oleh ibu menteri Pan dan RB terkait evaluasi seleksi izinkan kami melaporkan Bapak Pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 2 dari formasi tadi sudah disampaikan oleh ibu menteri yang perlu kami sampaikan adalah untuk seleksi CPNS ini berjalan sesuai dengan target dan agenda Sampai dengan saat ini semua proses dieleksi CPNS tahapannya masih Sesuai dengan jadwal saat ini proses yang sedang berlangsung adalah penetapan nomor induk CPNS dari formasi yang tersedia bapak-bapak perlu kami laporkan ada 246.390 formasi dan yang lulus sampai dengan akhir ada 72,69% atau sejumlah 179.090 pelamar yang lulus sampai dengan tahap akhir nah saat ini proses yang sedang berlangsung adalah terbitnya pertek BKN Sudah terbit 481 pertek sampai dengan tanggal 28 Februari kemarin perlu kami laporkan kepada bapak-bapak dan ibu semua di komisi 2 sampai saat ini ada 15 instansi yang belum menyelenggarakan seleksi terutama ini di Papua dengan alasan keamanan Asmat mamramo Raya mambramo Tengah laniijaya yalimo Nuga Puncak Jaya goovendigul Yapen Jayawijaya mapi yaugimo tolikara Pegunungan Bintang dan provinsi Pegunungan Bintang perlu Kami laporkan bahwa untuk seleksi CPNS ini Alhamdulillah atas dukungan Bapak Ibu semuanya berjalan lancar sesuai dengan skenario Kemudian yang kedua perlu kami laporkan penataan pegawai non ASN melanjutkan laporan ibu menteri tadi kita memang perlu bersama-sama menyelesaikan penataan pegawai non ASN ini karena memang ini menjadi tugas semua instansi untuk mengingatkan kembali kita semua Bapak dan Ibu kalau kita melihat dari sisi kewenangan Tata kelolanya diawali penataan ini dari pengangkatan pegawai di instansi pusat dan daerah ini awal yang harus kita Tata secara keseluruhan dari berbagai regulasi ada pembagian kewenangan misalnya dari ibu Menpan kewenangannya adalah kebijakan penataan dan penetapan formasi dari BKN di kebijakan teknis seleksi kemudian menyusun ranking catuter test sampai dengan menerbitkan kemudian daerah atau instansi pusat jadi provinsi Kementerian lembaga dan kabupaten kota itu menyelenggarakan seleksi administrasinya Jadi kalau ada yang tidak lulus di seleksi administrasi itu sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian lembaga provinsi dan kabupaten kota BKN menyusun ranking sesuai dengan ketersediaan formasi Nah nanti setelah keluar per Mak instansi provinsi kabupaten kota dan kementerian lembaga yang membuat SK penetapan p3knya kalau alurnya seperti yang ada di layar jadi Bapak dan Ibu alurnya dari instansi merekrut tenaga honorer Kemudian dari gpan RB menyiapkan kebijakan penataannya dan penetapan formasi BKN menyiapkan kebijakan teknis kemudian melaksanakan perankingan melalui CAT dan menetapkan pertek tenaga nonasn mendaftar kemudian diseleksi administrasi kemudian BKN menyelenggarakan cat dan menerbitkan pertek instansi menerbitkan SK pengangkatan kemudian jadilah tenaga nonasn dilantik menjadi P3K ini sekidar mengingatkan kembali Bapak dan Ibu tahapannya hulu dan hilirnya sebenarnya berada di instansi masing-masing Oleh karena itu peran instansi menjadi sangat penting untuk proses penataan pegawai non ASN ini Bapak dan Ibu sebagaimana disampaikan oleh ibu menteri Pan tadi bahwa formasi P3K yang bisa dipakai adalah r.6.153 itu pada slide yang pada format yang paling atas kemudian yang memenuhi formasi itu akhirnya bisa diangkat penuh waktu sebanyak 677.638 pada garis yang berwarna kuning sekarang sudah proses mengisi daftar riwayat hidup 672.363 Sehingga terdapat sisa formasi yang belum dipakai saat ini adalah 328.515 formasi ini yang perlu kami laporkan kepada bapak dan ibu semuanya sehingga dari 1.6.153 formasi saat ini terisi 67,3% yang sudah mengisi daftar riwayat hidup 99,2% ini tahapan sampai dengan tahap 1 ini bapak-bapak dan Ibu semuanya proses sampai dengan tahap 1 yang sekarang pengisian daftar riwayat hidup sudah selesai 99 koma 2% Nah sekarang sedang berlangsung seleksi tahap du yang memperebutkan sisa formasi jadi tidak ada formasi baru sisa formasi tahap 1 yang belum terpakai ada 328.515 dan dari formasi ini ada sisa pelamar yang berasal dari database PKN yang belum melam di tahap 1 ada 207.463 ini yang berpotensi mengisi formasi PPK penuh waktu 328.515 ini nah perlu kami laporkan kepada bapak-bapak dan Ibu semuanya bahwa pelamar sampai tahap 2 ini r.75.259 Nah untuk tahap berikutnya nanti adalah tes untuk merranking melalui computer assesed test Nah saat ini Kami sedang menunggu anggaran dari Kementerian Keuangan demikian bapak-bapak pimpinan beserta seluruh anggota laporan kami mohon dukungan untuk pelaksanaan program PKN di 2025 serta untuk penataan pegawai non ASN di tahun ini Terima kasih mohon maaf lahir batin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah bapak ibu hadirin sekalian Pimpinan dan anggota yang saya hormati kita sudah menjelaskan tadi ee program kerja dan EE tahapan seleksi evaluasi tahapan seleksi baik CPNS maupun P3K ee berikutnya Ee Kita masuk ke Sesi pendalaman nanti mungkin saya langsung bagi per ee fraksi aja setelah perfaksi kalau ada ada tambahan boleh nanti diambahkan oleh teman-teman jadi memang problem besar kita adalah terkait soal ee penataan ee P3K ini Bu menteri tadi sudah menjelaskan secara gamblang bahwa memang prosesnya dimulai sudah sejak lama ternyata sudah sekitar 20 tahun yang lalu tahun 2005 sampai sekarang tidak pernah tuntas Nah kita pengin bahwa ini harus sesegera mungkin kita selesaikan sehingga ke depannya tidak ada lagi problem-problem semacam ini yang kita hadapi karena kalau enggak nanti kita berkutik soal Bagaimana penataan P3K dari tahun ke tahun akhirnya ee Mohon maaf Bapak Ibu sekalian kita kan juga pernah kuliah eh bayangkan teman-teman mahasiswa yang baru selesai sarjana juga berharap ingin mengabdi terhadap bangsa ini tapi Ee tidak pernah dibuka formasi itu karena kita ini tidak pernah tuntas penyelesaiannya soal P3K nah harapan besar kita nanti mungkin sesegera mungkin untuk diselesaikan setelah itu eh berikutnya kita juga akan eh menerima yang namanya fres GR karena eh yang melakukan protes hari ini bukan hanya P3K e jangan sampai kita berikuti di terus di sisi lain juga teman-teman yang eh sarjana-sarjana baru ini Eh mungkin ya jangan sampairu kampus menciptakan pengangguran-pengangguran baru dan tidak mampu menyiapkan eh lapangan pekerjaan bagi mereka e Baiklah saya persilakan kepada PDP perjuangan dulu saya lihat hanya Paki ini eh belang saya belakangan belakangan kalau begitu saya berikutnya ke go dulu apa ada silakan Makasih pimpinan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati segenap pimpinan sahabat-sahabat anggota komisi 2 dan segenap Mitra baik dari ibu mempan RB dan jajarannya dan begitun Kepala BKN Prof terima kasih dan jajarannya saya hanya ingin mencoba meluruskan pada rdp Sebelumnya saya mencoba memberikan pokok-pokok pikiran terkait P3 k itu yang menjadi beban negara belum tuntas karena dikut oleh pimpinan waktu itu pimpinan mengatakan dibahas pada saat rdp selanjutnya karena pada waktu itu hanya persoalan efisiensi nah virallah di di media sosial seolah-olah saya tidak berpihak kepada P3K itu sendiri Bapak dan Ibu sekalian kalau kita berbicara P3K itu sendiri mungkin alangkah bijak nya kalau kita berbicara historis dulu Bu menteri historisnya P3K itu ada situasi dan keadaan di daerah-daerah ASN yang sudah pensiun yang spesifik dan punya keahlian tidak bisa diisi oleh ASN lainnya yang ada pada lingkungan itu maka dibukal lah P3K itu untuk mengisinya dari tenaga-tenaga honorer dalam perjalanan waktu ternyata Maksud baik dari pemerintah di sini kebabblasan dengan kondisi situasi politik yaitu tidak sedikit kepala-kepala daerah harus membayar utang Budi kepada tim sukseslah tim pemenanganlah apaun namanya ini faktanya Bapak Ibu sekalian sehingga bagaikan airbah tenaga-tenaga honor itu dengan SK kepala daerah bermunculan lebih ironisnya lagi banyak sk-sk kepala daerah yang status kepala daer status honor setelah mendapatkan SK dia Merantau pergi menjadi pegebun sawitlah dan lainlain sebagainya nanti setelah mau ada seleksi P3K kembali lagi nah di satu sisi kita tidak boleh tutup mata ada tenaga honorer seperti contohaga kebersihan tenaga kesehatan tenaga pendidik itu betul-betul mengabdikan dirinya tanpa pamri Masa sih mau dipersandingkan dengan kondisi status yang saya katakan tadi itu nah dalam perjalanan waktu sepertinya kondisi ini tidak bisa dibendung semua tenaga honorer ingin menjadi P3K tapi ada satu Hal inilah yang saya maksud beban ada satu hal yang perlu kita pikirkan penggajian tenaga P3K itu P3K itu dibanding dengan tenaga honor satu berbanding 3 Pak ini gak boleh kita tutup-tutupi satu berbanding tig berarti pasti tenaga honoraryi ini punya semangat kemauan nafsu untuk ikut diterima juga P3K nah pertanyaannya sekarang Apakah negara apakah Ibu mempan RB Kepala BKN sudah mempersiapkan Grand theori untuk memangkas setidak-tidaknya membendung arus yang sangat dahsyat ini tidak gampang Pak kita pun kita tidak bisa memungkiri semangat masyarakat di luar sana yang honorer puluhan tahun bahkan ini sekali diangkat menjadi P3K Nah ada gak Grand theory yang bisa dilahirkan untuk mengakomodir itu tapi di satu sisi juga kita harus membuat tata kelola manajemen penanganan P3K ini secara berkepastian hukum dan berkeadilan Pak Bu nah perlu ada upaya saya tidak tahu seperti apa upaya yang sangat progresif dan responsif mengetahui sedetail-detailnya tenaga-tenaga honorer itu yang berkapasitas berkompetensi dan berintegritas ini kita harus mendapatkan tenaga-tenaga honorer yang memang kebutuhan negara ini karena tidak sedikit tenaga honor gurulah tenaga kesehatanlah yang memang punya kapasitas dan yang tidak Kal pentingnya bapak dan ibu sekalian Pada kesempatan ini saya mau Kemukakan yaitu kondisi yang menjadi faktual terkait dengan penerimaan paru waktu nah bagaimana dengan penerimaan paru waktu ini dengan kondisi tenaga-tenaga kesehatan yang tidak lulus CPNS untuk lulus seleksi tahap kedua dan Ketergantungan dengan dana blut saya izin pimpinan saya punya pandangan benar yang dikatakan pimpinan tadi ini masalah akan jadi bola liar Ini masalah akan jadi benang khusut benang yang basah susah diurai jadi dibutuhkan komitmen kebersamaan untuk kita mencari metodologi grandin theoryi yang tepat menyelamatkan mereka-mereka semua ini kita tidak boleh padamkan mimpi para honorer ini untuk jadi P3K tapi di satu sisi juga Apakah kita siap Apakah negara siap negara kalau kita melihat tadi pembagian alur izin saya Kemukakan menarik sekali dari ee pemaparan tadi yaitu hulu dan hilirnya masalah ini ada ad penerimaan atau rekrutmen tenaga nonasn itu tentu dari pemerintah airas ini terus masuk ke wilayah mempan RB yaitu kebijakan penataan tenaga nonasn dan penetapan formasi P3K Nah ini nih sudah mulai seru nih di sini nih ini pembagian tugas dan weenan setelah itu alurnya adalah ke BKN yaitu kebijakan teknis pelaksanaan seleksi P3K ini sudah berbicara teknis ini lulus dan tidaknya Berapa banyak diterima itu urusan mempan RB nah olehnya itu saya ingin mengemukakan Pada kesempatan ini izin pimpinan memberikan kontribusi pemikiran bisa tidak ada target-target capaian ada target capaian agar supaya P3K ini bisa tuntas setuntas-tuntasnya dengan berkeadilan dan berkepastian hukum karena kita harus pikirkan juga tidak sedikit instrumen regulasi yang menjadi rambu-rambu contoh penganggaran untuk belanja pegawai itu tidak boleh melebihi 30% ini juga norma yang harus kita hargai tapi di situ di satu Kita juga harus menyadari ini mungkin barangkali Ibu mempan dengan Kepala BKN perlu memikirkan daerah-daerah itu punya karakteristik yang berbeda Ada yang punya kondisi devisa yang kuat ada yang sedang memang ada yang lemah Nah kalau formasi-formasinya sistemnya sama berarti waduh kasihan daerah yang lemah tetapi kita juga harus pikirkan Pak menteri Pak Kepala BKN masalahnya juga hulunya adalah usulan formasi dari daerah ini juga sebenarnya ini dilematis sekali jadi saya sependapat kalau kita berkomitmen bukan hanya normatifnya saja tapi kita berkomitmen kuat bahwa semua daerah harus meng-closing menutup penerimaan-penerimaan honorer itu dengan catatan diikuti dengan sanksi yang berat berat yang minimal itu adalah potong daunnya pasti sudah menjerit daerah itu Pak dan lokasi umumnya yang kita ancam karena dia yang mau dia yang minum daerah minum pusat yang mabuk Pak itu istilah saya yang paling klasik itu yang enak terima honorer-honorer nah masyarakat menuntut P3K yang pusing itubimpan RB lah Bapak Kepala BKN pasti pusing Kita semua pusing Akhirnya saya berkesimpulan Pak dengan kontribusi pemikiran saya ini ini semua harus diakhiri tidak bisa tidak Walaupun lambat tapi ada kejelasan dan kepastian target-target capaian kita itu untuk tata kelola manajemen aparatur Sipi negara dan non aparatur Sipi negara itu seperti apa kita harus keluar dari kemelut ini kalau kita ada keinginan mau keluar dari kemelut ini Insyaallah komisi du pasti mendukung seperti halnya dengan perencanaan-perencanaan tata kelola birokrasi ke depan seperti itu Pak pimpinan Maafkan kalau jika ada yang kurang dan salah Pak menteri menteri bapak kepala PKN dan kita semua leidang kurangnya Mohon dimaafkan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Jadi Pak ini menteri dan Pak kepalak beliau Ini paket lengkap jadi Biasanya sih kalau Pak Tan sudah menyampaikan anggota yang lain eh lebih cepat karenaan sudah hampir mengambil Jata sebagian anggota yang lain tapi kita selalu senang karena beliau selalu ada istilah-istilah yang begitu penyampaiannya selalu ada istilah-istilah yang kita dengarkan salah satunya tadi itu bahwa yang minum Eh daerah tapi yang pusat Nah karena beliau pernah mengalami hal yang sama tapi untungnya diare-pare enggak terjadi demikian itu yang kita syukuri e Berikutnya saya persilakan ke silakan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati ibu menteri Pan RB serta jajarannya ini ada sahabat-sahabat saya tempat saya menimba ilmu ini pimpinan Kepala BKN dan seluruh jajarannya rabat ini merupakan kebahagiaan bagi saya karena di suatu waktu saya pernah duduk di situ pimpinan bersama beberapa orang yang sekarang duduk di situ dan hari ini saya duduk di sini ee Baik terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh ibu menteri beserta Kepala BKN Prof Dr yudan Arif ini sangat menarik karena ee lama tidak berinteraksi dengan Kemenpan RB dan BKN hari ini berinteraksi dan saya menemukan frasa-frasa yang menunjukkan semangat dan apa birokrasi kita akan menuju kepada birokrasi modern Apa itu yaitu meningkatkan Bagaimana kedua lembaga ini berusaha untuk melakukan transformasi digital sesuai dengan tuntutan zamnya Kalau boleh saya berpendapat Kementerian Pan RB dan BKN ini merupakan lembaga yang sangat sentral dalam up upaya penguatan pemerintah karena dia mengurusi birokrasi jadi asas progresif bukan menunggu itu perlu diterapkan oleh Kementerian Pan RB dan BKM selama ini saya mengenal ya selama ini itu kan lebih banyak menunggu ada masalah baru diatasi baik itu masalah yang terkait dengan SDM kelembagaan maupun pelayanan publik kita tidak boleh melihat bahwa Kementerian RB itu gedungnya cuma empat lantai karyawannya sedikit tapi aturannya itu yang bisa untuk membuat ASN di penpr di pemkup dan pencode maupun KL itu bisa bergerak mendukung program-program yang ada di pemerintahan kalau orang seperti saya ini kan politisi kebetulan Kalau Bu menteri ini kan dari birokrasi ini kan in cost termasuk Pak Purwadi ya enggak 5 tahun datang kalau kepilih lagi datang lagi kalau enggak pilih lagi bapak-bapak yang ASN kalau asn-nya ini tidak diatur dengan apa Eh serius dengan hal-hal yang lebih progresif ya negara ini akan Limbung Betapapun kita membuat program yang banyak yang bagus menterinya bagus tapi kalau sekali lagi asn-nya tidak diberi dukungan training diberi dukungan pendidikan sistemnya tidak baik apalagi misalkan mutasi dan lain-lain datanya enggak ada Saya kira itu tidak boleh terjadi jadi ini sebagai pengingat bahwa birokrasi ini merupakan pilar penting bagi pemerintahan ya birokrasi merupakan pilar penting bagi pemerintahan karena itu karena pentingnya itu saya lagi berpikir Sudah beberapa hari sudah ada rapat di sini dengan Menpan RB dengan teman-teman menteri yang lain Saya pernah menyampaikan tentang transformasi digital transformasi digital itu kebahagiaan dan kegundahan kalau bagi saya kegundahannya Apa gara-gara alasan digitalisasi banyak Kementerian kemudian mengajukan untuk bikin sistem ini sistem itu yang ternyata kalau boleh diudit itu yang useless hampir 80% nah mau bertanya it governance untuk pemerintahan ini mau ditaruh di mana di Kementerian Pan RB atau di komdigi bapak-bapak kan tadi ada pejabat yang background-nya saya baca itu memang di bidang digital ya Coba dipikirkan Kenapa saya menyampaikan seperti ini kan ibu-ibu kan pernah retreat pasti sudah disampaikan dengan yang namanya governance jadi menyelesaikan pemerintahan ini masalah-masalah pemerintahan ini tidak bisa hanya bicara BKN dan kemenan RB tapi ternyata ada kaitannya dengan komdi Jadi mohon sekali ibu-ibu ibu menteri koordinasi dengan Kom digigi it governance untuk government kita itu mau ditaruh di mana supaya k ini enggak saya nanya ngambur-ngamburin duit negara bikin sistem ini sistem itu useless saya pernah ngobrol dengan sahabat saya wakil menteri 80% itu kalau diaudit useless nanti sudah useless ada yang mengajukan bikin lagi saya pernah ngomong di sini kalau saya ini orang yang bisnis di IT senang-senang aja jualan terus ya kan Nah itu jangan sampai terjadi kemudian soal kelembagaan dan tata laksana Saya masih ingat dulu kelembagaan ini dan tata laksana suka menerima misalkan ada lembaga mau dinaikkan statusnya Saya masih ingat misalkan IAIN mau dinaikkan menjadi UIN itu kan ada di Kemenpan kan kalau mereka sudah berjalan Siapa yang ngontrol dari sekolah tinggi menjadi Institut dia sudah dikasih dari Institut benar enggak Institut Jalan Institut ya kan sudah ngasih ditingkatkan Siapa yang ngontrol Apakah ada mekanisme untuk di turunkan lagi termasuk bagi Kementerian yang mengajukan kelembagaan baru Nah ke depan pengajuan ini juga bukan hanya menunggu jadi aparat ibu di Kementerian Pan itu melihat Eh sekarang ini kan banyak KL yang baru berdasarkan kebutuhan pelayanan publik dan lain-lain Eh kalian mestinya lembaganya nambah Itu harus progresif tidak menunggu ajuan dari Kementerian lain nah ini yang terakhir ini Ini penting ini sebelum saya menyampaikan saya bertanya dulu nih pak kepala BKM rencana untuk pengangkatan ASN itu kapan rencana pengangkatannya ini sedang kami bahas dengan ibu menteri tadi sebagaimana yang ibu menteri sampaikan kemungkinan akan ada penyesuaian waktu Pak Oke berarti kan ada pengangkatan ASN dan pengangkatan P3 ya ptkk ya ya begini Pak kita urun rembuk ini untuk kebaikan tadi Pak tokon pawi juga sudah menyampaikan negara kita ini kan sedang lumayanlah mendapatkan cobaan terkait dengan PHK di sejumlah perusahaan kemudian Tentu bapak-bapak juga merespon Bagaimana program pemerintah untuk melakukan percepatan di berbagai bidang kerja-kerja yang terkait dengan masyarakat pelayanan masyarakat pertama prinsipnya harus dipercepat Pak pengangkatan ASN dan P3K itu harus dipercepat supaya ini enggak banyak yang nganggur yang kedua bukan hanya soal Enggak banyak yang nganggur mereka cepat bekerja untuk mendukung pemerintahan Jadi kalau kami usul itu pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN kemudian yang P3K Maret 2026 itu jadi negara pemerintah ini membantu keadaan supaya cepat-cepat orang bisa beraktivitas berproduktivitas sekaligus mendukung kerja-kerja pemerintah Saya kira itu mudah-mudahan bisa di terima dengan baik dan tentu kalau secara profesional secara teknis Bapak Ibu sekalian di Kementerian Pan RB lebih tahu dari saya saya ini tahu kulitnya saja Pak nanti kita makan So ceker Senopati kalau belum ditutup Terima kasih asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatull warakatuh selanjutnya saya keaias silakan Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pimpinan rekan-rekan anggota yang saya hormati ibu menteri Pak Kepala BKN Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia Pak taan Pak Aziz tadi sudah banyak ya menyampaikan usulan dan Seterusnya saya ingin pimpinan dalam kesempatan ini nanti di kesimpulan rapat itu ada kepastian tentang pegawai nonasn ini sampai kapan supaya mereka tenang gitu ya boleh 2025 selesai semuanya Alhamdulillah ya kalau gak bisa 2026 untuk ada supaya ada kepastian dari ee mereka semua tadi logikanya sudah disampaikan oleh Pak taan kemudian Pak hazis bagaimana rasionalitasnya dan saya sangat yakin sekali dengan ibu menteri dan Pak Kepala BKN ini ya beliau ini kalau analoginya ikan pandai berenang beliau lebih dari ikan itu karena beliau orang dalam gitu jadi sangat profesional sangat tahu bagaimana ee mencari jalan keluar hanya butuh dukungan dan ketegasan karena ini juga terkait dengan daerah gitu butuh dukungan kita ee semua Terus yang berikutnya Kita juga harus memikirkan terkait dengan kesejahteraan sebenarnya pimpinan kesejahteraan P3K ini ya termasuk kemungkinan mereka dapat pensiun ya Saya dengar pensiun mereka itu 600.000 ya betul ya itu pun katanya dipotong dari gaji mereka coba kita bayangkan misal nya P3K guru pensiun nanti umur 60 tahun ya dia dapat pensiun 600.000 masih ada anaknya SMA kan kita menciptakan klustter kemiskinan baru ini juga harus kita kita pikirkan ke ke depanah kemudian yang terakhir ini di luar rapat saya ingat dulu Mas Irwan yang saya ingat waktu rdp dengan ne menyinggung masalah BUMD ya BUMD itu di Kementerian Dalam Negeri itu yang membina ituon 4 kasubdit nah minimal Saya kira eson 2 itu karena mungkin mantan Bupati mantan Walikota mantan Gubernur sangat merasakan pentingnya ini karena Mendagri butuh dukungan dari an dan dari BKN supaya Pembina BUMD di daerah itu dinaikkan statusnya supaya lebih apa namanya lebih e karena kan BUMD itu juga banyak dimanfaatkan itu untuk kepentingan-kepentingan eh politik Jadi butuh kontrol yang lebih baik ya Saya kira itu pimpinan saya singkat saja Terima kasih asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pakan ini memang Kalau Pak Kiai ini singkat padat mungkin karena pengaruh bulan puasa jadi beliau agak lebih singkat hari ini Berikutnya saya persilakan ke PKB Terima kasih Pak to silakan Terima kasih ketua ee ada beberapa yang perlu saya interaktif interaktifkan dulu ee bu Rini dan Pak Prof yudan dari r.789.51 catatan di BKN itu kemarin dari KL dan daerah Pemerintah Daerah itu buka formasi berapa Bu Jadi yang terserap kan yang dibuka formasinya itu maksud saya yang terserap adalah yang ada tandanya l atau lolos meskipun itu bisa R1 R2 atau R3 interaktif dulu sebentar atau Pak ini yang jawab terima kasih Pak Toha untuk formasi P3K yang dilaksanakan sampai dengan tahapan pendaftaran final itu ada 1 juta 6.153 dan yang terisi sesuai formasi penuh waktu 677.638 Oke kalau di slide yang warna kuning tadi Oke makasih Pak saya sudah punya bayangan bahwa yang terserap dari formasi atau bukaan BKN Menpan RB r.789 sekian itu adalah 1 juta sekian berarti masih harus menuntaskan 789 juta Eh r89.000 betul ya Bu Pak maka dibuka seleksi tahap kedua karena masih ada formasi sebanyak itu nah ini adalah penanganan atau penyelesaian yang dibuka formasinya oleh KL dan pemerintah daerah tapi yang belum dibuka Pak Makanya tadi saya ngobrol katanya sapu Jakat ini belum sapu Jakat ini artinya belum semuanya nanti akan terselesaikan jadi meskipun itu dibuka r.789.000 kemarin disampaikan oleh BKN ke pemerintah daerah dan kementerian dan lembaga itu tidak semua pemerintah daerah membuka formasi sebanyak itu itu kesalahan hanya kemarin itu kan KL juga tidak membuka formasi sebanyak itu sehingga tidak terserap sekarang Jadi PR yang disalahkan BKN dan Menpan RB padahal Menpan RB dan BKN sudah berusaha maksimal iki loh datanya kayak begini Bukalah formasi dan dirampungke sekalian Sesuai dengan undang-undang pasal 66 begitu to Bu Lah ini yang salah siapa gitu loh kadang-kadang disalahkan BKN tak ewak terus Bu Tak bantu terus BKN sama Menpan RB tak belani terus meskipun saya juga di demo para penyuluh itu sudah dapat ee P3K penuh waktu masih minta pensiun nah ini yang swasta gentian gitu loh Nah yang menjadi berat kita adalah yang menjadi PR berat kita adalah mereka yang tercatat di pangkalan atau database BKN akan tetapi ketika BK membuat apa namanya mengadakan seleksi Kementerian lembaga pemerintah daerah tidak membuka formasi itu itu loh yang jadi masalah itu Pak makanya di seleksi tahap kedua ini sebaiknya menurut saya menunggu pemerintah daerah Kementerian lembaga membuka semua formasi itu sampaikan jadi dituntaskan sekalian pak kalau nanti hanya menuntaskan sisa formasi yang tidak terisi yang kemarin dibuka ini masih ada PR lagi sehingga pasal 66 undang-undang nomor 20 tentang ASN ini belum juga bisa terlaksana dengan baik itu menurut saya kok ee saya enggak tahu perintahnya lewat siapa koordinasinya lewat siapa mungkin Kementerian Dalam Negeri bisa perintahkan semuanya kekhawatiran tentang enggak bisa gaji ya ini sebenarnya konsekuensi pemerintah juga konsekuensi kita bersama karena kita sudah membuat undang-undang itu dan harus mengangkat mereka begitu Bu Rini sampaikan kepada Menteri Keuangan ini konsekuensi kita ya jadi berilah kabar baik kepada Bupati Walikota Gubernur bahwa nanti semuanya menjadi konsekuensi kita negara ini pemerintah untuk menggaji mereka karena mereka harus diangkat lewat undang-undang yang me yang apa memerintahkan undang-undang nah ini yang sebenarnya menjadi permasalahan jangan kita tidak anu honorer lagi memang honorer enggak ada selesainya Pak sampai sekarang enggak ada selesai-selesai Besok itu sudah ada lagi honorer swasta ini ya mau minta juga gitu loh Ketika pak Anas jadi menteri pusing Nanti Pak tahun anu nanti tahun kancil pembahasannya begitu panas itu karena pusingnya ngurus ee jutaan orang yang EE butuh pekerjaan dan ini Nah yang kedua Pak Bu Saya harapkan nanti yang tahap kedua itu benar-benar caranya gimana Enggak tahu ya mengutamakan yang EE K2 ini saya buat tiktok ada yang ada yang salah satu tiktok saya sudah r.500 Pak viewer Pak Iya 3.500 itu komentarnya banyak banget salah satu komentar terbanyak adalah Pak saya sudah 26 tahun Pak saya sudah 24 tahun Pak saya sudah 15 tahun Pak kemarin saya hanya R2 R3 tidak l yang 3 tahun 4 tahun sudah pada R anu l lolos ini saya saya ini kan kan bisa ya pak ya pangkalan database di BKN atau Menpan RB itu kan bisa ya Pak yang 20 tahun mana yang anu mana gitu loh Pak Nah itu Monggo didorong dengan cara apa saya enggak tahu saya enggak punya saudara yang 20 tahun juga enggak ada Saya hanya ya prihatin aja mereka kalau 20 tahun eh 26 tahun komentar-komentarnya ini asli itu Pak pakai short asli mereka sudah 10 tahun lebih ya kasihan mereka itu yang kedua nah yang ketiga Pak saya mau bantu juga di BKN samapan RB itu ada humas yang bagus begitu Jadi bisa menjelaskan benar-benar bisa menjelaskan kronologis data Apa itu kan terbuka enggak apa-apa data itu 1 juta ini loh yang diterima ini loh ini kasihan pakudan hanya ini ee jadi jadi narasumber terus untuk tiktoknya BKN ada yang humas yang bagus itu loh Pak Pak Ridwan mana Pak Ridwan Pak Ridan tak itu tak wa saja apa namanya Katanya di Madura itu mampir ke Solo aja enggak jawab dia padahal saya pengin dia yang memberikan banyak penjelasan karena mereka yang A1 yang lebih tahu Pak mampir ke tempat saya saya podcast memberikan penjelasan aku bantu BKN loh gelem R jawab itu Mister Ridwan itu sor Mas Ridwan sampean itu tak wa R jawab kepalamu jawab Kok kamu enggak jawab gimana ya Eh kemudian termasuk m Pan RB Bu beri Apa ada yang profesional yang memberikan apa informasiah biar enggak enggak tanya-tanya kita jadi bahan bahan ini juga tapi Ya enggak apa-apa memang tugas wakil rakyat semacam ini lalu yang ke selanjutnya tolong dari program-program tadi yang inventarisasi masalah Bu inventarisasi masalah itu misalnya peraturan pemerintahnya Katanya masih di Sekretaris Negara kemudian ya itu tadi tahap dua tadi terus pensiun Gimana tadi sudah disampaikan Pak zudan juga ee untuk tata cara pensiun ya enggak lolos gimana swasta gimana dan seterusnya inventarisasi masalah nah kaitannya dengan inventarisasi masalah itu dengan anggaran yang diefisiensi menjadi 205 bu ya 208 miliar ini masih bisa memadai untuk untuk menjalankan apa atau mengatasi masalah dan menjalankan program yang Bapak Ibu sampaikan tadi apa enggak ini Kan perlu di ini ya Nah hitung-hitungannya Pak Jenderal itu pasti lebih paham pak wakil ya itu aja e Pak Batra terima kasih eh Mohon maaf saya harus nyinggung harus e terus terang harus apa adanya karena memang begitulah adanya Terima kasih asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak selanjutnya ke apa ya PKS eh PKS saya lupa nih Pak Rahmat Makasih pimpinan Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Yang sama-sama kita hormati Bu menteri P RB kemudian Kepala BKN pimpinan komisi eh yang pertama saya mengapresiasi Bu mentri dulu Rp Bu yang sudah berjibaku menunaikan amanah undang-undang 2023 untuk menuntaskan masalah honorer ini di penghujung akhir 2024 walaupun masih banyak tuntutan sehingga kita membuka gelombang dua tapi itu sungguh kebijakan yang luar biasa untuk mengatasi persoalan banyak orang terkait dengan honorer Oleh karena itu dalam kesempatan ini ada beberapa hal mungkin yang menjadi pertanyaan dan juga penegasan kita ya yang pertama Alhamdulillah sudah ada jawaban terkait dengan status honorer yang mereka lolos menjadi paruh waktu kemudian kan ada sisanya yang menjadi ee menjadi as mp3k kemudian yang sisanya ada yang paruh waktu Nah ada muncul berbagai permasalahan di berbagai daerah yang terkait dengan ee ketimpangan dan perbedaan masalah standar gaji par waktu banyak pertanyaan terkait dengan ini apa yang menjadi landasan daerah itu menetapkan gaji Apakah nanti ada satu aturan khusus yang menegaskan bahwa penggajian P3K waktu itu UMR misalnya atau misalnya apa gitu ya sehingga tidak ada yang membanding-bandingkan P3 kar waktu di Sumatera Barat misalnya itu mereka ee mengkasnya sesuai kemampuan keuangan daerah keuangan daerah ini kan bervariasi kepala daerah menafsirkannya tidak ada jelas aturan dan standarnya sehingga ini mungkin ada aturan Bu menteri kalau sudah ada tentu dikasih tahu kita sehingga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di daerah kemudian kedua terkait dengan jenjang karir juga banyak pertanyaan ya nanti kan P3K penuh waktu ini kan ada yang pensiun kemudian setelah itu apakah nanti ada penjenjangan karir P3 kap waktu ini untuk bisa menggantikan mereka atau tes lagi atau seperti apa ini kan penting aturan-aturan khusus sehingga mereka juga eh terjamin masa depan pekerjaannya kemudian yang ketiga ini terkait dengan masalah proses seleksi eh ASN CPNS dan juga eh P3K kita sepakat bahwa kalau alur seleksi ASN CPNS itu berdasarkan eh kompetitif ya profesional kemudian eh cat itu prioritas tapi terkait dengan P3K sekali lagi kita Ingatkan kita harus afirmatif ya ini ini penting demi kemanusiaan perlu kita sampaikan mereka sudah mengabdi misalnya ada 15 20 tahun kemudian bertarung dengan anak-anak baru pers graduate yang mereka itu masih segar dan juga mereka Melik it gitu tentu itu akan tersingkir kalau seandainya afirmasi tidak diterapkan oleh karena itu kita sudah menampung nih komisi du ini hampir tiap hari kedatangan aspirasi-aspirasi ini harus benar-benar kita berikan afirmasi ya jangan sampai nanti P3K ini kita suruh mereka kompetitif dengan cat pasti yang lama-lama itu tersingkir karena sudah tua-tua kemudian mereka mungkin ada 2 tahun lagi Kasihan mereka mungkin hanya menyandang menjelang pensiun diakui sebagai statusnya oleh negara kemudian mereka pensiun 2 tahun lagi bangga mereka gitu ya Nah tentu ini perlu menjadi eh perhatian kita kemudian Eh ini Mungkin pertanyaan Bu menteri ada beberapa pengaduan yang masuk kepada kita terkait dengan honorer yang berada di instansi-instansi misalnya bhmn badan hukum milik negara perguruan tinggi gitu ya ini apakah mereka juga berlaku secara umum atau mereka ada perlakuan tersendiri karena mereka semi eh apa namanya sem keuntungan gitu ya finansial di bhmn ini dan ini harus eh kita bisa menjelaskan kepada publik sekali-kali kita apresiasi tentu kita dukung nih pak PKN Bagaimana digitalisasi ke depan kemudian eh agar apa namanya pendataan ASN kita mudah-mudahan di periode tahun ini 2025 Sudah selesailah tidak lagi kita mengurus honorer eh di tahun berikut gitu ya Nah ini sekedar menyampaikan aspirasi dari daerah nih pak BKN DPR ini memang dianggap ini Sakti Bang Zul Ya semua pengaduan mulai dari yang besar-besar sampai yang kecil kita dapat aduan gitu ya termasuk diantaranya masalah pengadulan ketidakadilan terhadapers as yang mereka itu belum diakui untuk mengupload penambahan gelarnya Misalnya ini seperti Apa penjelasan pbkn ini banyak pertanyaan di di daerah Ya sudah hampir 20 orang melapor ke saya sebagian temannya diakui dengan grade misalnya akreditasi B kemudian bisa ditambahkan gelarnya di di BKN tapi ada beberapa Universitas itu eh lulus pada Universitas belum diproses saya sudah Wa ke beberapa teman kita di apa tapi belum ada jawaban yang pasti maka di forum resmi ini saya sampaikan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Rahmat selanjutnya saya persilakan kepada partaiat nasional asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam pimpinan masid dua anggota yang kami hormati juga yang kami hormati Bu menterijaran juga yang kam hormati bapak kepala pknaran izin ibu bapak kami menyampaikan ya suara-suara masyarakat ya atau calon-calon ya PDK tidakah kami eh pertama ya mereka yang menyampaikan yang lulus etap 2A mereka minta disamakan haknya dengan yang lulus proi pertama yang P waktu ini ya dia menganggap haknya sama ya mereka menganggap haknya sama eh sesama ya Anak Bangsa sesama hon sekian tahun Pan tahun sama semuanya databas sama yang ada di 1.700 sekian itu artinya ya sama anak bangsa ini minta sama haknya jangan sampai ada per waktu ini poin pertama yang kedua mereka yang ada juga lagi yang tidak lolos di du Waktu mereka juga ya minta juga Jikan pori untuk lulusannya kenapa Karena di BKM sendiri data sudah ada tag sudah ada cuma persoalannya formasi yang di daerah juga formasi sudah ada tetapi ya mereka tidak diberikan ya kelulusan Nah ini mungkin ya minta samakan juga ibu yang mana mereka Ya sudah menghonor bekerja di daerah ya lampu tidak ada eh infrastruktur cukup memprihatinkan gaji juga cukup memprihatinkan ya t berharap ya pada forum yang terhormat ini ya kita tampung aspasinya kami juga menyimak jug bu ya E di beapa tempat ya di media eh seperti diri di kemarin viral itu pak ya pegawainya dirumahkan ya dirumahkan ya mereka buat konten buat apa semuanya ya lalu ya ya mereka diterima lagi nah ini seperti apa ini artinya viral mereka baru diterima lagi nah sementara di daerahhi ini begitu Aturan ini sudah ada hon tutup tak ada lagi hon ini dirumahkan ah sementara di kota-kota besar pegawainya mungkin ya di mos ada muncul mereka diterima lagi ini seperti apa penerimaannya Apakah sama lagi penerimaannya dengan ya Katakanlah yang 1,78 tadi atau dia memang punya istimewa tersendiri gituah ini yang menjadi ya Katakanlah ya Eh menjadi persoalan kita ya kami sebagai wakil rakyat ini Ya semua datang pada kami sampaikan persoalan-persoalan ya mereka sebagai anak bangsa yang sudah bekerja mengap di sekian tahun ya minta sakan haknya S dulu ya yang saya sampaikan ya mudah-mudahan Ibu nanti bisa menjelas kami terima kasih asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya ke Paki saya persilakan waktu ya panjangkan dulu kita tambah dulu ya waktu ya sampai jam .00 ya maksimal Ya silakan B Terima kasih pimpinan yang kami hormati Menpan RB Bu Rini bersama wakil Menpan RB Pak Kemudian rekan-rekan dari Menpan RB Kepala BKN Prof judan dan rekan-rekan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini intinya adalah bagaimana rekrutmen yang kita lakukan ASN baik baik CPNS maupun ASN di tahun 2000 24 dan 2025 ini ini kan kita memberikan pemerataan dan pemberikan kesempatan kerja pada masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan kerja terutama tentunya kepada para yang kita anggap tenaga kerja non ASN yang selama ini menjadi beban kita beban dalam arti memberikan kepastian Apakah mereka akan menerus atau sesuai dengan undang-undang 20 2023 mereka diberhentikan semua masalah ini kan kita sudah tahu dari tahun 2005 saya sudah meng mengikuti permasalahan ini tahun 2005 yang jelas yang penting kita harus berikan adalah kepastian kepastian Kapan yang sudah tes dinyatakan lulus ini akan diangkat kalau tadi Pak zudan mengatakan akanur jangan sampai lama-lama kemudian juga dipastikan bagi yang tenaga kerja non ASN agar bisa dibayar oleh APBD saat ini karena banyak daerah yang tidak menganggarkan atau menganggarkannya di dalam belanja administrasi umum tapi tidak di belanja barang dan jasa ini harus dikoordinasikan Bu Rini dengan Mendagri agar mengeluarkan surat agar bisa dibayarkan mereka kalau Ibu Rini dan Pak zudan lambat mengeluarkan ini Tentunya otomatis mereka akan tambah lama enggak digaji ini aja sudah masuk bulan ketiga enggak digaji sudah mulai ribut Pak apalagi nanti kalau bukan bulan Juni bulan Juli Mal Agustus baru keluar Nah ini kan tambah akan menimbulkan masalah sudah masalah tadi yang enggak lulus masih ribut nasib kami bagaimana minta masuk formasi apa tahap dua sampai hari ini belum ada kepastian ini enggak digaji juga nah ini mohon nanti tolong dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri agar tidak menjadi masalah yang ke depan kemudian ya jangan sampai Pak zudan ini efisiensi anggaran membuat kita menjadi ragu dan menyetop menyelesaikan masalah ini kalau tidak kita selesaikan masalah ini akan berlalalut tambah tambah susah dan Bu Rini juga nanti bingung mau menyusun yang namanya manajemen talenta di Republik ini seperti apa enggak akan selesai-selesai karena masih sibuk oleh urusan tenaga kerja ini jadi harus jangan gara-gara efisiensi kita tidak selesai kalau perlu dan Pak nangis dengan Menteri Keuangan ini saya setuju dan dukung rekan-rekan yang lain juga pasti dukung yang pasti tadi kepastian diangkatnya termasuk juga yang tidak lulus tadi yangadi paruh waktu juga mereka juga butuh kepastian waktu untuk diangkat dan ini ada permohonan dari mereka Kalau bisa kalau dibuka kembali formasi baru tolong diselesaikan dulu yang paruh waktu ini artinya berikan kesempatan kepada mereka bertarung kembali dengan formasi yang ada antar mereka Jangan nanti dimasukkan dengan yang fres graduate yang baru lulus ikut ikut bertarung lagi ini menjadi semakin tidak mungkin bagi mereka yang paru waktu nanti menjadi penuh waktu ini permohonan dan banyaknya aspirasi yang masuk ke kami kemudian yang penting bapak-bapak ibu-ibu dari BKM terutama menyelan cat Pak zudan dan kawan-kawan mohon agar transparansi menjadi hal yang diutamakan kita jangan sampai nanti ada orang mengatakan Oh saya lulus kok saya enggak diangkat walaupun semuanya bisa diaudit oleh sistem tapi kadang-kadang ini menjadi isu-isu dan opini di masyarakat tolong kita jaga agar transparasi akan memberikan kepastian dan keadilan dalam penerimaan ASN baik CPNS maupun P3K penuh waktu ini sangat saya minta tolong ini Pak zudan kemudian yang terakhir tugas Rini dan kawan-kawan di Menpan RB Pak zudan nanti juga dengan Mendagri kita harus memastikan bahwa para kepala daerah yang baru saja dilantik oleh pak presiden ini tidak membuat akal-akalan menerima tenaga baru karena ini nanti akan berulang lagi berulang lagi 5 tahun lagiibut lagi kita yang ini belum selesai 100% sudah muncul lagi masalah baru Nah ini gimana caranya apa kalau perlu di undang-undang ASN kita revisi dan kita tambahkan pasal yang memberatkan sehingga menjadi hal yang mengikat ini kalau perlu artinya ini nanti jadi Open discussion kita semua apa yang bisa kita lakukan agar ini tidak menjadi masalah kalaupun ada pengangkatan itu harus natural dan semua melalui formasi yang dikeluarkan oleh BKN agar kita bisa mengatur ke depan dengan lebih baik dan tentunya yang sudah diangkat ya diangkat kalau kita nambah yang baru lagi yang lama aja belum kita bisa jamin kesejahteraannya apalagi yang baru Nah ini kan juga harus kita pikirkan karena mereka juga manusia seperti kita semua yang tentunya butuh kepastian dan kesejahteraan mungkin ini saja pimpinan Terima kasih W Taufik walhidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bang ini karena beliau baru saja selesai promosi Doktor ini jadi makin bijak saya lihat Bang Giri di dalam forum ini Gus makin tajam makin tajam juga ya ini sudah ada dua orang yang minta berkomentar ini ada penambahan Pak Irawan eh terus kemudian Pak olo ini Bu Rini Pak Kepala BKN Dapil Kaltim ini beliau ini petarung sejati mengalahkan incen jadi makanya kita harus terus beri kesempatan untuk menyampaikan aspirasi di komisi 2 silakan P Terima kasih pimpinan Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semua Bu menteri Pak Wamen dan Pak Kepala BKN beserta seluruh jajaran Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara yang saya hormati selamat berpuasa Bu Pak yang pertama saya ingin menguatkan yang tadi apa yang disampaikan pakan dari Nas jadi ini kaitannya dengan BUMD bu ya kita tahu BUMD kita seperti rilis Kemendagri itub banyak yang apa namanya bermasalah gitu di satu sisi dalam situasi seperti ini kita membutuhkan sumber pembiayaan inovatif gitu di pusat ketika ternyata dioptimalisasi aset BUMN itu kita akirnya bisa membentuk danantara dengan modal yang begitu besar nah kami membayangkan BUMD juga yang seharusnya mereka yang paling memahami potensi lokal di daerahnya itu itu juga bisa Bisa apa namanya bisa memberikan keuntungan dan tidak justru ee menjadi beban bagi APBD Padahal kalau kita tahu Bu itu bummd kita seperti PDAM itu telah diil oleh negara oleh pemerintah termasuk oleh konstitusi kita bahwa PDAM air misalnya itu satu-satunya yang bisa mengelola air itu kan hanya PDAM aja tapi banyak juga yang rugi Pak Bu menteri Nah itulah Kenapa kami dorong Kemendagri sebagai pembina BUMD itu bisa intensif untuk eh itu karena ternyata BUMD yang highly regul seperti bank bank apa namanya Bank Pembangunan Daerah karena ada Otoritas Jasa Keuangan yang begitu kuat mengawasi md bank apa namanya bank perwakilan apa Bank Pembangunan Daerah ya BPD itu ternyata bagus untung semuanya bu Nah itulah Kenapa alasan kami mendorong agar Kemendagri itu dari awalnya kas subdit ya Bu ya minimum katanya kata pakendagri direktur itu sudahudah udah cukup Mohon Bu menteri itu bisa dipercepat Bu karena kita butuh untuk menopang APBD kita terus yang kedua Bu menteri saya membaca presentasi Bu kaitannya dengan pengelolaan rekrutmen ASM Ibu mencantumkan dalam presentasi Ibu terkait dengan undang-undang hkpd itu maksimal 30% di satu sisi rasio belanja pegawai Pemda itu terbesar ada yang 57% 53% jadi hampir 55 sampai 60 persen gitu ini kita baru bicara belanja pegawai Bu kita belum bicara mengenai hal-hal yang sifatnya mandatori ditambah lagi kalau misalnya dengan situasi yang barusan pemilu-pemilu serentak ada PSU dan lainlain itu kan Hampir sebenarnya kalau dari kekuatan fiskalnya ya ini sebenarnya daerah itu sudah bisa hampir dinyatakan bangkrut sebenarnya Bu untuk membiayai daerahnya nah saya meminta kepada bu Man agar persoalan rekrutmen ini itu segera di dituntaskan bu apapun Resiko yang harus kita tanggung oleh pemerintah dan negara ini kita enggak bisa membiiarkan persoalan rekrutmen ASN P3K ini terus berlarut-larut karena ini membebani pemerintah kita bukan kita bukan B bahwa pemerintah tidak mau memahami atau apa enggak Bu tapi ada Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh oleh negara oleh pemerintah ini dalam rangka memang mendapatkan kualitas birokrasi dan juga artinya alasan kemanusiaan yang selama ini kita pakai untuk menyelesaikan eh apa namanya persoalan ini karena kan tidak mungkin kita kapan daerah kita maju kalau hal-hal yang sifatnya apa ya ini ya terus menjadi sumber pengeluaran terbesarnya Padahal di satu sisi Ya seharusnya Bu kita mendorong ke depan itu entreprene government gitu jadi pemerintah ini juga harus bisa berpikir apa namanya itu sumber-sumber pendanaan gitu kalau kita hanya intah daerah kita tuntut terus dikit-dikit P3K dikit-dikit ASN Waduh Kapan pemerintah Pemerintah Daerah kita akan akan maju nah saya minta Ibu lebih apaanya lebih berani gitu terkait dengan persoalan ini karena ibu sendiri yang menyampaikan presentasi ini di komisi 2 rasionya sudah sangat tinggi Bu terus kedua Eh ketiga nah saya mau nanya Ibu kaitannya eh penyesuaian jadwal pengantatan SN itu sebagai pegawai ASN di sini kan Ibu menyampaikan usulan itu tapi enggak ada enggak ada tanggalnya gitu Enggak ada enggak ada waktunya termasuk juga penyelesaian mengenai P3K Terus yang keempat Bu Jadi saya ini kan sebenarnya ini nanti setelah DPR baru baru apa ni ya baru menggeluti masalah-masalah birokrasi ini bu saya makanya saya ngambil sekolah lagi sekolah administrasi lagi karena biar bisa memahami ee isu ini itu di Instagram saya bu di sourm saya bu banyak banget ASN yang yang apa namanya yang curhat termasuk kirim video lagi nangis-nangis karena enggak bisa dimutasi karena alasannya ada jangka waktu 10 tahun gitu bu Nah kalau saya ya Bu ya saya kebetulan belajarnya backgroundnya hukum itu ada prinsip hukum Bu biasanya itu Kami menyebutnya sebagai There is no if There is no Exception pasti yang namanya Aturan itu pasti ada way outnya gitu kalau memang misalnya seorang ASN biasanya kan kita adik-adik kita ini kan pada saat mau rekrutmen ASN fakta integritas Apun semua ditandaatangani termasuk rela ditempatkan di mana pun apa macam-macamlah tapi setelah masuk sebagai ASN Baru 3 tahun 4 tahun kalau dia dapat jodohnya di situ Bu betah dia tapi kan kadangkala kan ASN yang kita terima juga ada yang statusnya telah menikah ada juga yang ibunya sebenarnya sudah sudah tua gitu Bu misal misalnya orang tuanya di Malang misalnya di Dapil saya Tapi penempatan anaknya di Musi Banyu Asin sana di tempat beliau atau di tempat tiri di Empat Lawang gitu loh ada Bu banyak kayak gitu nah maksud saya kalau memang dalam 10 tahun aturan kita itu tidak membolehkan Ibu tolong Buat permen Pan RB atau Apun yang memandatkan tetap ada ruang diskresi kepada pjawabat Pembina kepegawaiannya agar kalau orang tuanya sudah sepuh gitu loh bu kalau suami atau istrinya sudah rindu gitu kan Nah itu bisa dipindahkan Bu entar dia kepikiran keluarganya dia enggak fokus kerja loh bu lebih baik kita pindahkan aja daripada cerai lagi selingkuh lagi bupatinya lagi yang diganggu loh ini benar Pak saya dikirimin Video lagi nangis-nangis itu bu karena dimarahin sama suaminya pisah lama gak tahu ngambil ngambil apa namanya Instagram Facebook dan nomor HP dari mana gitu Nah itu Bu yang empat hal yang saya ingin sampaikan sebagai sebuah aspirasi Terima kasih Bu menti terima kasih Pak kepala wabillahi Taufik walhidayah alalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhsam selanjutnya Ya siap 5 menit aja baik yang saya hormati pimpinan komisi 2 ya rekan-rekan komisi 2 dan yang saya hormati juga ee Pak Jan dan rekan-rekan dan jajaran Eh ada beberapa hal yang saya mau sedikit menyampaikan apa yang kami hadapi di Dapil e poinnya mungkin mungkin sudah diulang-ulang juga cuma saya ingin melakukan penekanan jadi eh Saya tidak paham ini tentang bagaimana eh daerah itu punya e untuk menggaji ee pegawai-pegawai P3K yang paru waktu Pak mereka mengeluhkan kadang dengan ee pemerintah daerah setempat bahwa ya kadang nunggu nunggu anggaran kondisi anggaran cuma yang saya pahami seandainya pun saat ini mereka dibayar dengan kondisi sebelumnya walaupun SKP 3K par Waktu mereka pegang tapi Kapan mereka punya kepastian status walaupun itu Seandainya tergantung anggaran daerah ketika anggaran daerah Okelah itu fluktuatif ya tapi kapan hak mereka itu tahu kondisi keuangan daerah itu mampu menggaji mereka gitu loh lebih baik dari sebelumnya karena ee Ini yang menjadi sampai banyak di mana-mana temo tuntutan P3K pengin yangaruh waktu pengin yang penuh waktu karena Ada kecemburuan sosial di sini jadi saya lihat kalau tarik timeline-nya di awal itu ee ada ada sebuah ekspektasi yang besar ketika menteri Anas di tempat ini menyampaikan bahwa tes P3K ini hanya formalitas itu video YouTube itu banyak betul formalitas yang penting luluskan begitu pemahaman ini yang berkembang begitu luas bahwa ternyata implementasinya perekrutannya itu ada perbedaan nah saya yang ini Bu ee Pak kami yang ada di Dapil ini Bertemu dengan masyarakat itu dengan kadang mengeluh dengan air mata jadi menangis mereka kadang Ada kecemburuan Bagaimana yang sama seperti keluhan teman-teman yang l tadi yang 2 tahun 3 tahun lulus kami yang sudah puluhan tahun tidak kalau kita tidak ada spirit tentang asas kemanusiaan dan keadilan ini gak bisa Pak ini yang harus kita ee perhatikan Terus yang kedua Bu ini saya ingin menekankan seperti rekan saya juga tadi sampaikan pak Fauzan Ini kan ada apa rekrut P3K yang tahap kedua ini harus diperdekas ini sampai kapan nih tahap ketigaah tahap keemp 2025 Inah atau 2026 Karena gini Bu ee Saya ingin sampaikan bahwa Saya melihat banyak hal yang harus dievaluasi yang di tahap pertama ini mohon keman RB dan BK ini lakukan evaluasi yang betul-betul matang supaya untuk memperbaiki pola yang berikutnya di tahap kedua Bu karena apa Saya sangat dari N nama Kementerian Ibu a Kementerian Menpan RB reformasi birokrasi harus terdepan Tata kelolanya paling profesional paling mantap paling dalam mengatur tata kelola itu tapi kalau misalnya ada tahap 1 tahap du dan tahap 3 seterusnya nanti ini jadi catatan kita tolong dituntaskan sinkronisasi dengan daerah hal-hal teknis hal-hal yang betul-betul kita matangkan supaya keserapannya sesuai dengan target kerja karena kalau kita berdasarkan database BKN harus berbasis itu harus dan Kami sederhana aja di komisi du ini Berapa targetnya Oh terserap Sean tahap berikutnya oke Sampai kapan lagi kita akan lanjutkan ini Jadi ini dipertaruhkan wajah dari kinerja bapak-bapak BKN dan keman ini sinergisitasnya evaluasinya terus yang berikutnya karenaanan RB reformasi birokrasi ini terdepan memunculkan wajah percontohan birokrasi yang baik dan benar jadi Tata kel harus saya harap kedua ini yang paling final dan selesai terus saya juga ingin apa eh menyampaikan pesan e apa terkait pemindahan e pegawai-pegawai yang ada ke IKN Pak Terima kasih sudah berproses mudah-mudahan ini berjalan dengan baik tahap-tahap selanjutnya Pak karena ini mempertegas optimisme ikm ini memang harus semakinkebar ke depan karena terkait Dil saya tolong Pak pemindahan proses ini terus dievaluasi Dan dimantapkan Dan disupport mungkin ada lembaga-lembaga yang lain supaya ini tidak ada menjadi Karena gini Pak IKN ini etalase Indonesia yang sedikit aja bisa jadi gorengan politik Pak karena kemarin juga di media sedikit ada apa jembatannya ada banyak semak belukar Oh sudah terbengkalai bikin video saya yang punya Dapil sana agak-agak anu juga kan begitu tolong Pak ini pemindahan ee di di apa dibackup sebaik-baiknya ee terus saya juga ee menyampaikan ee terkait ada beberapa daerah yang mengadu juga ke saya untuk dalam waktu dekat untuk pertemuan pak ee terkait ee tenaga kependidikan ee di Kaltim dalam waktu dekat ini kami akan seluruh kepala sekolah dan mereka akan melakukan pertemuan dan mohon izin Pak nanti hasil rekomendasi apa yang mereka inginkan saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian dari Kaltim dalam buka puasa bersama kami akan adakan pertemuan mungkin itu pak terima kasih asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ke Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Pimpin komisi 2 yang kami hormati I menteri Pak Kepala BKN dan seluruh jajaran yang pertama Alhamdulillah saya cukup berbangga beberapa waktu yang lalu baca di salah satu media ee Barokah daripada efisiensi anggaran ee pejabat di lingkungan Menpan RB ini kesalihan sosialnya meningkat biasanya di masjid itu salat jemaah satu saf sekarang jadi penuh ada tiga saf Pak WhatsApp walaupun Alasannya karena numpang ngiup AC ya bukan bukan bukan karena apa mudah-mudahan terus bertahan kemudian yang pertama yang ingin saya sampaikan Bu imbas daripada misalkannya undang-undang nomor 20 tahun 2003 terkait dengan ASN kita tidak bisa Menutup Mata bahwa ini ada Efek domino yang dimunculkan kemudian terkait dengan eh tenaga honorer yang tidak bisa terakomodir melalui P3K Saya ingin mengambil ee satu contoh case yang ada di Dapil kami di Kabupaten Jember dari 13.000 sekian ada kurang lebih 2000 sampai 2.500 yang tidak tenaga honorer yang tidak bisa terakomodir ke P3K sempat muncul wacana nanti akan dilakukan rekayasa dengan skema outsourcing tapi pejabat di lingkungan Pemda juga merasa sedikit kesulitan karena ini di sistem kepegawaian kita outsourcing ini nanti cantolannya Seperti apa mungkin ini sekaligus pertanyaan dan saran dibikin satu guidance untuk daerah-daerah yang mengalami kejadian surupawu jangan sampai Ribuan Orang ini saya ngambil satu cas di Kabupaten Jember saja ada 2000 lebih tidak menutup kemungkinan di kabupaten yang lain ya dampak daripada tidak terakomodirnya tenaga honorer ke P3K ini ada ribuan ada banyak mohon kiranya dari BKN diberikan satu guidance yang bisa menjadi payung hukum atau setidaknya panduan bagi bkd-bkd yang ada di daerah untuk mencari rekayasa hukumnya seperti itu apakah melalui skema outsourcing atau skema Apa yang jelas kita gak bisa tutup mata Ribuan Orang Bagaimana nasibnya pas berlakukannya undang-undang ini dan tidak akomodir itu yang pertama Kemudian yang kedua kita sekarang menghadapi era disrupsi media Bu digitalisasi merambah di segala sektor baik itu di swasta maupun di pemerintahan juga Apakah Kemudian dari BKN maupun Pan RB sudah menyiapkan rancangan teknokratik untuk menghadapi ee Suatu kondisi di mana tenaga-tenaga yang selama ini dikendalikan atau dilakukan oleh manusia nanti akan bergeser banyak secara teknologi Bu logika sederhananya SDM di birokrasi kita itu akan berkurang bukan justru bertambah ini sederhananya menjadi parameter yang paling mungkin untuk melihat apakah reformasi birokrasi itu on track atau tidak lah ini dengan undang-undang hkpd ya yang telah disahkan 30% yang tadi disampaikan oleh saudara Irawan paling lama sampai dengan 2027 kiranya itu sudah disiapkan rancangan teknokratiknya Walaupun jauh sebelum 2027 Bu artinya SDM ini mau tidak mau kita tidak bisa melawan keniscayaan alam bahwa era digitalisasi ini sesuatu hal yang niscaya dan harus kita menyesuaikan Mungkin itu saja pimpinan Terima kasih wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kasih gu Kosin Ee kita sudah mendengarkan tadi bu menteri Pak Kepala BKN menyangkut terkait banyak hal tapi kita juga belum ee menerima pastinya ingin eh dibanyak pertanyaan tadi soal Kapan ingin penyelesaian jadwal eh pengangkatan CPNS dan eh P3K ini jadi kita ingin menjelaskan langsung sehingga nanti apa yang menjadi aspirasi teman-teman kayak Pak Toan tadi Pak Posan Pak Asis Pak Irawan kita butuh kepastian Kapan ingin diselesaikan Terima kasih saya persilakan untuk ee direspon tanggapan teman-teman tadi Tera kasih pimpinan ee Bapak Ibu yang saya hormati ee saya ee sangat mengapresiasi ee luar biasa dukungan dan support dari bapak dan ibu sekalian terutama ee konsern terhadap ee Bagaimana pentingnya transformasi tata kelola yang dimulai dari ee sumber daya manusia termasuk tadi pak ee Aziz juga sudah menyampaikan mengenai masalah ee ee apa namanya transformasi digital ee sebelum nanti saya akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan masalah ee P3K seb Tadi saya sudah menyampaikan ee waktunya Pak E tapi nanti akan saya sampaikan jadi ee saya pertama kali mungkin ee menyampaikan mengenai program-program yang sudah kami sampaikan tadi tentunya ee dengan anggaran yang EE terbatas kami melakukan perubah ahan di dalam eh memanage program-program yang ada di lingkungan Kementerian panrb dengan tidak mengurangi program-program yang harus kami jalankan jadi seperti kami sampaikan tadi kami akan fokus kepada dua program yaitu mengenai Sistem sakp akuntabilitas kinja pemerintah karena itu sangat erat kaitannya dengan Bagaimana tata kelola pemerintahan kemudian juga kami akan fokus kepada transformasi digital karena dengan transformasi digital itu adalah suatu keharusan di dalam kita melakukan ukan transformasi digital jadi kita ee seluruh kedeputian ini akan bekerja bersama-sama dengan ee tujuan yang bersama-sama jadi itu salah satu upaya kami untuk ee mengurangi atau ee apa namanya Eh persoalan-persoalan yang kemarin terjadi restrukturisasi e di aspek eh anggaran kemudian eh kaitannya dengan masalah transformasi digital eh sebetulnya kita sudah punyapres nomor 9 Li tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik kita juga sudah punya pepres ee nomor 139 tentang arsitektur Sist sistem pemintan elektronik kemudian juga kita sudah punya eh ppres S eh 132 tentang eh ppres 39 tentang satu data Indonesia mengapa karena ketiga pepres ini adalah satu fondasi terhadap pengaturan-pengaturan bagaimana kita mengintegrasikan layanan-layanan pemerintah supaya lebih banyak Eh terinoperability antar pemerintah jadi Pak Azis eh Insyaallah Pak ini akan menjadi eh apa namanya konsen kami kami juga sudah menyiapkan kemarin Ina digital Pak Ina digital itu adalah eh satu e penyelenggara untuk menyatukan eh apa namanya aplikasi-aplikasi ee yang ada di pemerintahan Jadi kami akan fokus kepada Bagaimana government government bekerja government to employee bekerja government to community bekerja dan kemudian nanti kita akan membangun untuk government to bisnis jadi kita akan fokuskan kepada Bagaimana government kita selesaikan du Tata kol diungan pemerintah Jadi kalau government to government kami dengan PKN sudah menyiapkan yang namanya ini Pak ini bisa dilihat kami sudah menyiapkan yang namanya inagov bapak inagov itu menjadikan layanan Lan antar pemerintah nanti itu akan dijadikan satu di dalam inag kemudian government to employee bersama-sama dengan Kementerian sama-sama BKN kita sedang mempersiapkan namanya Smart ASN jadi ASN di seluruh Indonesia nanti tidak akan ada kesitan nanti semua mutasi perpindahan ada dalam satu genggaman Kemudian untuk g2c kami juga sudah menyiapkan eh arsitektur Bagaimana layanan untuk masyarakat dari lahir sampai meninggal k sudah mengelumpukkan sekitar 13 layanan nanti satu saat nanti sampai saya akan memapar kepada bapak kemudian yang terakhir ini kita belum menyentuh ini karena ee masih Ee kita perlu ee akan kembangkan yang jitusi tadi ini atau government Untuk jitusi itu kita sudah siapkan yang namanya inaku kita mengikuti yang ada di negara My Life gu my Golf gitu ya jadi memang itu itu inakuang biarkan Bu menteri sampaikan baru di ini engak saya biar nanti enggak interupsi oke ya Jadi ini Leading sektornya kementerian apa Jadi ini ini berdasarkan peraturan perundang-undangan memang di kita itu fungsi pemerintahan itu sudah eh terpagmentasi sedemikian rupa Pak jadi makanya keluar ada ppres 95 itu kita diperintahkan ada yang namanya ketua tim tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Pak hajis dan Menpan itu berfungsi sebagai cioio Pak jadi kemudian Bapenas itu menjadi cdo si of data kominfo itu yang menyiapkan infrastruktur ctto-nya Pak jadi infrastrukturnya oleh Kementerian kominfo Dalam Negeri untuk yang eh digital id-nya eh kepala eh untuk bssn untuk security-nya jadi Sudah terpetakan Pak Azis jadi ini kita tidak lagi e Silo Pak jadi siapa yang mengerjakan tapi kita sudah terork invasi di dalam pepres 958 tahun 2018 dan ini pepres itu sedang kita perbaiki Pak supaya kita lebih terorkestrasi sebagai informasi waktu eh ppres ini dibuat waktu orkestasi ini dibuat aplikasi yang ada untuk pemerintah daerah itu ada sekitar sor seluruh instansi pemerintah itu ada 27 aplikasi umum yang sejenis jadi dengan ppres ini jadi kita mulai mengurangi supaya mengurangi aplikasi sekarang instansi pemerintah tidak boleh lagi membuat aplikasi tanpa izin dari Kementerian kominfo kementerian keuangan maupun Menpan RB jadi harus ada clearance kita punya aplikasinya di clearance Jadi tidak boleh sembarangan untuk membangun aplikasi jadi Sudah terintegrasi semuanya Insyaallah Kita Masih Terus pak makanya ee ada sekarang di Kemenpan RB Deputi yang menangani masalah transformasi digital dan kami saya dengan Kementerian Bu menteri komdiji dengan Menteri baapenas terus bahu-membahu untuk menyelesaikan ini dan masih tentunya masih banyak PR yang akan kami selesaikan demikian untuk yang transformasi digital dan EE program-program yang lain tetap kami ee lakukan ee terus-menerus untuk ee terus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga yang lain selanjutnya bapak dan ibu sekalian ee tentunya ee kami berharap bahwa ee kami sudah yang kami sampaikan tadi tentunya itu adalah program-program yang sudah kami siapkan betul-betul dari sejak tahun 2025 itu sudah ya Ee banyak perjuangan yang kita berikan afirmasi yang cukup banyak untuk ee ee bagaimana kita mengakomodasikan para eh tenaga-tenaga honorer jadi tidak perlu khawatir karena memang pepres pekempan itu tadi yang menanyakan apakah thk2 masuk itu termasuk menjadi yang prioritas itu Bapak itu masuk dalam prioritas jadi itu sudah kami upayakan dan tentunya kami berharap ini akan kita selesaikan Namun demikian bapak dan ibu sekalian ee sebagaimana tadi pertanyaan dari bapak dan ibu yang disanyakan karena tadi ada beberapa ee apa namanya ada kebutuhan penempatan ASN ee sebagai Pras pembangunan kemudian juga kami juga ada beberapa instansi pemerintah yang meminta penundaan dan lain sebagainya maka ee Kami ingin ee mengusulkan dilakukan penyesuaian Pak pimpinan penyasan jadwal ee pengangkatan casasn ini setidaknya ee di bulan tahun 2026 sudah bisa kita selesaikan jadi Namun demikian saya ee mohon ee barangkali arahan dari ee komisi 2 ee mengenai hal tersebut Kara karena ee karena meskipun Bagaimana kami pun tetap terus-menerus untuk menyelesaikan tetap berkomitmen untuk ee menyelesaikan ee apa memastikan bahwa pelamar ini tetap ee mengikuti ee mengikuti dan dinyatakan lulus seksi tetap diangkat sebagai ee pegawai ee ASN begitu kemudian ee kami tentunya ee berharap bahwa rekrutmen ini saya sependapat dengan bapak yang sampaikan oleh Bapak dan Ibu dan terima kasih atas eh support-nya bahwa memang Eh rement ini memang kami tidak ingin berlarut-larut Pak Oleh karena itu memang tadi kami meminta waktu supaya kami bisa menyelesaikan secara kesah supaya tidak berlarut-larut gitu ya Ee untuk di tahun 2026 jadi untuk CPNS dan itu untuk ee ee dilakan pada Bu ee tahun 2026 dan dan eh tentunya ee nanti ini adalah Tahap terakhir bapak untuk bisa ee kami eh selesaikan supaya tidak ada lagi Efek domino yang bisa demikian Pak mudah-mudahan nanti bisa dan kami siap untuk menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu nanti pada pertemuan berikutnya secara tertulis jadi saya kam t kami saya menyampaikan jawaban yang eh global dan kami siap untuk menjawab ee secara tus kami sudah catat seluruhnya dan kami akan jawab secara detail secara seluruhnya baik demikian Bapak ter Mak kasih Terima kasih Bu menteri tadi bu menteri menyampaikan ini eh kita penginnya Bu Eh ada jadwalnya gitu sehingga eh tidak lagi teman-teman ini begitu ditanya dari dfil masing-masing ada kejelasan untuk menjawab jadi kita pengin secara tegas kalau di 2026 itu di bulan apa kira-kira begitu Pak tvan ya Sehingga ada kejelasan waktunya jadi nanti 2026 ternyata 2026 di Desember ya hampir juga 2027 tuh Bu jadi kita pengin ketegasan waktunya terus kemudian nanti kita Tawarkan ke teman-teman kita cari solusi yang terbaik Baik Pak kalau diizinkan Pak eh untuk yang CPNS kalau bisa Di bisa kami selesaikan pada Maret 2026 Sedangkan untuk P3K Oktober 2026 izin Bapak dengan tadi berbagai persoalan yang sedang kami hadasi jadi penginnya di 2026 Bagaimana Bu tadi kan lama banget pimpinan ini tadi sudah ada usulan dari Pak as kalau saya gak salah e Bim kalau CPNS itu kita dimajuin kita di bulan Oktober 2025 sementara untuk3knya diet 2026 k p lebih cepat lebih baik jadi supaya kita ada kep meng yangombang juga jadi harus disangain jadi nanti ada kesannya bahwa gelombang sat gelombang du Nti itu jadi problem lagi pak Toan eh seolah-olah kita membeda-bedakan mereka jadi ketua ya I ketua sebiknya P3K ini yang lulus ini secepatnya ketuaun setahun ini juga yang P3K Heeh karena sudah lama sekali dia persiapannya tadi bak-balik ke sini ya mungkin Akir tahun KUA H Mas lain teman-teman enggak yang penting ke ya saya sepakat apa yang disampaikan ketua tadi sekalian ini tadi loh Pak karena p3k-nya Maret 2026 kan sekaligus Pak tolong yang itu tadi loh yang formasi-formasi suruh buka formasi-formasi yang EE Mungkin belum dibuka oleh pemintah daerah jangan himbauan perintah ah saya gak tahu himbauan atau perintah atau gimana Tapi kalau BKN apa E pemerintah daerah ya enggak bisa perintah soalnya himbauan yang perintah mungkin Kementerian Dalam Negeri makanya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri itu Pak yang lain enggak pimpinan tambahan pimpan ya artinya kalau Bu menteri sudah memberikan kepastian di Maret 2026 ini harus segera dilaksungakan lalu koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar kawan-kawan di daerah bisa membayar gaji mereka melalui barang dan jasa yang secara aturan sudah dilarang melalui undang-undang nomor 20 tahun 2023 ini yang jadi masalah Bu ini kan kita nunggas setahun maka enggak mungkin kita tidak menggaji orang selama setahun 3 bulan berarti kan kalau 12 bulan tambah 3 bulan 15 bulan tanpa gaji alangkah kejam kita dengan mereka karena apa undang-undang ASN melar Ang membayar mereka ini kan harus dicari trobosan hukumnya agar pemerintah daerah tetap bisa membayar melalui barang dan jasa ini harus dipikirkan bersama ini jangan kita mundur-mundur Jadwalnya ada orang yang hampir berapa 1 juta orang ini nanti enggak dibayar selama 15 bulan ke depan Nah ini kalau s 1 juta orang semuanya berdoa dengan kita sial kita ini Bu Jangan sampai kita ini ada Pak Kiai di belakang Jangan sampai kita didoain jelek oleh 100 juta orang itu aja Terima kasih pimpinan kirus Iya terima kasih Asalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dari paparan Pan RB tadi sudah sangat jelas ya Banyak sekali upaya percepatan penyelesaian penataan pegawai ini Eh ada tiga keputusan yang tripan RB tiga surat menteri 10 kali rapat dan seterusnya di halaman 27 ya jadi cepat saja tentukan waktunya jangan ada penundaan kalau bisa ya seperti ketua tadi Sebutkan Oktober 2025 CPNS sudah selesai gitu Dulu saya tanya ke Pak Kepala BKN sekarang kan BNS sudah langsung pak ya ya saat ini untuk tahap du masih berlangsung berlangsung berarti kalau misalnya di Oktober Enggak ada masalah ya ini kan sekarang bulan Maret kalau CPNS sudah bisa selesai bisa selesai di Oktober ya3k P3K kita menunggu gelombang kedua di Kapan Siap Bu kira-kira Mar tahun depan Maret bisa Insyaallah Pak Maret beles kar kan mereka perlu penetan dulu Pak sehingga bisa dibersamaan secara keseluruhan antara gelombang satu dan gelombang dua Iya Pak gelombang sat dan du bisa bersamaan bisa bersamaan semuanya Iya jadi nanti enggak ada lagi permasalahanmasalahan terkait soal P3K ini kalau juga pulang ke Dapil sudah ada jawaban bahwa Insyaallah akan selesai nanti di tahun 2026 di bulan maret terkait dengan ee tenaga non ASN ini Kira begitu bu ya bisa bisa ya Pak Batra yang penting tadi kepastian mereka bisa tetap digaji sampai dengan Maret 2026 itu Pak bra jadi tidak terkena efisiensi Bangi tenang a Bang izin efisiensi Pak bahra ini kan masalahnya mereka tidak menganggarkan lagi di barang dan jasa mereka sudah memindahkan anggarannya ke belanja administrasi umum karena berharap diangkat di 2025 nah ini kan perubahannya yang harus dilakukan dengan cepat terima kasih Boleh dijawab Boleh Iya ini sudah kami sudah siapkan Bapak jadi kita sudah mengeluakkan surat Menpan dan juga surat m dalamgi sudah disiapkan e untuk yang agar tetap melakukan ee apa namanya penganggaran itu sudah dari tahun e awal tahun kemarin bapak sudah disiapkan untuk ini tahap karena ini untuk yang tahap kedua supaya bisa diselesaikan ini sudah ada ya Karena tidak semua daerah bu sudah menyiapkan itu di belanja barang dan jasa makanya perlu surat kemudian koordinasikan Kementerian Dalam Negeri karena kemarin saya balik ke daerah beberapa kabupaten Saya tidak lagi menganggarkan di belanja barang dan jasa sudah dipindah ke belanja administrasi umum Siap Bapak G Bu I ada lagi Bu disampaikan eh surat-surat sudah disampaikan karena kita sudah kemarin sudah memperhitungkan Karena kemarin ada perpanjangan Ka ada perpanjangan tahap du itu maka kita sudah sudah bersurat dan bahkan seluruh kabupaten e eh Gubernur Walikota sudah dikumpulkan oleh Menteri Dalam Negeri Jadi sebetulnya Insyaallah yang dikhawatirkan tidak akan terjadi Terima kasih Bu kemarin kalau saya enggak salah kita dapat informasi bahwa sudah rapat juga dengan Kementerian Dalam Negeri dan meminta semua gubernur dan eh para bupati dan walikota untuk berkoordinasi karena memang problem terbesarnya ini Eh teman-teman sekalian kalau kita lihat tadi presentasi IB menteri bahwa di Kementerian lembaga itu sudah tidak ada masalah yang banyak masalah itu di kabupaten kota sama eh provinsi ya Eh Berikutnya saya persilakan ke Kepala BKN untuk menanggapi Terima kasih Pimpinan dan Bapak Ibu semuanya dukungan pada kami dalam rangka seleksi dan penguatan PKN Saya ingin sampaikan contoh Mengapa formasi itu bisa tidak siap untuk menyelesaikan ini mungk rekan-rekan di operator bisa menayangkan slide yang jumlah formasi kurang dari jumlah non ancn yang terdata dalam database seperti ini Bapak dan Ibu yang di tanyakan tadi oleh bapak-bapak dan Ibu semuanya misalnya Pak Toha Tadi kenapa sih kok jumlah formasinya enggak pernah dimunculkan sehingga kurang nah misalnya kita bandingkan dengan data di BKN dengan pendaftar dari 1,7 juta data di BKN misalnya kita ambil sampling di en kabupaten kota itu misalnya contoh yang ada dalam data BKN itu 79 orang untuk formasi pemadam kebakaran tapi Kabupaten itu hanya buka dua jadi Ada kesenjangan dengan jumlah pendaftarnya kurang lebih 67 formasi yang harus disediakan agar ini bisa terangkat penuh waktu semua ini jumlah untuk pemadam pembakaran pemula nah yang jumlahnya besar adalah untuk Pranata tramtibum linmas untuk ketentraman ketertiban ketertiban umum di di kota Bandung misalnya formasi yang disiapkan hanya 23 padahal data yang ada di BKN database itu 335 orangnya yang mendaftar 626 Mengapa jumlah yang mendaftar lebih besar Karena mungkin melihat formasinya banyak tenaga nonasn di jabatan lain pindah mendaftar ke situ nah ini menyebabkan jumlah pendaftarnya menjadi lebih besar lagi di bidang guru ada juga di Kabupaten Banyuwangi dan kabupaten Alor misalnya guru agama Islam di Kabupaten Banyuwangi tenaga nonasn-nya terdata 413 formasinya hanya dibuka lima yang mendaftar 391 berarti kurang 386 formasi di kabupaten Jadi Bapak dan Ibu kalau kita bisa mendorong kabupaten kota membuka formasinya ya sesuai dengan yang ada dalam data PKN Insyaallah kita cepat selesai penataan ini Nah kalau di instansi tidak segera membuka formasinya tidak mengajukan ke Kemenpan atau hanya membuka dalam jumlah yang sangat sedikit ini kita enggak akan selesai-selesai Nah ini yang perlu kita sama-sama eh menyampaikan kepada kabupaten kota agar bisa memberikan formasi yang cukup agar bisa diangkat penuh waktu ini yang terkait dengan seleksi kemian yang lain-lain kami akan menyampaikan Terima kasih banyak Pak Rahmat ya untuk penyelesaian pencantuman gelar kami sudah rapat dengan Kemenpan kem Dikti kem kementerian apa namanya yang baru itu kemudian di kemenak yang banyak memiliki pendidikan tinggi Kami sedang mencari cara yang progresif agar bisa menyelamatkan banyak yang belum dicantumkan gelarnya mudah-mudahan dalam waktu dekat kebijakan baru sudah bisa kita sampaikan hasil rapat bersama KL nanti Kemudian untuk digitalisasi Pak Azis Terima kasih ini di BKN terus mendorong digitalisasi sekarang 54 aplikasi yang kita dorong berbagi pakai sehingga Pemda dan KL tidak perlu lagi membuat aplikasi terkait dengan kepegawaian kita semangatnya berbagi pakai jadi satu aplikasi bisa dipakai untuk semuanya demikian Bapak Pimpinan nanti yang lain kami sampaikan secara tertulis Terima kasih wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Bapak Ibu sekalian Ee Kita masuk ke kesimpulan mohon di tayangkan di kedan dikit kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat komisi 2 dprri dengan Menteri Pan RB dan Kepala BKN Rabu 5 Maret 2025 nomor sat dalam rangka pemenuhan atas kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program Prioritas pembangunan nasional sesuai dengan astaacita komisi 2 meminta Kementerian panrb melakukan penyelarasan formasi jabatan dan penempatan dalam seleksi CPNS dan ptiak berdasarkan kompetensi dan palenta terbaik bangsa dengan memprioritaskan prate untuk meningkatkan kualitas birokrasi menuju Indonesia emas tahun 2045 ada yang dikoreksi Bu menteri Pak Kepala BKN dan teman-teman yang lain untuk nomor sat setuju ya yang kedua komisi 2 dprri meminta Kementerian panrb memastikan proses seleksi CPNS dan P3K yang akan datang milakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku ada tambahan atau koreksi cukup ya ketiga komisi 2 dprri meminta Kementerian panrb berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menertibkan kepala daerah hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih melakukan pengangkatan tenaga nonasn ini penting kita cantumkan karena inilah sumber masalah terbesarnya ada di mereka-mereka ini selesai mereka Pilkada menang dilantik Mereka banyak memasukkan tim-tim sukses untuk dijadikan ee tenaga honorer atau ada tambahan tambahan pak pimpinan mungkin redaksi untuk poin 3 ini komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan RB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menertibkan Kepala Daerah AC pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih melakukan pengangkatan tenaga nonaaset dengan pemberian sanksi leh kita tegas Pak kalau hanya di atas kertas begini kan I pimpinan i jadi yang perlu kita pikirkan adalah mereka tidak akan mengangkat tenaga honorer tetapi mereka menarik tenaga honorer dikeluarkan dari belanja modal itu yang jadi masalah yang seperti disampaikan oleh oleh Pak tadi sisip-sisip di ini ya yang kejadian begitu ya mereka sisip di belanja modal ya Iya akhirnya menjadi masalah dia mengaku menjadi tenaga honorer tapi bayarannya bukan dari pos tenaga honorer tapi pos belanja barang di ini bisa begitu ya bisa pimpinan jadi kita harus kita sudah sepakat bahwa jangan ada kamuflase karena beban kepala daerah dengan persoalan politik ya kita konkretkan tidak boleh ada penerimaan tenaga honorer pimpinan pimpinan ada penerimaan lagi ya pimpinan menyambung Pak Tan daripada kita menggunakan bahasa menertibkan nanti tafsirnya nanti beda-beda lagi lebih baik melarang aja sekalian langsung ajaubah supaya jadi tanggung jawab bersama gitu setuju melarang pimpinan itu tenaga non ASN dan sejenisnya dan sejenisnyaang j coba ditambahkan tenaga non dan sejenisnyaya dihapus ka pintar-pintar di daerah itu Pak pimpinan mencari nomenklatur pintar-pintar searnyaisaak kepalm belah gubern jadi Sudah tahu rumusnya itu di Da jadi gini ketua saya boleh usul ketua kanan ya jadi daerah itu juga tidak bisa disalahkan ya karena mereka ketika ada guru SMP bahasa Inggris Mas guru bahasa Inggris di SMP kabupaten tersebut pensiun enggak ada guru bahasa Inggris lag lagi harus pasti mengangkat tenaga honorer enggak bisa tidak mengangkat karena kalau tidak diangkat maka enggak ada guru bahasa Inggrisnya maka ee mekanisme pendidikan apanya juga tidak sah nanti dan seterusnya artinya begini loh menurut saya larangan untuk tidak mengangkat atau larangan untuk mengangkat itu sebenarnya sudah berulang kali disampaikan l Bu berulang kali melalui telegram atau melalui apa enggak tahu saya tapi ya pada nekat aja karena memang mereka kebutuhan nah ini perlu dibuat semacam apa ya Pak rambu-rambu lah monggolah BKN sama mpan RB rambu-rambu tapi sesuai dengan undang-undang nomor 20 memang tidak diperbolehkan mengangkat tenaga non ASN atau sebutan lainnya bukan sejenisnya ya atau sebutan lainnya itu yang sebenarnya ee harus mematuhi undang-undang itu jadi jangan anulah mematuhi undang-undang itu aja L Nah tinggal nanti bagaimana Menpan RB PKN ketika daerah itu membutuhkan guru yang mengganti seorang pensiun atau dokter yang nantikan dia dipindah ke mana itu urusannya BKN samaan RB lah itu mungkin mungkin bisa ditambahkan di situ gitu aja Pak kalau persoalan ini berulang kah kalau ini saya malah menambahkan gini ketua yang tadi saya sampaikan Pemerintah Daerah yang belum membuat atau membuka formasi ya yang belum membuka formasi bagi nonasn yang sudah ada di pangkalan database nah ini ini penting I kita selesaikan dulu ini nih yang poin tig ini kalau misalnya mau ada tambahan poin nanti silakan kita bereskan dulu yang poin-poin ini boleh itu enggak ada masalah saya masah ya memang memang anu memang dilarang ini mencoba yang ketiga at keempat kali mungkin iya larangannya sudah sering begini kita selesaikan dulu ini nanti kalau ada masukan dari teman-teman di kesimpulan ini termasuk tadi apa yang menjadi boleh kita masukkan di situ poin berikutnya jadi poin enggak ada masalah ya setuju yaung dulu pimpinan ini Ini kata sanksinya hilang loh pakinya enggak ada dihilangkan ditambahkan memang disengaja ya karena di situ Anya P substansinya kalau hanya pelarangan secara ini sanksi itu juga yang menjadi penyebab mungkin Karan enggak ada sanksi yang tegas seperti Pak to katakan tapi maksud saya begini Pak eh boleh kita cantumkan sanksinya di sini setelah itu barangkali begini di luar forum ini kita meminta menteri panerb Kepala BKN berkoordinasi dengan kmnq Kementerian Dalam Negeri bagi daerah-daerah yang masih melanggar boleh juga jadi usulan itu Pak dan transfernya dikurangin tapi itu nanti kebijakan B saja di SKB kan kira-kira begitu Pak to ya supaya ada sanksi Jera bagi mereka ereka tidak melakan mengulangi hal yang sama Iz Pak karena kepala daerah dengan jajarannya tidak tertut kemungkinan melakukan akrobat anggaran dengan berbagai cara sepertiatakan tadi jadi kita kasih sinyal bahwa akan diberiinya ya termas pengurangan tapi jangan diuraikan kesimpulan ini kepada kepala sudah cukup cukup ya Setuju Pak adautakan silakan sedikit ya lungan kalau seperti ini berarti kita itu ada dua daerah yang bisa mengangkat yaitu Jogja dan Bupati Walikota di wilayah DKI karena mereka tidak hasil pemilihan Oleh karena itu Saran saya tidak perlu ada hasil pemilihan kepala daerah cukup kepala daerah itu nah kemudi kemudian sanksi itu penting karena saya ketika jadi PJ Gubernur itu dapat sanksi dari BKN dan itu lurut betul Iya jadi dulu sebelum saya kepala daerahnya melakukan pelanggaran Ketika saya mengurus kenaikan pangkat PNS saya di provinsi Sulbar diblokir semua datanya oleh BKN Nah itu enggak bisa naik ngurus Apun jasanya harus nurut sama BKN Eh sekarang kok saya jadi Kepala BKN mungkin di kita menerapkan seperti itu sama Tuhan itu efektif sekali pimpinan sudah ya periki dulu ya komisi kementian berkoordinasi Kementerian Dalam Negeri untuk melarang memberikan sanksi kepada kepala daerah yang melakukan melakukan peningkatan tenaga nonasn atau sebutan lain baik melalui belanja pegawai maupun belanja barang dan jasah izin pimpinan Prof masukkan sedikit Prof kepala BKM kalau seperti ini Pak seolah-olah redaksi ini berlaku surut loh Pak k hanya mengatakan kepala daerah kepala daerah yang mana kepala daerah engak kepala daerah sudah dilantik Pak nanti yang akan dilantik semua nanti gak ada lagi semua defini semua berap bulan ke depan Sudah defini semua pak maksud saya begini Pak komisi du kementi berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melarang dan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang melakukan pengangkatan Apakah ini berlaku surut atau tidak Ini ada kesang berlaku surut loh pak ini kepastian hukumnya ke depan ke depan ini pakan tapi ini Bahasa Hukum Pak engak ini ini ke depan ini izin Pak ee Ini kan tidak berlaku karena memang undang-undang-undang Nomor 14 sudah melarang PP 49 sudah melarang PP 48 sudah melarang jadi saya hanya memper tapi masih ada kejadian Ibu Nah inilah yang mengakomodir semua kepentingan itu jadi konkretkan sudah melarang undang-und sudah melarang tapi masih terjadi jadi lebih baik kita konkretkan di siniup ya ya ketiga ya sepakat ya lagi ya cukup ya keempat terdapat 15 instansi daerah di Papua yang belum melaksanakan seleksi kompetensi bidang SKB pada seleksi JP tahun 2024 komisi 2 dprri mendorong BKN menetapkan jadwal SKB dengan mempertimbangkan kondisi keaman daerah agar peserta seleksi JPNS tahun 2024 segera mendapat kepastian status kepegawaiannya keempat ada tambahan atau ada ini teknis sekali pimpinan I menurut saya ini tidak perlu dimasukkan di sini ya karena ini nanti biar diselesaikan secara sesuai dengan permintaan Iya karena pihak tiap Kabupaten itu beda-beda tingkat tingkat kannya beda-beda beda-ba Iya nah sekarang yang jadi keempat dalam rangka percepatan cpms dan penahan CPNS dan P3K komisi 2 dprri meminta Kementerian P RB dan BKN menyelesaikan peningkatan CPNS pada bulan Oktober tahun 2025 dan peningkatan P3K di bulan Maret tahun 2026 ku pengangkatan tenaga nonasm kali ya dalam kurung3 langsung ke3 ya oke nomor Li tenaga merupakan afirmasi kebijakan terakhir pem sehingga komisi meminta Kementerian P RB memastikan tidak ada lagi pengangkatan penagaan non ASM di instansi pusat maupun instansi daerah sebagaimana amanat pasal 66 undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipir negara dan peraturan pemerintah Kalau boleh saya komen nomor boleh nomor 4 ini mungkin eh percepatan CPNS P3K eh kem menyelesaikan penyelesaian CPNS dan3k untuk Farmasi 2024 ini Pak pada bulan Oktober Iya kan formasi 2024 2024 kan i ya lagi tambahan Bu cukup pakup ya merupakanirmasi kebijakan terakir pemerintah sehingga komisi D meminta kementerianastikan tidak lagi pengangkatan instansi pusatansi daerah sebagaimana amanat undang-undang yaak Dis Inya ya sebagaimana amanat undang-undangak pemerintah yang dihapus dan peraturan pelaksanaannya dan peraturan pelaksanaannya bukan pemerintahaksan kecil yang bes kecil pun cukup yaakat ya izin pimpinan boleh enggak kami yang di bknzin bu menteri yang nomor itu diberi mandat kementian dan BKN memastikan gitu Oh boleh Kian yang bisa memblokir semua tata kelola ASN seluruh Indonesia gitu cukupambakan n Pan tenaga non merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah sehingga komisi 2 dprri meminta Kementerian t RB dan dkn memastikan tidak ada lagi pengangkatan tenaga di instansi pusat maupun instansi daerah sebagaimana amanat Pasal 6 undang-undang nomor 29 tahun 2023 tentang aparaturik negara dan peraturan pelaksanaannya sepakat ya dua tambah satu tadi ketua tambah satu lagi engak ini sepakat dulu nomor ni Sepakat saya Ket dulu baru kalau ada tambahan boleh sepakat Ya silakan Pak redaksionalnya gimana saya enggak tahu tapi substansi nya adalah ee memastikan Menpan eh Menpan RB dan BKN dan mungkin Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa semua pegawai non ASN yang terdata di pangkalan BKN atau database BKN wajib dibuka formasinya oleh Kementerian lembaga dan pemerintah daerah baik provinsi kabupaten dan kota itu yang paling penting Menur saya untuk menuntaskan semua non ASN Jadi kalau dari dan BKN sebenarnya formasi itu sudah dibuka seluas-luasnya yang jadi problem terbesarnya adalah daerah yang tidak mau mengirimkan dan mengisi tersebut dengan alasan mka Enggak sanggup membayar Jadi sebenarnya begini ya alur Ceritanya ini nrd dan dkn sudah menyiapkan formasi dengan toal yang disampaikan sejak awal itu B sekian informasi yang dibutuhkan tapi ternyata yang dikirimkan oleh daerah tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan atau apa yang menjadi yang telah disiapkan oleh eh DKM dan eh R jadi masal terbesarnya Sebenarnya bukan di di kita cuma problemnya begini daerah itu kadang-kadang pintar juga kalau misalnya teman-teman P3K ini mereka melakukan protes di daerah selalu mereka menyampaikan bahwa ini di BKN masalahnya ini di panrb masalahnya sehingga mereka datanglah ke DPR ke BKN ke BKN ke panrb berbondongondong merekaan protes yang membuka itu atau mengikut mereka jadi honorer mereka juga yang mengirim datanya itu bukan dari ee BKN tapi dari daerah juga ini jadi problem terbesar kita makini ini enggak usah dimasukkan kesimpulan karena tadi di situ tapi selanjutnya Begini bu menti dan Pak Kepala BKN kita sangat minta dan memohon Kalau bisa nanti ada rapat terbatas mungkin dengan e menteri Kementerian Dalam Negeri dan kementerian keuangan untuk membahas ini sehingga apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman tadi soal misalnya kayakaki eh mereka ngangkat lagi mereka siasati mereka nanti anggarannya mungkin enggak dimasukkan sebagai belanja pegawai tapi mereka masukkan di belanja barang nah jadi ini harusus juga Ji di situ sehingga nanti eh Kadi bagi daerah-daerah yang nakal yang punyai modus semacam ini harus diberi sanksi yang tegas sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian semacam ini ke depannya karena kalau engak kita akhirnya Kementerian P RB kepala dkn hanya ngurusin honorer bayangkan Pak dari tahun 2005 sudah 20 tahun enggak beres-beres sementara tugas Pan RB tadi namanya juga Pan RB kementerian apa tadi Pak kan reformasi birokrasi gimana mengurusin reformasi birokrasi kita terjebak sama P3K dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang enggak clear-kelar nah kira-kira begitu ya jadi setelah itu Mungkin kita akan dorong dan kalau perlu begini nanti kita umung semua ini kepala gkn sama Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong itu rapat bersama mungkin rapat terbatas menteri dan nanti tinggal ikutkan kementerian keuangan dan kami juga dari nanti akan dari Fraksi kami akan mengusulkan kepada Presiden sehingga ada semacam mereka Panggil menteri terbatas untuk menyesanak P saya ngerti maksudnya pak tadi kok maksud Pak tadi apakah masih memungkinkan kalau ada daerah-daerah yang sanggup untuk memenuhi pembayaran dan kemudian memasukkan mema formasi masihak kemungkinan untuk dibuka kali ini Pak kita selesaikan dulu ini yang inijaudah pjangali lebar ini kitaiu ini kalau memang pada akhirnya memungkinkan kita lakukan kita lakukan kira-kira begitu Jadi ini belum selesai masalah satu bapak namanya masalah 2 T gitu Jadi kita bereskan dulu ini setelah itu baru kita e kasih e saran ke mereka untuk menyelesaikan yang bagi daerah-daerah yang misalnya Mang sanggup ya kenapa enggak ya kan pak ketua izin Pak ketua kalau saya usul itu jadi kesimpulan rapat ada ada rapat lanjutan untuk menyelesaikan pegawai non ASN yang belum diangkat jadi P3K dengan Menpan dengan BKN dengan Mendagri dengan Menteri Keuangan gitu itu jadi kesimpulan rapat juga Maksudnya gini ketua Pimpin jadi rencana ketua tadi ada pertemuan terbatas masukkan dalam kesimpulan ini jadi ee gitu jadi bagian dari kesimpulan dalam waktu dekat pihak-pihak dari Komisi 2 dan pihak Kemenpan RB BKM melakukan rapat terbatas dalam waktu tertentu nanti akan tidakndak lanjuti memberikan tanggapan kayaknya agak ini juga ingin menyampaikan eh enggak Saya mau nambah masalah juga Pak sudah mau buka puasa dalam konteks ini saya pikir untuk nomor 4 ini adalah suatu hal yang paling bagus sekali artinya kita minta memajukan proses ini semua ya tetapi saya e mohon maaf sebelum saya tadi telah datang tapi ada poin penting selain ini disampaikan ini Bu menteri dan Pak Kepala BKN adalah pegawai-pegawai honorer yang dititipkan Kementerian pusat ke daerah itu apa namanya ya dulu ya tugas pembantuan I seperti penjaga irigasi itu jumlahnya belasan ribu saya sudah ngomong dengan Menteri PU dan mereka mengatakan mereka juga bingung karena ditaruh di pusat dianggap sudah ditaruh ke daerah ditaruh di daerah katanya bukan orang daerah itu akan masuk di dalam pembahasan rapat berikutnya supaya itu Jadi PR juga Karena bagaimanapun mereka adalah pegawai dari atas itu tambahan jadi tidak usah dimaskan kesimpulan saya sepakat tapi menjadi catatan penting ya Bagi BKN dan Menpan RB menjadi catatan dan Enggak usahlah silakan rapat-rapat sendiri kalau mau fgd ya enggak apa-apa Tapi kalau mau rapat ya memang kewenangan mereka kita enggak usah turun campur sing penting itu selesai semuanya karena kita husnudon dalam bulan puasa Ini beliau-beliau ini akan mentaati perintah undang-undang terutama pasal 66 itu selesai ya Monggo Saya pikir itu jadi sudah enggak ada masalah yaendati buka puasa bijak ini Baiklah Bapak Ibu sekalian demikianlah kesimpulan rapat kerja dengan pendapat komisi 2 dprrii dengan Kementerian Pan RB dan kepala bkni RI eh dengan mengucapkan alhamdulillahabbilamin Rapat ini saya tutup recording stoppped