Sistem tanam paksa adalah aturan di masa penjajahan Belanda, di mana penduduk Indonesia harus menyediakan sebagian lahannya untuk ditanami tanaman produksi untuk kepentingan ekspor, atau harus bekerja paksa di perkebunan milik Belanda. Hasil panen ini harus diserahkan kepada kerajaan Belanda. Tokoh yang berperan besar dalam implementasi sistem ini adalah Gubernur Johannes van den Bosch yang merupakan pencetus sistem tanam paksa di Indonesia pada masa itu.
Van den Bosch adalah orang yang berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal India Belanda yang ke-43 pada tahun 1830 hingga 1834. Beberapa tujuan sistem tanam paksa diantaranya adalah untuk memperbaiki ekonomi Belanda yang mulai terpuruk akibat kalah dalam pertempuran. Kemudian yang kedua melakukan tanam paksa di tanah jajahan untuk untuk dijual di pasar dunia kemudian yang ketiga kaum pribumi dimanfaatkan tenaganya dan diperas untuk kerja rodi di bawah pemerintahan van den bosch Belanda menerapkan sistem tanah tanam paksa yang dikenal dengan istilah kultur stelsel dalam bahasa Belanda. Dalam sistem ini, penduduk desa diminta untuk menanam hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu untuk diekspor. Mereka menanam teh, kopi, tepu, dan lain-lain. Melalui kebijakan ini, pemerintah Belanda mewajibkan rakyat menanam seperlima dari tanahnya untuk kemudian menyerahkan hasil ladang kepada Belanda.
Penyimpangan sistem tanam paksa adalah semakin bertambahnya penggunaan lahan sampai mencapai setengah bagian lahan. Selain itu, tanah yang awalnya digarap petani pribumi dan telah dibebaskan dari pajak pada pelaksanaannya tetap saja dikenai pajak sewa tanah. Hasil penjualan tanaman-tanaman tersebut juga harus diserahkan kepada Belanda Agar sistem tanam paksa berjalan dengan lancar, pemerintah India-Belanda memberikan peran penguasa peribumi seperti kepala desa mempunyai upati sebagai penggerak petani penghubung dengan pemerintah Belanda kemudian pemerintah India Belanda memberikan bonus kepada peran penguasa peribumi tanam paksa boleh dibilang merupakan era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi India Belanda di Indonesia sistem ini bahkan jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah di dalam praktik sistem tanam paksa terjadi penyimpangan dari kebijakan-kebijakan Hindia Belanda beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi diantaranya adalah pelaksanaan sistem tanam paksa memakai seluruh bagian tanah petani petani tetap dikenakan pajak atas tanah yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor Tenaga sukarela ternyata dilaksanakan secara paksa dan melebihi waktu yang sudah ditetapkan dan tak jarang mereka bekerja jauh dari tempat tinggalnya sehingga tidak sempat menanam padi untuk kebutuhan.
Dengan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa ini menimbulkan berbagai dampak kerugian bagi masyarakat India Belanda yang kini dikenal dengan nama Indonesia. Mereka harus menanggung kebutuhan hidup pemerintah Belanda. Masyarakat tidak hanya mengorbankan harta tapi juga tenaga bahkan nyawa Masa itu didilai sebagai salah satu periode terkelam dalam sejarah Indonesia Sistem tanam paksa kemudian dihentikan setelah muncul berbagai kritik dengan dikeluarkannya UU Agraria tahun 1870 dan Undang-Undang Gula 1870 yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan di Indonesia.