BI memiliki keunangan di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran. Untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat pada sistem keuangan di Indonesia, tugas BI termasuk mengatur aspek perlindungan konsumen. Peran penting BI dalam perlindungan konsumen bertujuan untuk menjaga keseimbangan kedudukan antara penyelenggara dan konsumen melalui pengaturan, pengawasan, edukasi, serta penanganan pengaduan.
Dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen, BI melakukan penyempurnaan terhadap PBI No. 16, garis miring 1, garis miring PBI, garis miring 2014 tentang perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Salah satu penguatan yang diatur dalam PBI yaitu pengawasan perilaku penyelenggara dalam rangka perlindungan konsumen. Lalu kenapa sih BI perlu melakukan pengawasan terhadap perilaku penyelenggara? Pesatnya perkembangan inovasi produk keuangan tidak didukung dengan tingkat literasi dan keberdayaan konsumen yang baik.
Kondisi ini membuat konsumen rentan menjadi korban fraud atau penipuan. Selain itu, dalam industri keuangan kadang perilaku penyelenggara mengabaikan etika bisnis karena fokus mencari untung, seperti Informasi iklan yang tidak jelas, tidak akurat, dan menyesatkan, serta penagihan oleh debt collector yang tidak beretika. Pengawasan yang saat ini dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko dan kepatuhan, fokus pada kelembagaan dan kesehatan penyelenggara, bukan pada perilaku penyelenggara yang dapat merugikan konsumen.
Sehingga terdapat gap yang perlu ditindaklanjuti dengan melengkapi pengawasannya dengan melakukan pengawasan terhadap perilaku penyelenggara yang dilakukan. pada tahap prapenjualan, tahap penjualan, hingga tahap pasca penjualan. Dengan penerapan pengawasan terhadap perilaku penyelenggara tersebut, diharapkan BI dapat memastikan perilaku penyelenggara telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, sehingga kepentingan konsumen akan lebih terlindungi.