[Musik] Halo teman-teman kali ini kita akan membahas undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian undang-undang ini adalah dasar hukum utama yang mengatur Koperasi di Indonesia yuk kita pelajari bersama undang-undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan prinsip dasar kekeluargaan dan demokrasi ekonomi ruang lingkup undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai berikut satu ketentuan umum menjelaskan tentang definisi koperasi asas dan tujuan koperasi dua keanggotaan mengatur tentang syarat hak dan kewajiban anggota koperasi tiga perangkat organisasi koperasi mengatur tentang struktur organisasi koperasi termasuk Rapat anggota pengurus dan pengawas empat permodalan dan keuangan mengatur tentang sumber Modal koperasi pembagian sisa hasil usaha dan pengelolaan keuangan lima pembubaran koperasi mengatur tentang Ketentuan terkait pembubaran koperasi baik secara sukarela maupun berdasarkan keputusan pemerintah enam pembinaan dan pengawasan mengatur tentang peran pemerintah dalam membina dan mengawasi koperasi tujuan koperasi dan prinsip koperasi sebagai berikut tujuan koperasi pasal 3 undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya berperan aktif dalam membangun an perekonomian nasional yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi prinsip Koperasi ada tujuh yaitu satu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka setiap orang dapat menjadi anggota tanpa paksaan dua pengelolaan dilakukan secara demokratis keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat tiga pembagian sisa hasil usaha secara adil berdasarkan jasa usaha anggota kepada koperasi empat pemberian balas jasa terbatas terhadap modal modal tidak menjadi faktor utama Dalam menentukan keuntungan l kemandirian koperasi dikelola secara mandiri tanpa intervensi pihak luar en pendidikan perkoperasian koperasi wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya tujuh kerjasama antara Koperasi untuk memperkuat ekonomi bers sama undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau disebut undang-undang ppsk pengawasan oleh OJK berlaku tahun 2025 koperasi yang memiliki layanan keuangan berbasis Open loop dan koperasi mengelola aset digital akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan tujuan pengawasan adalah memastikan transparansi perlindungan konsumen dan Miti Riko keuangan kebijakan pemerintah insentif pajak bagi koperasi yang menerapkan sistem digital pelatihan dan pendampingan untuk koperasi modern bantuan pendanaan melalui program kredit usaha rakyat dan dana bergulir lpdb kumkm Mari ikuti pembelajarannya dengan konsisten dan serius untuk koperasi yang lebih baik wasalamualaikum warahmatullahi wab at [Musik]