Kerusuhan Mei 1998: Pelanggaran HAM dan Kekerasan Seksual

Latar Belakang

• Kerusuhan Mei 1998 terjadi di tengah aksi reformasi menuntut Presiden Soeharto mundur.
• Menyisakan jejak sejarah gelap terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
• Tragedi ini melibatkan aksi teror yang memanfaatkan tubuh dan seksualitas perempuan etnis Tionghoa.

Pelanggaran HAM Berat

• Tanggal 13-15 Mei 1998, terjadi pemerkosaan dan kekerasan seksual yang tidak pernah diakui pemerintah.
• Aksi kekerasan terkait dengan konteks sosial-politik saat itu:
  • Pemilu 1997
  • Penculikan aktivis
  • Krisis ekonomi
  • Sidang umum MPRRI 1998
  • Penembakan mahasiswa Trisakti

Korban Kekerasan Seksual

• Tim Relawan Untuk Kemanusiaan mencatat 168 perempuan menjadi korban kekerasan seksual massal.
  • 152 di Jakarta, 16 di Solo, Medan, Palembang, dan Surabaya.
• Beberapa laporan menyatakan pemerkosaan terjadi secara terorganisir.
• Kasus pemerkosaan di lokasi-lokasi kritis seperti Glodok, Harmoni, dan Jembatan.

Kesaksian Korban

• Banyak korban mengalami trauma dan kesulitan untuk memberikan kesaksian.
• Beberapa korban dirawat oleh relawan dan mendapati ancaman jika melapor.
• Peristiwa pemerkosaan melibatkan banyak pelaku, sering kali dengan kekerasan fisik.

Penyangkalan dan Respon Pemerintah

• Penyangkalan oleh elit politik, termasuk pejabat militer, tentang terjadinya pemerkosaan.
• B.J. Habibie, sebagai presiden, memberikan dukungan kepada aktivis perempuan untuk mengungkap fakta-fakta kekerasan.
• Ancaman terhadap relawan dan korban terus berlanjut.

Upaya Pengungkapan Kasus

• Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) melaporkan bahwa ada kesengajaan dalam terjadinya tragedi.
• Perbedaan jumlah korban yang dilaporkan oleh TGPF dan tim relawan disebabkan oleh kesulitan akses pada korban.
• Korban sering kali tidak dapat melapor karena ancaman terhadap diri dan keluarga.

Kenangan dan Monumen Korban

• Pembuatan monumen korban kekerasan terhadap perempuan direncanakan namun mendapat penolakan dari pemerintah.
• Harapan untuk mengakui dan tidak mengulangi pelanggaran HAM di masa lalu.

Situasi Terkini

• 23 tahun setelah tragedi, para penyintas masih hidup dengan trauma dan ketakutan.
• Kurangnya keadilan dan pengakuan dari pemerintah tetap menjadi masalah besar.