Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan Kontroversinya

Latar Belakang

• Proyek PIK 2 melanggar ketentuan tata ruang dan menempati kawasan hutan lindung.
• Dikelola oleh perusahaan milik Sugianto Kusuma (Aguan).
• Tersangkut kasus pemagaran laut di pesisir Utara Tangerang, Banten.

Rincian Proyek

• Pagar laut dirancang membentang sejauh 30 km dari Desa Muncung hingga Desa Pakuaji, Tangerang.
• Terdapat 263 bidang laut dengan sertifikat hak guna bangunan.
• Pemilik sertifikat adalah PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa, yang terafiliasi dengan perusahaan Aguan.

Kontroversi Sejarah Proyek

• Kontroversi serupa terjadi pada proyek Pantai Indah Kapuk di tahun 90-an.
• Pengerjaan proyek reklamasi dekat kawasan cagar alam Angke Kapuk.
• Proyek awal dikelola oleh PT Mandara Permai (anak perusahaan Grup Pembangunan Jaya).

Kejanggalan Proyek PIK

• Kawasan cagar alam Angke Kapuk malah ditimbun.
• Pemerintah DKI Jakarta dan Kementerian Kehutanan tidak memberikan teguran.
• Proyek tidak memenuhi janji-janji seperti pembangunan pembatas antara cagar alam dan proyek.

Karakter Utama dalam Proyek

• Ciputra: Pengusaha properti, komisaris PT Mandara Permai.
• Ali Sadikin: Gubernur DKI Jakarta (1966-1977) yang menggagas proyek.
• Sujarwo: Menteri Kehutanan (1983-1987) yang mendukung proyek.
• Hasrul Harahap: Menteri Kehutanan yang melanjutkan proyek dan mendukung.

Efek Lingkungan dan Sosial

• Proyek mengurangi daerah resapan air, menyebabkan banjir di sekitar Jakarta.
• Banjir besar terjadi pada tahun 2002, dengan area penampungan air berkurang drastis.
• Proyek tidak diimbangi dengan langkah mitigasi yang memadai.

Perbandingan dengan PIK 2

• Pola pembangunan PIK 2 mirip dengan PIK pertama.
• Proyek PIK 2 mendapat status proyek strategis nasional.
• Masyarakat resah akan dampak lingkungan, seperti banjir dan kerusakan ekosistem.

Kesimpulan

• Pentingnya evaluasi mendalam terhadap dampak lingkungan dari proyek.
• Harapan agar pemerintah mengatur dan memantau proyek untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
• Diskusi publik dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan diperlukan.