Transcript for:
Dampak Perang Dingin bagi Indonesia

1. Pengaruh Perang Dingin terhadap Indonesia

Perang Dingin merupakan perang politik, ideologi, dan militer yang terjadi antara Amerika Serikat (blok barat) dan Uni Soviet (blok timur) setelah perang dunia ke II sampai tahun 1991

Pengaruh Terhadap Politik 👏( Ini yang dipertanyakan di soal 😀)

1. Dukungan Internasional untuk Kemerdekaan: Perang Dingin secara tidak langsung mempengaruhi pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Negara-negara Blok Timur, seperti Uni Soviet, memberikan dukungan kepada Indonesia dalam menghadapi Belanda, yang berusaha mempertahankan kolonialismenya. Ini berkontribusi pada pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949

2. Konflik Ideologis: PKI berusaha untuk memperluas pengaruhnya, yang memicu kekhawatiran di kalangan sekutu Barat dan akhirnya berujung pada peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965 (yang ini cuma tambahan aja ygy) 😶 ⬇️

• Kebijakan ekonomi Indonesia cenderung terlihat mengarah pada Kolonialisme dan Imperialisme
• Perubahan arah politik Indonesia yang terjadi pada tahun 1965 sebagai dampak dari gerakan g30s PKI yang dianggap didalangi oleh PKI.
• Berawal dari terjadinya krisis minyak dunia yang memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia, hal ini menyebabkan perkembangan modal asing dalam negeri ini.
• Berakhirnya pemerintahan orde baru lalu terjadi krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997.

Tujuan Indonesia dan negara lain ikut gerakan non-blok: Gerakan Non Blok adalah organisasi internasional yang berisi negara-negara yang tidak beraliansi pada kekuatan besar apapun di dunia.

Tujuan Gerakan Non Blok

• Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
• Mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional efektif.
• Mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif.
• Mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru.
• Mengusahakan kerja sama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial.

Menguraikan konflik menimbulkan kekuatan besar dalam perang dingin

1. Amerika Serikat (AS) muncul sebagai negara adidaya yang memenangkan Perang Dunia II bersama dengan sekutu utamanya, Inggris dan Prancis.
2. Uni Soviet muncul sebagai negara adidaya karena berhasil membebaskan Eropa Timur dari Nazi.
3. Perbedaan ideologi antara AS dengan dengan Uni Soviet. Ada keinginan untuk berkuasa. Berdirinya pakta pertahanan dan adanya bantuan ekonomi.

Keterlibatan negara negara dalam konflik perang dingin

1. Blok barat Dipimpin oleh Amerika Serikat, Blok Barat terdiri dari negara-negara yang menganut ideologi kapitalis dan demokrasi liberal. Beberapa negara anggota utama termasuk:

• Amerika Serikat
• Inggris
• Prancis
• Kanada
• Belanda
• Belgium
• Denmark
• Norwegia
• Islandia
• Luxemburg
• Portugal

2. Blok Timur Dipimpin oleh Uni Soviet, Blok Timur terdiri dari negara-negara yang menganut ideologi komunis dan sosialis. Negara-negara anggota utama termasuk:

• Uni Soviet
• Polandia
• Cekoslowakia
• Hungaria
• Rumania
• Bulgaria
• Jerman Timur Selain itu, Uni Soviet juga memiliki sekutu di Asia seperti:
• Kuba
• Vietnam
• Korea Utara
• Laos
• Mongolia Menguraikan keadaan bangsa indonesia awal kemerdekaan yang belum stabil

1. Pembentukan Alat Kelengkapan Negara, Indonesia membagi alat kelengkapan negara dan pemerintahan dalam empat bagian, yakni:

• Lembaga kementerian atau departemen.
• Komite nasional Indonesia dan daerah.
• Alat kelengkapan keamanan negara.
• Lembaga pemerintahan di daerah.

2. Pada 22 Agustus 1945, PPKI membentuk PNI atau Partai Nasional Indonesia. Partai ini berfungsi sebagai wadah persatuan dan pembinaan politik masyarakat Indonesia. Akan tetapi, pembentukan PNI menimbulkan kritikan yang keras dari banyak pihak, sebab berkesan seperti partai tunggal.
3. Perubahan Sistem Presidensial ke Parlementer
4. Pembentukan Republik Indonesia Serikat Masa awal kemerdekaan juga pernah mengubah Indonesia menjadi negara serikat. Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) dimulai dengan hasil konferensi KMB pada November 1949. Hasil KMB memutuskan Indonesia menjadi RIS dengan 7 negara bagian dan 9 negara kesatuan.
5. Kekacauan internal
6. Perpecahan ideologis, Gerakan kemerdekaan terdiri dari berbagai aliran ideologi—nasionalis, komunis, dan Islam—yang sering kali bertentangan satu sama lain.
7. Agresi Militer Belanda: Kembalinya Belanda dengan dukungan Sekutu untuk merebut kembali kekuasaan menimbulkan ketegangan. Agresi militer Belanda yang berlangsung dalam dua fase (1947 dan 1948) menimbulkan konflik bersenjata yang melibatkan rakyat Indonesia melawan tentara Belanda

Dalam bidang ekonomi

1. Adanya inflasi yang tinggi

2. Blokade Ekonomi: Sejak November 1945, Belanda memberlakukan blokade ekonomi terhadap Indonesia. Ini mengakibatkan kekurangan barang dan kelaparan di berbagai daerah, serta memperburuk kondisi perekonomian nasional

3. Keterbatasan infrastruktur

4. Pemberontakan PKI

5. Indonesia pada Masa Awal kemerdekaan sampai Demokrasi Liberal

• Demokrasi Liberal : Merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden sebagai kepala negara, dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan serta pimpinan kabinet. Masa pemerintahan ini berlangsung sejak tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Pada sistem politik demokrasi liberal, posisi parlemen legislatif berperan kuat untuk mempengaruhi kabinet.
• Ciri -ciri demokrasi liberal:
  • Adanya pemilihan umum yang bebas, adil, dan teratur.
  • Terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudisial untuk menghindari pemerintahan yang terlalu terpusat.
  • Konstitusi menjadi landasan penting bagi negara.
  • Kepentingan pribadi lebih utama dibandingkan kepentingan negara.
  • Kelompok masyarakat terpecah menjadi dua yaitu mayoritas dan minoritas.
  • Terdapat ketidakseimbangan dimana kelompok mayoritas bisa menentukan kebijakan keputusan sementara kebebasan minoritas terbatas. Alasan demokrasi liberal tidak bertahan:

1. ketidakstabilan politik, konflik antar partai, dan kegagalan konstitusional.
2. Sering adanya pergantian kabinet
3. Keadilan akan hukum yang tidak merata
4. Tingkat korupsi tinggi
5. Ketidakadilan ekonomi
6. Krisis ekonomi yang meliputi inflasi dan ketidakstabilan ekonomi Realisasi pembentukan partai untuk memperkuat sistem pemerintahan bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan dan menciptakan stabilitas politik setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945
7. Maklumat No. X: Pada 3 November 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan Maklumat No. X yang memberikan izin untuk mendirikan partai-partai politik. Ini menandai awal sistem multipartai di Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi dan memperkuat perjuangan revolusi nasional
8. Pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI): Sebagai salah satu partai pertama yang dibentuk, PNI berfungsi sebagai wadah persatuan dan pembinaan politik masyarakat Indonesia. Namun, PNI juga menghadapi kritik karena dianggap sebagai partai tunggal pada awalnya Perkembangan Partai Politik

• Pemilu Pertama: Pemilihan umum pertama diadakan pada tahun 1955, yang melibatkan banyak partai politik. Hasil pemilu ini menunjukkan adanya kompetisi yang sehat di antara partai-partai, meskipun juga memunculkan tantangan dalam membentuk koalisi pemerintahan yang stabil

3. Era Orde Baru: Setelah kudeta militer pada tahun 1965, Presiden Soeharto membentuk kembali sistem kepartaian dengan menyederhanakan jumlah partai menjadi tiga kelompok utama, yaitu Golkar, PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Tujuan sistem demokrasi di masa awal kemerdekaan
4. melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka melalui pemilihan umum, sehingga suara dan aspirasi masyarakat dapat terwakili dalam pemerintahan. prinsip bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat.
5. Demokrasi bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan memberikan kebebasan kepada individu dalam mengekspresikan pendapat serta berpartisipasi dalam kehidupan politik
6. Sistem demokrasi bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Faktor yang mempengaruhi ekonomi pada masa ekonomi liberal tidak stabil (ambil 3 ajaa ya sesuai soal ) 🙂👍
7. kondisi infrastruktur yang rusak pasca perang, gemuknya anggaran angkatan perang, dominasi perusahaan-perusahaan Belanda, dan jatuh bangunya kabinet di era tersebut.
8. utang luar negeri
9. tidak stabilnya situasi politik dalam negeri
10. Defisit/inflasi yang tinggi
11. angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.
12. Ketidakadilan sosial ekonomi Latar belakang terbentuknya sistem demokrasi terpimpin
13. Kegagalan Konstituante, Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami kesulitan dalam menyusun konstitusi baru yang dapat diterima oleh semua pihak. Konstituante yang dibentuk pada tahun 1956 untuk merumuskan UUD baru mengalami kebuntuan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan.
14. Dekrit Presiden 1959, Pada tanggal 5 Juli 1959, Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai dasar hukum negara. Dekrit ini menandai transisi dari sistem demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden secara lebih dominan
15. Ketidakstabilan politik, Masa demokrasi liberal sebelumnya ditandai dengan seringnya pergantian kabinet dan konflik antar partai politik, yang menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan.
16. Ancaman separatisme
17. Pengaruh perang dingin
18. Krisis ekonomi

Upaya pemerintah dalam menekan laju inflasi pada masa demokrasi terpimpin

1. kebijakan sanering, yang diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1959. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menurunkan nilai nominal uang kertas yang beredar. Misalnya, uang kertas pecahan Rp 1.000 dan Rp 500 diturunkan nilainya menjadi Rp 100 dan Rp 50.
2. Pemerintah juga menerapkan pembekuan sebagian simpanan di bank-bank untuk simpanan yang melebihi Rp 25.000. Ini bertujuan untuk mengurangi likuiditas di pasar dan menekan inflasi dengan cara membatasi jumlah uang yang dapat digunakan oleh masyarakat
3. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang bertujuan untuk membebaskan perekonomian dalam negeri dari pengaruh asing dan mencapai kemandirian ekonomi. Pernyataan konsepsi oleh presiden soekarno Konsepsi Presiden Soekarno adalah konsep atau gagasan pemikiran Soekarno yang lahir di masa Demokrasi Liberal karena kekecewaan Soekarno terhadap permasalahan partai politik di parlemen yang tidak kunjung terselesaikan dan berdampak terhadap terhambatnya pembangunan nasional. ISI ( sumbernya wikipedia aja gapapa kan 😩 ) Pembentukan Kabinet Gotong Royong terdiri dari atas semua fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewakili partai- partai politik. Kabinet ini juga dikenal dengan istilah "Kabinet Kaki Empat". Kabinet berkaki empat terdiri dari empat partai besar pemenang Pemilu 1955. Partai pemenang pemilu 1955 adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia. Kabinet ini juga berisi orang-orang yang memang dianggap ahli di bidangnya masing-masing atau dikenal dengan Zaken Kabinet. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Fungsi dari adanya Dewan Nasional ini adalah mendampingi, membantu, memberi kewibawaan kabinet, dan menjadi jembatan antara Pemerintah dan masyarakat. Selain itu tugasnya dewan nasional adalah memberi nasehat kepada kabinet, diminta atau tanpa diminta oleh Kabinet

Bukti akhir kekacauan politik masa peralihan demokrasi terpimpin

1. Pemberontakan PRRI dan Permesta
2. Krisis ekonomi dan inflasi
3. Gerakan g30spki
4. Politik konfrontasi

Penyelesaian irian barat ( ini soal infografis )

( btw ini cuma kemungkinan aja )

Menghubungkan permasalahan pepera dan kontroversi permasalahan irian barat

1. Latar belakang pepera : Kesepakatan dalam Perjanjian New York: Pada tahun 1962, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian New York, yang mengatur penyerahan administrasi Irian Barat kepada PBB, di mana wilayah tersebut akan diberikan kebebasan untuk memilih antara merdeka atau bergabung dengan Indonesia. PEPERA merupakan pelaksanaan dari kesepakatan ini, yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa berkepanjangan antara kedua negara
2. Proses PEPERA dianggap kontroversial karena tidak dilaksanakan dengan metode one man one vote, melainkan melalui musyawarah yang melibatkan Dewan Musyawarah PEPERA (DMP). Banyak pihak, terutama kelompok pro Papua, mengklaim bahwa hasil PEPERA tidak mencerminkan kehendak rakyat Irian Barat dan menilai prosesnya tidak sah
3. Ga nemu lagii 😢 bantuin yaaa 🙏

Isu isu utama yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan

1. kesetaraan gender
2. hak asasi manusia
3. pemberdayaan perempuan Isu isu yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan yang pertama adalah
4. Kekerasan terhadap perempuan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual
5. Kesetaraan gender, Gerakan perempuan juga fokus pada isu kesetaraan gender di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Diskriminasi yang dialami perempuan dalam akses pendidikan dan pekerjaan menjadi perhatian utama. Misalnya, organisasi Women-20 (W-20) dalam forum G-20 menyoroti pentingnya mengatasi ketimpangan dan diskriminasi yang menghambat partisipasi perempuan dalam perekonomian
6. Akses pendidikan, memberdayakan perempuan dan meningkatkan posisi mereka dalam masyarakat. Gerakan ini juga mendorong peningkatan keterampilan dan akses ke pendidikan tinggi
7. Perdagangan perempuan, merupakan isu yang paling sering terjadi di indonesia, Gerakan perempuan berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah ini dan mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik-praktik tersebut

Makna gerakan perempuan dengan apresiasi hari ibu

1. menghargai jasa para perempuan atau para ibu secara keseluruhan di Indonesia. Selain itu, peringatan ini juga bermaksud untuk mengingat kembali hari kebangkitan dan persatuan perjuangan kaum perempuan semasa kemerdekaan dalam upaya perbaikan kualitas bangsa ini.
2. Peringatan Hari Ibu dimulai dari Kongres Perempuan Indonesia yang pertama pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres ini dihadiri oleh sekitar 30 organisasi perempuan dan bertujuan untuk menyatukan berbagai perkumpulan perempuan di Indonesia dalam satu federasi, yaitu Perserikatan Perempuan Indonesia. Ini menjadi tonggak penting bagi kebangkitan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan
3. Hari Ibu juga berfungsi sebagai momentum untuk mengingat kembali perjuangan perempuan dalam mencapai kesetaraan hak dan peran mereka dalam pembangunan. Ini mencerminkan semangat yang diwariskan dari generasi sebelumnya kepada generasi muda
4. Peringatan ini mendorong semua pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian lebih terhadap isu-isu yang dihadapi perempuan saat ini, seperti diskriminasi, kekerasan, dan akses pendidikan serta kesehatan

(apakah kalian masih semangat?) 🙇 Kontribusi gerakan perempuan bagi indonesia

1. Perjuangan untuk kesetaraan gender
2. Melawan penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan
3. Kesadaran sosial dan gender Perkembangan dan perubahan pemilu dulu dan sekarang
4. Tahun 1955 :

• Pemilu Pertama: Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante. Sistem Pemilihan: Pada masa ini, sistem pemilihan menggunakan metode proporsional dengan daftar tertutup, di mana pemilih hanya dapat memilih partai, bukan calon individu.

2. Orde baru 1971-1998

• Penyederhanaan Partai: Pada pemilu 1971, jumlah partai politik peserta dikurangi menjadi tiga besar: Golkar, PDI, dan PPP. Hal ini dilakukan untuk mengontrol dinamika politik dan mengurangi konflik antar partai.
• Pemilu yang Terkontrol: Selama periode Orde Baru, pemilu cenderung diatur oleh pemerintah untuk memastikan dominasi Golkar. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun, tetapi tidak mencerminkan kebebasan politik yang sesungguhnya.
• Sistem Pemilihan: Sistem pemilihan tetap menggunakan metode proporsional dengan daftar tertutup.

3. Reformasi (1999-sekarang)

• Kembali ke Demokrasi: Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan kebangkitan demokrasi. Pemilu 1999 menjadi pemilu pertama setelah reformasi dengan partisipasi 48 partai politik.
• Pemilihan Langsung: Pada pemilu 2004, untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, serta pemilu untuk DPR dan DPD juga dilakukan secara bersamaan.
• Sistem Pemilihan Terbuka: Sejak 2004, sistem pemilihan berubah menjadi proporsional terbuka, di mana pemilih dapat memilih calon legislatif secara langsung dari partai yang mereka pilih.

4. Pemilu Serentak (2019)

• pemilih memilih presiden-wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam satu hari.

Dampak signifikan penerapan konsep nasakom terhadap stabilitas politik di indonesia

1. Menguatnya Posisi Soekarno sebagai Presiden,
2. Tidak stabilnya pemerintahan
3. Menguatnya kekuatan PKI Faktor utama yang dapat memicu disintegrasi adalah ketidakseimbangan antara pusat dan daerah
4. Disintegrasi bangsa secara harfiah merujuk pada perpecahan suatu negara menjadi bagian-bagian yang terpisah. Fenomena ini, meski terlihat sebagai hasil dari gerakan pemisahan diri, sebenarnya muncul dari ketidakpuasan mendasar terhadap perlakuan pemerintah terhadap wilayah atau kelompok minoritas. Isu seperti otonomi daerah, keadilan sosial, dan ketidakseimbangan pembangunan dapat memicu gerakan ini. Penyebab Disintegrasi Bangsa
5. Geografi Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan tantangan tersendiri. Perbedaan karakteristik dan kondisi alam antar pulau menciptakan kerawanan sosial. Daerah kaya sumber daya alam dan daerah yang kurang berdaya dapat menciptakan kesenjangan yang menyebabkan konflik sosial
6. Demografi Jumlah penduduk yang besar, penyebaran yang tidak merata, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia menciptakan ketidaksetaraan. Lingkungan ini menghasilkan tingginya tingkat kemiskinan, dengan rendahnya pendapatan dan pendidikan yang sulit bersaing, memungkinkan pengaruh elit politik untuk memanipulasi masyarakat.
7. Kekayaan Alam Kekayaan alam melimpah menjadi daya tarik bagi negara-negara industri. Pemanfaatan yang belum optimal dapat menyebabkan ketidaksetaraan pembangunan dan konflik terkait sumber daya alam.
8. Ideologi Ideologi Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengalami tantangan. Adanya kelompok-kelompok dengan faham liberal atau keagamaan yang ekstrem menunjukkan ketidakstabilan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila.
9. Politik Isu-isu politik seperti otonomi daerah, sistem multi partai, dan hubungan TNI-Polri seringkali menjadi sumber konflik. Ketidakselesaian dalam penyelesaian masalah politik mendasar dapat berujung pada disintegrasi bangsa.
10. Ekonomi Sistem perekonomian yang belum stabil, krisis moneter, dan tingginya tingkat pengangguran memberikan tekanan pada masyarakat. Pengembangan ekonomi yang tidak merata dapat menciptakan ketidakpuasan dan potensi konflik.
11. Sosial Budaya Kemajemukan Indonesia, jika tidak dikelola dengan bijak, dapat menimbulkan konflik antar etnis dan nilai budaya. Globalisasi membawa nilai-nilai yang kontras, menciptakan potensi konflik nilai di masyarakat
12. Pertahanan dan Keamanan Ancaman terhadap kedaulatan negara, baik dari dalam maupun luar negeri, menjadi kompleks. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi memperumit masalah keamanan nasional Ketidakseimbangan antara pusat dan daerah juga dapat disebabkan
    1. Perbedaan kepentingan politik
    2. Alokasi sumber daya yang tidak merata
    3. Kesenjangan pembangunan

Penyebab terjadinya pemberontakan DI/TII

1. ketidakpuasan terhadap pemerintahan Indonesia dan penolakan atas pemerintahan demokratis
2. Kekecewaan akan hasil dari perjanjian renville
3. Keinginan untuk mendirikan negara islam
4. Kondisi sosial dan ekonomi

Alasan diselenggara ganefo

1. Menanggapi skorsing IOC
2. Ganefo dirancang untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia, sebagai negara baru yang merdeka, mampu menyelenggarakan acara olahraga berskala internasional
3. Sukarno menginginkan Ganefo menjadi ajang bagi negara-negara baru berkembang (New Emerging Forces) untuk bersatu dan menunjukkan bahwa mereka dapat berkolaborasi dalam bidang olahraga. Dengan mengundang banyak negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin, Ganefo bertujuan untuk memperkuat hubungan antarnegara yang memiliki aspirasi serupa dalam melawan imperialisme dan kolonialisme
4. Ganefo juga dipandang sebagai alat politik untuk menantang dominasi negara-negara barat dalam arena olahraga internasional. Sukarno menggunakan Ganefo sebagai sarana untuk memperjuangkan nilai-nilai anti-imperialisme dan menunjukkan bahwa olahraga dapat menjadi media untuk perlawanan politik
5. Meningkatan rasa nasionalisme dan solidaritas antar masyarakat di indonesia

Penghubungan Makna proyek mercusuar dan pembangunan IKN Proyek mercusuar merujuk pada proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang tak hanya bertujuan untuk pembangunan fisik, tetapi juga sebagai representasi kedaulatan dan ambisi nasional di panggung internasional.

Aspek aspek hubungan antara proyek mercusuar dan pembangunan ikn 👍

1. Sebagai identitas nasional, proyek mercusuar ditujukan untuk membuat simbol kemajuan di mata dunia, adapula IKN yang dibangun bertujuan untuk simbol modernisasi
2. Fondasi untuk pertumbuhan ekonomi
3. Pemerataan pembangunan

Dampak pembangunan proyek mercusuar

1. Meningkatnya citra nasional di kancah internasional, indonesia memiliki banyak simbol contohnya adalah monas yang menjadi lambang kota jakarta
2. Pengembangan infrastruktur
3. Meskipun proyek ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dampaknya sering kali dianggap negatif. Pembiayaan proyek-proyek besar ini menyebabkan beban anggaran negara yang berat, berkontribusi pada inflasi dan krisis ekonomi di Indonesia pada akhir 1960-an. Banyak proyek mercusuar yang tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasionalnya. Hal ini mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar.
4. Destinasi wisata bagi para turis

Bentuk transformasi kurikulum ( semangat baca ini 📚 )

1. Kurikulum Rentjana Pelajaran 1947, Kurikulum pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Resmi diterapkan tahun 1950, sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Kurikulum ini mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat.
2. Kurikulum Rentjana Pelajaran Terurai 1952, Merupakan penyempurnaan dari Kurikulum Rentjana Pelajaran 1947. Dengan menggunakan konsep tematik, silabus mata pelajaran menunjukkan seorang guru hanya mengejar satu mata pelajaran.
3. Kurikulum Rentjana Pendidikan 1964, Pembelajaran dengan konsep aktif, kreatif dan produktif. Pada masa kurikulum ini hari Sabtu menjadi hari krida untuk para siswa melatih minat dan bakat. Programnya berpusat pada Pancawardhana, ialah pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan dan jasmani.
4. Kurikulum 1968, Kurikulum dengan materi pelajaran bersifat teoritis dan politis. Bertujuan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama. Dengan mengusung konsep correlated subject curriculum yang berarti materi pada jenjang pendidikan rendah berkolerasi untuk jenjang pendidikan selanjutnya.
5. Kurikulum 1975, Dengan menggunakan metode perincian, materi dan tujuan pelajaran dalam prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Ilmu alam dan hayat dirubah menjadi ilmu pengetahuan alam, ilmu aljabar dan ukur menjadi matematika.
6. Kurikulum 1984, Mengedepankan keaktifan siswa melalui pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Penambahan bidang studi Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dan pembagian program inti dan pilihan sesuai minat dan bakat bagi siswa SMA.
7. Kurikulum 1994, Adanya perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester menjadi caturwulan. SMP digantikan menjadi SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), SMA diganti menjadi SMU (Sekolah Menengah Umum). Penjurusan pada jenjang SMA juga dibagi menjadi tiga program yaitu IPA, IPS dan Bahasa.
8. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Diberlakukan sejak tahun 2004, yang difokuskan pada kompetensi siswa secara individual maupun klasikal, hasil belajar dan keberagaman. Pada saat kurikulum ini diterapkan SLTP kembali diubah menjadi SMP, SMU kembali menjadi SMA.
9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum ini berlaku sejak tahun 2006/2007. Para guru mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya.
10. Kurikulum 2013 (K13), Difokuskan pada pendidikan karakter. Dengan 3 aspek penilaian yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku. Ada beberapa materi yang dirampingkan seperti, Bahasa Indonesia, IPS, PPKN dan materi matematika sebagai tambahan.
11. Kurikulum Merdeka, Kurikulum yang diluncurkan pada Februari 2022, inti dari kurikulum ini ialah merdeka belajar. Berbasis pembelajaran intrakurikuler yang beragam agar siswa lebih mendalami minat juga bakatnya. Pendidik lebih leluasa dalam menciptakan pembelajaran berkualitas sesuai kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Penerapan di seluruh PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Kesetaraan. Tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
12. mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dengan akses pelayanan kesehatan yang luas, semua orang dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya.
13. Meningkatkan kualitas hidup
14. Mengurangi kesenjangan kesehatan
15. Pemberdayaan manusia

Upaya pemerintah terhadap kebijakan kesehatan agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan

1. Penerapan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JKN adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini menyediakan akses layanan kesehatan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
2. Pengembangan Infrastruktur Kesehatan, Pemerintah juga berupaya meningkatkan infrastruktur kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil dan kurang terlayani. Ini termasuk pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan.
4. Pendanaan dan Subsidi untuk Masyarakat Miskin, Melalui skema subsidi bagi masyarakat tidak mampu, pemerintah berupaya memastikan bahwa semua orang, terlepas dari status ekonomi mereka, dapat mengakses layanan kesehatan yang diperlukan.

Upaya upaya yang dilakukan untuk memperkuat integrasi bangsa

1. Mengenalkan dan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sejak dini.
2. Menerapkan tata pemerintahan yang terbaik bagi Indonesia. Tata pemerintahan yang tepat bagi Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 dan Pancasila.
3. Bangga dengan bahasa Indonesia dan menggunakannya dalam setiap acara formal.
4. Merumuskan kebijakan dan regulasi yang tegas, konkret, dan tepat dalam segala aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan semua pihak dan seluruh wilayah.
5. Bermusyawarah secara demokratis. Iklim dan budaya yang demikian sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia yang majemuk.
6. Membentuk kewenangan nasional terhadap kawasan yang lebih kecil.
7. Membangun kelembagaan (pranata) yang bersumber dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
8. Membangun komitmen, kesadaran, dan keinginan bersatu yang harus senantiasa tertanam dalam hati sanubari bangsa Indonesia.
9. Tidak bertindak seenaknya sendiri meski mempunyai jabatan.
10. Memberi kebebasan beragama terhadap sesama masyarakat.
11. Tidak rasis terhadap orang lain dan tidak memojokkan orang lain.
12. Tidak menciptakan beberapa kelompok tertentu yang bisa mengancam integrasi bangsa.

Masa peralihan kekuasaan dari presiden soekarno ke soeharto Peralihan kekuasaan ini dipicu oleh berbagai faktor, terutama ketidakstabilan politik dan sosial yang terjadi setelah Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI). Peristiwa tersebut menyebabkan banyaknya konflik dan ketegangan di masyarakat, serta mengakibatkan penurunan dukungan terhadap Soekarno

1. Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966): Pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan Surat Perintah yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mengatasi situasi keamanan. Surat ini dikenal sebagai Supersemar dan dianggap sebagai titik awal peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.
2. Pemberantasan PKI: Setelah menerima Supersemar, Soeharto segera mengambil langkah-langkah untuk membubarkan PKI dan menangkap banyak anggotanya. Tindakan ini mendapatkan dukungan luas dari masyarakat yang merasa terancam oleh keberadaan PKI
3. Ketetapan MPRS: Pada 12 Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengesahkan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, yang secara resmi menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Dalam ketetapan ini, Soekarno dinyatakan tidak lagi mampu menjalankan tugasnya sebagai presiden
4. Pelantikan Resmi: Soeharto secara resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 27 Maret 1968 setelah MPRS memberikan legitimasi penuh atas kepemimpinannya melalui Sidang Umum MPRS Kondisi Selama Masa Peralihan Selama masa peralihan ini, Indonesia mengalami berbagai perubahan drastis dalam kebijakan pemerintahan:

• Kebijakan Ekonomi
• Stabilitas Politik
• Reformasi Sosial

Kebijakan program dan proyek infrastruktur pada masa orde baru mempengaruhi kondisi infrastruktur kita sekarang baik dalam aspek positif dan negatif (2) Aspek Positif

1. Pembangunan Infrastruktur yang Luas

• Selama masa Orde Baru, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Proyek-proyek ini membantu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah mobilitas barang dan orang.

2. Dampak Ekonomi

• Kebijakan pembangunan infrastruktur mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, Indonesia berhasil mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dan beralih ke sektor industri, yang menciptakan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil selama beberapa dekade Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kelas menengah di Indonesia. Aspek Negatif

1. Ketimpangan Pembangunan

• Meskipun banyak proyek infrastruktur dibangun, kebijakan Orde Baru sering kali tidak merata, dengan fokus utama pada Jawa dan Bali. Hal ini menyebabkan ketimpangan antara wilayah tersebut dan daerah lainnya di Indonesia. Ketidakadilan sosial muncul karena akses terhadap infrastruktur yang tidak setara.

2. Dampak Lingkungan

• Pembangunan infrastruktur sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Banyak proyek menyebabkan pengurangan lahan produktif pertanian dan kerusakan lingkungan hidup Ini menimbulkan masalah jangka panjang bagi keberlanjutan sumber daya alam.

3. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

• Era Orde Baru juga ditandai oleh praktik korupsi dalam pengadaan proyek-proyek infrastruktur. Hubungan erat antara elit politik dan bisnis sering kali mengakibatkan proyek-proyek tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menciptakan masalah dalam pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur. Bukti akhir kekacauan politik masa demokrasi terpimpin

1. Penyimpangan Pancasila dan UUD 1945: beberapa penyimpangan Pancasila dan UUD 1945, yakni:

• Pembentukan MPRS, Melalui Perpres 1959, presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Yang seharusnya anggota mprs dipilih melalui pemilu

2. Pembentukan DPRGR, Berdasarkan Penpres No.3 tahun 1960, presiden membubarkan DPR yang merupakan hasil Pemilu 1955. Sebagai gantinya, presiden menggantinya dengan DPR Gotong Royong (DPRGR) lewat Penpres No.4 tahun 1960. Padahal, seharusnya kedudukan antara presiden dan Dewan Permusyawaratan Rakyat itu adalah setara. Presiden tidak bisa membubarkan DPR begitu saja, sebaliknya DPR juga tidak bisa memberhentikan presiden.
3. Penetapan Presiden Seumur Hidup, MPR menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup berdasarkan Tap MPRS No. III/MPRS Tahun 1963.Namun ternyata penetapan presiden seumur hidup ini dinilai menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945.Dalam Pasal 7 UUD 1945 disebutkan bahwa presiden memegang jabatan selama lima tahun, bukan seumur hidup.
4. Munculnya Gerakan 30 September, Penyebab lainnya berakhirnya Demokrasi Terpimpin yang paling menonjol adalah kemunculan gerakan 30 September. Sila pertama Pancasila yakni 'Ketuhanan yang Maha Esa' dinilai sangat berlawanan dengan paham komunisme. Oleh karena itu, gerakan ini sangat dilarang di Indonesia karena bisa membahayakan praktik Pancasila.Ini memicu terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada 30 September 1965.Pemberontakan ini semakin menurunkan kepercayaan rakyat terhadap berlangsungnya demokrasi terpimpin.Akhirnya, terbitlah Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar yang jadi dasar berakhirnya demokrasi terpimpin.Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi kelemahan Demokrasi Terpimpin yang memberatkan rakyat, yakni:

• • Menghambat konstitusi negara.
• • Banyak terjadi pertentangan ideologi.
• • Terjadi ketidakadilan di dunia politik.

Permasalahan terjadinya peristiwa tritura

1. Krisis Politik dan Keamanan Kekacauan politik yang terjadi setelah Gerakan 30 September 1965 (G30S) menyebabkan ketidakstabilan di Indonesia. Banyak masyarakat, terutama mahasiswa, merasa bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Soekarno tidak mampu mengendalikan situasi dan merespons dengan tegas terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Keterlibatan PKI dalam G30S dianggap sebagai biang kerusuhan, sehingga muncul sentimen anti-PKI yang kuat di kalangan masyarakat dan mahasiswa
2. Krisis Ekonomi Pada tahun 1965, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah, ditandai dengan inflasi tinggi dan melambungnya harga barang kebutuhan sehari-hari. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dianggap tidak efektif dan tidak mampu mengatasi masalah ini, sehingga masyarakat semakin tertekan secara ekonomi. Tuntutan untuk menurunkan harga barang menjadi salah satu poin utama dalam Tritura, mencerminkan keinginan rakyat untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka
3. Ketidakpuasan Terhadap Kabinet Dwikora Mahasiswa menilai bahwa Kabinet Dwikora yang dipimpin oleh Soekarno tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Mereka menuntut perombakan kabinet karena dinilai terlalu banyak melibatkan unsur-unsur yang terkait dengan PKI dan tidak efektif dalam mengatasi masalah politik dan ekonomi. Ketidakpuasan ini mendorong mahasiswa untuk bersatu dan menyuarakan tuntutan mereka secara kolektif melalui aksi demonstrasi.
4. Pergeseran Dukungan Internasional Sikap anti-neokolonialisme dan neoimperialisme yang diambil oleh Soekarno menyebabkan Indonesia kehilangan dukungan politik dan ekonomi dari negara-negara Barat. Hal ini berkontribusi pada krisis ekonomi yang lebih dalam, menciptakan ketidakstabilan yang semakin parah di dalam negeri.

Kontraversi supersemar

1. keberadaan naskah otentik Supersemar.
2. proses mendapatkan surat itu. Ketiga
3. interpretasi yang dilakukan oleh Soeharto.

Dualisme kepemimpinan nasional, penguraian bagaimana pasca pergantian kepemimpinan Dualisme kepemimpinan nasional di Indonesia terjadi pada masa transisi dari Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno ke Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto. Peristiwa ini ditandai oleh perbedaan penafsiran mengenai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang dikeluarkan oleh Soekarno pada 11 Maret 1966

1. Krisis Politik dan Ekonomi:
2. Pada awal tahun 1966, Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi yang parah. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Soekarno semakin meningkat, terutama setelah peristiwa G30S/PKI yang menyebabkan ketidakstabilan.
3. Mahasiswa dan rakyat mengajukan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) yang menuntut pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan penurunan harga barang.
4. Supersemar sebagai Titik Awal Dualisme:
5. Supersemar dianggap sebagai mandat bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dan mengatasi situasi yang kacau. Namun, terdapat perbedaan penafsiran antara Soekarno dan Soeharto mengenai isi dan tujuan surat tersebut. Soeharto menganggapnya sebagai penyerahan kekuasaan, sedangkan Soekarno berpendapat bahwa itu hanya perintah untuk menjaga keamanan. Dinamika Pasca Pergantian Kepemimpinan
6. Pelaksanaan Kekuasaan:

• Meskipun Soekarno masih secara resmi menjabat sebagai presiden, pelaksanaan tugas sehari-hari dipegang oleh Soeharto sebagai pengemban Supersemar. Hal ini menciptakan situasi di mana ada dua pemimpin dengan kekuasaan yang tumpang tindih.

2. Penyelesaian Dualisme:

• Dualisme kepemimpinan ini berakhir ketika pada 20 Februari 1967, Soekarno mengeluarkan pengumuman resmi tentang penyerahan kekuasaan kepada Soeharto.
• Pada 12 Maret 1967, Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia, menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan dan awal pemerintahan Orde Baru. Dampak Dualisme Kepemimpinan

1. Stabilitas Politik:

• Pergantian kepemimpinan ini membawa stabilitas politik yang lebih besar di bawah Orde Baru. Soeharto berhasil mengendalikan situasi politik dan ekonomi, meskipun dengan cara-cara yang sering kali represif.

2. Perubahan Kebijakan

Kebijakan kebijakan ( ini disuruh menyimpulkan aja apa yang terjadi masa itu 🙂) Baca aja yang diatas

再见 👋 —-加油朋友们---