Catatan Webinar: Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJP)

Pembukaan

• Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
• Tema: Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJP)
• Menghadirkan Ibu Dr. Ana Silviana, S.H., M.Hum sebagai narasumber.
• Susunan acara:
  • Pembukaan
  • Menyanyikan lagu Indonesia Raya
  • Penyampaian materi
  • Diskusi tanya jawab
  • Penutup

Penyampaian Materi

• Moderator: Ibu Esa Lianasari, S.H.
• PPJP berkaitan dengan:
  1. Kedudukan hukum dalam sistem hukum pertanahan.
  2. Analisis kasus dan problematika dalam praktik.
  3. Strategi penyusunan PPJP yang kuat secara hukum.

Definisi dan Fungsi PPJP

• PPJP adalah perjanjian pendahuluan untuk mengikatkan diri dalam transaksi jual beli tanah.
• Unsur-unsur PPJP:
  • Subjek hukum (penjual dan pembeli harus cakap hukum).
  • Kesepakatan antara pihak-pihak.
  • Objek perjanjian yang jelas (tanah dan bangunan).
  • Harga transaksi dan cara pembayaran.
  • Janji untuk melaksanakan jual beli di hadapan PPAT.

Kedudukan Hukum PPJP

• Mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata.
• PPJP tidak langsung mengalihkan hak atas tanah, perlu AJB yang dibuat oleh PPAT untuk peralihan hak.
• PPJP sering menjadi sumber konflik hukum, seperti wanprestasi dan ketidaksesuaian status tanah.

Payung Hukum PPJP

• Berdasarkan KUH Perdata dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait pertanahan.
• PP 18/2021 mengatur pencatatan PPJP di kantor pertanahan untuk kepastian hukum dan perlindungan hak.

Implikasi Hukum PPJP

• PPJP memiliki kekuatan hukum jika memenuhi syarat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.
• Jika terjadi sengketa, PPJB dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.
• Pentingnya kuasa menjual dicantumkan dalam PPJP.

Permasalahan dalam Praktik

• PPJB bisa bermasalah jika tidak memenuhi syarat formal atau substansi.
• Kasus yang sering muncul:
  • Penjual bukan pemilik sah.
  • Tanah dalam sengketa.
  • Akta tidak dibuat di hadapan notaris.
• Sebaiknya PPJB dibuat di hadapan notaris agar memiliki kekuatan hukum lebih kuat.

Diskusi Tanya Jawab

• Pertanyaan dari peserta terkait PPJB, termasuk pentingnya akta otentik dan masalah pembatalan.
• Penjelasan mengenai prosedur jika pihak penjual tidak hadir pada saat pembuatan AJB.

Penutup

• Kesimpulan bahwa PPJB sebaiknya dibuat dengan akta notariil untuk perlindungan hukum.
• Terima kasih kepada semua peserta dan narasumber.
• Rencana webinar berikutnya pada tanggal 4 Mei 2025.

---

Catatan Tambahan:

• Pentingnya memahami PPJP dalam konteks hukum agraria dan perlindungan konsumen.
• Peran notaris dan PPAT sangat krusial dalam pembuatan PPJB dan AJB.