Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Latar Belakang

• Dekrit Presiden 5 Juli 1959
  • Penyebab: Gagalnya Badan Konstituante menyusun konstitusi baru.
  • Presiden Soekarno mendorong kembali ke UUD 1945.
  • Dekrit resmi diumumkan pada 5 Juli 1959.
  • Dampak: Pembubaran Konstituante, kembali ke UUD 1945, dan pembentukan MPRS.

Kebijakan Domestik

• Pembentukan MPRS dan DPAS
  • Dipilih langsung oleh Soekarno.
• Regrouping Kinet
  • Integrasi lembaga tinggi negara.
• Presiden Seumur Hidup
  • Soekarno ditetapkan melalui sidang MPRS 1963.
• Pembubaran Partai Masyumi dan PSI
  • Partai dibubarkan karena keterlibatan dalam pemberontakan PRRI-Permesta.
• Nasakom
  • Diterapkan dalam lembaga negara.

Kebijakan Luar Negeri

• Politik Mercusuar
  • Bertujuan mengangkat nama Indonesia internasional, pembangunan proyek besar.
  • Contoh: Kompleks Senayan untuk Asian Games 1962.
• Politik Poros
  • Hubungan dengan RRC, Poros Jakarta-Peking.
• Konfrontasi dengan Malaysia
  • Berdampak pada hubungan internasional.
• Pembebasan Irian Barat
  • Dilakukan lewat diplomasi dan tindakan militer.

Dampak Ekonomi

• Penurunan Nilai Uang
  • Untuk mengurangi jumlah uang beredar.
• Pembentukan Depernas dan Bappenas
  • Untuk perbaikan ekonomi melalui perencanaan pembangunan.
• Deklarasi Ekonomi (Dekon)
  • Bertujuan menciptakan ekonomi nasional demokratis.
• Proyek Mercusuar
  • Berdampak negatif pada ekonomi negara, anggaran membengkak.

Kebijakan Sosial

• Larangan Pedagang Asing
  • Dilarang berdagang di luar ibukota daerah.
• Larangan Musik dan Tari Barat
  • Pengaruh budaya Barat dibatasi.

Asian Games 1962

• Indonesia menjadi tuan rumah.
• Meningkatkan infrastruktur dan kebanggaan nasional.
• Indonesia menduduki posisi kedua dalam perolehan medali.

Kesimpulan

Demokrasi terpimpin membawa berbagai perubahan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia, dengan dampak yang besar baik secara domestik maupun internasional.